Desa dan Kelurahan Berprestasi 2026, Terima Penghargaan Pemerintah Provinsi Kalsel

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (12/11).

Untuk kategori desa, terbaik pertama diraih Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Posisi terbaik kedua Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, sedangkan terbaik ketiga diraih Desa Durian Bungkuk, Kabupaten Tanah Laut.

Sementara itu, juara harapan pertama diraih Desa Baruh Panyambaran, Kabupaten Balangan, dan harapan kedua Desa Murung Asam, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada kategori kelurahan, terbaik pertama diraih Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Terbaik kedua ditempati Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, dan terbaik ketiga diraih Kelurahan Pabahanan, Kabupaten Tanah Laut.

Penghargaan diserahkan langsung Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho.

Pada kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap desa dan kelurahan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan inovasi, serta pembangunan wilayah.

‘Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan,” kata Iwan.

Menurutnya, lomba desa dan kelurahan merupakan agenda rutin setiap tahun yang juga menjadi bagian dari penilaian di tingkat nasional.

“Oleh karena itu, setelah pelaksanaan lomba tingkat provinsi, Dinas PMD Kalsel akan melanjutkan pembinaan terhadap desa dan kelurahan di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan desa dan kelurahan terbaik Kalsel agar mampu bersaing dan membawa nama daerah pada penilaian tingkat nasional.

Iwan berharap prestasi yang diraih tahun ini, menjadi pemacu bagi desa dan kelurahan lainnya untuk terus berinovasi, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Perkuat Kapasitas TKPKP Tanah Bumbu, DPMD Dorong Pengembangan Kawasan Agropolitan

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan strategi penting mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan perdesaan tidak cukup dilakukan parsial berdasarkan batas administratif desa, tetapi perlu pendekatan kawasan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” kata Surya saat membuka Peningkatan Kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, di Banjarbaru, Kamis (12/11).

Ia menilai, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta komoditas unggulan lainnya.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan kawasan berbasis agropolitan, yakni mengintegrasikan kegiatan pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil, distribusi hingga pemasaran.

“Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, potensi yang dimiliki suatu kawasan harus didukung perencanaan berkualitas, kelembagaan kuat, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam hal ini, TKPKP memiliki peran strategis menyelaraskan kebijakan dan program, mengidentifikasi potensi maupun permasalahan kawasan, serta memperkuat kerja sama antardesa.

Ia mengatakan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD telah melakukan berbagai upaya fasilitasi, mulai dari penguatan koordinasi TKPKP tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

“Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa harus terus diperkuat. Kita ingin program pembangunan saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah pengembangan kawasan,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, unsur kecamatan, serta pemerintah desa dalam mengembangkan kawasan perdesaan agropolitan.

Dari 30 kawasan perdesaan yang menjadi lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), terdapat tiga kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya kawasan perdesaan agropolitan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKP Kabupaten Tanah Bumbu serta para kepala desa di Kecamatan Kusan Tengah.

Pihaknya menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sukito, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan perdesaan. Selain itu, turut hadir narasumber dari Bappeda dan Dinas PUPR Kalsel.

“Materi yang disampaikan mencakup perencanaan pembangunan kawasan perdesaan serta keterkaitannya dengan penataan ruang wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Frendy.

Frendy mengatakan, peningkatan kapasitas ini difokuskan pada kemampuan anggota TKPKP membangun koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah maupun lintas sektor.

Dengan penguatan tersebut, matriks perencanaan lintas sektor yang telah disusun diharapkan mampu diimplementasikan secara terarah dan sesuai jadwal atau tahapan yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kompetensi seluruh anggota TKPKP, terutama dalam hal koordinasi, sinergi lintas sektor, serta menyamakan persepsi agar perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan sesuai target,” jelasnya.

Dinas PMD Kalsel berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga potensi desa dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Tablig Akbar Menata Hati, Gubernur Muhidin Ajak Kepala Daerah Selalu Mengingat Tuhan

Banjarmasin – Tablig Akbar bertajuk “Menata Hati untuk Doa Keselamatan Negeri dan Presiden Republik Indonesia” di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Kamis (12/11) malam, dihadiri sekitar 10 ribu jemaah dari berbagai kalangan masyarakat.

Kegiatan keagamaan yang menghadirkan Ustadz Ilham Humaidi tersebut, juga diikuti para santri yang didatangkan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Tabligh Akbar menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa dan negara.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa sebagaimana pesan dalam ayat Al-Quran, setiap manusia hendaknya senantiasa mengingat Allah SWT dalam berbagai keadaan, termasuk ketika menjalankan amanah sebagai pemimpin.

Menurutnya, pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin, termasuk dirinya sendiri, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Sebagaimana yang disampaikan guru tadi, ada ayat yang mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah. Jadi, kepada seluruh pemimpin, termasuk saya sendiri, mudah-mudahan setiap hari kita selalu ingat kepada Tuhan,” ungkap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa Tablig Akbar dihadiri sekitar 10 ribu jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 ribu santri didatangkan dari berbagai daerah, dengan dukungan Polda Kalimantan Selatan.

“Para santri juga mendapatkan fasilitas dan jamuan selama kegiatan berlangsung agar dapat mengikuti acara dengan baik,” lanjut Gubernur.

Gubernur Kalsel turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Banjarmasin yang telah mendukung kegiatan dengan menyiapkan sekitar 10 ribu porsi makanan bagi para jemaah dan pengunjung.

Ia berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana meningkatkan keimanan serta memohon keselamatan dan ketenteraman bagi Kalimantan Selatan maupun Indonesia secara keseluruhan.

“Melalui Tablig Akbar Menata Hati uni, diharapkan seluruh pemimpin dan masyarakat senantiasa menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan penuh keberkahan,” tutup Muhidin.

Sementara itu, salah satu santri yang hadir, Muhammad Zaki, mengaku senang dan bersyukur dapat mengikuti Tablig
Akbar “Menata Hati” di Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

Ia menilai kegiatan berjalan baik, apalagi para santri yang datang dari berbagai daerah mendapatkan fasilitas dan jamuan yang telah disiapkan panitia.

Menurutnya, perhatian dan pelayanan tersebut sangat membantu para santri sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman hingga selesai.

“Kami berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi kesempatan kami para santri untuk menambah ilmu agama,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)

Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia, Disdag Kalsel Libatkan Generasi Muda

Banjarbaru – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk lokal, melalui Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (12/11).

Kegiatan yang juga berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mengangkat tema “Local Choice, National Pride”.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menggunakan sekaligus mempromosikan produk buatan Indonesia.

Suasana Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia Disdag Kalsel

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Adilla Redha Yanti, mengatakan generasi muda menjadi salah satu sasaran penting dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Hal ini karena anak muda memiliki peran strategis dalam memperkenalkan produk lokal melalui perkembangan teknologi dan pemasaran digital.

Suasana Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia Disdag Kalsel

Menurutnya, kecintaan terhadap produk dalam negeri tidak cukup hanya disampaikan sebagai ajakan, tetapi perlu diwujudkan melalui kebiasaan menggunakan dan mempromosikan produk lokal.

“Anak-anak muda kita perkenalkan dengan berbagai produk lokal Kalimantan Selatan, salah satunya seperti kain sasirangan. Harapannya, mereka tidak hanya mengenal, tetapi juga bangga dan mau menggunakan produk daerah sendiri,” ujarnya.

Adilla menambahkan, keterlibatan generasi muda diharapkan dapat membantu memperluas pengenalan produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi para pelaku usaha daerah.

Ke depan, Dinas Perdagangan Kalsel juga berencana memperluas sosialisasi dengan menyasar generasi muda secara lebih masif, termasuk mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi secara langsung.

“Harapannya produk lokal semakin mendapat dukungan masyarakat luas, sehingga produk lokal Kalimantan Selatan semakin dikenal dan diminati, serta generasi muda juga dapat bangga menggunakan produk lokal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Sejuta Doa untuk Negeri, Kemenag Kalsel Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan dan Persatuan Bangsa

Banjarmasin – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa dengan tagline “Sejuta Doa untuk Negeri”, Kamis (12/11), di Aula Harmoni Kantor 2 Kanwil Kemenag Kalsel di Jl. Banjar Indah Permai Banjarmasin.

Kegiatan ini diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kemenag Kalsel bersama para tokoh agama sebagai bagian dari gerakan doa bersama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 12 November 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, sebagai bentuk kontribusi Kementerian Agama memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, merawat kerukunan, serta memperkokoh harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memanjatkan doa demi keselamatan Bangsa Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, Tambrin mengajak masyarakat sejenak menundukkan kepala dan menyatukan hati, memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia senantiasa dijauhkan dari bencana, perpecahan, permusuhan, dan segala bentuk marabahaya.

Menurutnya, doa harus menjadi kekuatan spiritual yang menyertai ikhtiar bersama dalam menjaga persaudaraan dan keutuhan bangsa.

Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hendaknya tidak menjadi alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan melengkapi.

“Melalui gerakan Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa, mari kita langitkan doa, eratkan persaudaraan, dan kuatkan persatuan. Tebarkan kedamaian, jaga kerukunan, serta saling menguatkan sebagai sesama anak bangsa,” ajaknya.

Tambrin juga menegaskan bahwa menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenag Kalsel berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Doa bersama diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga Indonesia tetap damai, rukun, dan harmonis.

“Mari Langitkan Doa, Eratkan Persaudaraan, dan Kuatkan Persatuan untuk Indonesia,” ucap Thamrin. (KEMENAGKALSEL-SRI/RIW/APR)

Optimalkan Pendapatan Untuk Kemaslahatan, Kalsel Siap Dukung BAZNAS Salurkan Dana Umat

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi Rakorda BAZNAS Kalsel Tahun 2026, yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Rabu (11/11). Rakorda dibuka Gubernur Muhidin diwakili Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Hasnuryadi menyampaikan, bahwa optimalisasi pengumpulan zakat lewat lembaga resmi ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Mengingat, lanjutnya, mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam serta banyaknya para pengusaha sukses yang dianugerahi rezeki berlebih di daerah ini, potensi zakat dinilai sangat besar jika dikelola optimal.

“Saya yakin BAZNAS ini merupakan sebuah jawaban untuk pemerataan dan kita tahu juga mayoritas daripada penduduk kita adalah beragama Islam,” ujar Hasnuryadi.

Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki, khususnya para pelaku usaha, menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Mudah-mudahan bagi yang berlebih bisa menyalurkannya melalui BAZNAS, dan khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan mayoritas yang Islam dan banyak pengusaha-pengusaha yang Alhamdulillah mendapatkan anugerah rezeki yang berlebih di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, berharap supaya lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Demi mencapai target pengumpulan yang optimal, Hasnuryadi turut mengajak seluruh kepala daerah baik bupati maupun wali kota untuk memperkuat sinergi dengan BAZNAS di wilayah masing – masing.

Melalui kerja sama yang solid antarlembaga pemerintah dan non-struktural ini, pengumpulan zakat diyakini akan jauh lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainut Tauhid Sa’adi, mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kalimantan Selatan berdasarkan estimasi BAZNAS RI mencapai Rp3,16 triliun.

Namun, realisasi penghimpunan melalui BAZNAS pada 2025 baru mencapai Rp76,9 miliar atau sekitar 2,44 persen dari total potensi tersebut.

Menurutnya, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan itu menunjukkan masih besarnya peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Potensi ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan zakat agar penghimpunan dan pendistribusiannya semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ungkap Zainut.

Ia menjelaskan, Rakorda BAZNAS se-Kalimantan Selatan merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BAZNAS RI.

Kegiatan ini bertujuan menerjemahkan kebijakan strategis di tingkat pusat ke dalam program dan langkah konkret di daerah, termasuk penyelarasan target, sasaran, serta arah kebijakan pengelolaan zakat.

Selain meningkatkan penghimpunan, Rakorda juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola zakat agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, proses pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Zainut juga mendorong BAZNAS Kalsel memperkuat koordinasi lintas bidang dan sektor agar potensi zakat yang besar di daerah dapat dioptimalkan.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan sekaligus memastikan dana zakat memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, Ketua BAZNAS Kalsel, Ilham, mengatakan capaian penghimpunan zakat saat ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp145 miliar.

Meski demikian, pihaknya optimis, target dapat tercapai apabila mendapat dukungan maksimal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan secara maksimal, insyaallah target yang telah dicanangkan oleh BAZNAS RI dapat tercapai,” ujar Ilham.

Pengumpulan dan penyaluran zakat tidak diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi ditujukan untuk membantu seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang membutuhkan.

Karena itu, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan, dengan koordinasi dan kolaborasi yang semakin optimal, BAZNAS Kalsel memproyeksikan target penghimpunan zakat dapat ditingkatkan hingga Rp200 miliar.

Dari sisi penyaluran, dana zakat akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Selatan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Penyaluran tersebut difokuskan pada lima bidang utama, yakni kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

“Masing-masing bidang memiliki porsi penyaluran tersendiri untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucap Ilham. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Komitmen Keamanan Layanan Digital dan Perlindungan Nasabah, Bank Kalsel Ajak Nasabah Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Banjarmasin – Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan perbankan.

Dinamika perkembangan teknologi juga menuntut industri perbankan senantiasa meningkatkan kesiapan, memperkuat pengendalian risiko, serta membangun kesadaran keamanan digital di lingkungan masyarakat.

Bank Kalsel secara berkelanjutan melakukan pemantauan, penguatan pengendalian, serta koordinasi antarunit terkait untuk memastikan layanan perbankan berjalan baik dan setiap potensi risiko dapat ditangani secara tepat.

Langkah tersebut antara lain meliputi, pemantauan 24/7 terhadap seluruh sistem dan jaringan untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar secara dini. Pengawasan transaksi, termasuk penundaan sementara atas transaksi yang terindikasi mencurigakan untuk dilakukan verifikasi kepada nasabah.

Selanjutnya, penguatan lapisan pengamanan sistem serta pelaksanaan uji penetrasi, simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi berkala sesuai ketentuan, dan koordinasi dengan otoritas serta mitra jaringan pembayaran.

Dalam memberikan pelayanan, Bank Kalsel senantiasa mengedepankan keterbukaan informasi bertanggung jawab serta memastikan setiap pertanyaan dan pengaduan nasabah mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Bank Kalsel juga mengimbau nasabah senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, password, dan kode OTP, serta tidak mengakses tautan atau informasi yang tidak berasal dari kanal resmi Bank Kalsel.

Nasabah juga diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Langkah sederhana yang dapat dilakukan nasabah antara lain, tidak mengunduh file aplikasi (APK) yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, email, atau media sosial dari sumber tidak dikenal.

Hanya menggunakan aplikasi resmi Bank Kalsel dari Google Play Store atau App Store, serta rutin memperbarui aplikasi dan sistem operasi ponsel. Mengaktifkan notifikasi transaksi dan memeriksa mutasi rekening secara berkala.

Apabila menemukan aktivitas transaksi yang tidak dikenali atau membutuhkan informasi, segera menghubungi layanan resmi Bank Kalsel melalui Call Center 0800 1122 000, kanal resmi www.bankkalsel.co.id, atau kantor Bank Kalsel terdekat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan bahwa kepercayaan nasabah menjadi fondasi utama perusahaan.

“Bank Kalsel percaya bahwa keberlanjutan industri perbankan tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan kemudahan layanan, tetapi juga kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui konsistensi, tanggung jawab, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Kepercayaan nasabah merupakan prioritas kami dan Bank Kalsel berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya,” ujarnya. (ADV-RIW/APR)

Dorong Sekolah Aman dan Nyaman, Banjarbaru Luncurkan BSAN

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru resmi meluncurkan Sekolah Piloting Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sekaligus menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (11/11).

Peluncuran program yang melibatkan 19 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP tersebut dilakukan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Bambang Supriyanto.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Bambang menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk dari perundungan, intoleransi, pelecehan, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto saat membacakan sambutan Wali Kota

“Sekolah harus kita posisikan sebagai rumah kedua yang penuh kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Bambang.

Ia mengatakan, pelibatan sekolah dari berbagai jenjang diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya aman dan nyaman secara berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pihak sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga peserta didik, orang tua hingga masyarakat.

“Budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi seluruh unsur agar nilai saling menghargai, kepedulian, dan perlindungan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan bahwa program BSAN diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

Ia berharap, melalui program tersebut, seluruh satuan pendidikan semakin memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan serta menciptakan suasana belajar yang positif bagi peserta didik.

“Sekolah piloting ini diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga dapat menjadi contoh dan menginspirasi sekolah lainnya untuk menerapkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak,” ungkap Abdul Basid.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada 237 siswa jenjang SD, 215 siswa jenjang SMP, serta 410 warga belajar pendidikan kesetaraan.

Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan belajar para penerima sekaligus mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Melalui peluncuran program BSAN dan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap tercipta lingkungan pendidikan yang ramah, aman, dan nyaman, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, serta meraih prestasi secara optimal. (BDR/RIW/APR)

DPMD Kalsel Tingkatkan Kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, serta mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (10–12 November 2026) di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru.

Kegiatan diikuti perwakilan tim koordinasi dari tiga kabupaten yang masuk kawasan perdesaan prioritas tahun 2026, yakni Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas bertujuan memperkuat kemampuan tim koordinasi di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya mendukung perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

“Keberadaan tim koordinasi memiliki peran penting dalam menyinergikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ungkapnya, Rabu (11/11).

Dengan koordinasi yang baik, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Frendy menjelaskan, pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan kabupaten peserta selama tiga hari.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti peserta dari Kabupaten Banjar. Selanjutnya, pada hari kedua diikuti peserta dari Kabupaten Tabalong, sedangkan pada hari ketiga dijadwalkan untuk peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu.

“Pembagian pelaksanaan tersebut dilakukan agar setiap kabupaten dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih terfokus, sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai aspek koordinasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing,” lanjutnya.

Peningkatan kapasitas tim koordinasi juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kawasan perdesaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antarwilayah perdesaan.

“Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih terintegrasi, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan prioritas tahun 2026. (MRF/RIW/APR)

Dispora Kalsel Gelar RAD Tingkatkan IPP

Banjarmasin – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Ekspose Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Banjarmasin, pada Rabu (11/11).

Kepala Dispora Kalimantan Selatan, Pebriadin Hafiz, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepemudaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata menggerakkan indeks pembangunan pemuda di daerah.

Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan mencatat angka 64,47. Jika dibandingkan secara sepadan dengan metode perhitungan baru, terdapat kenaikan sekitar 1,8 poin dari tahun 2024 yang berada di angka 62,69.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

Meski menunjukkan tren positif, Pebriadin mengingatkan adanya kelemahan pada domain tertentu. Domain pendidikan dan kesehatan relatif kuat, namun sektor ketenagakerjaan layak serta partisipasi dan kepemimpinan masih memerlukan perhatian serius.

“Di antara lima domain itu yang masih lemah itu di domain partisipasi dan kepemimpinan. Tentunya itu menjadi PR kita bersama,” ujar Kabid Pembudayaan Pemuda Dispora Kalsel, Budiono, saat ditemui usai acara.

Budiono menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan berbagai unsur untuk memetakan strategi ke depan. Peserta rapat koordinasi meliputi perwakilan Dispora kabupaten dan kota, SKPD teknis terkait, serta sejumlah organisasi kepemudaan di Kalimantan Selatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan daya saing pemuda. Strategi yang disiapkan mencakup berbagai pelatihan kompetensi untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompetitif.

Selain itu, rapat ini melibatkan narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Kehadiran para ahli bertujuan untuk memandu kolaborasi antar instansi dalam menyusun program yang tepat sasaran.

Pebriadin memberikan tiga arahan strategis, yakni penyelarasan indikator dengan metode IPP baru, penajaman program pada SKPD terkait, serta penekanan pada hasil nyata.

Ia berharap program kepemudaan kedepan tidak lagi sekadar berorientasi pada serapan anggaran.

Forum tersebut juga menekankan peran organisasi kepemudaan sebagai garda depan. Pemuda diposisikan sebagai subjek pembangunan yang harus dilibatkan aktif dalam ruang pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Sementara itu Kabid Pembudayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono mengatakan, Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan.

“IPP Kalsel terus mengalami peningkatan sejak tahun 2024 lalu,” ungkap Budiono.

Dimana Dispora Kalsel melalui Bidang Kepemudaan terus mengupayakan peningkatan IPP.
Meski diakui Budiono, masih terdapat domain yang menjadi kekurangan pemuda dalam penilaian IPP. Yaitu, partisipasi dan kepemimpinan pemuda.

“Kekurangan ini menjadi tugas bersama, agar domain partisipasi dan kepemimpinan kembali diminati pemuda Banua,” ucap Budiono. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Exit mobile version