2026 – Laman 39 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Program PKK, Muhidin Minta SKPD Bersinergi Wujudkan Pembangunan Berbasis Keluarga

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam menjalankan program pembangunan berbasis keluarga.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-55 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (30/7).

Menurut Muhidin, 10 Program Pokok PKK harus menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menilai selama ini masih terdapat pelaksanaan kegiatan oleh sejumlah dinas yang belum melibatkan PKK secara optimal.

Muhidin menegaskan, setiap perangkat daerah yang memiliki program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan keluarga harus menjalin kolaborasi dengan PKK, bukan sekadar mengundang organisasi tersebut sebagai peserta kegiatan.

“PKK adalah mitra pemerintah. Program – program yang berkaitan dengan masyarakat harus dilaksanakan bersama PKK agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PKK tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

*Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan sambutan dalam peringatan HKG PKK ke-54*

Menurutnya, kolaborasi antara SKPD dan PKK perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten/kota agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhidin mencontohkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus bersama, seperti percepatan penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hingga peningkatan kesehatan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan seperti penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun program kesehatan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara dinas terkait dan PKK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah mengatakan, peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penguatan 10 Program Pokok PKK merupakan fondasi utama dalam memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada kesempatan yang sama juga digelar Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi, serta merumuskan strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fathul Jannah berharap seluruh jajaran PKK di Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program – program pemberdayaan keluarga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SYA/RIW/APR)

Dispora Sukses Gelar Pelatihan Wasit dan Juri Tiga Cabor

Banjarmasin – Pelatihan dan pengembangan wasit dan juri tiga cabang olahraga yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (30/7) di Kota Banjarmasin, berjalan lancar dan sukses.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulkhaidir, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan ini.

“Sertifikasi ini bukan sekadar proses memperoleh lisensi atau pengakuan kompetensi, namun lebih dari itu, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perwasitan dan penjurian,” ungkapnya.

Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta yang telah mengikuti sertifikasi ini dapat mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan etika profesi yang diperoleh.

“Seorang wasit dan juri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas, objektivitas, serta sportivitas setiap pertandingan,” ucapnya.

Selain itu, peserta dapat menjadi wasit dan juri yang profesional, berintegritas, konsisten menerapkan peraturan, serta mampu menjadi teladan dalam setiap penyelenggaraan kompetisi, baik ditingkat daerah maupun nasional.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu, masukan dan saran dari seluruh peserta akan menjadi bahan evaluasi agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik,” tuturnya lebih lanjut.

Dispora berharap, hasil sertifikasi ini menjadi langkah awal meningkatkan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan pertandingan yang semakin profesional, adil, dan berkualitas. (SRI/RIW/APR)

Kembali Gelar Wiramuda Berprestasi Ini Harapan Dispora Kalsel

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pemilihan Wirausaha Muda (Wiramuda) Berprestasi, di Kota Banjarmasin, Rabu (29/7). Pemilihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, serta Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.

“Kegiatan ini diikuti peserta yang merupakan hasil seleksi di daerah masing-masing dan akan mengikuti rangkaian pembekalan, berbagi pengalaman, membangun jejaring, hingga penjurian untuk menentukan wirausaha muda terbaik tingkat provinsi,” ungkap Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz.

*Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz saat menyampaikan sambutannya*

Melalui kegiatan ini Dispora Kalsel ingin mempertemukan para Wiramuda agar dapat saling berbagi pengalaman, sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, untuk mengembangkan usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme kaum muda, khususnya perempuan, dalam dunia usaha. Berdasarkan data nasional, jumlah perempuan yang berwirausaha di Kalsel lebih banyak dibandingkan laki laki.

“Kami menilai sebagian besar peserta sudah mulai memanfaatkan teknologi digital melalui marketplace dan media sosial sebagai sarana pemasaran,” ujarnya.

Kondisi tersebut, tambahnya, menjadi peluang besar bagi Wiramuda untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Kalsel memiliki potensi pasar yang besar, kami berharap para Wiramuda mampu mengambil peluang tersebut sehingga semakin banyak produk lokal yang dipasarkan dan diminati masyarakat,” ucap Pebriadin.

Sementara itu Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab mengatakan, pelatihan diikuti 65 peserta perwakilan 13 kabupaten kota di Kalsel.

“Masing-masing kabupaten kota mengirimkan lima peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi di daerah,” jelas Rika.

Para pemenang akan memperoleh uang pembinaan dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus untuk mengembangkan usaha. (SRI/RIW/APR)

RSJ Sambang Lihum Wakili Kalsel dalam Survei WBBM KemenPAN-RB

Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menjadi satu-satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili pemerintah provinsi pada pelaksanaan survei Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas komitmen RSJ Sambang Lihum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan jiwa.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora, melalui Kepala Bidang Penunjang Medik, Nurhikmah mengatakan, terpilihnya RSJ Sambang Lihum sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil dari upaya yang selama ini dilakukan, memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan rumah sakit.

Menurutnya, seluruh jajaran rumah sakit terus berupaya memenuhi berbagai indikator penilaian WBBM melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pelayanan, serta pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah bagi RSJ Sambang Lihum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Kami terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan agar seluruh layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, mudah diakses, serta mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Nurhikmah, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pelaksanaan survei WBBM bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat tertentu, tetapi juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan yang telah dijalankan selama ini.

“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Sambang Lihum semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nurhikmah menuturkan bahwa keberhasilan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani membutuhkan komitmen seluruh pegawai, mulai dari unsur pimpinan hingga petugas pelayanan.

“Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, serta pelayanan prima terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” sahutnya.

Pelaksanaan survei WBBM diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSJ Sambang Lihum untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan.

“Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan semakin berkualitas,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Komisi II Dorong BUMD Genjot PAD, Ambapers Usul Naikkan Tarif Alur Barito Untuk Ekspor Batubara

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (29/7), DPRD tidak hanya mengevaluasi target bisnis masing-masing perusahaan daerah, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai strategi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, agar seluruh BUMD mampu menyusun program yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Ia menilai setiap perusahaan daerah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

“Sinergi antara BUMD, Bank Kalsel, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Suripno menyampaikan, setiap BUMD telah memaparkan program kerja, target usaha, hingga strategi pengembangan bisnis yang akan dijalankan pada 2027.

Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat daya saing perusahaan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap seluruh BUMD mampu menghadirkan terobosan yang tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat peran sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, mengusulkan penyesuaian tarif jasa melintasi alur ambang Sungai Barito khusus bagi angkutan batubara yang diekspor ke luar negeri.

Namun, masih menunggu persetujuan dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) Banjarmasin maupun pusat, serta rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sebelum diterapkan kepada pengguna jasa.

“Apabila disetujui, kebijakan itu diperkirakan mampu meningkatkan setoran dividen PT Ambapers kepada PT Bangun Banua dari sekitar Rp17 miliar menjadi Rp26 miliar per tahun,” tutupnya.

Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD serta Bank Kalsel, membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2027.

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan PT Jamkrida Kalsel, PT Ambaper, PT Bangun Banua, serta Direktur Bank Kalsel beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Percepat Pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Pastikan Program Prioritas Tepat Sasaran

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/7) sore.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, didampingi jajaran pimpinan Banggar.

*Ketua DPRD Kalsel Supian HK, saat memimpin rapat*

Seluruh kepala SKPD yang diundang diminta memaparkan program prioritas, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pada tahun 2027.

Supian HK mengatakan, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur.

“Kami ingin memastikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun secara matang. Setiap SKPD harus mampu menjelaskan prioritas programnya secara rinci agar anggaran yang dialokasikan benar – benar efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram,” katanya.

Disampaikan Supian HK, Banggar DPRD Kalsel akan mengawal setiap tahapan pembahasan agar penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

*Anggota Banggar DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, saat memberikan saran*

Fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan publik.

“Penyusunan anggaran yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya nilai anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh program harus memiliki target yang jelas, terukur, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, selain mengevaluasi usulan program, Banggar juga melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja masing-masing SKPD agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

“Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut. Banggar DPRD Kalsel dijadwalkan kembali mengundang SKPD lainnya pada Jumat, 31 Juli 2026, untuk melanjutkan pendalaman terhadap program-program yang akan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2027,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Wamenaker: Kehadiran Industri Harus Membuka Kesempatan Kerja bagi Warga Sekitar

Temanggung – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan kehadiran industri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui terbukanya kesempatan kerja bagi warga lokal.

Menurutnya, semakin besar kesempatan kerja yang tercipta bagi masyarakat sekitar, semakin besar pula dampak positif industri terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat mengunjungi PT Sheonary Javanesia INC di Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (29/7).

Dalam kunjungan itu, Wamenaker berdialog dengan manajemen perusahaan bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung mengenai penguatan hubungan industrial, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan industri.

Usai berdialog, Wamenaker meninjau area produksi dan berbincang langsung dengan para pekerja, termasuk penyandang disabilitas.

Ia mengapresiasi komitmen perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai wujud penerapan dunia kerja yang inklusif.

“Saya melihat hubungan industrial antara manajemen dan pekerja di perusahaan ini berjalan baik. Perusahaannya juga rapi dan tertata dengan baik. Industri yang dikelola dengan baik seperti ini harus kita jaga dan kita bangun bersama agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Afriansyah.

Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, Kemnaker siap memberikan pelatihan vokasi bagi masyarakat sekitar agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan begitu, perusahaan lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang kompeten, sementara masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih besar.

“Perusahaan kami harapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga sekitar malah enggak kerja. Kemnaker siap memberikan pelatihan agar masyarakat memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujarnya.

Selain memperluas kesempatan kerja, Afriansyah menekankan pentingnya perusahaan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Afriansyah juga mengajak Pemerintah Kabupaten Temanggung memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar iklim industri tetap kondusif dan investasi terus berkembang.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan Kemnaker menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker: Hubungan Industrial Harus Adaptif Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hubungan industrial perlu terus beradaptasi menghadapi perubahan dunia kerja agar mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menyaksikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian (Persero) di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Yassierli, PKB merupakan instrumen penting membangun hubungan industrial yang sehat karena menjadi wadah kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja dalam mengatur hubungan kerja.

“PKB bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Di dalamnya terdapat komitmen bersama antara perusahaan dan pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis,” ujar Yassierli.

Ia mengatakan, hubungan industrial yang berkualitas menjadi fondasi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang stabil, harmonis, dan berdaya saing melalui dialog sosial, keterbukaan komunikasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara perusahaan dan pekerja.

“Dunia kerja terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Karena itu, hubungan industrial juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi,” katanya.

Yassierli menjelaskan perkembangan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah pola kerja sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi baru.

Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu memiliki kemampuan adaptasi agar tetap mampu menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, keberhasilan menghadapi perubahan dunia kerja tidak hanya ditentukan dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga kualitas hubungan antara manajemen dan pekerja.

Hubungan industrial yang matang akan membuka ruang kolaborasi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Ia menambahkan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan pembangunan hubungan industrial yang kondusif.

Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembaruan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Dalam upaya membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas, Kemnaker terus mendorong penerapan kerangka maturitas hubungan industrial sebagai panduan bagi perusahaan.

Kerangka tersebut menggambarkan tahapan perkembangan hubungan industrial, mulai dari pemenuhan aspek kepatuhan hingga mencapai tahap transformatif yang ditandai dengan kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat antara perusahaan dan pekerja.

Pada tahap trans formatif, perusahaan tidak lagi memandang pemenuhan hak pekerja sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai investasi bagi keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, serikat pekerja berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Yassierli berharap manajemen dan serikat pekerja terus menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui kemitraan yang saling mendukung sehingga praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam membangun hubungan industrial yang adaptif dan inklusif.

“Hubungan industrial yang ideal bukan hanya hubungan yang minim konflik, tetapi hubungan yang mampu melahirkan kolaborasi, inovasi, dan nilai tambah bagi perusahaan maupun pekerja,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Dari Rawa Kalsel ke Meja Makan di China, Ekspor Belut Hidup Tembus Rp10 Miliar

Banjarmasin – Dulu cuma jadi lauk di warung pinggir rawa, kini belut hidup asal Kalimantan Selatan melenggang ke pasar China. Dalam 7 bulan pertama 2026 saja, nilai ekspornya sudah tembus Rp10,14 miliar.

Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel mencatat, sepanjang Januari–Juli 2026 telah terjadi 72 kali pengiriman belut hidup ke China. Totalnya 1,4 juta ekor atau 205,6 ton. Angka itu melonjak tajam dibanding 2025 yang hanya 17 kali pengiriman senilai Rp1,92 miliar.

Lonjakan itu tak lepas dari dibukanya penerbangan kargo langsung Banjarmasin – China. Sebelumnya eksportir harus memutar dulu ke Jakarta atau Surabaya.

“Rantai logistik jadi lebih pendek. Kualitas belut lebih terjaga karena waktu tempuh lebih singkat,” kata Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, Erwin A. M. Dabukke, dalam Go Ekspor Barantin Web Series Episode 3 yang digelar Rabu (29/7).

Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyebut, belut sebagai salah satu komoditas perikanan dengan prospek cerah di pasar internasional. Tapi untuk masuk ke negara tujuan, semua komoditas wajib lolos uji karantina.

“Belut hidup yang diekspor harus diperiksa kesehatannya dan dipastikan bebas hama penyakit ikan. Ini bukan hanya syarat negara tujuan, tapi juga untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia,” ujar Plt. Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin, Sugeng Sudiarto.

Selain mengawasi, Barantin juga turun mendampingi pelaku usaha. Mulai dari urus dokumen, cek kesehatan media pembawa, hingga penerbitan sertifikat kesehatan. Tujuannya satu, mempermudah akses ekspor.

Kepala PPSDM Karantina, Wisnu Wasisa Putra menambahkan, edukasi seperti web series ini penting agar makin banyak UMKM paham prosedur.

“Kami ingin pelaku usaha Kalsel melek peluang global dan siap bersaing,” katanya.

Kalsel punya modal besar. Kondisi perairan rawa dan lahan basah membuat daerah ini jadi salah satu penghasil belut alam terbesar di Indonesia.

Erwin menyebut sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan karantina jadi kunci.

“Kalau mutu terjaga, daya saing belut Kalsel di pasar global akan semakin kuat,” ujarnya.

Dalam web series tersebut, Barantin juga menghadirkan eksportir belut untuk berbagi strategi memenuhi standar mutu negara tujuan.

Sugeng menutup, belut hidup bukan sekadar komoditas.

“Ini soal nilai tambah sumber daya perikanan Indonesia, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tutup Sugeng. (Barantin-RIW/APR)

Pemadaman Listrik Bergilir, Pemko Banjarmasin Datangi PLN Pusat

Jakarta – Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Selasa (28/7), untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin didampingi General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengatakan, kedatangan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ananda, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya memutus pasokan listrik, tetapi juga berdampak terhadap jaringan telekomunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.

“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kerugian pelaku UMKM, rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN turut memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room).

Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan kerusakan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pembahasan, PLN menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam.

Selanjutnya, proses perbaikan di tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.

“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar – benar terealisasi,” tegas Ananda.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN serta mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga kondisi kelistrikan kembali pulih sepenuhnya.

“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)