Tahun: 2026

BANJARBARU – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026, di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/1).

Penandatanganan tersebut dilaksanakan usai apel pagi, dan disaksikan langsung Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim. Kegiatan ini diikuti juga diikuti seluruh pejabat struktural, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, serta PPPK paruh waktu di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas merupakan bentuk keseriusan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan indikator program yang telah ditetapkan.

“Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi komitmen bersama agar seluruh ASN Diskominfo bekerja secara profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan utama dari komitmen tersebut. Oleh karena itu, kinerja seluruh ASN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

“Semua ini kita lakukan dengan niat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Kinerja ASN akan terus kita monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan, bahwa tantangan di tahun 2026 akan semakin kompleks, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Ke depan tantangan semakin berat, sehingga saya harap seluruh ASN Diskominfo dapat terus berinovasi. Manfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan program dan kegiatan yang lebih variatif, kreatif, dan berdampak. Dan yang tidak kalah penting, semua itu harus kita lakukan dengan semangat kerja yang positif,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, UPTD Kebun Raya Banua tengah mengusulkan penyesuaian tarif masuk bagi pengunjung.

Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pengelolaan, pengembangan fasilitas, serta meningkatkan PAD Kebun Raya Banua secara berkelanjutan.

Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengatakan, bahwa apabila usulan revisi tarif tersebut disetujui, pihaknya optimistis target PAD sebesar Rp1,5 miliar dapat tercapai, bahkan berpeluang terlampaui.

“Dari sisi kebijakan, apabila nanti ada revisi tarif, misalnya dari Rp7 ribu menjadi Rp10 ribu, maka kami optimistis pendapatan Kebun Raya Banua bisa melampaui target Rp1,5 miliar,” ujar Firmansyah.

Adapun usulan penyesuaian tarif yang diajukan meliputi Rp10.000 untuk pengunjung umum, Rp8.000 untuk pelajar, dan Rp6.000 untuk anak-anak.

Meski demikian, Firmansyah menegaskan, bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

“Kami telah mengusulkan penyesuaian tarif menjadi Rp10 ribu untuk pengunjung umum, Rp8 ribu untuk pelajar, dan Rp6 ribu untuk anak-anak. Namun, usulan ini masih dalam proses pertimbangan dan menunggu kebijakan serta persetujuan peraturan daerah,” jelasnya.

Ia berharap, penyesuaian tarif masuk tersebut nantinya dapat disetujui agar pengelolaan Kebun Raya Banua semakin optimal, sejalan dengan kebutuhan operasional serta pengembangan kawasan ke depan.

“Mudah-mudahan dapat disetujui, sehingga pengelolaan Kebun Raya Banua dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan terus berkembang,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) turut ambil bagian dalam memeriahkan puncak peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/1).

Keikutsertaan Pemprov Kalsel dalam ajang nasional ini, menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sekaligus sebagai sarana promosi potensi desa dan produk unggulan daerah.

Pada kegiatan tersebut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan membuka stand pameran yang menampilkan beragam produk unggulan l desa yang dikelola BUMDesa, khususnya produk khas Banua. Berbagai hasil kerajinan, olahan pangan lokal, hingga produk kreatif berbasis potensi desa mendapat perhatian pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia.

Puncak peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, secara resmi dibuka Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, pegiat desa, serta pelaku BUMDesa.

Dalam sambutannya, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan, bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Hari Desa Nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat membangun desa dari pinggiran. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama yang harus terus didorong agar maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Yandri Susanto.

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Selatan, yang dinilai konsisten mendorong penguatan ekonomi desa melalui UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, keikutsertaan Pemprov Kalsel dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026 merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Melalui pameran ini, kami ingin mengenalkan potensi desa dan produk BUMDesa khas Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar daerah dalam membangun desa,” kata Iwan, saat ditemui di Kantornya di Banjarbaru, baru – baru ini.

Iwan menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperluas jejaring kerja sama antardaerah serta membuka peluang pengembangan ekonomi desa yang lebih luas.

Tidak hanya berpartisipasi dalam pameran, Kalimantan Selatan juga menorehkan berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional pada ajang Hari Desa Nasional 2026.

Sejumlah desa, kelurahan, serta perwakilan masyarakat Banua berhasil meraih penghargaan dalam berbagai kategori lomba dan apresiasi dari Kementerian Desa dan PDT.

Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, berhasil meraih Juara II Lomba Kelurahan Nasional, mencerminkan keberhasilan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat.

Di bidang ekonomi desa, Peringkat III Duta BUMDesa Nasional diraih oleh Zaenal Arifin dari BUMDesa Berkah Mulia, Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, Desa Awang Bangkal Barat meraih Penghargaan Program Kementerian Berbasis Desa atas inovasi pemanfaatan lahan eks tambang pasir menjadi unit usaha BUMDesa yang produktif dan berkelanjutan.

Kalimantan Selatan juga masuk Peringkat IX Nasional BUMDesa Inspiratif melalui BUMDes Wake Berkah Abadi Baru, Desa Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di bidang kepemudaan dan digitalisasi desa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah meraih Juara II E-Sport Desa Nasional, sementara Juara II Pemuda Pelopor Desa Bidang Kebudayaan diraih Sam’ani.

Deretan prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong desa yang maju, mandiri, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta penyerapan aspirasi masyarakat tahun 2026.

Langkah ini dinilai penting, untuk memastikan kinerja DPRD berjalan semakin efektif, terarah, dan profesional. Penguatan peran kelembagaan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, baru-baru tadi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pertemuan, Rais menekankan pentingnya DPRD bekerja secara responsif dan adaptif, terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pengayaan perspektif dan pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif.

“Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik terbaik dalam penguatan fungsi pengawasan dan pelayanan aspirasi publik,” ucapnya.

Disampaikan Rais, sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan program kerja DPRD di awal tahun, evaluasi pola kerja kelembagaan, hingga pengelolaan agenda dan prioritas pembahasan agar lebih efektif dan terukur.

Tidak kalah penting, Komisi I DPRD Kalsel juga menyoroti peran kemitraan antara DPRD dan sekretariat sebagai unsur pendukung utama pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

“Sinergi yang kuat antara kedua pihak dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja DPRD yang optimal dan profesional,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rais menambahkan, dengan adanya penguatan kinerja DPRD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang solid dari seluruh unsur lembaga. Sehingga, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan sekretariat.

Sinergi ini terus terjaga saling mendukung, agar pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih optimal.

“Melalui langkah ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh publik, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Penyaluran Donasi Tahap II bagi masyarakat terdampak banjir.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (14/1) dengan sasaran wilayah Sungai Lulut Dalam RT 01, serta wilayah perbatasan Desa Gudang Tengah dan Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Penyaluran bantuan berupa paket sembako ini merupakan lanjutan dari aksi solidaritas KADIN Kalsel Peduli, sebagai wujud nyata kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak banjir.

Rombongan KADIN Kalsel berkumpul terlebih dahulu di Kantor KADIN Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 10.00 WITA, sebelum bergerak bersama menuju lokasi penyaluran.

Direktur Eksekutif KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Nur Mahya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dunia usaha yang secara konsisten dijalankan KADIN.

Menurutnya, dunia usaha tidak boleh berjarak dengan masyarakat, terlebih dalam situasi bencana.

“Bantuan ini adalah amanah dari anggota KADIN dan mitra dunia usaha yang kami salurkan langsung kepada masyarakat terdampak. Semoga dapat meringankan beban warga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi yang masih sulit,” ujar Nur Mahya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Pazri, turut hadir dan terlibat langsung membantu proses distribusi bantuan kepada warga.

Ia menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk empati dan solidaritas dunia usaha terhadap masyarakat terdampak banjir.

“Banjir ini bukan semata persoalan alam, tetapi persoalan kemanusiaan. Kehadiran kami di lapangan adalah wujud tanggung jawab moral agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini,” tegas Pazri.

Selain itu, kegiatan penyaluran donasi ini juga dihadiri Sutono, Komtap Perdagangan dan Pemasaran Dalam Negeri KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus merupakan pemilik usaha roti.

Dalam kesempatan tersebut, Sutono turut berkontribusi dengan membagikan bantuan roti kepada warga terdampak banjir sebagai tambahan konsumsi bagi masyarakat.

Warga di Sungai Lulut Dalam serta wilayah perbatasan Desa Gudang Tengah dan Desa Lok Buntar, menyambut baik kehadiran KADIN Kalsel dan para pelaku usaha yang turun langsung ke lapangan.

Bantuan sembako dan roti yang disalurkan dinilai sangat membantu, khususnya bagi keluarga yang masih mengalami keterbatasan akses kebutuhan pokok akibat banjir.

Melalui program KADIN Kalsel Peduli, KADIN Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta mendorong semangat gotong royong dan solidaritas dunia usaha dengan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

BANJARBARU – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menata ulang alur dalam proses kedatangan penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Awal tahun 2026, menjadi momentum bagi bandara-bandara InJourney Airports, termasuk di Bandara Internasional Syamsudin Noor, untuk merefleksikan pelayanan dan fasilitas kendarudaraan bagi pengguna jasa.

Berkaca dari layanan yang telah diberikan di tahun sebelumnya, serangkaian langkah korektif dan inovatif diterapkan sebagai strategi peningkatan layanan di tahun 2026.

“Kami mendengar masukan dan ulasan dari pengalaman penumpang ketika tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Tentunya kami mengapresiasi dan terbuka dengan input dari para pengguna jasa yang selanjutnya kami jadikan dasar dalam merumuskan strategi guna meningkatkan customer journey di Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, dalam siaran persnya Rabu (14/1).

Sejalan dengan peningkatan aktivitas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor, terdapat potensi penumpukan kendaraan di beberapa titik akibat penjemputan (pick up) yang tidak pada tempatnya.

Untuk itu, Bandara Internasional Syamsudin Noor saat ini menerapkan alur baru untuk penjemputan kendaraan roda empat pada pick up zone yang berlokasi di antara pintu Kedatangan Domestik dan Kedatangan Internasional.

Bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan penjemputan menggunakan kendaraan roda empat lebih dekat dari area Exhibition Hall dapat menggunakan opsi premium parking atau premium pick up zone yang berlokasi tepat di seberang pintu Exhibition Hall.

Sementara untuk kendaraan roda dua dapat ke arah kanan menuju Terminal Keberangkatan.

Bagi para penumpang yang memerlukan opsi land transportation dapat menuju area Selasar Kedatangan dengan opsi beragam taxi konvensional, taxi online, maupun bus.

Namun, bagi penumpang yang ingin berjalan dengan santai dan sejuk dapat juga memilih opsi jalur Lobby Kedatangan dengan Area Komersial di sana.

“Penataan ini kami terapkan mulai Januari 2026 sebagai upaya untuk mengatasi potensi penumpukan kendaraan di area kedatangan. Kami mohon kerja sama dari seluruh pengguna jasa untuk dapat mematuhi rambu, mengikuti arahan dari petugas, dan menjaga ketertiban bersama agar pengalaman terbang dari Bandara Internasional Syamsudin Noor dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tutup Millyas. (SyamsuddinNoor-RIW/RH)

BANJARBARU – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa program Sekolah Rakyat tidak dibuka untuk pendaftaran umum, dan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Penegasan tersebut disampaikan Mensos usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu, agar tidak memanfaatkan program Sekolah Rakyat, termasuk dengan mencoba menitipkan anggota keluarganya.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar layak sesuai kriteria. Tidak boleh ada praktik suap, sogok – menyogok, maupun titipan dalam proses seleksi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi negara yang dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan bagi anak – anak dari keluarga paling tidak mampu. Karena itu, program ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak.

“Jika pengawasan longgar, tujuan utama program ini bisa melenceng. Oleh karena itu, saya mengingatkan masyarakat yang mampu, agar tidak memanfaatkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan, bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Seleksi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Proses seleksi dimulai dari data DTSEN yang dikelola oleh BPS,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

Dari data itu, pendamping Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.

“Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” tambahnya.

Setelah dinyatakan layak, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Mensos juga menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan siswa dalam program tersebut, karena seluruh proses seleksi dilakukan secara berlapis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Yang menandatangani pengesahan adalah kepala daerah. Jika terjadi kesalahan, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain berbasis data BPS, proses seleksi Sekolah Rakyat juga melibatkan tahapan wawancara, verifikasi lapangan, serta pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan total sasaran mencapai 500 ribu siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini diprioritaskan bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana, serta sekolah dengan kondisi fisik rusak berat yang membutuhkan penanganan segera.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, perluasan target revitalisasi pada 2026 merupakan kelanjutan dari capaian program tahun sebelumnya. Pada 2025, dari total 16.171 satuan pendidikan yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, realisasi telah melampaui 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, pola swakelola menjadi kunci efisiensi pelaksanaan program. Dengan skema tersebut, anggaran yang semula dirancang hanya untuk 10.440 satuan pendidikan, mampu menjangkau lebih dari 16 ribu sekolah. Selain efisien, program ini juga dinilai lebih efektif, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pada 2026, pemerintah pusat telah mengamankan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk revitalisasi sekitar 11.700 satuan pendidikan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah signifikan seiring adanya tambahan anggaran, sehingga total target revitalisasi secara nasional mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

“Prioritasnya jelas, sekolah-sekolah yang berada di daerah bencana dan sekolah dengan kondisi fisik rusak berat,” kata Abdul Mu’ti, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar sekolah-sekolah terdampak banjir, masuk dalam prioritas revitalisasi 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra mengatakan, pihaknya telah mengajukan tambahan usulan berdasarkan hasil pendataan pascabencana.

Berdasarkan laporan sementara dari sekolah, jumlah satuan pendidikan yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan mencapai 926 sekolah, dan terus diperbarui menjadi 986 sekolah secara real-time.

Pendataan dilakukan berbasis data lapangan berupa foto dan luasan area terdampak yang dikirimkan masing – masing sekolah.

Galuh Tantri menyebut, estimasi awal kebutuhan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak banjir tersebut mencapai sekitar Rp319 miliar. Namun, penetapan prioritas akhir masih menunggu verifikasi lapangan setelah kondisi banjir memungkinkan.

“Nanti setelah banjir surut, kami akan turun ke lapangan untuk melihat tingkat kerusakan secara langsung. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan,” ujarnya.

Selain sekolah terdampak bencana, Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kebutuhan perbaikan sarana pendidikan secara umum.

Berdasarkan database yang telah disusun, kebutuhan anggaran perbaikan fisik sekolah di tingkat provinsi diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.

“Bagaimanapun pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi itu tidak bisa berjalan sendiri dan kita sangat menyambut baik apa yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, sehingga nanti kita coba bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk sarana prasarana pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)