Hari: 16 Oktober 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat kemitraan agar produk unggulan desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk membuka peluang menembus pasar ekspor.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasaran Produk BUMDesa, dengan melibatkan 37 BUMDesa.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah memperkuat kemampuan pengelola BUMDesa dalam mengembangkan usaha, membaca peluang pasar, serta meningkatkan daya saing produk desa.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari menjelaskan, bahwa pemasaran merupakan salah satu aspek penting pengembangan usaha BUMDesa.

“Produk yang memiliki kualitas baik perlu didukung strategi pemasaran yang tepat agar dapat menjangkau konsumen lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa,” ungkap Indah.

Menurut Indah, pengelola BUMDesa perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar, membangun jaringan pemasaran, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

“Pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, juga perlu dioptimalkan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan penjualan,” lanjutnya.

Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu peluang bagi BUMDesa untuk mempromosikan produk tanpa terbatas wilayah.

Melalui media sosial, pengelola dapat menampilkan keunggulan produk, memberikan informasi kepada calon konsumen, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pasar.

Selain memperkuat pemasaran, BUMDesa juga didorong meningkatkan kapasitas produksi sebagai bagian dari persiapan memperluas jangkauan usaha hingga pasar ekspor.

Indah menjelaskan, pasar ekspor membutuhkan kemampuan produksi yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kontinuitas pasokan.

“Karena itu, BUMDesa perlu memastikan produk dapat diproduksi secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar,” sahutnya.

Secara umum, BUMDesa di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan dalam memasarkan produk.

Namun, sebagian besar masih mengandalkan pasar lokal dan wilayah masing-masing. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BUMDesa untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas jaringan distribusi.

Indah menekankan, peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan seiring dengan penguatan manajemen usaha dan pemasaran.

Produk yang mampu memenuhi standar kualitas, diproduksi secara konsisten, serta didukung strategi pemasaran yang efektif akan memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar regional, nasional, hingga internasional.

“Selain itu, kemitraan dengan pelaku usaha dan pihak lain yang relevan juga penting untuk mendukung pengembangan BUMDesa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Koperasi, memperkuat literasi perkoperasian dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kemampuan manajerial, serta mendorong koperasi menjadi lembaga usaha yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, penguatan literasi perkoperasian merupakan salah satu aspek penting pengembangan koperasi.

Pemahaman yang baik mengenai prinsip – prinsip perkoperasian menjadi dasar bagi pengelola menjalankan organisasi dan usaha secara terarah, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, koperasi tidak hanya membutuhkan kelembagaan yang kuat, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha.

“Pengurus dan pengelola koperasi perlu memahami berbagai aspek, mulai dari administrasi kelembagaan, manajemen keuangan, pengembangan usaha, hingga pelayanan kepada anggota,” ungkapnya.

Melalui dukungan Kementerian Koperasi, upaya peningkatan kapasitas pengelola diharapkan lebih optimal.

Penguatan tersebut menjadi bekal bagi koperasi menghadapi berbagai tantangan usaha, termasuk perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta persaingan dunia usaha yang semakin dinamis.

Rahmaddin menilai, peningkatan literasi perkoperasian juga berperan membangun pemahaman bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kepentingan anggota.

“Karena itu, pengelolaan koperasi perlu mengedepankan partisipasi anggota, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai mekanisme organisasi,” lanjutnya.

Selain pemahaman terhadap prinsip dasar koperasi, kemampuan manajemen usaha juga perlu terus ditingkatkan.

Pengelola koperasi dituntut mampu mengidentifikasi peluang usaha, menyusun perencanaan bisnis, mengelola keuangan secara tertib, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha.

“Dengan demikian, koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemanfaatan teknologi budidaya hidroponik menjadi salah satu alternatif menjaga produksi sayuran di tengah musim kemarau akibat fenomena El Nino.

Metode budidaya tanpa tanah ini memungkinkan masyarakat menanam berbagai jenis sayuran dengan pengelolaan air dan nutrisi lebih terukur, sehingga berpotensi mendukung ketersediaan pangan ketika kondisi cuaca kering membatasi kegiatan pertanian konvensional.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, hidroponik menjadi pilihan mengembangkan budidaya sayuran, karena tidak bergantung pada lahan pertanian konvensional.

“Sistem ini memungkinkan tanaman dibudidayakan di berbagai tempat, termasuk pekarangan rumah, dengan memanfaatkan instalasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan,” ungkap Syamsir.

Menurut Syamsir, salah satu keunggulan hidroponik terletak pada pengaturan pemberian air dan nutrisi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

Dengan sistem tersebut, penggunaan air dapat dikelola secara lebih terukur dibandingkan metode penyiraman yang tidak terkontrol.

“Hal ini menjadi penting ketika ketersediaan air mulai terbatas akibat musim kemarau berkepanjangan,” lanjutnya.

Meski demikian, budidaya hidroponik tetap memerlukan pengelolaan tepat.

Ketersediaan air harus dijaga, sementara kualitas air, konsentrasi nutrisi, tingkat keasaman, serta kondisi lingkungan perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh secara optimal.

Pengaturan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas tanaman, terutama ketika suhu udara meningkat selama musim kemarau.

“Hidroponik juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan budidaya tanpa harus memiliki lahan pertanian yang luas,” lanjutnya.

Dengan memanfaatkan pekarangan atau ruang yang tersedia, masyarakat dapat mengembangkan produksi sayuran untuk kebutuhan rumah tangga maupun sebagai kegiatan usaha produktif.

“Jenis sayuran seperti selada, pakcoy, dan kangkung, dapat menjadi pilihan untuk dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik,” ucap Syamsir.

Pemilihan jenis tanaman tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan sarana, serta kemampuan pengelola dalam melakukan perawatan.

Dengan perencanaan yang baik, kegiatan budidaya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas masing – masing.

Di tengah ancaman kemarau El Nino, diversifikasi metode budidaya menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Ketergantungan pada satu metode pertanian dapat meningkatkan risiko ketika kondisi cuaca tidak mendukung.

Karena itu, penerapan teknologi alternatif seperti hidroponik dapat melengkapi sistem pertanian yang telah berjalan, khususnya untuk komoditas sayuran.

“Selain berpotensi mendukung ketersediaan pangan, hidroponik juga dapat dikembangkan sebagai peluang usaha,” kata Syamsir.

Sayuran yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dipasarkan kepada konsumen di lingkungan sekitar.

“Apabila dikembangkan secara komersial, pengelola perlu memperhitungkan biaya instalasi, benih, nutrisi, perawatan, serta peluang pasar agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa.

Langkah ini dilakukan melalui pelibatan perangkat pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan, mitigasi, hingga penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla yang digelar di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10).

Giat dihadiri Gubernur, Muhidin, Kapolda, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK yang turut memberikan arahan kepada para lurah dan kepala desa.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, keterlibatan lurah dan kepala desa menjadi salah satu langkah penting memperkuat penanganan karhutla. Mengingat kebakaran telah berlangsung lebih dari dua bulan dan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menggerakkan warga untuk lebih aktif mencegah serta merespons potensi kebakaran sejak dini.

“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla. Peran mereka sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah masing-masing, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Yudha.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan. Diperlukan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk mencegah munculnya titik api, terutama di kawasan rawan terbakar.

“Melalui penguatan peran tersebut, para lurah dan kepala desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada warga, mendorong kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta memperkuat koordinasi dengan aparat terkait apabila ditemukan titik api di wilayahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin menyoroti persoalan lahan terlantar yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian karhutla.

Menurutnya, lahan yang tidak dikelola dengan baik, khususnya milik perusahaan, berpotensi menjadi persoalan ketika terjadi kebakaran dan membutuhkan penanganan intensif.

Muhidin menegaskan, pemilik lahan harus bertanggung jawab terhadap tanah yang dikuasainya, termasuk memastikan lahan tersebut tidak dibiarkan terbengkalai hingga berpotensi memicu kebakaran.

“Jangan sampai perusahaan yang memiliki tanah justru menelantarkan lahan yang mereka kuasai. Ketika terjadi kebakaran, dampaknya bukan hanya menjadi persoalan pemilik lahan, tetapi juga membutuhkan upaya penanganan yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, pengelolaan lahan harus menjadi perhatian bersama,” tegas Muhidin.

Ia berharap, persoalan lahan terlantar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Salah satu hal yang perlu dikaji ialah kemungkinan pemanfaatan lahan negara yang tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan status dan aturan pengelolaannya,” tambahnya.

Menurut Muhidin, optimalisasi pemanfaatan lahan diharapkan tidak hanya mendukung pencegahan karhutla, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Penguatan peran lurah dan kepala desa serta penataan pengelolaan lahan menjadi bagian dari upaya memperluas strategi pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa dan kelurahan, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran secara lebih terarah dan berkelanjutan. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – DPRD Kalimantan Selatan mengajak, seluruh lurah dan kepala desa, memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Ajakan itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel , Supian HK, saat pengarahan Polda Kalimantan Selatan, terkait optimalisasi peran lurah dan kepala desa dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla, di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10).

Supian HK menegaskan, pencegahan harus dimulai dari lingkungan masyarakat, dengan cara peran aktif pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dinilai sangat penting untuk mencegah kebakaran sejak dini.

Upaya ini merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Lurah dan kepala desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah masing – masing,” katanya.

Supian HK menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalsel yang menginisiasi kegiatan tersebut sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi dan meningkatkan keterlibatan pemerintah desa serta kelurahan dalam penanganan karhutla.

Ia menekankan, upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan petugas, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Masyarakat perlu terus diedukasi agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran maupun tanda-tanda yang berpotensi memicu karhutla,” ungkapnya.

Supian HK secara khusus meminta para lurah dan kepala desa, agar menjadikan pencegahan karhutla sebagai salah satu prioritas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing – masing.

Ia mengingatkan, seluruh pihak tidak menunggu sampai api membesar untuk bertindak. Kewaspadaan sejak dini, komunikasi yang kuat, serta kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran.

“Penguatan peran lurah dan kepala desa, menjadi kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla semakin meningkat, agar potensi kebakaran dapat diantisipasi lebih cepat dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Permintaan ini disampaikan Muhidin saat mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Ayi Riyanto, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah. Pengukuhan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10) siang.

Muhidin berharap kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Kalsel dan BPKP dapat terus ditingkatkan, terutama memberikan pendampingan terkait tata kelola keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.

Ia menilai, pembinaan dan arahan dari BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta inspektorat sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

“Kita mengharapkan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik bisa ditingkatkan lagi, terutama dalam pembinaan keuangan dan pengelolaan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahan yang berpotensi menghambat pembangunan.

Karena itu, perangkat daerah perlu memanfaatkan pendampingan dan arahan dari lembaga pengawasan sebelum persoalan berkembang menjadi temuan yang lebih serius.

“Kalau zaman saya memerintah sebagai gubernur ini, saya harus tekan. Tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana penataan keuangan yang baik dan benar agar pembangunan berjalan lebih lancar,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Iwan Taufiq Purwanto, menekankan pentingnya mengedepankan pencegahan dalam pengawasan.

Menurutnya, BPKP berupaya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga badan usaha melalui pengawalan program dan perbaikan tata kelola.

“Ini tentu bisa mengutamakan pencegahan dibandingkan korektif nantinya. Jadi, ini yang kita dorong,” kata Iwan.

Ia berharap Harry Bowo dapat melanjutkan pembinaan yang telah dilakukan pendahulunya, sekaligus memperkuat pengawalan terhadap program pemerintah pusat dan program strategis Gubernur Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Banua Kalsel Corporate University sebagai transformasi sistem pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Program ini diharapkan memperkuat profesionalisme birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peluncuran dilakukan bersamaan dengan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Kamis (15/10).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pengembangan kompetensi ASN perlu bertransformasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Melalui Banua Kalsel Corporate University, pembelajaran aparatur diarahkan agar sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

“Dengan program ini, ruang belajar berpindah dari kelas ke meja kerja. Apa yang dipelajari hari ini dapat dipakai pada pekerjaan esok harinya, sehingga belajar menjadi bagian dari budaya kerja kita sehari-hari,” ujarnya.

Syarifuddin menjelaskan, penerapan Banua Kalsel Corporate University berfokus pada tiga hal, yakni menyelaraskan pembelajaran dengan strategi pembangunan daerah, membangun budaya belajar berkelanjutan, serta meningkatkan profesionalisme aparatur yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mendukung penerapan sistem tersebut dan mendorong jajarannya aktif memanfaatkan berbagai peluang pembelajaran.

Menurutnya, peningkatan kompetensi harus berdampak nyata terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang tidak hanya menyelenggarakan PKN Tingkat II, tetapi juga meluncurkan Banua Kalsel Corporate University sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparatur.

Menurutnya, pendekatan pembelajaran terintegrasi dapat menjadi penggerak pembangunan apabila melibatkan pimpinan dan pegawai serta menghubungkan proses belajar dengan kebutuhan nyata setiap instansi.

“Program ini menjembatani para pemimpin kita untuk melahirkan terobosan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di lapangan atau menjadi problem solver,” kata Taufiq.

Ia berharap sistem tersebut mampu mendorong lahirnya inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, mulai dari kemiskinan hingga pengangguran. Dengan demikian, pembelajaran ASN tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban pelatihan, tetapi menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara langsung.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, mengatakan peluncuran Banua Kalsel Corporate University menjadi komitmen membangun sistem pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Faried menjelaskan, Banua Kalsel Corporate University merupakan transformasi sistem pembelajaran terintegrasi yang menghubungkan pengembangan kompetensi pegawai dengan target pembangunan daerah dan visi-misi gubernur. Pendekatan tersebut mengacu pada Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 serta Keputusan Kepala LAN Nomor 306/K.1/PDP.02.2/2024.

“Dengan diluncurkannya Banua Kalsel Corporate University, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjadikan pelatihan bukan sekadar dilaksanakan saja, namun menjadi kawah candradimuka lahirnya birokrat pemimpin yang unggul, profesional, dan berakhlak,” ujarnya.

Melalui peluncuran Banua Kalsel Corporate University dan penguatan pelatihan kepemimpinan, Pemprov Kalsel berharap pengembangan kompetensi ASN semakin terintegrasi dengan kebutuhan organisasi dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, meminta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 melanjutkan inovasi yang dihasilkan selama pelatihan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat penutupan PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Kamis (15/10).

Syarifuddin mengatakan, ilmu, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh peserta selama pelatihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan, keberhasilan pelatihan kepemimpinan tidak cukup diukur dari kelulusan peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka menerapkan hasil pembelajaran untuk memperbaiki kinerja organisasi.

“Inovasi yang lahir dari proyek perubahan harus benar-benar dilanjutkan di unit kerja masing-masing. Yang kita tunggu adalah dampaknya, yaitu pelayanan yang dirasakan makin baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syarifuddin, pemimpin yang baik harus mampu memberikan teladan, bersikap tegas, berani mengambil keputusan, serta membangun semangat kerja bawahannya. Kepemimpinan tersebut harus tercermin dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar melalui instruksi.

Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur semakin tinggi. Karena itu, para pejabat yang telah mengikuti PKN diharapkan mampu menghadirkan terobosan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, turut mengapresiasi penyelenggaraan PKN Tingkat II oleh Pemprov Kalsel.

Ia berharap pelatihan tersebut melahirkan pemimpin yang mampu menghasilkan solusi atas persoalan nyata di lapangan.

“Program ini menjembatani para pemimpin kita untuk melahirkan terobosan secara berkelanjutan dan menghadirkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di lapangan atau menjadi problem solver,” kata Taufiq.

Menurutnya, kemampuan pemimpin mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi menjadi penting untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan berbagai tantangan lainnya.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, mengatakan PKN Tingkat II menjadi bagian dari upaya mempersiapkan ASN agar mampu mengemban tugas pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik.

Pelatihan yang dibuka pada 10 Juni 2026 tersebut mengangkat tema Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan melalui Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Resiliensi Bidang Pangan, Bencana, Energi, dan Ekonomi.

Faried berharap kompetensi yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara langsung di instansi masing – masing sehingga mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan memperkuat pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)