Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Halal Bihalal bersama kepala sekolah dan pengawas SMA, SMK, serta SLB se-Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (23/4).
Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri ratusan kepala sekolah dan pengawas dari seluruh Kalimantan Selatan sebagai wujud sinergi memajukan pendidikan di Banua.
Ketua MKKS SMA Kalsel (kiri), menyerahkan cinderamata kepada Sekda Kalsel (tengah) dalam acara halal bihalal bersama tenaga pendidik
Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya keikhlasan dan keteladanan dalam dunia pendidikan.
“Hati yang bersih dari prasangka adalah syarat utama untuk mengabdi dengan ikhlas. Seorang pendidik tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan keteladanan dan keikhlasan,” ujarnya.
Ia menyebut, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sangat strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.
“Momentum halal bihalal ini mari kita jadikan untuk memperbaharui semangat dan menyatukan langkah dalam memajukan pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kinerja dan kolaborasi antar pendidik.
“Melalui momentum ini, mari kita tingkatkan kinerja, perkuat kolaborasi, serta terus berinovasi menghadapi tantangan pendidikan ke depan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, bahwa perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.
“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar Afriansyah Noor, saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.
“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna mengatakan, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan kinerja bisnis, tetapi juga kualitas sumber daya manusia di dalamnya.
Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.
“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” ucapnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Medan – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar belakang pendidikan masing-masing agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif, dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4).
Menurut Yassierli, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya. Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki, agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.
Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya.
Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
“Kepada direktur rumah sakit, saya minta tolong fasilitasi adik-adik belajar. Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya,” ujar Yassierli.
Selain kepada pihak rumah sakit, Yassierli juga mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
Ia menegaskan, masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.
Pelaksanaan Magang Nasional 2025 di rumah sakit tersebut diikuti 48 peserta dari batch 2 dan batch 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, terdiri atas 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, serta 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai pekerja dari pihak manajemen rumah sakit.
Yassierli berharap program magang dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Banjarmasin – PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), Kamis (23/4) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 yang dirangkai dengan acara Halal Bihalal dan Customer Gathering di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Mengusung tema “Safe Channel Economic Growth”, Ambapers meneguhkan komitmennya sebagai penjaga utama konektivitas sungai, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi regional dan nasional.
Keterangan foto: Penyerahan potongan tumpeng HUT ke-22 Ambapers kepada Gubernur Kalsel
Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Turut hadir Ketua DPRD, Supian HK, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Direktur Utama Bangun Banua Afrizaldi, serta para pelaku industri, pertambangan, pertanian, serta jajaran PT Pelindo dan mitra strategis lainnya.
Dalam sambutannya, Zulfadli Gazali memaparkan, bahwa keberadaan Alur Barito yang dikelola PT Ambapers telah membawa dampak makro ekonomi yang sangat signifikan.
“Alur ini tidak lagi bergantung pada pasang surut air sungai. Secara tidak langsung, hal ini mendongkrak perekonomian regional yang tercermin dari kelancaran arus barang dan logistik, stabilisasi biaya transportasi baik keluar maupun masuk pelabuhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas angka inflasi daerah,” ujar Zulfadli.
Ia menambahkan, peran Ambapers dalam menjaga konektivitas antara sektor industri, pertambangan, pertanian, dan pelabuhan transit, telah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur.
“Tanpa alur yang aman dan stabil, rantai pasok akan terhambat. Ambapers hadir sebagai solusi,” tegasnya.
Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya mengingatkan, bahwa Sungai Barito adalah warisan peradaban yang perlu dilestarikan.
“Kita harus merevitalisasi memori sejarah kejayaan Bandarmasih sebagai pembangunan ekonomi berbasis sungai di abad ke-21,” ujarnya.
Namun, Ia juga mewanti-wanti tantangan fenomena alam berupa curah hujan tinggi yang meningkatkan sedimentasi dan mengurangi pasokan alur sungai.
“Ini berisiko terhadap panjangnya antrian kapal bertonase besar. Kita semua harus terus mewaspadai dan berkolaborasi mencari solusi, termasuk melengkapi layanan Pelabuhan Trisaksi dengan Pelabuhan Mekar Putih, untuk meningkatkan daya saing Kalsel dibidang logistik antar bangsa,” pesan Gubernur.
Gubernur Muhidin juga menyatakan, bahwa momentum HUT ke-22 Ambapers yang bertepatan dengan tahun peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin, merupakan awal sinergitas yang menandai kesiapan Kalimantan Selatan menjadi poros logistik Indonesia Timur.
Pada kesempatan yang sama, digelar dialog bertema “Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur”. Dialog menghadirkan pembicara Ananda (Wakil Wali Kota Banjarmasin), Zulfadli Gazali (Direktur Utama Ambapers), Afrizaldi (Direktur Utama PT Bangun Banua) dan Perwakilan PT Pelindo sub regional Kalimantan.
Diskusi dimoderatori Rofi Eka Shanty (Kepala Biro Kalimantan Post Jakarta) dan Peneliti Imam Bukhari International Scientific Research Center Samarkand, Uzbekistan.
Para narasumber sepakat bahwa pengelolaan alur sungai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis teknologi akan menjadi fondasi utama bagi kejayaan logistik kawasan timur Indonesia.
Acara juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penanugeran penghargaan, bantuan sosial serta ramah tamah Halal Bihalal. Dengan tema Safe Channel Economic Growth, Ambapers optimis dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. (RIW/EPS)
Banjarbaru – Menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun 2026, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil langkah strategis untuk menjaga produktivitas sektor pertanian.
Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antisipasi, mulai dari sosialisasi kepada petugas lapangan hingga koordinasi lintas sektor.
“Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi sejak awal Mei dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Namun, pola musim di Kalimantan Selatan berbeda-beda sesuai zona masing – masing,” ujar Lestari, Rabu (22/4).
Sebagai langkah awal, BPTPH Kalsel telah mensosialisasikan informasi tersebut kepada Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di lapangan.
Selain itu, surat peringatan juga telah disampaikan kepada seluruh jajaran terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
Untuk menghadapi keterbatasan air, petani didorong mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia, seperti penggunaan pompa dan saluran irigasi yang masih aktif.
“Selain itu, petani juga dianjurkan menanam varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan serta berumur genjah, yakni sekitar 100 hari sudah dapat dipanen,” lanjut Lestari.
Pemilihan varietas menjadi kunci penting, agar petani tetap dapat berproduksi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Tidak hanya itu, BPTPH juga mengantisipasi peningkatan serangan hama yang sering terjadi saat musim kemarau.
Untuk itu, koordinasi intensif dilakukan dengan dinas pertanian kabupaten/kota, POPT, serta penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan langkah pengendalian.
Berdasarkan hasil pengamatan petugas di lapangan, jenis hama yang muncul akan berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyediaan pestisida dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan masing – masing daerah.
“Stok bahan pengendali sudah kami siapkan dan distribusikan hingga ke tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dengan demikian, jika terjadi serangan hama, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menegaskan arah kebijakan dan sinergi kuat, terhadap pola penanganan sampah kota di skala rumah tangga. Bertempat di Halaman Balaikota, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memimpin langsung apel sekaligus Pernyataan Komitmen Deklarasi Pilah Sampah dari Sumbernya, yang diikuti seluruh Kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin serta berbagai lapisan masyarakat, mulai dari RT/RW se- kota Banjarmasin, Camat, Lurah, pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan, Kepala SPPG, pelaku Horeka, Agen 3R hingga Kepala Bank Sampah Induk di kota seribu sungai.
ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyampaikan arahannya
Diketahui, fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong peralihan sistem dari sekadar membuang, mengumpulkan dan menumpuk sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke arah pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga.
Dalam deklarasi tersebut, Yamin menekankan empat poin utama terhadap penanganan sampah yang dilakukan secara kolektif dan penuh rasa tanggung jawab. Yakni, melaksanakan Program Indonesia ASRI, Pemilahan Sampah dari sumber, Pembentukan Bank Sampah di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Perkantoran dan Sekolah, serta tidak melakukan kegiatan Open Dumping.
“Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan demi mewujudkan kota yang bersih, sehat dan layak huni,” ucap Yamin dalam pernyataan komitmen.
Dalam pesannya, Yamin tegas, agar gerakan penanganan sampah ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremoni belaka. Ia mengajak warga disiplin membuang dan mengelola sampah, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, demi masa depan generasi mendatang.
“Saya minta kita kompak mendorong seluruh jajaran, termasuk diri kita sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, lalu mengedepankan pemilahan dari sumber, dan mengelola sampahnya langsung dari sumber awal baik kantor, rumah maupun sekolah,” jelasnya.
Disaat bersamaan, dukungan ini semakin diperkuat dengan dikukuhkannya puluhan trainer Agen 3R Dinas Lingkungan Hidup, langsung oleh Wali Kota Banjarmasin sekaligus penyerahan secara simbolis alat pengelolaan kompos rumah tangga, kepada perwakilan trainer dan agen 3R.
“Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan lingkungan sekitar dengan disiplin dan kebersamaan, Insya Allah kita mampu menjadikan lingkungan Banjarmasin yang bersih, sehat, dan indah dipandang secara berkelanjutan,” tukasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam rangka memperlancar dan memperkuat arus ekspor, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) tahun 2026, di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (23/4).
Disdag Kalsel menghadirkan langsung narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel serta Kementerian Perdagangan Bidang Perdagangan Luar negeri. FGD diikuti sekitar 30 pelaku usaha eksportir dari Banjarmasin dan berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, FGD ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus pemahaman menyeluruh bagi pelaku usaha, dalam mengurus dokumen ekspor.
Dengan menghadirkan langsung instansi terkait, peserta dapat menggali informasi secara detail, mulai dari prosedur, persyaratan, hingga solusi atas kendala di lapangan.
“Pelaku usaha bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber, baik terkait kelengkapan dokumen, perhitungan biaya cukai, maupun aspek perpajakan. Jadi setiap kendala bisa langsung dicari solusinya,” katanya dihadapan wartawan.
Disampaikan Bagiawan, tidak hanya soal teknis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Suasana Focus Group Discussion Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal tahun 2026
Peran eksportir dinilai sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan nilai ekspor daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan dana bagi hasil.
“Para eksportir di Kalsel semakin berkembang, proses ekspor semakin mudah, dan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut Bagiawan menambahkan, dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Kalimantan Selatan akan mampu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global.
Oleh karena itu, FGD ini sekaligus menjadi wujud implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk pengembangan ekonomi berbasis syariah.
“Pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekspor secara lebih efektif dan kompetitif,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II LKPj Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025, mulai merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi mitra kerja. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi serapan anggaran yang dinilai masih belum maksimal.
Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh SKPD dalam merealisasikan anggaran. Hal itu disampaikannya usai rapat bersama mitra kerja di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (21/4).
Suasana Rapat Pansus II LKPj Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025
Yani Helmi mengatakan, apabila pola serapan seperti ini terulang lagi di 2026, maka akan dilakukan evaluasi pada 2027. Oleh karena itu, anggaran harus benar – benar terserap secara optimal.
Selain serapan anggaran, Pansus II juga menyoroti belum tuntasnya proses serah terima aset, khususnya, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru SMKN di Taluk Tamiang, Kotabaru. Permasalahan ini muncul akibat peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, sesuai regulasi yang berlaku.
“Ini harus segera clear. Tidak boleh berlarut – larut,” tegasnya.
Disampaikan Yani Helmi, dalam rekomendasi, Pansus II juga mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama sektor produktif seperti, Nelayan, Petani, dan Pekebun. Salah satunya melalui pemberian asuransi usaha, guna melindungi dari risiko gagal panen atau kerugian usaha. Selain itu, subsidi solar bagi nelayan juga menjadi perhatian penting.
“Ketahanan pangan jangan sampai merugikan petani. Mereka harus dilindungi,” tegasnya.
Sumber Humas DPRD Kalsel
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, realisasi anggaran 2025 harus menjadi evaluasi bersama, agar tidak terulang di tahun berikutnya. Ia menyoroti masih adanya proyek yang belum berjalan optimal meski sudah mendekati pertengahan tahun. Beberapa kegiatan masih tahap lelang, padahal sudah mendekati Mei.
Rekomendasi yang disusun Pansus II ini akan menjadi bahan penting dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, khususnya dalam, Percepatan realisasi anggaran, Penyelesaian administrasi aset, Perlindungan sektor ekonomi masyarakat.
“Dengan begitu, pelaksanaan program di tahun 2026 diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin — Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau kebutuhan riil masyarakat. Hal itu terlihat saat pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 oleh Wali Kota Muhammad Yamin, Rabu (22/4) di halaman Balai Kota Banjarmasin.
“TMMD ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan,” ungkap Yamin.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
Program yang digelar Kodim 1007/Banjarmasin ini, berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026, dengan sasaran fisik dan non fisik.
Kegiatan ini menjadi jawaban atas persoalan klasik yakni masih adanya wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan sosial.
“Kita ingin pembangunan ini tepat sasaran, bukan hanya selesai secara proyek, tapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin Kolonel (Czi) Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa program ini telah diawali dengan pra – TMMD sejak 9 April lalu.
“Pelaksanaan inti dimulai 22 April sampai 21 Mei. Sekitar 60 personel kami turunkan, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi lintas sektor, termasuk masyarakat,” ungkapnya.
Slamet menambahkan, sinergi dengan kepolisian serta keterlibatan warga menjadi kekuatan utama agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Namun, dibalik potensi besar program ini, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Koordinasi antarinstansi, partisipasi aktif masyarakat, hingga konsistensi pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Jika sinergi terbangun kuat, TMMD berpeluang menjadi model percepatan pembangunan berbasis kolaborasi. Di sini pemerintah mencoba mengambil peran sebagai penggerak, bukan sekadar fasilitator.
Uniknya lagi, pendekatan humanis juga terlihat dalam kegiatan pendukung seperti pasar murah yang digelar di lokasi acara. Wali Kota bahkan secara langsung mengarahkan agar ibu hamil mendapat prioritas antrean.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai pihak TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat TMMD ke-128 menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat hubungan negara dengan rakyat. (PEMKOBJM-SRI-RIW/EPS)
Banjarmasin – Selama tiga hari berturut – turut, mulai 24-26 April 2026, Bank Kalsel menggelar Pekan AKSEL 2026, di halaman kantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kegiatan yang memberikan suguhan kuliner, budaya, aktivitas olahraga, hingga beragam hiburan dan promo digital ini, terbuka untuk umum dari pukul 07.00 hingga 22.30 WITA.
Selama acara berlangsung, warga dapat menikmati Expo Kuliner, serta hiburan musik dan DJ performance. Selain itu, warga Banjarmasin dan sekitarnya, juga dapat mengikuti Aksel Fun Night Run, Fun Walk Family, serta Zumba.
Anak-anak juga difasilitasi melalui Kids Fashion Show dan lomba mewarnai, sementara nuansa budaya lokal dihadirkan lewat Malam Karasminan Budaya serta permainan tradisional seperti balogo, dan bagasing challenge. Selain itu, tersedia Hot Wheels Fun Race yang menambah keseruan bagi keluarga.
Dalam kegiatan ini, Bank Kalsel juga mendorong pengunjung memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi AKSEL by Bank Kalsel. Pengguna aplikasi berkesempatan memperoleh berbagai promo menarik selama acara berlangsung. (ADV-RIW/EPS)
