Kabupaten Barito Timur Kaji Tiru ke Bagian Umum Setdako Banjarmasin

Banjarmasin – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan internal birokrasi, tetapi juga dengan bertukar pengalaman dan mempelajari praktik baik dari daerah lain.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kaji tiru Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia menilai, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Khususnya dalam pengelolaan administrasi serta peningkatan pelayanan umum pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Timur. Melalui kegiatan ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, serta melihat praktik – praktik baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya, Rabu (11/11).

Menurutnya, kaji tiru tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dan berkualitas.

Selain mempelajari tata kelola administrasi pemerintahan, rombongan juga mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin dan diterima langsung Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani Yamin.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diperkenalkan dengan berbagai potensi kerajinan dan produk unggulan lokal yang menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi kreatif masyarakat Banjarmasin.

Neli mengatakan, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan produk kerajinan lokal kepada daerah lain.

“Kami sangat senang menerima kunjungan dari Kabupaten Barito Timur. Melalui silaturahmi ini, kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga bisa berbagi pengalaman dan memperkenalkan potensi kerajinan serta produk unggulan daerah,” ucapnya.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak hanya mempererat hubungan antardaerah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kerajinan dan pemasaran produk unggulan masing – masing wilayah.

Dengan demikian, kunjungan kaji tiru tersebut diharapkan menghasilkan manfaat konkret, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan maupun pengembangan potensi ekonomi kreatif. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/APR)

BKGN 2026 Hadirkan Layanan Kesehatan Gigi Gratis, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Kesehatan Mulut

Banjarmasin – Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, menghadirkan layanan kesehatan gigi gratis, tingkatkan kesadaran masyarakat jaga kesehatan mulut.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, peningkatan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus didorong agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan mitra swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pelayanan kesehatan gigi secara gratis,” ucapnya Rabu (11/11).

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, didampingi Wakil Rektor ULM, Dekan FKG dan Unilever

Hasnuryadi menilai, layanan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, kegiatan sosial di bidang kesehatan perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut yang selama ini terkadang masih kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan orang dewasa.

Edukas dan pendidikan kesehatan harus dimulai dari keluarga, dengan peran orang tua dalam membiasakan anak menjaga kebersihan serta kesehatan gigi sejak dini.

“Kami berharap, kegiatan BKGN 2026, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi semakin meningkat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda menambahkan,
kegiatan rutin setiap tahun ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau membutuhkan tindakan yang belum ditanggung jaminan kesehatan.

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari kuota pelayanan gratis, termasuk tindakan scaling atau pembersihan karang gigi, yang langsung terpenuhi setelah pendaftaran dibuka melalui media sosial.

“Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelayanan kesehatan gigi gratis terlihat dalam pelaksanaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 yang digelar Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Unilever,” katanya.

drg Mashuda menilai, kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perawatan dan menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Melalui momentum BKGN, edukasi kesehatan gigi dapat terus diperkuat, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak hanya datang berobat ketika mengalami keluhan, tetapi juga rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi.

“Melalui BKGN 2026, semakin banyak masyarakat memperoleh akses perawatan gigi yang berkualitas serta memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Petani Bumi Berkat Butuh Traktor, DPRD Kalsel Siapkan Langkah Perjuangkan Bantuan

Hulu Sungai Selatan – Kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor, menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Bumi Berkat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, saat melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menjelaskan, keterbatasan alat pertanian menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat mengolah lahan.

Kehadiran traktor diharapkan dapat membantu mempercepat pekerjaan, menghemat tenaga dan waktu, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Apalagi mayoritas masyarakat Desa Bumi Berkat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Bahkan, hampir 99 persen warga setempat berprofesi sebagai petani.

“Kami berkomitmen untuk membantu memperjuangkan kebutuhan petani melalui jalur pengusulan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Sumber humas DPRD Kalsel

Kartoyo meminta masyarakat terlebih dahulu menyiapkan proposal permohonan bantuan dengan melengkapi persyaratan administrasi, termasuk rekomendasi dari pemerintah kabupaten.

Langkah ini penting agar usulan bantuan memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita akan mengupayakan kebutuhan tersebut dapat difasilitasi melalui pemerintah kabupaten terlebih dahulu. Apabila belum dapat terpenuhi, usulan akan diteruskan ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, dukungan sarana pertanian merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian daerah.

Terlebih, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan. Karena itu, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan hasil reses, tetapi juga perlu dikawal agar dapat ditindaklanjuti melalui program bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap penyediaan alsintan dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam mengelola lahan, meningkatkan hasil produksi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, agar berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, dapat diperjuangkan secara bertahap dan tepat sasaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Hari Pahlawan 2026, Pemprov Kalsel Ajak Masyarakat Teladani Nilai Kepahlawanan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 Tahun 2026, di Lapangan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (10/11).

Upacara dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, selaku inspektur upacara, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum mengenang perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus memperkuat tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya menghidupkan nilai – nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa nilai keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa harus terus menjadi pedoman masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Gubernur Muhidin saat menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan Nasional 2026

Bentuk perjuangan masa kini dapat diwujudkan melalui pekerjaan yang sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan,” ucapnya.

Lebih lanjut, amanat tersebut juga menyoroti pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan dan perlindungan sosial.

Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suasana upacara Hari Pahlawan Nasional 2026

Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta berbagai program perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain pembangunan, semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial juga menjadi perhatian dalam amanat tersebut.

Seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas, diharapkan mengambil peran dalam mendukung pembangunan.

Kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan, serta hadir memberikan dukungan ketika orang lain menghadapi kesulitan.

Melalui momentum Hari Pahlawan 2026, masyarakat juga diajak untuk tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan dan tetap memberikan kontribusi sesuai kemampuan serta tanggung jawab masing-masing.

“Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Tabletop 2026, Kalsel Perluas Promosi Wisata hingga Pasar Mancanegara

Banjar – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Tabletop 2026 sebagai langkah strategis memperkuat promosi pariwisata sekaligus memperluas jejaring kerja sama pelaku industri wisata di tingkat nasional dan internasional.

Kegiatan yang berlangsung pada 9 – 12 November 2026 ini menghadirkan pelaku industri pariwisata serta lima influencer asal Malaysia.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, mengatakan kegiatan yang bekerja sama dengan ASPERWI tersebut mengusung agenda business matching atau temu bisnis antara agen perjalanan (travel agent) Kalimantan Selatan dengan agen perjalanan dari delapan provinsi diundang.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kerja sama bisnis yang mendorong pemasaran paket wisata Kalimantan Selatan ke berbagai daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady

“Tidak hanya temu bisnis, para peserta juga diajak mengikuti familiarization trip atau fan trip untuk mengeksplorasi secara langsung potensi dan destinasi wisata unggulan di Banua,” ucapnya usai membuka acara, Selasa (10/11).

Iwan menyampaikan, menariknya dari kegiatan ini juga melibatkan lima influencer asal Malaysia.

Mereka diberikan kesempatan mengenal berbagai daya tarik wisata Kalimantan Selatan, mulai dari destinasi hingga pengalaman wisata yang dapat dibagikan kepada pengikutnya di negara asal.

Ia berharap keterlibatan para influencer mampu memperluas jangkauan promosi pariwisata Kalimantan Selatan di pasar internasional, khususnya Malaysia.

“Negara Malaysia merupakan salah satu pasar potensial wisatawan mancanegara bagi Kalimantan Selatan. Terlebih, sudah tersedia akses penerbangan langsung yang dapat mendukung mobilitas wisatawan kedua wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dispar Kalsel, Ahmadin menambahkan, selain dari Malaysia, Singapura, dan sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, turut mengikuti Tabletop 2026.

Hal ini tentu akan berdampak terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pelaku industri pariwisata, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata Banua agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun mancanegara.

Keterlibatan berbagai daerah dan negara tersebut menjadi peluang untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan potensi destinasi wisata Kalimantan Selatan kepada pasar yang lebih luas.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan bisnis, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat promosi dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Delapan KK Korban Puting Beliung Martapura Barat, Terima Bantuan Legislator dan Dinsos

Banjar – Kepedulian terhadap warga terdampak bencana ditunjukkan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, dengan menyalurkan bantuan kepada delapan keluarga korban angin puting beliung di Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar.

Bantuan yang disalurkan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kalsel tersebut berlangsung di Kantor Desa Sungai Batang Ilir, Selasa (10/11).

Penyaluran ini merupakan tindak lanjut atas laporan kepala desa mengenai sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung beberapa hari sebelumnya.

Habib Umar mengatakan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kalsel yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD.

Ia mengapresiasi respons cepat dinas terkait sehingga bantuan segera diberikan kepada warga yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, setelah kami mendapatkan laporan dari kepala desa terkait warga yang rumahnya rusak akibat angin puting beliung, Dinas Sosial langsung merespons dengan cepat. Hari ini bantuan dapat disalurkan kepada warga terdampak,” ujarnya.

Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar masyarakat yang mengalami musibah mendapatkan perhatian dan bantuan secara cepat.

Habib Umar Hasan Alie Bahasyim menyalurkan bantuan kepada warga terdampak angin puting beliung di Desa Sungai Batang Ilir

Ia juga mengajak para kepala desa, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar yang masuk daerah pemilihannya, agar aktif menyampaikan laporan apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan, baik akibat bencana maupun persoalan sosial lainnya.

“Kami berharap ke depan bisa lebih banyak lagi masyarakat yang dapat kami bantu, khususnya mereka yang membutuhkan. Kami siap menerima laporan dari kepala desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial sebagai mitra kerja kami,” katanya.

Dalam penyaluran tersebut, delapan keluarga menerima berbagai bantuan kebutuhan dasar dari Dinas Sosial Kalsel. Bantuan meliputi terpal, bahan makanan dan logistik kering berupa mi instan, air mineral, teh, gula, dan kopi.

Selain itu, disalurkan pula family kit, selimut, pakaian, perlengkapan penerangan, kasur lipat, serta matras.

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kalsel, Rizdie Prima Surya berharap, bantuan dapat meringankan beban warga memenuhi kebutuhan dasar setelah terdampak bencana.

Ia juga mengapresiasi koordinasi dengan Habib Umar dan berharap kerja sama serupa terus berlanjut.

“Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus bermitra, berkolaborasi lebih baik lagi, dan semakin bersinergi untuk saling membantu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Batang Ilir, Zulkifli, menyampaikan apresiasi kepada Habib Umar dan Dinas Sosial Kalsel atas perhatian serta bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Atas nama warga Desa Sungai Batang Ilir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Habib Umar dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu warga kami yang terkena musibah puting beliung,” ujarnya. (SYA/RIW/APR)

Ziarah Hari Pahlawan ke-81, Gubernur Muhidin Ajak Masyarakat Teladani Semangat Perjuangan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara ziarah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-81 tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (10/11).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

“Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi generasi penerus agar tidak melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulu,” ungkapnya.

Menurutnya, semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan perlu terus diwarisi generasi penerus, tidak hanya melalui kegiatan penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menegaskan, peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Perjuangan para pahlawan dapat dilanjutkan melalui semangat persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama,” ungkapnya.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.

Ia berharap generasi muda dapat meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dengan meningkatkan kualitas diri, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kalimantan Selatan.

“Melalui peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini, semangat perjuangan diharapkan terus tumbuh dan menjadi landasan bagi seluruh masyarakat dalam menjaga persatuan serta melanjutkan pembangunan Banua,” tutup Supian HK. (MRF/RIW/APR)

Reses di Tanah Bumbu, Warga Keluhkan Kebakaran Lahan Hingga Krisis Air Bersih

Tanah Bumbu – Persoalan kebakaran lahan, keterbatasan air bersih hingga kondisi infrastruktur desa menjadi perhatian dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

Berbagai persoalan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap perhatian dan pemerataan pembangunan, terutama dalam menjamin kenyamanan serta kualitas hidup warga di wilayah pedesaan.

Dalam kegiatan penyerapan aspirasi ini, Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Sumber Humas DPRD Kalsel

Salah satunya kebakaran lahan yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Penanganan kebakaran lahan, perlu dilakukan lebih terarah melalui upaya pencegahan, peningkatan kewaspadaan, serta koordinasi berbagai pihak agar kejadian serupa dapat diminimalkan.

“Selain persoalan lingkungan, ketersediaan air bersih juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian. Akses terhadap air bersih sangat menentukan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” ucapnya.

Di sisi lain, Alpiya menyoroti kondisi infrastruktur desa. Pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar, termasuk akses jalan dan sarana pendukung lainnya, diperlukan untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Sumber Humas DPRD Kalsel

Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses merupakan masukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sebab, kebutuhan di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah agar pembangunan benar – benar menyentuh persoalan masyarakat.

“Melalui reses ini, berbagai masukan warga diharapkan dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah,” harap Alpiya.

Alpiya menambahkan, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Persoalan kebakaran lahan, air bersih dan infrastruktur desa pun menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.

“Kami upayakan masyarakat di wilayah Satui dapat menikmati lingkungan yang lebih aman, akses kebutuhan dasar yang memadai, serta pembangunan yang semakin merata,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

IP ASN Kalsel Meningkat, BKD Dorong Seluruh SKPD Penuhi Target 2026

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (9/11).

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala BKD Kalsel, Noryadi, serta dihadiri sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah percepatan pencapaian target IP ASN Kalsel tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 83, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa hingga 6 November 2026, IP ASN Pemprov Kalsel telah mencapai 82,77 atau 99,7 persen dari target.

Angka tersebut juga telah masuk dalam kategori tinggi dan meningkat 0,15 poin dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 82,62.

“Capaian kita sampai dengan 6 November 2026 tercatat 82,77. Angka ini sudah berada pada kategori tinggi, dan jaraknya tinggal 0,23 poin dari target. Pekerjaan yang tersisa sebenarnya tidak berat, tetapi menuntut penyelesaian yang cermat pada sisa waktu yang ada,” ujarnya.

Meski capaian provinsi mendekati target, hasil pengukuran terhadap 49 SKPD induk menunjukkan masih terdapat 22 SKPD atau 44,9 persen yang belum mencapai target. Sementara 27 SKPD atau 55,1 persen lainnya telah memenuhi target.

Muhammad Syarifuddin meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pemutakhiran data kepegawaian, mulai dari riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, hingga catatan kehadiran dan disiplin pegawai.

Menurutnya, pengukuran IP ASN mencakup empat dimensi, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian terbesar sehingga pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai harus dipastikan terlaksana dan tercatat dalam sistem.

“Pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai perlu dipastikan terlaksana dan terekam datanya, bukan hanya terselenggara di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa IP ASN bukan sekadar angka penilaian, melainkan menjadi instrumen untuk mengukur kualitas aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Angka ini merupakan alat kendali mutu, bukan sebagai tujuan akhir. Nilai yang baik harus berlanjut menjadi pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya, terlatih, dan tertib dalam bekerja melayani masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan persepsi, metode pengukuran, serta validitas data kepegawaian antarperangkat daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD serta indikator kinerja utama kepala daerah.

Ia menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kalsel saat ini sebanyak 20.565 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Adapun pengukuran IP ASN dilakukan terhadap 14.162 pegawai, yang terdiri dari 9.356 PNS dan 4.806 PPPK.

“Rapat koordinasi ini merupakan salah satu langkah percepatan pencapaian IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hasil pengukuran ini juga menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Predikat Kinerja Organisasi pada aspek penguatan internal,” jelas Noryadi.

Selain menjadi indikator kinerja organisasi, hasil pengukuran IP ASN juga digunakan sebagai data masukan dalam pelaksanaan manajemen talenta untuk mendukung peningkatan Indeks Sistem Merit di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, BKD Kalsel turut menghadirkan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengukuran dan penghitungan IP ASN, termasuk keterkaitannya dengan capaian kinerja organisasi dan pelaksanaan manajemen talenta.

Sebagai bentuk apresiasi, BKD Kalsel juga menyiapkan penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian IP ASN terbaik peringkat pertama hingga ketiga.

Penghargaan diberikan berdasarkan kelompok dinas/badan, biro, UPT/UPPD, dan satuan pendidikan, bersamaan dengan pemberian penghargaan ASN terbaik lingkup Pemprov Kalsel tahun 2026.

Melalui koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam meningkatkan profesionalitas ASN.

Pemutakhiran data serta pemenuhan seluruh indikator penilaian ditargetkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengukuran pada 31 Desember 2026. (BDR/RIW/EPS)

Kalsel Matangkan Persiapan, Tour de Loksado 2026 Libatkan Empat Kabupaten Kota

Banjar – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan bersama Indonesian Cycling Federation (ICF) terus mematangkan persiapan Tour de Loksado 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21–22 November 2026.

Pemantapan persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari instansi vertikal, kepolisian, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga perwakilan empat kabupaten kota.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, didampingi Kabid Pemasaran

Empat daerah yang dilibatkan yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, mengatakan rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan Tour de Loksado 2026 dipersiapkan optimal.

Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dan pemerintah daerah diperlukan, mengingat kegiatan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan serta kesiapan wilayah yang dilalui peserta.

“Alhamdulillah, hari ini Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan bersama teman-teman dari ICF melaksanakan rapat pemantapan kegiatan Tour de Loksado 2026. Kita melibatkan berbagai pihak terkait, ada instansi vertikal, kepolisian, SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta empat kabupaten dan kota, yakni Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan,” katanya.

Iwan mengungkapkan, rapat pemantapan menghasilkan sejumlah catatan dan masukan dari para peserta.

Berbagai masukan itu akan menjadi bahan bagi panitia untuk melakukan tindak lanjut sekaligus menyempurnakan persiapan menjelang hari pelaksanaan.

Setiap
catatan yang disampaikan akan diperhatikan agar kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan dengan lebih baik.

Dengan demikian, berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal melalui koordinasi bersama seluruh pihak terkait.

“Dinas Pariwisata Kalsel bersama ICF juga masih menjadwalkan satu kali rapat pemantapan lanjutan yang akan menjadi pertemuan terakhir sebelum kegiatan berlangsung,” kata Iwan.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, rapat difokuskan pada peninjauan kembali berbagai hasil koordinasi sebelumnya, termasuk memastikan tindak lanjut masukan yang telah disampaikan masing-masing instansi dan daerah.

Melalui persiapan dan koordinasi lintas sektor tersebut, Tour de Loksado 2026 diharapkan terselenggara dengan lancar, aman, dan sukses.

Selain menjadi agenda olahraga bersepeda, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat promosi pariwisata Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki daya tarik alam dan potensi wisata unggulan.

“Dengan keterlibatan berbagai pihak, penyelenggaraan Tour de Loksado diharapkan semakin memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata serta memperkenalkan destinasi wisata Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version