Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor menghadirkan alur baru dalam proses keberangkatan jemaah umrah dengan menyediakan Holding Area di Lobby Keberangkatan.
Fasilitas ini disiapkan sebagai area bagi jemaah untuk bertemu dan berpamitan dengan keluarga maupun para pengantar sebelum melanjutkan proses keberangkatan.
Selain itu, jemaah dapat menunggu dengan lebih nyaman selama proses check-in yang dilakukan pihak travel agent.
Holding Area juga dapat dimanfaatkan pihak travel agent untuk melaksanakan berbagai persiapan keberangkatan, seperti briefing, pembagian boarding pass, serta pembagian ID Card jemaah umrah sebelum jemaah melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Tidak hanya sebagai area tunggu, Holding Area juga dilengkapi dengan backdrop yang dapat dimanfaatkan sebagai spot foto bagi jemaah.
Fasilitas tersebut memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun sesama jemaah sebelum memulai perjalanan ibadah.
Selain itu, alur baru ini diterapkan untuk mendukung kelancaran operasional, baik bagi pengguna jasa umum maupun jemaah umrah, sehingga proses keberangkatan dapat berlangsung lebih tertib dan terarah.
“Fasilitas terbaru dari Bandara Internasional Syamsudin Noor sejalan dengan penerapan alur baru khusus untuk jemaah umrah. Kami mohon kepada seluruh jemaah umrah maupun para pengantar mengikuti tanda dan arahan petugas di area Lobby Keberangkatan agar lebih nyaman dalam persiapan menjelang ibadah,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Hadirnya Holding Area dan alur baru untuk jemaah umrah di Bandara Syamsudin Noor, menjadi langkah nyata upaya peningkatan pelayanan, khususnya dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan proses keberangkatan jemaah umrah.
Selepas dari Holding Room, para jemaah umrah akan mengikuti arahan petugas melanjutkan proses keberangkatan (boarding) melalui Pintu Kedatangan Domestik menuju Security Check Point.
“Agar perjalanan umrah dapat berkesan dan bermakna, maka dari itu kami ingin membantu para jemaah memulai perjalanan menuju tanah suci dengan nyaman. Semoga pembaruan ini dapat memberikan pengalaman keberangkatan yang lebih baik bagi seluruh jemaah umrah yang menggunakan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” tutup Stephanus Millyas Wardana. (AP-RIW/EPS)
Banjarmasin – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman dan jajaran berkunjung ke Kantor PT. Air Minum (PAM) Bandarmasih (Perseroda) dalam rangka koordinasi dan pemantauan layanan PAM Bandarmasih pada Selasa (22/9)
Kunjungan tersebut langsung diterima Direktur Utama Zulbadi dan jajaran manajemen PAM Bandarmasih.
Zulbadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ombudsman Kalsel dan meminta masukan terhadap layanan yang diberikan PAM Bandarmasih.
Zulbadi juga menyampaikan bahwa kondisi PAM Bandarmasih saat ini sedang mengalami defisit air baku, karena adanya intrusi air laut dan berdampak pada distribusi air kepada pelanggan.
Untuk mengatasi krisis air bersih ini, PAM Bandarmasih melakukan audiensi kepada warga terdampak di Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah, serta melalui media sosial.
“Dari hasil audiensi, 70% masyarakat menginginkan adanya air bersih darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sehingga mulai hari ini air bersih darurat tersebut mulai didistribusikan” jelas Zulbadi.
Hadi Rahman menyampaikan, bahwa pelayanan PAM Bandarmasih kepada masyarakat mencakup tiga faktor kunci yang harus terus dijaga, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Dalam pengawasan dan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Kalsel, tidak pernah lepas dari tiga hal dimaksud, sehingga patut mendapat atensi serius dari jajaran manajemen PAM Bandarmasih dan bahkan harapannya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perusahaan.
“Ini misalnya terkait peningkatan cakupan pelanggan kepada warga Kota Banjarmasin, sehingga akses layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujar Hadi.
Ombudsman Kalsel kemudian bersama Tim PAM Bandarmasih melakukan pemantauan lapangan untuk melihat langsung proses pengolahan air PAM Bandarmasih.
Dimulai dengan memeriksa kadar garam (klorida) pada air baku yang diolah PAM Bandarmasih di IPA (Instalasi Pengolahan Air) 1 A. Yani dengan sumber Intake Sungai Bilu.
Berdasarkan pemeriksaan, petugas PAM Bandarmasih menyampaikan bahwa kadar garam sekitar 7.300 mg/L, dan dipantau setiap jam.
“Dalam catatan kami sepanjang 24 jam terakhir kadar garam selalu di atas 1.000 mg/L”, ujarnya.
Artinya kondisi air yang seperti ini berisiko dan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat karena berada jauh di atas kadar yang diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023, yaitu 300 mg/L.
Sementara wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tidak terdampak mengingat air baku yang diolah berasal dari sumber yang berbeda.
Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air layak konsumsi untuk kebutuhan minum dan memasak di tiga wilayah terdampak di atas, PAM Bandarmasih mengoperasionalkan mobil tangki, menyediakan tandon serta bekerjasama dengan masjid dan musala untuk tempat penampungan air.
Salah satu wilayah yang disediakan tandon oleh PAM Bandarmasih adalah di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat.
Menurut Gusti Akhmad Rollyan Noor, Manajer Pelayanan PAM Bandarmasih, ada 20 tandon yang ditempatkan di ujung jaringan distribusi dan penempatannya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat.
“Tandon-tandon itu nantinya diisi setiap dua hari sekali,” jelasnya.
Ombudsman Kalsel selanjutnya mengingatkan pihak PAM Bandarmasih untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan air layak konsumsi melalui mobil tangki dan tandon tersebut seluas-luasnya dan sejelasnya-jelasnya dalam berbagai media komunikasi perusahaan.
Termasuk pengambilan air yang tidak dipungut biaya apapun alias gratis, titik lokasi penempatan tandon dan jalur penyaluran mobil tangki serta pengaturan di lapangan agar tetap kondusif.
“Kami sarankan jumlah tandon yang disediakan PAM Bandarmasih ditambah dan frekuensi pengisian dimungkinkan setiap hari, sehingga memudahkan masyarakat dan tidak perlu lama menunggu”, tekan Hadi.
Terakhir, Ombudsman Kalsel menilai bahwa solusi yang diupayakan PAM Bandarmasih dimaksud bersifat jangka pendek.
Dalam jangka menengah dan panjang, perlu disiapkan langkah – langkah strategis agar krisis air baku seperti ini tidak berulang.
Antara lain rencana PAM Bandarmasih untuk memasang pipa transmisi 1.200 mm dari Pematang ke IPA 2 Pramuka serta membangun embung dan bak prasedimentasi sebagai cadangan air baku.
Selain itu, rehabilitasi pipa PAM Bandarmasih yang cukup sering mengalami kebocoran dan menyebabkan layanan terhenti total kepada pelanggan.
“Hal-hal strategis seperti itu kami harapkan bisa diatensi dan didukung oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada peningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat”, pungkas Hadi. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)
Palangkaraya – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya bersinergi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya l, memberikan edukasi kewajiban perpajakan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Kota Palangka Raya.
Kegiatan yang diikuti 42 unit Kopdes Merah Putih tersebut dilaksanakan di Aula KPP Pratama Palangkaraya, Rabu (23/9).
Edukasi perpajakan diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pengelola Kopdes Merah Putih mengenai aspek perpajakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Selain materi mengenai kewajiban perpajakan, peserta juga diperkenalkan dengan Coretax sebagai platform utama yang digunakan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 42 Kopdes Merah Putih bersama perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
Dari KPP Pratama Palangkaraya, kegiatan disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Andrie Lesmana bersama tim penyuluh.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Yunita Andrie menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan edukasi perpajakan bagi Kopdes Merah Putih.
Sinergi antara pemerintah daerah dan KPP Pratama Palangkaraya tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang memadai kepada pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi.
Dalam pelaksanaannya, pengelola Kopdes perlu memahami aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan.
Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Palangkaraya tidak hanya memberikan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga mengenalkan penggunaan Coretax kepada pengelola Kopdes.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu Kopdes Merah Putih menjalankan administrasi perpajakan secara lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KPP Pratama Palangkaraya berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan asistensi perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kerjanya.
Sinergi dengan instansi pemerintah daerah juga akan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, termasuk bagi Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. (DJPKalselteng-RIW/EPS)
Jakarta – Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan Operasi SAR Virgo Transport-8 di wilayah Laut Jawa, Jumat (25/9).
Hingga pukul 12.00 Wita, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia,
Dalam perkembangan operasi, Tim Penyelam Gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan dievakuasi melalui udara menggunakan Helly HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer
Selain itu, Tim SAR Gabungan juga menemukan 3 korban di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan. Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut.
Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.
Kepala Basarnas, Mohammad Syafii menyampaikan, bahwa seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
“Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti. Fokus utama kami adalah menemukan korban yang masih dalam pencarian serta memberikan kepastian kepada keluarga,” ujar Kepala Basarnas. (Basarnas-RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial terus memperkuat tata kelola data sosial dengan menyosialisasikan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN).
Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan data sosial agar lebih terpadu, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketepatan program pelayanan serta intervensi pemerintah bagi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, mengatakan, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian setiap tahapan pengelolaan DATU SOBAN, mulai dari pengumpulan, verifikasi dan validasi, pemutakhiran hingga pemanfaatan data.
Menurutnya, sejak diluncurkan pada November 2021, DATU SOBAN telah menjadi salah satu wadah data kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan yang mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 13 kabupaten/kota.
“Sejak diluncurkan, DATU SOBAN sudah banyak dimanfaatkan, tidak hanya oleh Dinas Sosial, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya. Karena itu, diperlukan penguatan dari sisi regulasi agar pengelolaannya lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar M. Farhanie, Kamis (24/9).
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya perbedaan data antarinstansi, pembagian peran yang belum seragam, serta pemutakhiran data yang belum dilakukan secara berkala.
Menurut Farhanie, kondisi tersebut perlu dibenahi agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
Penguatan tata kelola data daerah juga semakin penting seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menempatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.
“Pengelolaan data sosial di daerah tentunya harus selaras dan terhubung dengan DTSEN. DATU SOBAN kita perkuat agar mampu mendukung kebutuhan data di daerah sekaligus mengikuti kebijakan nasional,” jelasnya.
Farhanie menegaskan, data sosial tidak hanya berupa kumpulan angka dan nama, tetapi berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan intervensi pemerintah. Karena itu, akurasi, kemutakhiran, serta keamanan data menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Pengelolaan DATU SOBAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Hal ini penting agar pemanfaatan dan berbagi pakai data antarperangkat daerah dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta tetap memperhatikan perlindungan data masyarakat.
Penguatan DATU SOBAN juga dinilai relevan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang diawali melalui uji coba di Kota Banjarmasin.
“Ketepatan data akan sangat menentukan ketepatan sasaran program. Kalau datanya akurat dan mutakhir, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah juga diharapkan semakin tepat sasaran,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Sosial Kalsel turut membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi sebelum ditetapkan.
Farhanie meminta jajaran Dinas Sosial kabupaten/kota aktif menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan yang ditemui dalam pengelolaan data di lapangan.
Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan regulasi agar dapat diterapkan sesuai kondisi di masing – masing daerah.
“Dinas Sosial kabupaten/kota adalah ujung tombak pengelolaan data di lapangan. Jangan hanya hadir secara administratif, tetapi sampaikan kendala dan usulan yang ada. Dari pengalaman nyata di daerah itulah aturan ini bisa kita sempurnakan agar benar-benar dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi meluncurkan Sistem Informasi dan Aspirasi Rakyat (SINAR), sebuah inovasi digital yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel.
Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026, Kamis (24/9).
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Fahrurazi mengatakan, kehadiran SINAR merupakan bagian dari upaya Biro Kesra menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Fahrurazi, SINAR tidak hanya dirancang untuk mengelola proposal, tetapi juga dikembangkan untuk mengintegrasikan data di lingkungan Biro Kesra dengan sejumlah pihak terkait.
“Pemanfaatan teknologi melalui SINAR diharapkan dapat mempermudah pengelolaan informasi dan pelayanan, sekaligus mendukung koordinasi antarperangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel,” ungkapnya.
Secara internal, sistem dalam SINAR akan menghubungkan tiga bagian di lingkungan Biro Kesra, yakni Bagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesra Pelayanan Dasar, serta Bagian Kesra Non-Pelayanan Dasar.
“Integrasi tersebut diharapkan membuat pengelolaan data dari masing-masing bagian menjadi lebih terkoordinasi dalam satu sistem. Dengan demikian, proses koordinasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif,” lanjutnya.
Fahrurazi menyampaikan, peluncuran SINAR yang bertepatan dengan Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Inovasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin meresmikan Poliklinik Ortopedi di Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Rabu (23/9). Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait tulang dan sistem gerak.
Yamin mengatakan, keberadaan Poliklinik Ortopedi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami patah tulang maupun kondisi lain yang membutuhkan penanganan ortopedi.
“Adanya Poliklinik Ortopedi di RS Sultan Suriansyah ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana alternatif untuk membantu masyarakat kita yang mengalami patah tulang dan sebagainya,” ujar Yamin.
Ia juga berharap pelayanan ortopedi di RS Sultan Suriansyah tidak hanya sebatas pemeriksaan dan penanganan awal.
Menurutnya, pelayanan perlu dikembangkan secara komprehensif, mulai dari penanganan, pemeriksaan penunjang, terapi hingga pengobatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan lengkap.
“Kita harapkan ortopedi ini tidak hanya sampai di sini berhenti, tapi dari penanganan sampai laboratoriumnya, terapinya dan pengobatannya. Ini harus semuanya ada di sini, selesai. Jadi komprehensif, semuanya ada di sini,” jelasnya.
Yamin juga meminta Direktur RS Sultan Suriansyah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi guna melengkapi berbagai kebutuhan pelayanan Poliklinik Ortopedi.
“Kita harapkan kepada direktur rumah sakit dan Dinas Kesehatan untuk bisa mensinkronkan, mengkoordinasikan agar hal-hal yang menjadi kekurangan untuk pelayanan di klinik masalah ortopedi ini bisa komplit, dari awal sampai penanganan – penanganan dan lainnya,” katanya.
Menurut Yamin, hadirnya Poliklinik Ortopedi menjadi salah satu kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Ia pun mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas agar pelayanan kesehatan yang diberikan semakin optimal bagi masyarakat.
“Kita harapkan ini menjadi satu hal yang kemajuan untuk Banjarmasin dan tentu kita inginkan inovasi, kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk dunia kesehatan di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke-500, Kota Banjarmasin berkomitmen terhadap peningkatan kualitas sanitasi serta pemenuhan standar pelayanan minimum di masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, terbaru, Pemko Banjarmasin bersama PAM Bandarmasih menyediakan sarana sanitasi berupa fasilitas toilet umum yang layak dan dapat dimanfaatkan warga, khususnya di kawasan Sungai Baru dan Pekapuran Laut.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, langsung meresmikan toilet umum yang berlokasi di Jalan Pekapuran Laut B, RT 02, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, Kamis (24/9) petang.
Peresmian sarana sanitasi publik ini terasa istimewa karena hadir bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang menjadikannya sebagai kado nyata infrastruktur sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut terealisasi berkat dukungan penuh program Corporate Social Responsibility (CSR) PAM Bandarmasih. Di lokasi yang sama, juga digelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis bagi warga yang memerlukan.
Usai meninjau, Wali Kota Yamin menyebut hadirnya toilet umum yang lebih representatif ini bukan sekadar upaya untuk menata lingkungan permukiman khususnya di bantaran sungai. Tetapi, juga sebagai upaya menghentikan kebiasaan warga buang air kecil (BAK) dan BAB sembarangan langsung ke sungai.
“Setelah sebelumnya kolaborasi dengan BWS untuk menormalisasi sungai, kami melihat kondisi pengelolaan sanitasi di sini agak kurang, sehingga kami bersama dengan PAM Bandarmasih memanfaatkan lahan milik pemko yang ada di sekitar untuk kemudian dibangun toilet,” ujar Yamin.
Dirinya mengingatkan sudah semestinya tidak ada lagi jamban yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.
Mengingat masih adanya jamban yang terlihat, Yamin dibantu tim Dinas PUPR Banjarmasin langsung membongkar jamban terakhir yang ada di kawasan tersebut.
Ke depan, Yamin meminta unsur perangkat daerah terkait seperti Camat dan Lurah terutama yang wilayahnya berada di jalur sungai agar dapat turun melakukan pengecekan apabila masih didapati jamban-jamban liar.
“Kita tentu tidak ingin lagi ada jamban yang berada di badan sungai apalagi sampai ke tengah sungai. Ada beberapa wilayah, seperti Kelayan misalnya itu perlu jadi perhatian,” jelasnya.
Yamin menekankan, perlu adanya pendekatan persuasif dari pihak kecamatan dan kelurahan di kawasan lain, agar mensosialisasikan ke masyarakat untuk beralih dari praktik MCK tradisional (Jamban, red) ke toilet pribadi atau umum sesuai standar sanitasi.
Dengan adanya program tersebut, Ia berharap pengelolaan sanitasi termasuk air limbah di Kota Banjarmasin lebih optimal, aman dan merata.
“Tentu ini bentuk ikhtiar kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan,” pungkas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS
Banjarmasin – Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Kamis (24/9), menjadi momentum refleksi perjalanan lima dasawarsa, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kota bagi generasi mendatang.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan, bahwa tahun ini, peringatan Hari Jadi ke-500 dilaksanakan dengan lebih sederhana, sejalan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai musibah.
“Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan Hari Jadi ke-500 ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini, banyak musibah yang terjadi, sehingga perayaan kita laksanakan dengan sesederhana mungkin,” ungkap Yamin.
Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan dan semangat peringatan diarahkan pada kepedulian serta saling kuat menguatkan antar sesama.
Keputusan tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemko Banjarmasin dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, serta musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
Menurut Yamin, usia 500 tahun bukan sekadar angka, tetapi menjadi titik awal untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan bagi anak cucu.
“Ini adalah awal titik untuk menitikberatkan ke depannya apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan anak cucu kita,” katanya.
Yamin menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun Kota Banjarmasin. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah tentunya perlu kolaborasi. Sesuai dengan tema 500 tahun, Lima Abad Kami Kawa Gawi Sabumi, ayo kita sama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan Banjarmasin yang lebih baik,” tuturnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Yamin adalah keberlanjutan lingkungan. Ia berharap generasi mendatang dapat melihat bahwa pemerintah dan masyarakat hari ini telah mengambil langkah untuk menjaga sungai, anak sungai, kanal, serta kebersihan kota.
“Kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga jumlah anak sungai dan menjaga kanal-kanal yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” tekannya lagi.
Ia menambahkan, Banjarmasin tidak hanya dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, tetapi juga memiliki peran sebagai pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.
Karena itu, pembangunan kota perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter dan lingkungan yang menjadi bagian dari identitas Banjarmasin.
Di momentum lima abad ini, Yamin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan dukungan, saran, kritik dan pendapat kepada pemerintah untuk kepentingan kemajuan kota.
“Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun, lima abad demi kawa gawi sabumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang saya cintai dan saya sayangi. Pemerintah perlu didukung dan pemerintah juga siap menerima saran, kritik dan pendapat demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin — Lima abad perjalanan Kota Banjarmasin menjadi momentum penting untuk tidak hanya mengenang perjalanan panjang kota, tetapi juga menatap masa depan dengan menyiapkan apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan suasana yang lebih sederhana dibandingkan peringatan tahun-tahun sebelumnya.
Kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna peringatan lima abad Banjarmasin. Justru, momentum ini menjadi ruang untuk bersyukur sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan bersama.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri mengatakan, peringatan hari jadi tetap menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang selama ini ikut berperan dalam perjalanan dan pembangunan.
Menurutnya, memasuki usia 500 tahun harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai capaian sekaligus mempersiapkan langkah ke depan.
“Ini bukan hanya untuk 500 tahun ini saja lebih baik, tapi kita harus menyiapkan bagaimana persoalan – persoalan yang belum selesai itu harus diselesaikan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, untuk berkomunikasi ke depan,” ucapnya.
Rikval menekankan, pembangunan Banjarmasin ke depan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun lembaga legislatif. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat untuk menentukan arah pembangunan kota.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang komunikasi, sehingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.
Dengan demikian, peringatan Hari Jadi ke-500 tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Banjarmasin.
Pesan serupa disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Menurutnya, usia lima abad harus menjadi titik awal untuk menentukan apa yang ingin dikerjakan dan apa yang nantinya akan ditinggalkan bagi generasi berikutnya.
Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama ini memberikan dukungan dalam pembangunan Kota Banjarmasin.
Ia menilai pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Di hari jadi yang ke-500 tahun ini, kita berharap ini menjadi titik awal bagaimana kita menitikberatkan ke depannya, apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dispersip Banjarmasin, Windiasti Kartika
Bagi Yamin, warisan pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur. Lingkungan dan karakter kota juga harus dijaga agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Banjarmasin memiliki karakter yang kuat sebagai kota yang kehidupannya tidak terlepas dari sungai. Di sisi lain, kota ini juga berkembang sebagai salah satu pusat jasa dan perdagangan di Kalimantan Selatan.
Karena itu, masyarakat harus bersama-sama menjaga kebersihan, lingkungan, sungai, serta anak-anak sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjarmasin.
“Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga anak-anak sungai yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” pungkasnya.
Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin juga diisi dengan kegiatan yang mengangkat sejarah, budaya, seni, serta tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi bagi perjalanan kota.
Salah satunya melalui peluncuran sejumlah buku dan pemberian piagam penghargaan. Sejumlah buku diluncurkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, di antaranya karya Windiasti Kartika, Handry Imansyah, Zulfa Jamalie, Mansyur Wajidi, Bagong Tidarta Trikadibusana dan Muhammad Ary Achdyani.
Selain itu, Dewan Kesenian Kota Banjarmasin turut mempersembahkan Buku Antologi Puisi 500 Tahun Kota Banjarmasin.
Dilanjutkan Penghargaan diberikan kepada BPK Balakar 654 Kota Banjarmasin, melalui Ketua dan Bendahara Umum, Faisal Hariyadi dan Edyansyah.
Piagam penghargaan juga diberikan kepada pegiat seni Misbach Tamrin, serta Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Ronny Longkutoy.
Piagam kehormatan turut diberikan kepada istri almarhum Taufik, anggota DPRD yang telah memberikan pengabdian dalam perjalanan pemerintahan dan legislatif di Kota Banjarmasin. (DPRDBANJARMASIN-NHF/RIW/EPS)
