Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada pembayar retribusi terbaik di UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Banjar Raya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan.

Didampingi Plt Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Nadyah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menyerahkan penghargaan kepada pembayar retribusi terbaik, pada akhir pekan tadi, dikawasan UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Banjar Raya.

“Penghargaan sebagai pembayar retribusi terbaik diberikan kepada dua orang yaitu H Heru dan Sri Hartati untuk di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Banjar Raya,” ungkapnya.

Menurut Rusdi, diberikan penghargaan kepada pembayar retribusi terbaik ini, sebagai bentuk perhatian pihaknya, kepada pembayar retribusi yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran.

“Diberikan penghargaan tersebut, karena UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Rusdi mengungkapkan, untuk UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tersebut, berhasil melampaui target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100 persen lebih di tahun 2021 ini.

“Dengan keberhasilan tersebut, tentu kami memberikan apresiasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin yang telah berhasil mencapai melampaui target 100 persen lebih, untuk capaian Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan sebesar 673 juta rupiah per tahun, berhasil dikumpulkan sebesar 700 juta rupiah per tahun,” ungkapnya lagi.

Menurut Rusdi, tentunya capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang ada dilingkup UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Banjar Raya.

“Capaian 100 persen lebih realisasi PAD tersebut tentunya untuk menambah besaran APDB Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Selatan bekerjasama pula dengan pemerintah kota Banjarbaru, melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera, Landasan Ulin Banjarbaru, Senin (27/12).

Kepada sejumlah wartawan disela kegiatan, Kepala PSTW Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujiannorrochim mengaku bersyukur, pihaknya dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dapat melaksanakan Vaksinasi COVID-19 kepada penghuni panti, yang bekerjasama dengan BINDA Kalsel dan difasilitasi pula oleh puskesmas Landasan Ulin.

“Di PSTW Budi Sejahtera, hari ini lansia yang terdaftar untuk mengikuti vaksin jumlahnya mencapai 70 lebih. Selain itu ada beberapa lansia yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), hari ini pun, kami dibantu Disdukcapil dapat langsung melakukan perekaman e-KTP, sehingga proses vaksinasi pun dapat berjalan lancar hingga ke penginputan datanya,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan BINDA Kalsel, Satrio Bayu Pratama menyampaikan, pihaknya sengaja menyasar para lanjut usia (lansia) untuk mengejar target lansia yang tervaksin pada Desember 2021 ini.

“Kami berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan pemerintah kota Banjarbaru kali ini bukan hanya melakukan vaksinasi untuk mengejar target herd immunity lansia yang harus diangka 60 persen pada Desember ini, namun juga memfasilitasi perekaman e-KTP kepada para lansia yang belum memiliki NIK, agar para lansia yang telah divaksin dapat terdata,” ucapnya.

Dari pantauan Abdi persada FM, bukan hanya lansia yang ada di panti yang divaksin, tapi juga keluarga dari para lansia dan warga sekitar panti yang jumlahnya mencapai sekitar 150 orang.

Dan kegiatan vaksinasi kali ini, selain dipantau oleh Kepala PSTW Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujiannorrochim dan perwakilan BINDA Kalsel Satrio Bayu Pratama, juga dipantau langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Siti Nuryani. (RDM/RH)

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat varian baru Omicron telah masuk ke Indonesia.

“Bukan hanya pencegahan di internal kita saja yang di proteksi. Akan tetapi, masyarakat Kalsel yang suka bepergian jauh harus menahan diri untuk sementara waktu,” tuturnya, usai menggelar Sosper Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, di Desa Sejahtera, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Selasa (21/12) siang.

Paman Yani (sapaan akrabnya) mengharapkan, masyarakat Kalsel tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Nah ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah pusat bahkan instruksinya tidak diperkenankan,” ucapnya.

Lewat Presiden Jokowi, lanjut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, menyebutkan, kalau tidak disiplin dengan prokes, prediksi penularannya akan terjadi pada Maret 2022.

“Saya khawatirnya ada lonjakan kasus Omicron di bulan tiga pasca Natal dan Tahun Baru,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, setiap aturan yang diterbitkan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah bertujuan untuk kebaikan bersama.

“Namun, apabila ada yang penting atau hal mendesak baru bisa melaksanakan kegiatan perjalanan jauh dengan berbagai pertimbangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kalsel, Heru, menyampaikan, agar Herd Immunity (kekebalan tubuh) mampu tercipta, maka capaian vaksinasi harus tercapai sesuai target.

“Sampai saat ini cakupan vaksinasi kita belum mencapai 70 persen. Kendati begitu, apabila tercapai maka kekebalan tubuh dapat tercipta dan 30 persen lainnya juga mampu terlindungi,” bebernya.

Selama belum tercapainya 70 persen, Heru juga meminta masyarakat agar secara sadar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan dan yang jelas menghindari kerumunan atau menjaga jarak,” tuntasnya. (RHS/RIW/RH)

BANJARBARU – Kepolisian daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar Press Release Akhir Tahun 2021. Press Release hasil kinerja selama satu tahun tersebut, dilaksanakan di Gedung BPKB Polda Kalsel Jalan A.Yani Kilometer 21, pada Selasa (21/12) siang.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. memimpin langsung kegiatan yang dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Karo Ops Polda Kalsel, Dir Reskrimsus Polda Kalsel, Dir Reskrimum Polda Kalsel, Dir Resnarkoba Polda Kalsel, Dir Polairud Polda Kalsel, dan Kabid Humas Polda Kalsel serta insan pers media cetak, online dan elektronik.

Dalam paparannya, Kapolda Kalsel menjelaskan jumlah Tindak Pidana (JTP) pada periode tahun 2021 mengalami penurunan, yakni turun menjadi 4.780 kasus, dibandingkan periode tahun 2020 yang mencapai 5.870 kasus. Sehingga terjadi penurunan sebanyak 1.090 kasus (18,56%) di tahun 2021.

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pada periode tahun 2020 sebanyak 4.822 kasus, sedangkan pada periode tahun 2021 penyelesaian sebanyak 3.977 kasus. Sehingga penyelesaian mengalami penurunan di tahun 2021.

Kapolda mengatakan, untuk kejahatan ada 4 jenis, meliputi kejahatan Konvensional, Transnasional, Kekayaan Negara, dan Kontijensi. Dengan pengungkapan kasus menonjol selama tahun 2021 terdiri dari kasus kecelakan tambang longsor yang menimbulkan korban jiwa di areal PT.CAS Kabupaten Tanbu.

Kemudian kasus penemuan jasad laki-laki korban pembunuhan di semak-semak dekat Terminal Gambut, kasus mutilasi seorang perempuan di kota Banjarmasin, kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui pinjaman online serta kasus pengrusakan dan penganiayaan terhadap Legal PT Anzawara.

Sementara lanjut Kapolda Kalsel, untuk kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020, Polda Kalsel menangani 635 kasus sedangkan untuk tahun 2021 hanya 617 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani.

“Untuk jumlah pelanggaran Lalu lintas Polda Kalsel dan Polres Jajaran, pada tahun 2021 sebanyak 75.602 pelanggaran dengan tindakan tilang sebanyak 24.222 dan teguran 51.380”, urainya.

Kapolda menambahkan, selama masa pandemi COVID-19, Polda Kalsel dan jajaran telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran, melalui kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan selama tahun 2021. Dengan capaian vaksinasi sebanyak 498.691dosis. Untuk dosis pertama sebanyak 307.443 dosis dan dosis kedua sebanyak 191.248 dosis.

“Sedangkan untuk jumlah personil, Polda Kalsel hingga saat ini berjumlah 8.685 orang, masih kekurangan 11.527 orang atau 43% dari daftar susunan personil (DSP) yakni sebanyak 20.212 personil yang diperlukan”, tutupnya. (Bidhumaspoldakalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028.

Hal itu terungkap saat Sekdaprov Roy Rizali Anwar dan jajaran Kepala SKPD menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel Banjarbaru, pada Senin (20/12).

Kalsel diketahui pernah berupaya menjadi Tuan Rumah PON 2024. Kendati tidak terlaksana, pemprov kembali mengusulkan untuk mengisi posisi tersebut di tahun 2028.

Melalui Kunker Komisi X DPR RI, Sekda Roy menyampaikan aspirasinya dan memohon dukungan terkait penyelenggaraan PON.

“Yang tadinya tertunda di tahun 2024, kita harap pada tahun 2028 Kalsel bisa menjadi Tuan Rumah PON, bersama provinsi tetangga yang mungkin akan menjadi mitra kita,” ujar Roy Rizali.

“Dukungan infrastruktur kami harapkan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Infrastruktur itu menunjang pengembangan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Adapun Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI kali ini bertujuan menyerap aspirasi dan paparan data-data faktual dari unsur pemerintah daerah, terkait bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan perpustakaan.

Rombongan Komisi X dipimpin oleh Djohar Arifin Husein dari fraksi Gerindra. Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Forkopimda, dan sejumlah Kepala SKPD.

Ada beberapa agenda besar Kalsel yang disampaikan dalam forum tersebut. Selain mengenai PON 2028, Sekda Roy juga mengungkapkan persiapan Kalsel sebagai tuan rumah MTQ nasional tahun 2022 mendatang.

“Banyak aspirasi yang kami sampaikan, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan dana alokasi khusus, kemudian terkait pariwisata. Rencana MTQ tahun 2022, kami juga mohon dukungan dari Komisi X,” terang Roy usai berdialog dengan rekan-rekan DPR.

Pada sektor perpustakaan, dalam beberapa tahun terakhir ini juga terus meningkat.

“Berkat dukungan komisi X melalui anggaran dana DAK, hampir seluruh kabupaten kota sudah terbangun gedung perpustakaan. Mudah-mudahan kerja sama yang baik terus berlanjut. Kami juga terus memohon dukungan untuk pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” harap Roy.

Sementara itu, Ketua Kunker Komisi X DPR, Djohar Arifin Husein, mengungkapkan, persiapan Kalsel sebagai tuan rumah PON 2028 memang sudah seharusnya didiskusikan sejak awal. Segala aspirasi dan masukan pihaknya tampung, tentunya tidak terkecuali sektor pendidikan.

“Untuk bidang pendidikan tadi, banyak sekali aspirasi yang kita terima. Terima kasih karena telah berterus terang. Ini perlu kita evaluasi, dan semua masukan akan kita bahas bersama,” ujar mantan Ketua Umum PSSI ini. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARMASIN – Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menggelar Seminar Nasional di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (21/12).

Seminar Nasional ini, menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, dan beberapa tokoh penting lainnya. Seperti Ketua MA, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Guru Besar Universitas Islam Indonesia serta dosen Fakultas Hukum ULM.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar disebutkan, bahwa pemerintah provinsi mengapresiasi seminat in. Dengan harapan, dapat menjadi inspirasi sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang hukum.

“Mahasiswa harus semakin semangat untuk mempertajam ilmu hukum, semoga dapat memberi manfaat bagi Banua, Nusa dan Bangsa,” ucap Roy.

Sementara itu, saat memberikan materi berjudul Peran Sistem Peradilan Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, menegaskan, bahwa
pemerintah pusat mempunyai aturan sesuai visi dan misi dalam setiap pembangunan. Baik untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Terkait budaya hukum di Indonesia, saat ini banyak yang memgetahui dengan hukum, namun masih ada oknum yang tidak tunduk dengan hukum.

“Hukum dianggap aturan resmi, padahal adanya hukum terinspirasi dari nilai agama, moral, dan etika,” jelas Mahfud MD.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi menyampaikan bahwa, Seminar Nasional ini menunjukkan hukum di sebuah negara sangatlah dinamis, sehingga perlu kajian dari para pakar. Dimana tujuan ke depan, adalah untuk regenerasi dalam dunia hukum dan perpolitikan.

“Kami merasa, sangatlah tepat Seminar Nasional ini menghadirkan beberapa tokoh nasional sebagai pembicara, diikuti peserta baik secara daring maupun luring,” tutup Rektor ULM.

Seminar Nasional ini juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025. Dimana terpilih sebagai Ketua, Abdul Halim Barakullah. (NHF/RIW/RH)

TANAH BUMBU – RSUD Ulin Banjarmasin menjadi satu-satunya rumah sakit di Kalimantan, yang kini memiliki fasilitas layanan bedah jantung. Sebagai bukti, pada 24 Desember nanti, rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini, akan menyelenggarakan operasi bypass jantung koroner, secara perdana.

“Betul, tiga hari lagi RSUD Ulin akan melakukan operasi tersebut dan perdana,” ujar Kasi Pelayanan Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Sosper Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (21/12) siang.

Langkah tranformasi dan berinovasi itu, dilakukan RSUD Ulin semata-mata hanya untuk membantu meringankan masyarakat di Banua, agar tidak kerepotan lagi harus ke luar daerah ataupun ke luar negeri, untuk melakukan operasi jantung.

“Pelayanan ini merupakan suatu terobosan besar dilingkup Pemprov Kalsel. Bahkan, warga kita yang sakit jantung tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan pengobatan,cukup di Banjarmasin dan tentunya mampu menghemat biaya,” paparnya.

Ia menyebutkan, untuk pembiayaan secara keseluruhan sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Namun, kebetulan pasien tidak memiliki BPJS Kesehatan ada dana-dana lain yang siap memback up untuk provinsi kita di Kalsel,” bebernya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi dan menganggap layanan serta fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin kini sudah benar-benar lengkap bahkan mampu bersaing secara ketat.

“Kita tidak perlu lagi datang ke Jakarta ataupun ke pulau Jawa sana untuk melakukan operasi jantung. Alatnya di RSUD Ulin juga sudah ada bahkan lengkap dengan dokter spesialis,” ucap anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, yang akrab disapa Paman Yani itu, juga mengapresiasi kebijakan RSUD Ulin, yang tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat luar Kalsel, untuk memanfaatkan layanan baru tersebut.

“Jadi 24 Desember itu menjadi hari yang bersejarah untuk Kalsel dalam dunia kesehatan. Tentu, kita sudah melakukan terobosan-terobosan bagus dan baik khususnya bagi warga di Kalsel. Tapi tidak menutup kemungkinan provinsi tetangga juga menggunakan layanan ini,” tutupnya. (RHS/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum untuk bervaksin.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kalsel Hairansyah mengatakan, Dispora Kalsel ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum, untuk bervaksin.

“Saat ini Dispora Kalsel membawa 60 lebih warga untuk bervaksin di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dari target 100 orang,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/12).

Sedangkan, lanjutnya, 40 warga lagi, akan dibawa pada hari berikutnya. Untuk menghindari terjadinya penumpukan.

“Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan capaian angka vaksinasi di Banua ini,” ucapnya

Dispora Kalsel berharap, capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin meningkat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mengajak masyarakat umum bervaksin.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim.

Muslim mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang telah turut serta membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan untuk mengajak masyarakat umum untuk bervaksin, salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Muslim berharap, dengan adanya ajakan seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, kepada warga sekitar tempat tinggal mereka, maka masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini mau bervaksin demi kesehatan bersama. (SRI/RIW/RH)