Bulan: Agustus 2026

Menaker Beberkan Langkah Pemerintah Perkuat Kesejahteraan dan Pelindungan Pekerja

Surakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8).

Menaker mengatakan, berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

“Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.

Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional.

Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.

“Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi,” tutur Yassierli.

Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

“Kerja sama menjadi kunci menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ucapnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.

“Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat,” kata Said Iqbal. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tinjau PT Pan Brothers Tbk, Menaker Soroti Komitmen Perusahaan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Boyolali—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melakukan kunjungan kerja ke PT Pan Brothers Tbk di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7). Kunjungan dilakukan untuk meninjau penerapan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas di salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia.

Yassierli menilai PT Pan Brothers Tbk telah menunjukkan langkah nyata, membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi setiap pekerja.

“Saya memberikan apresiasi setinggi – tingginya kepada manajemen PT Pan Brot hers Tbk yang telah membuka ruang secara nyata dan proporsional bagi kawan-kawan penyandang disabilitas,” ujar Yassierli.

Yassierli menyebut langkah tersebut selaras dengan amanat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari total jumlah pekerja.

Ia mengatakan perusahaan tidak sekadar menjalankan kewajiban sesuai regulasi, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung dan membangun sistem kerja yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap pekerja.

“Pan Brothers tidak hanya berhasil memenuhi ketentuan tersebut, tetapi juga mampu menyediakan sarana pendukung dan membangun budaya kerja yang adaptif, ramah, serta inklusif,” kata Yassierli.

Menaker berharap praktik yang diterapkan PT Pan Brothers Tbk dapat menjadi contoh bagi dunia usaha dalam memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi penting untuk menciptakan pasar kerja yang memberikan kesempatan yang sama sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mewujudkan pasar kerja yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

OMC Dihentikan Sementara, BPBD Kalsel Pastikan Dukungan Pemerintah Pusat Berlanjut Untuk Penanganan Karhutla

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan dukungan pemerintah pusat pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berlanjut selama musim kemarau.

Dukungan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan armada udara, bantuan logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla di daerah.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Menurutnya, dukungan armada udara dan logistik dari pemerintah pusat memberikan kontribusi besar, meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang tergabung dalam satuan tugas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah pusat terus memberikan dukungan kepada Kalimantan Selatan, baik melalui penyediaan armada udara maupun bantuan logistik,” ujar Ronny, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta berbagai instansi terkait menjadi modal utama menghadapi ancaman karhutla yang meningkat selama musim kemarau.

Selain dukungan tersebut, BPBD Kalsel juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Pelaksanaan OMC yang sebelumnya berlangsung pada 15 hingga 21 Juli 2026 untuk sementara dihentikan berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” lanjutnya.

Penghentian sementara dilakukan karena potensi awan yang dapat disemai mulai berkurang sehingga pelaksanaan operasi dinilai belum efektif apabila tetap dilanjutkan.

Meski demikian, Ronny menegaskan penghentian tersebut hanya bersifat sementara, dan pemerintah daerah bersama BMKG terus melakukan pemantauan kondisi atmosfer secara berkala.

“Apabila kembali tersedia potensi awan yang memenuhi persyaratan, Operasi Modifikasi Cuaca akan segera dilaksanakan kembali sebagai salah satu upaya meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan karhutla,” sahutnya.

Ronny berharap sinergi yang terus terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BNPB, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Dengan dukungan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan semakin cepat, tepat, dan mampu meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian di daerah.

“Jika kondisi kembali memungkinkan dan terdapat potensi awan yang bisa disemai, maka Operasi Modifikasi Cuaca akan kembali dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Exit mobile version