Banjarmasin – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin menggelar Lomba Memasak Kue Tradisional Banjar, di halaman Pemko Banjarmasin, Rabu (16/9).
Ketua GOW Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, lomba masak ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
“Saat ini digelar lomba masak kue Banjar,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.
Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan hasil diskusi dan hasil rapat GOW Banjarmasin.
“Rapat kerja tersebut disampaikan pada peringatan Hari Jadi Ke-500 Kota Banjarmasin, GOW akan melaksanakan kegiatan apa, dan dihasilkan kegiatan lomba masak ini,” ungkapnya.
Selain itu, lomba masak kue tradisional ini, untuk melestarikan budaya Banjar melalui kuliner.
“Alhamdulillah saat melihat hasil lomba dan bertanya kepada peserta, mereka mengatakan senang dengan adanya lomba ini,” tutur Ananda lebih lanjut.
Hal senada juga disampaikan Ketua TP PKK Banjarmasin, Neli Listriani.
“Sebagai Ketua TP PKK serta Penasehat GOW Kota Banjarmasin, saya memberikan apresiasi serta dukungan positif,” ungkap Neli.
Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota GOW, serta pelestarian kue-kue tradisional Banjar.
“Kue tradisional Banjar yang dilombakan, diantaranya roti pisang, dan amparan tatak, yang sering disantap saat sarapan,” ucap Neli. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Perumda Pengolahan Air Limbah Daerah (PALD) Banjarmasin, menggelar donor darah, di halaman kantornya, pada Rabu (16/9).
Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endani Kastien, didampingi Manajer Umum, Rossayu Inta Anggraini menyampaikan, donor darah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
Ket foto : Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien
“Saat ini kita laksanakan donor darah, dengan target 100 kantong,” ungkap Endani, kepada sejumlah wartawan.
Donor darah ini, dipantau langsung Direktur Perumda PALD, Endani Kastien.
“Kegiatan donor darah ini merupakan ikhtiar menjaga stok darah di Kota Banjarmasin,” ucapnya lebih lanjut.
Mengingat, keperluan darah di kota seribu sungai ini cukup tinggi, maka pasokan darah harus dimaksimalkan.
“Aksi sosial ini dilaksanakan Perumda PALD bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin,” ucap Endani.
Kegiatan donor darah ini, bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan darah.
Selain itu, donor darah juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
“Pada Peringatan Hari Jadi ke 500 Kota Banjarmasin ini, kami sebelumnya telah melaksanakan rangkaian kegiatan, seperti senam sehat serta jalan santai, tebus murah sembako, dan donor darah,” ujar Endani.
Secara keseluruhan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi Perumda PALD Banjarmasin ini mencapai ribuan orang. Termasuk masyarakat umum serta pegawai Perumda PALD Banjarmasin.
“Dalam satu pekan ini kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Endani. (SRI/RIW/EPS)
Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/9). Pertemuan ini membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, selaku pimpinan rapat menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar – benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman (kiri)
“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pihaknya juga meminta masukan dalam memasuki pembahasan 2027, sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar terkait perubahan Permendagri, soal acuan penyusunan APBD.
“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.
DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.
Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.
Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.
Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Alpiya. (ADV- NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Digitalisasi layanan kepegawaian terus dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui penerapan platform Silaju-KK.
Platform ini dirancang mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian antara Provinsi dengan badan kepegawaian kabupaten/kota.
Silaju-KK digunakan untuk mendukung berbagai proses administrasi terkait jabatan, mulai dari pengusulan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga penyampaian hasil seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda).
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengatakan, sebelum penerapan Silaju-KK, proses pengajuan masih dilakukan secara konvensional, baik melalui penyampaian dokumen secara langsung maupun menggunakan aplikasi pesan WhatsApp.
Kasubbid Promosi BKD Kalsel, Ahmad Nur Ardi saat di wawancara
Menurut Ardi, mekanisme manual tersebut memiliki sejumlah kendala. Selain berpotensi menyebabkan dokumen terselip, khususnya ketika pengajuan dilakukan pada hari libur, proses tersebut juga belum memiliki fitur pelacakan dokumen.
Waktu penyelesaian setiap usulan pun tidak seragam dan dapat berlangsung hingga satu hingga dua minggu atau lebih.
“Cara manual memiliki banyak kelemahan, mulai dari potensi usulan yang terselip saat hari libur, tidak adanya fitur tracking (pelacakan) dokumen, hingga ketidakseragaman waktu pemrosesan yang bisa memakan waktu satu hingga dua minggu lebih,” ujar Ardi, Selasa (15/9).
Melalui Silaju-KK, proses pengusulan kini dapat dilakukan secara daring kapan saja dan dari mana saja.
Platform berbasis situs web tersebut dapat diakses menggunakan gawai maupun komputer.
Tidak hanya memudahkan pengajuan, Silaju-KK juga dilengkapi fitur tracking yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan dokumen.
Platform tersebut juga menyediakan kolom deskripsi singkat untuk mendukung komunikasi antara admin atau ajudan dengan pimpinan, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalsel.
“Silaju-KK ini merupakan sebuah platform digital untuk memudahkan, terutama administrasi terkait jabatan yang biasanya diusulkan badan kepegawaian kabupaten/kota. Selama ini kita menggunakan cara manual, artinya badan kepegawaian kabupaten/kota pada saat pengusulan itu hadir secara langsung maupun mengirimkannya lewat WhatsApp,” jelasnya.
Ardi menilai, penerapan mekanisme digital membuat pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih tertata dan profesional.
Digitalisasi juga membantu mengurangi beban pekerjaan administratif di lingkungan BKD, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama.
Dari sisi waktu, penerapan Silaju-KK turut memberikan efisiensi dalam proses pengusulan hingga penerbitan surat Gubernur.
Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu, kini penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hitungan hari.
“Sejauh ini kita lihat tidak ada yang lebih dari tiga hari prosesnya. Bahkan, kemarin ada yang satu hari saja sudah selesai. Dengan cara manual, kita di BKD juga terbebani, sedangkan pekerjaan inti kita banyak,” tegas Ardi.
Dengan adanya Silaju-KK, BKD Kalsel berharap proses administrasi kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan jabatan, dapat berlangsung lebih cepat, tertata, mudah dipantau, serta mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin efektif. (BDR/RIW/APR)
Denpasar – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9). Kegiatan ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi sekaligus sharing terkait pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD.
Kunjungan tersebut diikuti Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri dan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. Rombongan diterima Kepala Bagian Umum DPRD Provinsi Bali, I Kadek Putra Suantara.
Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri dan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim
Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, khususnya dalam menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota DPRD terhadap tata tertib dan kode etik.
Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri mengatakan, sharing yang dilakukan memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas BK di Kalsel.
“Banyak hal positif yang kami dapat dari diskusi ini. Pengalaman dan mekanisme yang sudah berjalan di sini bisa menjadi bahan untuk kita terapkan dan sesuaikan dengan kebutuhan di DPRD Kalsel, terutama dalam pembahasan kembali tata tertib DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim menyampaikan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah penerapan penggunaan pakaian adat dalam lingkungan DPRD.
Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari usulan dalam tata tertib DPRD Kalsel, sekaligus menjadi upaya mendukung pelestarian budaya daerah dan menggerakkan sektor UMKM lokal.
“Salah satu hasil diskusi yang kami dapat adalah terkait penerapan pakaian adat. Ini bisa kita usulkan dalam tata tertib DPRD Kalimantan Selatan. Selain menjaga identitas dan budaya daerah, penggunaan sasirangan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM sasirangan di Banjarmasin,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK DPRD Kalsel serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan tata tertib DPRD ke depan. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar syukuran panen padi di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa (15/9).
Syukuran dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta para kelompok tani yang berada di wilayah setempat.
Syamsir Rahman mengatakan, syukuran panen menjadi momentum untuk melihat langsung hasil produksi pertanian, sekaligus memberikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya menjaga produktivitas padi.
Menurut Syamsir, sektor pertanian memiliki peran penting menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong petani agar mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.
“Panen ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama antara pemerintah dengan petani, produksi pangan tetap dapat dijaga,” kata Syamsir.
Ia menambahkan, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel akan terus memberikan dukungan kepada petani, baik melalui pendampingan maupun berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan ketahanan pangan.
Syamsir juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Peran kelompok tani penting menjaga keberlangsungan produksi sekaligus menjadi penggerak pembangunan pertanian di tingkat desa,” lanjut Syamsir.
Pelaksanaan syukuran panen di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten serta kelompok tani agar upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, kini diperluas menyusul munculnya titik api baru di luar area utama yang selama ini ditangani. Tim gabungan memperkuat pemadaman sekaligus membuat blok pembasahan untuk menahan api agar tidak merambat ke lahan yang masih hijau.
Plt Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Endarto mengatakan, area sekitar 121,6 hektare yang menjadi fokus penanganan Guntung Damar relatif telah terkendali. Kebakaran besar tidak lagi ditemukan, meski masih terdapat sedikit asap.
“Wilayah 121 hektare ini relatif sudah bisa kita amankan. Walaupun masih ada sedikit asap, tapi untuk kebakaran hebatnya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun, titik api baru muncul di luar area tersebut dan meluas hingga mendekati jalan aspal serta kawasan sekitar SPBU. Kondisi itu membuat personel harus kembali dibagi untuk mengejar kebakaran yang berkembang.
“Karena titik api baru semakin meluas, tentu kita membagi personel. Dibantu dengan helikopter water bombing, pasukan darat dan pasukan udara,” katanya.
Endarto mengatakan strategi saat ini tidak hanya memadamkan lahan yang sudah terbakar. Tim juga memprioritaskan perlindungan terhadap area yang masih hijau melalui pembasahan dan perendaman.
Salah satu kawasan yang dijaga ketat berada di sekitar perumahan. Titik api sempat muncul di sana, tetapi langsung ditangani petugas.
“Jangan sampai ada titik api baru. Karena kalau yang masih hijau itu terbakar, luas sekali,” tegasnya.
Plt Kepala ESDM Kalsel, Endarto
Sementara pada area kebakaran baru, pembasahan dilakukan dengan sistem blok. Air diarahkan untuk membasahi dan merendam lahan di sekitar titik api sehingga penjalarannya dapat ditekan.
Operasi tersebut telah berjalan lebih dari 15 hari dengan melibatkan ESDM, Satpol PP dan Damkar, PUPR, DLH, perusahaan pertambangan, BPBD, Lanud Syamsudin Noor serta unsur TNI-Polri.
Ketersediaan dan distribusi air menjadi tantangan utama. Air bersumber dari embung yang juga digunakan untuk memasok pembasahan ke wilayah lain serta menjadi titik pengambilan helikopter water bombing.
Perbedaan elevasi lahan membuat aliran harus diatur agar air tidak seluruhnya kembali menuju embung yang berada pada posisi lebih rendah.
“Kalau posisinya menurun, muka air yang di sana akan ke sini semua secara cepat. Sehingga kita dibantu dengan pemompaan,” jelas Endarto.
Dinas PUPR turut melakukan penyekatan pada aliran tertentu agar air dapat diarahkan menuju lokasi yang membutuhkan pembasahan. Sejumlah ekskavator juga dikerahkan untuk membersihkan dan menormalisasi kanal.
“Normalisasi terus kita lakukan untuk memperlancar aliran air di kanal-kanal yang kita perlukan airnya,” katanya.
Selain persoalan air, petugas menghadapi titik api yang berada jauh di tengah lahan sehingga sulit dijangkau selang pemadam. Angin kencang juga memperbesar risiko penjalaran api.
Karena itu, ketika titik api belum dapat dijangkau langsung, tim lebih dahulu membasahi kawasan sekelilingnya untuk menahan penyebaran sembari melanjutkan pemadaman.
“Angin yang cukup kencang menambah pemicu pergerakan api, sehingga potensi meluasnya titik api semakin besar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang operasional dapur umum untuk mendukung kebutuhan permakanan para relawan dan petugas yang masih terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Perpanjangan dukungan tersebut dilakukan karena aktivitas penanganan karhutla di lapangan masih berlangsung, sehingga kebutuhan konsumsi bagi petugas dan relawan di posko juga masih diperlukan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie mengatakan, keputusan memperpanjang operasional dapur umum merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama pimpinan terkait perkembangan kondisi karhutla di Kalsel.
Sebelumnya, Dinsos Kalsel telah mengoperasikan dapur umum pada 26 Agustus hingga 8 September 2026. Namun, karena posko penanganan karhutla masih terus beraktivitas, dukungan permakanan kembali dilanjutkan.
“Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan tugas pada periode 26 Agustus sampai dengan 8 September. Kemarin kami rapat dua kali secara maraton atas arahan pimpinan, dengan kondisi karhutla seperti ini berarti masih diperpanjang,” ujar Farhanie.
Menurut Farhanie, dapur umum Dinsos Kalsel difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi relawan dan petugas di sejumlah posko penanganan karhutla, termasuk kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung.
Jumlah makanan yang disiapkan juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 400 bungkus disiapkan untuk setiap kali makan, pada periode lanjutan jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 500 porsi setiap kali makan.
“Ini sekitar 500 porsi per hari, per makan. Jadi karena tiga kali makan, pagi, siang dan malam, sekali makan itu 500 porsi,” jelasnya.
Farhanie menyebutkan, untuk tahap awal, perpanjangan operasional dapur umum direncanakan berlangsung hingga 18 September 2026. Selanjutnya, pelaksanaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan karhutla di lapangan.
Selain kondisi karhutla, masa siaga darurat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan dukungan.
Berdasarkan arahan dalam rapat, penugasan akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalsel mengenai status siaga darurat karhutla yang berpotensi berlangsung hingga 31 Oktober 2026.
“Untuk dapur permakanan kami diminta siaga untuk support sampai 18 September. Nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi cuaca,” katanya.
Lebih lanjut, Farhanie menjelaskan, dapur umum Dinsos Kalsel untuk sementara masih terpusat di satu titik. Sementara pemenuhan kebutuhan permakanan di lokasi lainnya dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antarposko.
Pada periode sebelumnya, Dinsos Kalsel memberikan dukungan permakanan untuk posko Hutan Lindung. Sementara kebutuhan di kawasan Guntung Damar dan Pengayuan didukung melalui dapur umum Polda Kalsel.
Untuk periode lanjutan, berdasarkan arahan pimpinan, dukungan Dinsos Kalsel diperluas dengan turut membantu kebutuhan permakanan bagi petugas dan relawan di kawasan Guntung Damar.
“Kalau periode pertama kami hanya diminta support di posko Hutan Lindung. Kemarin dapur umum Polda support untuk Guntung Damar dan Pengayuan. Sekarang arahan pimpinan kami ditambah untuk support Guntung Damar,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja koordinasi mitra strategis sekaligus pendalaman informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Haji Maksid Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (14/9).
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komite II DPD RI, memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.
Mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, Pemprov Kalsel menyambut baik kunjungan Komite II DPD RI tersebut.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi serta berbagai masukan dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan kehutanan.
“Koordinasi seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar Ariadi.
Ia menilai pengelolaan kawasan hutan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga kepentingan masyarakat.
“Kebijakan kehutanan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya.
Kunjungan Komite II DPD RI
Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Henock Puraro mengatakan, kunjungan kerja dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai implementasi Undang – Undang Kehutanan di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, DPD RI memiliki kepentingan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di daerah.
“Masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diperlukan sebagai bahan dalam melihat sejauh mana regulasi kehutanan telah berjalan serta berbagai kendala yang masih dihadapi,” ucapnya.
Henock mengatakan, pengelolaan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta pembangunan daerah.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan kehutanan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin mendapatkan informasi yang utuh dari daerah, sehingga berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat,” tutup Henock. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin – Wali Kota, Muhammad Yamin HR turun langsung ke Pelabuhan Trisakti, Minggu (13/9), untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penanganan penumpang dan awak KM Virgo 8 yang tiba di Banjarmasin.
Di Pelabuhan Trisakti, Yamin berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan di darat telah dipersiapkan, termasuk kesiapan personel, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas rumah sakit.
“Kita pastikan setiap penumpang dan awak kapal yang tiba di Banjarmasin mendapat penanganan cepat dan sebaik-baiknya. BPBD kita siagakan, Dinkes kita gerakkan, dan seluruh rumah sakit kita koordinasikan untuk memastikan kebutuhan medis terpenuhi,” ujar Yamin.
Wali Kota Banjarmasin saat melakukan koordinasi penanganan kesehatan korban
Yamin mengarahkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk menyiapkan pelayanan medis bagi penumpang dan awak kapal yang membutuhkan penanganan setelah tiba di darat.
Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di wilayah Kota Banjarmasin untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kebutuhan tindakan medis bagi para korban.
“Jangan sampai ketika mereka tiba di Banjarmasin, kebutuhan medis belum siap. Karena itu, semuanya kita koordinasikan dari sekarang,” katanya.
Selain itu, Yamin meminta BPBD Kota Banjarmasin tetap menyiagakan personel dan peralatan di Pelabuhan Trisakti serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, dan unsur terkait untuk mendukung penanganan di darat.
“BPBD tetap standby dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait. Ketika penumpang tiba, kita harus sudah siap memberikan penanganan,” tegasnya.
Kesiapan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban di darat, termasuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan evakuasi lanjutan, berlangsung cepat dan terkoordinasi. Sementara proses pencarian dan pertolongan di laut tetap menjadi kewenangan Tim SAR Gabungan.
Yamin menegaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan penanganan korban KM Virgo di darat berjalan cepat dan terkoordinasi, terutama untuk kebutuhan kesehatan.
Yamin mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah mengoordinasikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, sementara BPBD menyiagakan personel serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas dan unsur terkait di Pelabuhan Trisakti.
“Begitu korban tiba, penanganan harus langsung berjalan. Tidak boleh ada jeda. Kita siapkan personel, layanan kesehatan, rumah sakit, dan seluruh kebutuhan pendukung agar korban mendapatkan penanganan sebaik – baiknya,” ungkap Yamin.
Hingga perkembangan terbaru, 114 orang telah dievakuasi dari KM Virgo 8, terdiri atas 108 orang selamat dan enam orang meninggal dunia. Dari total 243 orang yang berada di kapal, 129 orang masih dalam pencarian.
Dengan tibanya 69 korban selamat menggunakan MV Hai Da, penanganan korban di Pelabuhan Trisakti terus dilakukan oleh unsur terkait, sementara operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan masih berlangsung.
Data bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan operasi SAR dan proses pendataan di lapangan.
Seperti diketahui, KM Virgo 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan total 243 orang di atas kapal. Kapal dilaporkan mengalami kondisi darurat setelah menghadapi cuaca buruk dan kehilangan komunikasi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)
