2026 – Laman 18 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Ribuan Kendaraan Dinas Pemkab Banjar Menunggak Pajak, Data Masih Ditelusuri

Banjar – Permasalahan tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menemukan titik terang. Dari data awal yang mencapai 1.780 unit, sebanyak 1.212 kendaraan kini telah teridentifikasi sebagai aset milik Pemkab Banjar.

Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, telah melakukan rekonsiliasi dan pencocokan data guna memastikan kejelasan status kendaraan tersebut.

“Dari data awal sekitar 1.700-an kendaraan yang menunggak, saat ini sudah terdata 1.212 unit yang diakui sebagai milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Ini akan kita pilah lagi berdasarkan kondisi, mana yang masih bisa digunakan dan mana yang rusak,” ujarnya, belum lama tadi.

Menurut Bayu, proses lanjutan akan dimulai dari tingkat kecamatan sebelum ditarik ke masing-masing SKPD. Hal ini karena sebagian besar kendaraan berada di wilayah desa yang tersebar di berbagai kecamatan.

*Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji*

Pihaknya menargetkan pengumpulan data dari kecamatan rampung pada 24 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan pemetaan kondisi kendaraan sebagai dasar langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghapusan aset bagi kendaraan yang rusak berat.

“Setelah data terkumpul, kita akan tahu mana kendaraan yang masih operasional dan mana yang sudah rusak berat. Untuk yang tidak bisa digunakan lagi, akan kita usulkan untuk penghapusan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan BPKAD Kabupaten Banjar, Sukamto mengungkapkan, bahwa dari total 1.780 data tunggakan, sebanyak 568 unit ternyata bukan milik Pemkab Banjar, melainkan milik instansi kementerian.

“Dari hasil padu padan data, 1.212 kendaraan memang terindikasi milik Pemkab Banjar, sementara sisanya merupakan milik kementerian. Namun, data ini masih perlu divalidasi lebih lanjut, terutama yang berada di desa,” katanya.

Ia menjelaskan, kendala utama dalam proses pendataan adalah banyaknya data lama yang sulit ditelusuri. Beberapa kendaraan bahkan tercatat sejak tahun 2000-an, dengan kondisi administrasi yang sudah mengalami banyak perubahan.

“Data lama ini cukup sulit ditelusuri karena kepemilikan dan pengelolaannya sudah beberapa kali berpindah, baik di tingkat SKPD maupun desa. Ini yang membuat proses tracing memerlukan waktu,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara, sebagian besar kendaraan yang menunggak tersebut dalam kondisi rusak berat. Namun demikian, penghapusan aset tidak bisa dilakukan tanpa proses verifikasi lapangan yang sah.

“Untuk menyatakan kendaraan itu rusak berat, harus ada validasi di lapangan dan berita acara resmi. Tidak bisa hanya berdasarkan klaim,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Masuki Usia Setengah Abad, Banjarmasin Luncurkan Logo HUT ke-500

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan logo 500 Tahun Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (2/4). Peluncuran dilakukan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana.

Yamin menyampaikan, perayaan 500 tahun kedepannya, bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai momentum perubahan nyata bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin ini hanya seremoni. Kami ingin masyarakat benar – benar merasakan dampaknya selama satu tahun penuh,” ungkap Yamin.

Ia menjelaskan, peluncuran logo dilakukan lebih awal agar seluruh rangkaian kegiatan, dapat langsung berjalan mulai April hingga puncaknya pada September 2026.

Pada forum yang dihadiri Plt Sekdako, Dolly Syahbana, jajaran SKPD, perbankan, komunitas, hingga pelaku usaha ini, pemerintah menegaskan arah besar perayaan, yaitu kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemajuan kota.

Yamin menyebut, keputusan tidak menggelar lomba desain logo bukan tanpa alasan.

“Kami mempertimbangkan waktu dan kehati-hatian. Logo ini hasil pembahasan bersama agar tidak menimbulkan polemik dan bisa langsung digunakan secara luas,” ujarnya.

Lebih jauh, pemerintah memproyeksikan perayaan ini sebagai peluang besar. Di satu sisi, identitas kuat kota sungai yang tercermin dari filosofi jukung, bekantan, hingga menara pandang menjadi kekuatan utama branding daerah.

Di sisi lain, masih adanya persoalan klasik seperti pengelolaan sampah dan lingkungan menjadi tantangan yang harus diselesaikan seiring perayaan berlangsung.

“Kemajuan tidak boleh meninggalkan lingkungan. Justru di usia 500 tahun ini, kita perkuat komitmen menjaga sungai dan kebersihan kota,” kata Yamin.

Ia menekankan, momentum ini harus menjadi titik balik perubahan perilaku masyarakat, bukan sekadar perayaan simbolik.

*Peluncuran logo Kota Banjarmasin ke 500 tahun*

Sementara itu, Plt Sekda Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana mengungkapkan, bahwa hingga saat ini sudah tercatat 382 kegiatan yang akan digelar, belum termasuk program dari puskesmas, kelurahan, dan sektor swasta.

“Kami menargetkan minimal 500 kegiatan agar bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, perayaan akan berlangsung dari April hingga Desember 2026, dengan puncak pada Hari Jadi Kota Banjarmasin.

“Kami ingin seluruh masyarakat ikut terlibat, bukan hanya sebagai penonton. Ini milik bersama,” tambah Dolly.

Ia juga mengajak warga memasang logo 500 tahun di rumah dan tempat usaha sebagai simbol kebersamaan.

Peluang besar juga terbuka bagi dunia usaha. Pemerintah mendorong keterlibatan melalui program tanggung jawab sosial, integrasi logo dalam branding bisnis, hingga dukungan event. Dengan partisipasi tersebut, perayaan tidak hanya memperkuat citra kota, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM.

Namun, di balik peluang itu, ada ancaman yang perlu diantisipasi, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat hingga potensi kegiatan yang tidak berdampak langsung. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah konkret yaitu memperbanyak event berbasis masyarakat, mendorong rekor MURI, hingga percepatan penyelesaian proyek strategis yang bisa langsung diresmikan dan dirasakan warga. (HUMASDISKOMFOTIKBJM-SRI/SRI/APR)

Miliki Pimpinan Baru, Ini Fokus Utama Diskopumker Banjarmasin

Banjarmasin – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, menegaskan arah kebijakan strategis pasca pelantikannya. Yakni dengan memprioritaskan tiga sektor utama, berupa penguatan Koperasi Merah Putih, pengembangan UMKM, serta penurunan angka pengangguran.

Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara eksklusif bersama tim Humas Diskominfotik Kota Banjarmasin di ruang kerjanya, Rabu (1/4).

Menurutnya, Diskopumker memiliki peran strategis karena mengampu program dari tiga kementerian sekaligus. Yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Program yang dijalankan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mendukung visi misi Wali Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.

Machli menegaskan, penguatan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama dengan target operasional paling lambat tahun 2027.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Saat ini, sebanyak 52 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin, sebagai fondasi awal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Untuk percepatan implementasi, dua kelurahan ditetapkan sebagai model representatif, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.

“Ini akan menjadi contoh nyata koperasi ideal yang bisa direplikasi di kelurahan lain,” jelasnya.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan lahan, kapasitas SDM pengurus, serta akses permodalan.

Sebagai langkah konkret, Diskopumker akan menggelar pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, dan entrepreneurship pada 7–8 April 2026.

Di sektor UMKM, Machli menegaskan, bahwa penguatan usaha mikro dan kecil menjadi fokus utama karena mendominasi struktur ekonomi daerah.

Berdasarkan data:
-Jumlah usaha mikro dan kecil (NIB DPMPTSP): 62.872 unit
-Jumlah usaha mikro (NIB DPMPTSP): 59.531 unit
-Total seluruh usaha (berdasarkan NIB, termasuk usaha besar): 80.858 unit
-Pendataan usaha mikro oleh bidang: 27.371 unit

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro memiliki peran sangat dominan dalam menggerakkan ekonomi Kota Banjarmasin.

“Kami ingin pelaku UMKM benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, baik melalui pendampingan, akses permodalan, maupun pembukaan pasar,” tegasnya.

Selain itu, Diskopumker juga mendorong pola kemitraan dan konsinyasi antara koperasi dan pelaku usaha, sehingga memperkuat rantai distribusi tanpa harus terbebani modal besar di awal.

Di sektor ketenagakerjaan, Machli menyoroti tingginya angka pengangguran di Banjarmasin yang mencapai 6,49 persen, lebih tinggi dari angka nasional sekitar 4,1 persen.

Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin, jumlah pencari kerja saat ini mencapai 21.220 orang.

Untuk menekan angka tersebut, Diskopumker akan memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk rekrutmen massal pasca lebaran

“Kita tidak hanya mendorong masyarakat mencari kerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru,” tegasnya.

Diskopumker juga memberi perhatian pada perlindungan tenaga kerja, termasuk penanganan PHK sepihak, upah di bawah standar, serta pemenuhan hak-hak pekerja

Selain itu, peluang investasi juga dibuka melalui koperasi berbadan hukum, dengan prioritas investor lokal di tingkat kelurahan.

“Koperasi bisa menjadi wadah investasi yang aman dan produktif sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Dengan total 512 koperasi aktif di berbagai sektor, Diskopumker menargetkan tiga capaian utama, yakni koperasi yang maju, anggota yang sejahtera, dan penurunan angka pengangguran

Machli optimis, dengan kolaborasi dan inovasi, penguatan koperasi dan UMKM akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi dan inovasi. Program yang sudah baik akan kita lanjutkan dan kembangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (HUMASDISKOMFOTIKBJM-SRI/RIW/APR)

Gelar Rekonsiliasi Data Industri 2026, Disperin Kalsel Wujudkan Satu Data Akurat dan Terintegrasi

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, menggelar kegiatan rekonsiliasi data industri se-Kalimantan Selatan, yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (2/4).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan sekaligus memperbarui data industri yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Langkah ini dinilai penting, untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan sektor industri daerah.

Rekonsiliasi data industri juga menjadi bagian strategis, untuk memastikan keakuratan informasi terkait perkembangan industri di daerah, mulai dari potensi yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, hingga peluang yang dapat dikembangkan ke depan.

Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, yang dalam kesempatan ini diwakili Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Firmansyah.

*Sekretaris Dinas Perindustrian provinsi kalsel Firmansyah*

Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan, bahwa data industri memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan sektor industri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Menurutnya, melalui kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan proses sinkronisasi dan validasi data industri antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan satu data industri yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan industri. Oleh karena itu, melalui rekonsiliasi ini kita ingin memastikan seluruh data yang dimiliki benar-benar valid dan selaras,” ujar Firmansyah.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyelarasan berbagai jenis data industri, mulai dari direktori Industri Kecil dan Menengah (IKM), data potensi industri, data sentra IKM, hingga data akumulatif industri di seluruh wilayah.

Seluruh data tersebut nantinya akan dikumpulkan, diverifikasi, dan direkap secara menyeluruh untuk menghasilkan basis data yang mutakhir.

Proses ini juga dilakukan dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya standar data yang seragam, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak.

“Selain sebagai forum sinkronisasi data, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan pengelolaan data industri ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan,” tutup Firmansyah. (MRF/RIW/APR)

Resmi Dilantik, APSI Kalsel 2025–2030 Perkuat Peran Pengawas Hadapi Tantangan Pendidikan Modern

Banjarmasin – Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2030, resmi dilantik Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (1/4).

Pelantikan ini turut disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah.

Pengukuhan Pengurus APSI Kalsel di Banjarmasin dihadiri seluruh anggota APSI Kalsel

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Dinansyah, pengawas sekolah ditegaskan harus memiliki posisi strategis, menjaga mutu pendidikan.

Mereka berperan sebagai pengendali kualitas, memastikan standar pendidikan berjalan optimal, sekaligus menjaga akuntabilitas di setiap satuan pendidikan.

Di tengah berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, peningkatan kompetensi guru, hingga dinamika pembelajaran berbasis teknologi, pengawasan yang sistematis, transparan, dan berkeadilan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Penguatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter peserta didik harus terus menjadi perhatian utama. Pengawas sekolah diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang solutif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk tetap mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam proses pembelajaran.

Ketua Umum APSI Pusat, Agus Sukoco, mengapresiasi langkah cepat APSI Kalsel yang menjadi salah satu provinsi pertama melaksanakan pelantikan di awal tahun 2026. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu bagi daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, APSI ke depan harus mampu mencetak pengawas sekolah yang profesional, kompeten, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.

Agus juga menyoroti tantangan besar dunia pendidikan saat ini, khususnya dampak penggunaan media sosial terhadap kondisi mental peserta didik. Ia menyebut, tanpa literasi digital yang baik, penggunaan media sosial berpotensi memicu penurunan kualitas kesehatan mental anak.

“Sekolah harus membekali siswa dengan kemampuan literasi yang kuat agar bisa menyaring informasi secara kritis. Peran pengawas sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan dan dampak negatif bisa dicegah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua APSI Kalsel, Zuhairi Noor Afzan, menyatakan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara profesional dengan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi satuan pendidikan.

Ia menyebutkan, APSI Kalsel saat ini memiliki sekitar 451 anggota yang tersebar di seluruh wilayah. Ke depan, pihaknya akan fokus pada penguatan kapasitas pengawas, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin memastikan pengawasan pendidikan di Kalsel mampu beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam hal digitalisasi. Ini menjadi salah satu prioritas program kami,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Sampaikan 1.774 Usulan Pokir RKPD 2027

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian gambaran umum Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (1/4).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman. Dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, mitra kerja, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, sambutan pimpinan DPRD Kalsel dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, yang menekankan pentingnya pokok-pokok pikiran sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

Penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat.

Sehingga, pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disusun berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan seluruh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

“Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, akan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, berdasarkan data ada sebanyak 1.774 usulan pokok pikiran yang akan diajukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, yang merupakan akumulasi dari berbagai aspirasi masyarakat.

Suasana Rapat Paripurna Internal, sumber humas DPRD Kalsel

Seluruh usulan tersebut telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan yang transparan dan akuntabel.

“Jumlah tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung oleh anggota dewan, saat kegiatan reses di daerah pemilihan masing – masing,” katanya.

Kartoyo menambahkan, seluruh pokir yang diusulkan merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus diperjuangkan untuk direalisasikan.

Namun demikian, tidak semua usulan dapat langsung diakomodir, karena harus melalui proses penyaringan sesuai kewenangan, baik pemerintah kabupaten/kota provinsi, maupun pemerintah pusat.

Penyesuaian juga dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah, untuk pokir yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya, disebutkan jumlahnya masih cukup banyak, bahkan mencapai ratusan usulan.

“Menindaklanjuti hal tersebut DPRD Kalsel berencana membuka ruang pembahasan melalui rapat kerja bersama mitra kerja pemerintah daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jelang POPDA 2026, Cabor Bola Voli Banjarmasin Gelar Seleksi Peserta

Banjarmasin – Cabang Olahraga Bola Voli Kota Banjarmasin, melaksanakan seleksi peserta atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2026, di Gedung Bola Voli Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Rabu (1/4).

Pelatih Bola Voli Putri Kota Banjarmasin, Yusi Ari Sandi menyampaikan, peserta yang mengikuti seleksi berasal dari perwakilan sekolah yang ada di Kota Banjarmasin.

Ket foto : Pelatih Bola Voli Putri Banjarmasin Yusi Ari Sandi

“Seleksi Cabang Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalsel, untuk bola voli Kota Banjarmasin melakukan seleksi,” ungkap Yusi, kepada sejumlah wartawan.

Peserta seleksi, lanjutnya, merupakan pelajar SMP serta SMA yang ada di Kota Banjarmasin.

“Pada seleksi ini hadir peserta putra sebanyak 42 atlet, sedang putri sebanyak 19 atlet,” ujarnya.

Nantinya, akan dipilih 12 atlet pelajar putri serta 12 atlet pelajar putra, yang akan memperkuat Kontingen Kota Banjarmasin pada ajang POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 di Kota Banjarmasin.

Yusi berharap, melalui seleksi ini, akan terpilih atlet bola voli pelajar yang memiliki bakat serta kemampuan, dan dapat memberikan prestasi terbaiknya, pada ajang POPDA mendatang.

“Kami berharap, semoga dengan seleksi ini kita mendapatkan atlet putra dan putri yang terbaik untuk Tim POPDA Tahun 2026 Kota Banjarmasin,” ucap Yusi.

Karena, lanjutnya, Kota Banjarmasin merupakan tuan rumah pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026, maka pihaknya menginginkan yang terbaik. Dengan mendapatkan atlet yang terbaik pula.

“Sehingga kami para panitia serta pelatih bola voli Kota Banjarmasin berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, pada seleksi ini,” tuturnya.

Materi seleksi yang diberikan kepada para peserta, meliputi kemampuan atau skill yang dimiliki, serta fisik peserta.

“Peserta yang memiliki kemampuan melebihi yang lain, maka itulah yang kami pilih untuk memperkuat Tim Bola Voli POPDA 2026 Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Cabor Bola Voli Kota Banjarmasin juga ditarget mampu meraih medali emas pada POPDA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

“Karena Kota Banjarmasin sebagai tuan rumah pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel, maka wajar apabila tim bola voli Banjarmasin ditarget medali emas,” ungkapnya lagi.

Dengan target tersebut, lanjut Yusi, maka seleksi tim bola voli pelajar dilakukan untuk mendapatkan atlet yang handal, serta melakukan latihan yang optimal kepada atlet yang terpilih nantinya.

“Kami optimis, mampu mencapai target medali emas yang telah diberikan tersebut,” tutup Yusi. (SRI/RIW/EPS)

April 2026, Kalsel Gelar Gowes Starling dan Banua Criterium

Banjarmasin – Pada April 2026 ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar, Gowes Starling dan Banua Criterium Pada April 2026.

Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah menjelaskan, memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah agenda olahraga dan kepemudaan. Salah satunya melalui pelaksanaan dua event olahraga yang akan digelar sepanjang April 2026.

Ket foto : Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah

“Sesuai arahan Kepala Dinas, kami mulai mempercepat pelaksanaan program, baik di bidang olahraga khusus di bidang pembudayaan,” ungkap Anugrah, Rabu (1/4).

Sehingga, lanjutnya, pada April 2026 pihaknya akan menggelar dua event olahraga utama. Pertama adalah Gowes Starling yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2026 di Kota Banjarmasin, dengan target sekitar 200 peserta.

“Kegiatan Gowes Starling ini terbuka untuk umum dan kami juga melibatkan komunitas sepeda di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi,” ucapnya.

Selain itu, Dispora Kalsel juga akan menggelar Banua Criterium Challenge 2026, yang merupakan ajang balap sepeda pada 17–18 April 2026 di kawasan Kantoran Gubernur Kalsel, di Banjarbaru.

Event ini akan mempertandingkan dua kategori utama, yakni Men Open dan Women Open, dengan sistem perlombaan kriterium di lintasan sepanjang kurang lebih 800 meter hingga 5 kilometer.

Ket foto : Gowes Sepeda yang dilaksanakan Dispora (Net)

Untuk jarak tempuh, panitia menyiapkan tiga kelas, yaitu kelas pemula dengan jarak 20–40 kilometer, kelas menengah 40–60 kilometer, serta kelas profesional dengan jarak 60 hingga lebih dari 100 kilometer.

“Untuk peserta sementara ini dibuka untuk umum, sehingga tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga atlet sepeda bisa ikut berpartisipasi. Kami memperkirakan event ini juga akan diikuti oleh atlet-atlet karena jaraknya cukup menantang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kedua event ini turut melibatkan komunitas sepeda di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kolaborasi, dalam rangka memasyarakatkan olahraga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dispora Kalsel berharap dapat mendorong budaya hidup sehat, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, serta menjaring potensi atlet berbakat di daerah.

“Kami berharap event ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah silaturahmi dan pembinaan bagi komunitas serta atlet di Kalimantan Selatan,” ucap Anugrah. (SRI/RIW/EPS)

Bidik Predikat WBBM Tahun 2027, RSJ Sambang Lihum Perkuat Transparansi

Banjar – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum terus memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik, sekaligus membidik pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2027.

Direktur RSJ Sambang Lihum, dr. Yuddy Riswandhy Noora melalui Kepala Seksi Humas dan Informasi, Budi Harmanto menyampaikan, bahwa berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk mewujudkan target tersebut.

Menurut Budi, salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah mendorong peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, sebagai tindak lanjut dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah diraih.

“Program prioritas kami di tahun 2026 adalah mendorong pencapaian WBBM. Ini merupakan kelanjutan dari capaian WBK, dan kami menargetkan bisa terealisasi secara maksimal pada tahun 2027,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, peran pimpinan menjadi faktor kunci, untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Direktur RSJ Sambang Lihum secara aktif terlibat dalam memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai terkait pentingnya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

“Komitmen pimpinan sangat kuat. Pak Direktur turun langsung menyosialisasikan pentingnya WBBM kepada seluruh pegawai, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat terbangun secara menyeluruh,” jelasnya.

Di sisi lain, RSJ Sambang Lihum juga menunjukkan kinerja yang positif dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024, instansi ini berhasil meraih peringkat pertama dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dan pada tahun 2025 tetap mampu bertahan di posisi empat besar.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tambah Budi.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, RSJ Sambang Lihum juga akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dijadwalkan pada 23 April 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Pihaknya berharap, kegiatan tersebut dapat dihadiri pimpinan daerah, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Forum ini penting sebagai sarana sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, RSJ Sambang Lihum juga berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori keterbukaan informasi publik tingkat SKPD se-Kalimantan Selatan.

Prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang cepat, terbuka, dan terpercaya.

Sejalan dengan visi Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, RSJ Sambang Lihum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, RSJ Sambang Lihum optimis, mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus mencapai target predikat WBBM pada 2027 sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Berlaku Mulai April, Pemprov Kalsel Dukung Kebijakan WFH ASN

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh, terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan sistem Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diberlakukan setiap Jumat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah dinamika kondisi global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi sektor energi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, baru-baru ini menyampaikan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari upaya pemerintah, menjaga stabilitas energi nasional, sekaligus mengurangi konsumsi BBM, khususnya dari sektor transportasi pegawai.

Menurutnya, dengan berkurangnya mobilitas ASN ke kantor, diharapkan penggunaan bahan bakar dapat ditekan secara signifikan, tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara efisiensi energi dan tetap menjaga produktivitas kerja ASN,” ujar Ariadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik tidak mengalami penurunan meskipun pola kerja mengalami penyesuaian.

Antrian Pengisian BBM Bersubsidi disalah satu SPBU

“Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Dengan dukungan sistem digital yang memadai, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan terukur, meskipun bekerja dari rumah,” lanjut Ariadi.

Ariadi juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN, dalam menjalankan sistem kerja WFH. Sehingga kinerja pemerintahan tetap terjaga. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga mendorong transformasi pola kerja yang lebih fleksibel dan modern di lingkungan birokrasi.

“Dengan penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat berkontribusi dalam upaya penghematan energi nasional, sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)