23 Oktober 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wali Kota Lisa Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Peluang Pembiayaan UMKM

Jakarta – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.

Forum nasional ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Wali Kota Lisa menilai, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam Rakornas ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru.

“Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Langkah ini menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026.

Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.

Rakornas turut menyoroti perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Keberadaan TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas ini menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap akses keuangan tidak sekadar menjadi layanan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat hingga ke tingkat keluarga. (MedCenBJB–RIW/EPS)

Salurkan Air Curah Gratis, BPAM Banjarbakula Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Banjarbaru – BPAM Banjarbakula terus mendukung penanganan kekeringan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru melalui penyediaan air curah secara gratis bagi masyarakat terdampak.

Program yang telah berlangsung sejak Juli 2026 ini dilaksanakan bersama BPBD Kabupaten Banjar, BPBPK Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan instansi terkait lainnya.

Armada tangki dari BPBD Banjar mengisi air di BPAM Banjarbakula

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

“Penyediaan air curah gratis merupakan bentuk dukungan BPAM Banjarbakula untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan,” ujarnya, Jumat (23/10).

Selain membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, BPAM Banjarbakula turut mendukung penyediaan air bagi posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dukungan ini menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi dampak musim kering di Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, BPAM Banjarbakula memastikan ketersediaan air baku untuk mendukung operasional pengolahan dan penyaluran air.

Perbaikan pipa transmisi utama air baku telah selesai, sehingga suplai untuk kebutuhan Instalasi Pengolahan Air (IPA/WTP) berangsur kembali normal.

“Perbaikan pipa transmisi utama telah selesai dan suplai air baku berangsur kembali normal. Pemantauan tetap kami lakukan secara berkala untuk memastikan operasional berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pemantauan juga dilakukan terhadap tinggi muka air (TMA) di Intake Mandikapau. Berdasarkan hasil pemantauan terkini, TMA di bak penangkap air baku tercatat sekitar 4,2 meter, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran 3,5 meter.

Sementara itu, TMA Bendung Karang Intan berada di kisaran 9,65 meter dan masih dalam status normal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator untuk memantau ketersediaan air baku bagi keberlangsungan pengolahan dan penyaluran air curah kepada para offtaker atau pihak penerima pasokan. (SYA/RIW/EPS)

Penataan Rampung, Ruang Pamer Produk Dekranasda Banjarmasin Makin Cantik

Banjarmasin – Penataan ruang Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin yang berada di lingkungan Balai Kota Banjarmasin telah rampung.

Fasilitas yang tersedia diharapkan dapat menjadi wadah membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produk lokal mereka.

Rampungnya penataan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan UMKM di Kota Banjarmasin, khususnya memperkenalkan produk kerajinan dan berbagai hasil usaha lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengatakan fasilitas di ruang Dekranasda kini telah tercukupi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas promosi produk UMKM.

“Ruang dekranasda itu sudah tercukupi fasilitasnya. Semoga dengan fasilitas yang tersedia di sana dapat membantu UMKM Banjarmasin memasarkan produk lokalnya,” ucapnya.

Keberadaan ruang Dekranasda, diharapkan tidak hanya menjadi tempat menampilkan produk lokal, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran.

Dengan dukungan fasilitas memadai, produk-produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal masyarakat, bahkan berpeluang menembus pasar nasional hingga internasional.

“Mudah-mudahan dengan langkah ini produk yang dihasilkan UMKM di Banjarmasin dapat dikenal nasional bahkan hingga dunia,” terangnya.

Zazuli menambahkan, upaya penataan dan pemenuhan fasilitas tersebut tidak terlepas dari arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, serta Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Nelly Listriani.

“Keberadaan ruang Dekranasda yang telah dilengkapi fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sarana promosi produk unggulan daerah,” jelasnya.

“Dengan demikian, pelaku UMKM Banjarmasin memiliki kesempatan lebih besar memperkenalkan hasil usahanya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal,” pungkasnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Kasus ISPA dan Pneumonia Meningkat, RSUD Ansari Saleh Siapkan Layanan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla

Banjarmasin – Ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kalimantan Selatan mulai tercermin dari meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan diare.

Paparan kabut asap dan terbatasnya akses air bersih menjadi faktor lingkungan yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Ket : Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda saat diwawancara

Direktur RSUD H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalsel, dr. Tabiun Huda, mengungkapkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia mulai terlihat sejak September 2026.

Berdasarkan tren pelayanan rawat jalan dan rawat inap, peningkatan kasus diperkirakan mencapai 40 hingga 50 persen.

“Mulai September kemarin kasus terus meningkat. Kalau melihat tren penyakit yang datang, baik rawat jalan maupun rawat inap, peningkatannya mencapai sekitar 40 hingga 50 persen,” ujar Tabiun.

Berdasarkan data RSUD H. Moch. Ansari Saleh, selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026 tercatat 401 kasus ISPA dan 427 kasus pneumonia.

Dari total kasus pneumonia tersebut, sebanyak 192 pasien harus menjalani rawat inap, terdiri atas 123 anak-anak dan 69 orang dewasa.

Kelompok anak menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Pada September 2026, tercatat 77 kasus ISPA, dengan 70 pasien di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun.

Selain penyakit pernapasan, dampak kekeringan juga perlu diwaspadai melalui peningkatan kasus diare. Keterbatasan air bersih berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi, sehingga risiko penyakit yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan pembaruan data yang disampaikan pada 18 Oktober 2026, jumlah kasus diare di RSUD Ansari Saleh mencapai 478 kasus. Angka tersebut terdiri atas 130 pasien rawat jalan dan 348 pasien rawat inap.

Jumlah itu meningkat dibandingkan data periode Januari hingga 13 Oktober 2026 yang mencatat 467 kasus diare, dengan 341 pasien menjalani rawat inap.

Tabiun menjelaskan, peningkatan penyakit pernapasan dan diare perlu diantisipasi secara bersamaan karena keduanya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang memengaruhi kesehatan masyarakat.

“Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan, sedangkan keterbatasan air bersih berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, manajemen RSUD Ansari Saleh memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kekeringan.

Sebagai rumah sakit pemerintah provinsi yang memberikan pelayanan rujukan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas, dokter, tenaga medis, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menangani pasien dengan ISPA, pneumonia, dan penyakit terkait lainnya.

“Kami sebagai fasilitas kesehatan milik provinsi siap menangani dampak karhutla. Tenaga medis dan fasilitas pendukung sudah kami persiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Di samping kesiapan pelayanan medis, Tabiun mengimbau masyarakat agar melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kondisi kabut asap dan kekeringan.

Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar rumah, serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan.

“Anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih karena berisiko mengalami dampak yang lebih berat,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mencegah diare, masyarakat diminta memastikan air minum telah dimasak hingga mendidih, menyimpan makanan dan air dalam wadah tertutup, serta membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Ketersediaan air bersih dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi langkah penting untuk menekan risiko penyakit di tengah musim kemarau.

Masyarakat juga diimbau segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, napas cepat, demam tinggi, diare terus-menerus, muntah berulang, atau tanda dehidrasi seperti lemas berat dan mata cekung, terutama pada bayi dan anak-anak.

Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dan kekeringan tidak hanya berfokus pada pengendalian api dan pemulihan lingkungan, tetapi juga harus diiringi perlindungan kesehatan masyarakat.

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi bagian penting untuk menekan risiko penyakit di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Kawal Distribusi BBM, Pansus Siap Evaluasi Kinerja Satgas

Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,Supian HK, mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa dan insan pers, bersama-sama mengawal penanganan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan.

Ajakan tersebut disampaikan Supian HK, saat menerima aspirasi massa dari Rakyat Kalsel Melawan dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10) sore.

Supian HK menegaskan, persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak terus dirugikan.

Pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengawasan bersama agar menghasilkan solusi nyata.

Saat ini DPRD Kalsel melalui Panitia Khusus (Pansus) BBM telah turun langsung untuk mendalami persoalan distribusi, sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) BBM agar ditindaklanjuti.

“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ucapnya.

Disampaikan Supian HK, evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah penanganan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan distribusi BBM di lapangan.

Apalagi, antrean kendaraan yang mengular pada pagi hari, termasuk di kawasan Pal 5 hingga sekitar pukul 08.00 Wita, telah mengganggu aktivitas masyarakat dan para sopir angkutan.

“Persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui penambahan pasokan, tetapi juga membutuhkan pengawasan distribusi dan koordinasi yang efektif antara seluruh pihak terkait,” ucap Supian HK.

Supian HK menyebut, pemerintah, Pertamina, aparat kepolisian, Satgas BBM, serta unsur terkait lainnya perlu terus bersinergi untuk memastikan distribusi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Karena itu, Supian HK mengajak mahasiswa dan insan pers ikut mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut, termasuk memberikan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

DPRD Kalsel, akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi Pansus BBM dan mengevaluasi langkah yang telah dilakukan apabila belum menunjukkan kemajuan berarti.

“Melalui pengawasan bersama dan evaluasi berkelanjutan, berharap persoalan antrean panjang dapat segera diatasi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh BBM dan aktivitas ekonomi di Banua tidak terus terganggu,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)