Penulis: admin 1

KOTABARU – Dalam rangka kembali turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalsel menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10)

Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman menjelaskan, reses ini sangat penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat, di mana warga dapat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi, terutama di kawasan yang berbatasan langsung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah isu strategis muncul. Salah satunya mengenai kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras, akibat minimnya saluran pembuangan air di sekitar lokasi, ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya

Disampaikan Alpiya, masyarakat juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur jalan, karena jalur penghubung antarwilayah sering rusak dan sulit dilalui kendaraan berat, terutama saat musim hujan. Kondisi ini disebut sangat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.

“Kami juga menerima banyak usulan dari petani dan peternak terkait kebutuhan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput, serta ketersediaan pupuk bersubsidi,” ungkapnya

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aspirasi warga juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik rawan kecelakaan di Desa Bungkukan, serta usulan pembuatan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat aktivitas pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga meminta adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, penyediaan peralatan olahraga seperti bola voli, serta peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

“Warga juga mengharapkan pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, yang sudah lama diperjuangkan. Namun, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kami akan terus mengupayakan terealisasinya aspirasi tersebut,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), terus berkomitmen mempercepat pembangunan perdesaan melalui penguatan inovasi dan penerapan sistem pengukuran pembangunan yang lebih menyeluruh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Raden Mas Ernato Surya Jaya menjelaskan, bahwa pemerintah daerah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berinovasi sesuai potensi wilayahnya.

“Inovasi desa bukan hanya berupa produk atau hasil kerajinan, tapi juga mencakup sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang lebih efektif, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” ucap Surya, baru – baru ini.

Surya melanjutkan, setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi dan karakteristik unik yang dapat dikembangkan menjadi inovasi unggulan. Melalui kegiatan penguatan dan publikasi inovasi desa, pemerintah ingin memberikan ruang lebih luas bagi desa-desa untuk menampilkan hasil karya, ide kreatif, serta terobosan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warganya.

Selain memperkuat inovasi, Pemprov Kalsel juga mulai menerapkan Indeks Desa sebagai alat ukur baru dalam menilai capaian pembangunan desa. Menurut Surya, Indeks Desa memberikan gambaran lebih komprehensif karena tidak hanya menilai aspek fisik, tetapi juga berbagai dimensi penting seperti pelayanan dasar, kondisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, hingga ketahanan masyarakat terhadap perubahan dan bencana.

“Dengan Indeks Desa, kita bisa melihat sejauh mana desa telah berkembang dari berbagai sisi. Data ini sangat penting untuk menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran,” lanjut Surya.

Surya menambahkan, hasil pengukuran ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, pendamping desa, serta masyarakat untuk memastikan setiap desa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

“Melalui penguatan inovasi dan penerapan Indeks Desa yang komprehensif, kami berharap seluruh desa di Kalimantan Selatan bisa tumbuh menjadi desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing tinggi. Karena kemajuan Banua dimulai dari kemajuan desanya,” tutup Surya. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarkan Banua QRIStival 2025 pada 4–5 Oktober 2025 di Banjarmasin. Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Antasari ini, bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat akselerasi dan transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan, khususnya melalui perluasan penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital.

Data terbaru menunjukkan adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan signifikan. Hingga Agustus 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai hampir 779 ribu orang atau tumbuh 9,36% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Jumlah merchant juga meningkat pesat menjadi lebih dari 483 ribu, naik 26,03% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi aktivitas transaksi, tercatat hampir 37 juta transaksi sepanjang Januari – Agustus 2025, melonjak 67,21% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya kebiasaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan transaksi digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyatakan, bahwa Banua QRIStival dirancang untuk memadukan edukasi digital dengan kegiatan olahraga, kompetisi, kuliner, dan hiburan.

“Dengan QRIS, masyarakat dapat bertransaksi secara lebih mudah, aman, dan efisien. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memajukan ekonomi digital di Banua. Bersama, kita ingin menghadirkan semangat inovasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat” ujarnya dalam sambutan pada hari pertama Banua QRIStival 2025, Sabtu (4/10) di kawasan Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atas inisiatif penyelenggaraan Banua QRIStival yang dinilainya mampu membawa dampak positif bagi daerah.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menghadirkan Banua QRIStival, sebuah kegiatan yang bukan hanya meriah tetapi juga bermanfaat karena memadukan gaya hidup sehat dengan gaya hidup digital. Dengan bekerja bersama dan merangkul semua, kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, PJP, serta stakeholder strategis lainnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadikan Banua lebih maju,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan mitra strategis lainnya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan. Kolaborasi, inovasi, dan sinergi yang terjalin diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan.

Pada hari pertama, Banua QRIStival 2025 dihadiri lebih dari 1.500 peserta dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik, mulai dari QRIS Experience, QRIS Quest, pengundian grand prize umroh untuk 2 orang pemenang Race to Banua QRIStival, hingga pertunjukan hiburan dan festival kuliner.

Antusiasme masyarakat diperkirakan akan semakin meningkat pada hari kedua perhelatan karena akan hadir acara seru lainnya, yakni fun walk, yang juga menyediakan grand prize umroh bagi 2 orang pemenang. Jumlah peserta pada hari kedua diperkirakan mencapai 5.500 orang, menjadikan kemeriahan festival ini semakin istimewa karena sekaligus dilaksanakan untuk turut memeriahkan HUT ke-499 Kota Banjarmasin. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek), di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Jumat (3/10).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan 85 sekolah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, dengan fokus Bimtek ini pada penggabungan aplikasi E-Ijamkes dan E-Performance, sekaligus penambahan fitur pajak dalam aplikasi E-Performance.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy, menjelaskan, bahwa sesuai amanat Perpres, Diskominfo memiliki tugas untuk mengintegrasikan sejumlah aplikasi ke dalam satu platform.

“Integrasi ini bertujuan meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Melalui bimtek ini, kami ingin para admin sekolah dapat memahami proses penggabungan aplikasi E-Performance dan E-Ijamkes dengan baik,” ujar Hasnan.

Ia menambahkan, pelatihan seperti Bimtek ini perlu terus dikembangkan karena pada tahun depan akan ada perubahan dari SPBE menuju sistem Pemerintahan Digital. Dengan perubahan tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih inovatif dalam memberikan pelayanan.

“Harapannya, pelayanan publik ke depan semakin mudah, cepat, dan inovatif, sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, dengan jaringan intranet yang terintegrasi, keamanan data juga lebih terjamin,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menyesuaikan arah kebijakan fiskal, seiring terbatasnya alokasi Dana Transfer 2026 dari pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong pelaksanaan program strategis melalui skema multi years.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026”, baru – baru ini.

Muhidin menegaskan, kondisi keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menjalankan program. Ia meminta para bupati, walikota, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, agar mengurangi kegiatan yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas maupun hibah.

Menurutnya, penghematan di pos-pos tersebut dapat memberi ruang bagi daerah untuk lebih memfokuskan anggaran pada program pelayanan masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan mengurangi belanja yang kurang penting, kita bisa memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” ungkap Muhidin.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga menyarankan agar kegiatan strategis yang membutuhkan alokasi anggaran besar dapat dilaksanakan melalui pola multi years atau tahun jamak. Dengan skema ini, pembangunan tetap dapat berjalan berkesinambungan meskipun terjadi keterbatasan anggaran dalam satu tahun tertentu.

“Program pembangunan yang bersifat strategis harus tetap dilanjutkan. Pelaksanaan secara multi years adalah solusi agar pembangunan tetap terarah, meskipun kita menghadapi keterbatasan fiskal,” lanjut Muhidin.

Ia berharap, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama SKPD lingkup Pemprov Kalsel dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi fiskal yang ada. Dengan demikian, program pembangunan tetap berkesinambungan tanpa mengurangi prioritas utama yaitu pelayanan kepada masyarakat. (MRF/RIW/RH)

TANAH LAUT – Untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan sesuai standar, termasuk ketersediaan tenaga medis, obat, peralatan, dan sarana pendukung, Komisi IV DPRD Kalsel memantau infrastruktur Puskesmas Tambang Ulang, melalui kunjungan kerja baru-baru tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha, menyampaikan apresiasinya terhadap kondisi infrastruktur Puskesmas Tambang Ulang, yang dinilai sudah baik. Namun, Ia menyoroti adanya sejumlah kebutuhan tambahan dari pihak puskesmas, terutama alat kesehatan yang belum tersedia.

“Dari segi infrastruktur sudah bagus, tetapi ada beberapa permintaan dari rekan-rekan di sini terkait alat-alatnya. Salah satunya inkubator yang memang belum ada di puskesmas ini. Mudah – mudahan bisa kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dibantu pengadaannya,” jelas Jihan

Jihan menambahkan, beberapa kebutuhan yang diajukan pihak puskesmas sebenarnya berada di bawah kewenangan kabupaten, seperti penambahan ruangan. Pihaknya akan mengarahkan ke pemerintah kabupaten. Ia berharap mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas Tambang Ulang dapat terus meningkat.

“Kami ingin bisa lebih baik lagi dalam mutu dan pelayanannya, karena banyak juga pasien BPJS maupun non-BPJS yang datang untuk berobat di sini,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Tambang Ulang, Insanul Kamilah, menyampaikan rasa bangga atas kunjungan DPRD Provinsi. Sehingga, akan terus berupaya optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Ada beberapa sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala dalam pelayanan, di antaranya Safety Cabinet, Mikroskop Olympus, Oksigen tempel dinding, Inkubator, Alat Partus Set, Oximeter anak, Termometer digital dewasa dan anak, Stetoskop anak dan dewasa, Senter terapi, Optalmoskop, Stadiometer, alat Bedah Minor, serta Contra Angle low dan high speed,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Manajemen Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara Internasional Syamsudin Noor, gelar penerbangan perdana Samarinda – Banjarmasin Jumat (3/10).

Bertempat di Terminal Kedatangan Domestik, rangkaian prosesi untuk menyambut rute penerbangan baru dilakukan. Dimulainya prosesi inaugural flight ditandai dengan water salute untuk penerbangan pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW1480 tujuan Samarinda (AAP) – Banjarmasin (BDJ) pada pukul 13.45 WITA.

Penerbangan menggunakan jenis pesawat ATR72 ini membawa 38 penumpang yang disambut dengan pengalungan kain sasirangan General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Hadirnya rute baru Samarinda (AAP) – Banjarmasin (BDJ) merupakan salah satu upaya sinergi kami dengan maskapai untuk meningkatkan konektivitas udara intra Kalimantan. Melalui rute ini diharapkan menjadi jembatan penghubung dari peningkatan perekonomian antar daerah di Kalimantan”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasiona Syamsudin Noor.

Mulai Jumat (3/10), penerbangan rute Samarinda – Banjarmasin dijadwalkan akan terbang setiap hari melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor. Adapun untuk rute keberangkatan Banjarmasin – Samarinda dilakukan pukul 06.50 WITA dan rute sebaliknya pukul 11.15 WITA.

“Kami optimis dengan terhubungnya dua ibukota daerah, yaitu Samarinda dan Banjarbaru, akan memfasilitasi kemudahan pertukaran informasi maupun perjalanan bisnis untuk kemajuan kedua daerah. Harapan kami rute ini dapat senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan”, tutup Millyas. (AP-RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menjadi tuan rumah Konferensi Kerja Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) Tahun 2025, di Aula Gedung Mawar RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (2/10). Konferensi dibuka Plt Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Ary Wibowo.

Agung menyampaikan, RSUD Ulin memberikan apresiasi, atas dilaksanakannya Konferensi Kerja Pertemuan Ilmiah Neurologi ini. Karena pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah di Banjarmasin, cukup tinggi.

“RSUD Ulin Banjarmasin mendukung serta mendorong terhadap kegiatan PERNEFRI ini,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Agung, dengan adanya pertemuan ilmiah ini, dapat memberikan kontribusi untuk penanganan cuci darah yang dilakukan secara mandiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah CAPD.

“Dengan penggunaan CAPD tersebut, maka beban RSUD Ulin Banjarmasin berkurang,” ucapnya.

Karena, tambah Agung, pasien cuci darah akibat gagal ginjal di RSUD Ulin Banjarmasin mencapai 400 pasien setiap bulannya.

“Tentu jumlah tersebut merupakan beban bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Maka, RSUD Ulin Banjarmasin mendorong penggunaan metode CAPD tersebut.

“Sebenarnya RSUD Ulin Banjarmasin, sudah lama melaksanakan metode CAPD pada pasien cuci darah gagal ginjal,” ungkapnya lagi.

Namun, kurang diminati oleh pasien, karena itu, RSUD Ulin memberikan dukungan untuk penggunaan metode CAPD.

“CAPD ini cukup sederhana penggunaan serta mudah dilakukan oleh pasien, hanya diperlukan kebersihan dalam pelaksanaannya, agar tidak terkontaminasi, hingga menyebabkan infeksi,” jelasnya.

Sebelum menggunakan metode CAPD ini, lanjut Agung, pasien serta keluarganya diberikan pelatihan terlebih dahulu, bagaimana melaksanakan CAPD tersebut.

“Dengan menggunakan CAPD ini, maka pasien bisa bepergian kemana saja, tanpa terganggu dengan jadwal cuci darah, serta untuk pasien yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari layanan cuci darah,” jelas Agung.

Sementara itu Perwakilan Instruktur Pelatihan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia 2025 Rudi Supriyadi mengatakan, jumlah kasus hipertensi pemicu kerusakan ginjal di Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi.

“Kasus gagal ginjal di Indonesia tertinggi berada di Jawa Barat, kemudian di Kalsel,” ungkapnya.

Tingginya angka gagal ginjal di daerah ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri, untuk bersama sama mengatasi permasalahan tersebut.

“Salah satu penyebabnya, adalah makanan yang mengandung pengawet menjadi faktor pemicu hipertensi,” ucapnya.

Apabila, lanjut Rudi, pasien hipertensi terlanjur mengalami gagal ginjal, maka pemberian pelayanan pengobatan haruslah yang terbaik.

“Pada kasus gagal ginjal ini, kami terus mengembangkan untuk penggunaan sistem cuci darah gagal ginjal mandiri atau metode CAPD, Karena metode ini sangat sederhana serta mudah dilakukan pasien,” jelas Rudi.

Karena itu, pihaknya mendorong pengembangan Metode CAPD ini, di daerah daerah yang ada di Indonesia, termasuk di Kalsel, serta dapat digunakan di daerah terpencil.

“Kami berharap dengan adanya pertemuan ilmiah ini, cakupan penggunaan metode CAPD, semakin tinggi, kedepannya,” ujar Rudi.

Sedangkan, Ketua Panitia PIT PERNEFRI 2025 Mohammad Rudiansyah mengatakan, pada Konferensi Kerja PERNEFRI 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan, diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan Neftologi di Indonesia termasuk Kalsel. Diantaranya, kegiatan didahului dengan workshop, serta simposium yang dilaksanakan selama dua hari.

“Kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mengupas permasalahan ginjal serta hipertensi,” ungkap Rudi.

Untuk diketahui, metode CAPD ini merupakan, Dialisis Peritoneal Rawat Jalan berkelanjutan, yaitu metode terapi pengganti fungsi ginjal untuk pasien gagal ginjal yang tidak menggunakan mesin, melainkan memanfaatkan selaput peritoneum di dalam rongga perut sebagai filter alami.

Pasien melakukan sendiri proses penggantian cairan dialisis secara manual beberapa kali sehari, sehingga memberikan fleksibilitas dan memungkinkan aktivitas sehari-hari tanpa harus pergi ke rumah sakit secara rutin. (SRI/RIW/RH)