Tahun: 2026

Banjarmasin – Agenda kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 mengalami penyesuaian. Perubahan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel, sebagai langkah untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel mengakomodasi berbagai agenda prioritas daerah.

Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penetapan Perubahan Materi dan Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Oktober 2026 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/10).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, perubahan jadwal diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada DPRD menjalankan berbagai agenda yang telah ditetapkan.

Dalam rapat, DPRD Kalsel menyepakati perubahan materi dan jadwal kegiatan sebagai bagian dari penyesuaian agenda kelembagaan.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan efektif, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan berbagai program strategis daerah.

“Perubahan ini dilakukan dalam rangka memberikan fleksibilitas sekaligus menyesuaikan dengan berbagai kegiatan prioritas DPRD yang harus dilaksanakan,” katanya.

Menurut Kartoyo, dinamika agenda kedewanan membutuhkan penyesuaian agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan persiapan dan pembahasan yang memadai.

Penyesuaian jadwal, bukan berarti mengurangi substansi maupun kualitas kerja DPRD. Sebaliknya, perubahan tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan agenda kelembagaan lebih terarah dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“DPRD memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan secara berkesinambungan, mulai dari pembahasan kebijakan daerah, fungsi anggaran, legislasi hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, penyusunan jadwal kerja harus mampu mengakomodasi agenda yang berkembang, terutama kegiatan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan melibatkan berbagai pihak.

Dengan adanya perubahan materi dan jadwal kegiatan, setiap alat kelengkapan DPRD diharapkan dapat menyesuaikan agenda kerja sesuai dengan prioritas yang telah disepakati.

Penyesuaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel menjaga ritme kerja kelembagaan agar tetap berjalan efektif di tengah padatnya agenda pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Yang menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh program kerja DPRD dapat terlaksana secara optimal, tanpa mengurangi kualitas pembahasan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 perlu kembali dirasionalisasi.

Pasalnya, sejumlah mitra kerja Komisi II menghadapi penurunan pagu anggaran yang cukup signifikan, sementara target program dan pembangunan yang harus dicapai justru semakin besar.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan APBD 2027 bersama sejumlah mitra kerja di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Hadir dalam pembahasan tersebut Dinas Perindustrian beserta jajaran UPT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, serta BPKAD Provinsi Kalsel.

Muhammad Yani Helmi mengaku prihatin melihat kondisi pagu anggaran sejumlah mitra kerja Komisi II yang mengalami penurunan drastis. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah program yang telah dirancang tidak dapat terlaksana secara optimal.

“Saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya terjun bebas. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel tetap menghargai komitmen perangkat daerah untuk menjalankan program berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA yang tersedia.

Namun, keterbatasan anggaran jangan sampai justru mengorbankan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Karena itu, Komisi II meminta Bappeda dan BPKAD lebih cermat dalam menyusun skala prioritas anggaran. Terutama terhadap program yang menyentuh kepentingan masyarakat, mendorong produktivitas, hilirisasi, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Apabila
nantinya terdapat tambahan transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka penggunaannya harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan anggaran bukan sekadar mengenai besar atau kecilnya nominal, tetapi bagaimana setiap rupiah dalam APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Yani Helmi menambahkan, Komisi II pun meminta agar proses pembahasan APBD 2027 tidak hanya melihat target pembangunan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk merealisasikan target tersebut.

Dengan demikian, antara target yang ditetapkan pemerintah daerah dan kemampuan fiskal harus berjalan seimbang. Jangan sampai target pembangunan tinggi, tetapi dukungan anggarannya justru semakin terbatas.

Bagi Komisi II DPRD Kalsel, rasionalisasi anggaran menjadi penting agar program prioritas tetap berjalan dan tidak kehilangan substansi pelayanan kepada masyarakat.

“Pihaknya akan terus mengawal pembahasan APBD 2027 agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang memiliki dampak nyata,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan inventarisir dengan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kompleks perumahan milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Yakni di Komplek Saka Agung Permai, Jalan Ahmad Yani Kilometer 5, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, belum lama tadi.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan, inventarisir ini dilakukan untuk menertibkan aset barang milik daerah yang berada dibawah pengelolaan Bagian Umum.

“Untuk penertiban tersebut diserahkan ke Sekdako Banjarmasin, agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan sesuai ketentuan,” ucap Yamin.

Sementara itu Plt Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, inventarisir ini dilakukan untuk menginventarisasi sekaligus menertibkan aset barang milik daerah yang berada di bawah pengelolaan Bagian Umum.

Langkah ini dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan Wali Kota Banjarmasin, agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah fakta yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan rumah dinas.

“Ini bagian dari inventarisasi barang milik daerah. Kami menemukan beberapa fakta di lapangan yang perlu kami dalami karena ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Zazuli.

Zazuli menjelaskan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin, rumah di kompleks tersebut diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Rumah dapat ditempati pejabat satu tingkat di bawahnya, yakni eselon III, sepanjang memperoleh izin dari atasan dan Wali Kota.

Menurut Zazuli, hasil inventarisasi tidak akan berhenti pada pemeriksaan lapangan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan dikoordinasikan dengan BPK untuk menentukan langkah tindak lanjut.

“Temuan ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota dan kami koordinasikan juga dengan BPK untuk tindak lanjutnya sesuai aturan. Dari total 23 unit rumah ada 5 unit yang kosong tidak ada penghuninya,” katanya.

Bagi penghuni yang tidak berada di tempat ketika sidak berlangsung, Bagian Umum memanggil mereka pada Senin (5/10) untuk dimintai keterangan.

Pemeriksaan juga akan diperluas untuk menelusuri dugaan adanya praktik perpindahan hak menempati rumah atau yang disebut pindah tangan bangunan tanpa prosedur yang semestinya.

“Kami juga akan melakukan investigasi lebih jauh untuk mengetahui bagaimana proses penghuniannya, termasuk kalau memang ada dugaan pindah tangan. Ini perlu kami telusuri,” ujarnya.

Selain persoalan ketepatan sasaran penghuni, sidak juga menemukan kondisi fisik sejumlah bangunan yang membutuhkan pembenahan. Beberapa rumah disebut sudah dalam kondisi kurang layak dan memerlukan perbaikan.

Zazuli menegaskan, inventarisasi tersebut tidak semata-mata untuk mencari kesalahan penghuni, tetapi juga memastikan aset pemerintah tetap terdata, terawat, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Jadi bukan hanya soal siapa yang menempati. Kondisi bangunannya juga kami inventarisasi, karena ada beberapa bangunan yang kondisinya sudah tidak layak dan perlu pembenahan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Pengambangan, Aldi Ridhoni, yang menjadi salah seorang penghuni kompleks tersebut, mengaku telah menempati rumah dinas selama sekitar delapan bulan.

Sebelumnya rumah tersebut ditempati seorang pejabat yang kemudian tidak lagi menempatinya.

Ia kemudian menempati rumah tersebut dengan alasan lokasi lebih dekat dengan tempatnya bekerja dibandingkan kediamannya di Liang Anggang.

“Sudah sekitar delapan bulan saya menempati rumah ini. Sebelumnya rumah ini ditempati pejabat yang lama, kemudian saya menggantikannya supaya lebih dekat dengan kantor,” kata Aldi.

Ia mengklaim tidak ada pembayaran dalam proses menempati rumah tersebut maupun praktik jual beli atau pindah tangan. Meski demikian, selama menempati rumah tersebut, Aldi mengaku mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki sejumlah bagian bangunan.

“Tidak ada pembayaran. Tapi beberapa kerusakan saya perbaiki sendiri, seperti toilet, plafon, pengecatan dan dapur,” ucapnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kunjungan kerja Wakil Duta Besar Belanda bersama Penasihat Senior Kebijakan Politik Kedutaan Besar Belanda ke Balai Kota Banjarmasin tidak hanya diisi agenda pertemuan resmi.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin turut memfasilitasi sajian kuliner khas Banjar untuk menyambut para tamu diplomatik tersebut.

Hidangan khas Banjar disajikan dalam jamuan di Ruang Rapat Wali Kota Banjarmasin, Senin (5/10). Saat berlangsung pertemuan antara jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin dengan delegasi Kedutaan Besar Belanda.

Kasubag TU Pimpinan Setdako Banjarmasin, Elly Soraya mengatakan, penyajian kuliner khas Banjar menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman lokal kepada para tamu yang berkunjung ke Kota Banjarmasin.

“Selain menyambut tamu secara resmi, kami juga ingin memperkenalkan makanan khas Banjar. Ini menjadi bagian dari cara kita mengenalkan budaya dan kearifan lokal kepada tamu dari luar negeri,” ujar Elly.

Menurutnya, hidangan yang disiapkan disesuaikan dengan karakteristik kuliner Banjar sehingga para tamu dapat mengenal cita rasa khas daerah Kalimantan Selatan.

Elly menyebut jamuan kuliner dalam agenda pemerintahan juga memiliki makna tersendiri karena dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas daerah melalui makanan.

“Melalui hidangan khas Banjar, kita berharap tamu bisa mengenal Banjarmasin tidak hanya dari sisi pemerintahan. Tetapi juga dari budaya dan kulinernya,” katanya.

Ia menambahkan, Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan kebutuhan penyambutan tamu, termasuk konsumsi, dapat dipersiapkan dengan baik sehingga rangkaian pertemuan berlangsung nyaman dan lancar.

Penyajian kuliner khas Banjar tersebut juga menjadi pelengkap pertemuan yang membahas berbagai hal dalam hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak Kedutaan Besar Belanda.

Sebelumnya, Pemko Banjarmasin menerima audiensi dan kunjungan kerja Wakil Duta Besar Belanda bersama Penasihat Senior Kebijakan Politik Kedutaan Besar Belanda.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan sekaligus menjajaki kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mengetahui Belanda sendiri merupakan negara maju, terutama dalam teknologi. Siapa tahu dari kami di Indonesia bisa belajar langsung ke Belanda, khususnya terkait penataan sungai dan penanganan banjir,” ujar Yamin.

Pemerintah Kota Banjarmasin membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, teknologi, lingkungan, energi, hingga pengelolaan sungai dan penanganan banjir. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya dibangun dari kebijakan rumah sakit, tetapi juga dari suara masyarakat yang merasakan langsung layanan tersebut.

Karena itu, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan membuka ruang dialog melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (6/10).

Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengalaman, masukan, hingga saran terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan RSGM Gusti Hasan Aman.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSGM, Tarwin Patik Mustafa, mengatakan FKP memiliki peran penting mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Menurutnya, forum dengan tema “Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat” tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi mengenai standar pelayanan, tetapi juga ruang untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin mendapatkan masukan, saran maupun tanggapan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga pelayanan yang diberikan RSGM Gusti Hasan Aman dapat terus diperbaiki,” katanya.

Tarwin menjelaskan, pelaksanaan FKP menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya RSGM Gusti Hasan Aman, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, BPJS Kesehatan, serta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Sementara peserta forum berasal dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga, mulai dari lembaga pendidikan dan akademisi, lurah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena kualitas pelayanan publik tidak dapat dibangun oleh rumah sakit sendiri. Dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Lebih lanjut Tarwin menambahkan, forum ini juga merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya memaparkan standar pelayanan yang diterapkan, tetapi juga mendorong terjadinya komunikasi dua arah.

Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan terhadap berbagai aspek pelayanan yang mereka rasakan.

Masukan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit, khususnya dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan responsivitas petugas, serta menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“FKP menjadi salah satu langkah RSGM Gusti Hasan Aman untuk memastikan peningkatan pelayanan tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif. Aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengalaman pasien ketika mendapatkan pelayanan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)