21 Agustus 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tuntaskan Transformasi Teknologi, Nasabah BSI Capai Rekor Tertinggi

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero) (BSI) menutup Semester I 2026 dengan kinerja semakin solid seiring keberhasilan Perseroan memperkuat fondasi teknologi dan kapabilitas digital.

Investasi strategis tersebut mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan jumlah nasabah ke level tertinggi sepanjang sejarah BSI (all-time high), yang menjadi modal penting dalam memperluas peluang bisnis dan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta, tertinggi sejak BSI berdiri. Tren pertumbuhan nasabah terlihat sejak Januari 2026. Memasuki Mei 2026, selesai transformasi teknologi, jumlah nasabah bertumbuh di atas 200 ribu per bulan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BSI, sekaligus memperbesar potensi pengembangan bisnis melalui peningkatan dana murah, pembiayaan, transaksi digital, wealth management, bisnis emas, hingga layanan haji dan umrah.

Hal ini diperkuat dengan kombinasi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas (bulion) yang mendorong pertumbuhan nasabah yang mengaksesnya melalui layanan digital.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, investasi besar yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, tetapi juga membangun pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan andal bagi jutaan nasabah.

“Teknologi bukan lagi sekadar fungsi pendukung operasional. Bagi BSI, teknologi telah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar akuisisi nasabah, dan semakin luas peluang untuk mengembangkan seluruh ekosistem layanan keuangan syariah,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penguatan kapabilitas teknologi telah meningkatkan kapasitas sistem BSI secara signifikan sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan jumlah pengguna digital yang terus meningkat.

Fondasi teknologi yang semakin kuat tersebut menjadi landasan bagi BSI untuk terus mengembangkan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang kini menjadi kanal utama transaksi nasabah dengan berbagai layanan perbankan syariah. Hal ini didukung interaksi nasabah yang tercermin dari 1 miliar akses login selama 2026.

Melalui BYOND by BSI, nasabah memperoleh pengalaman layanan yang semakin terintegrasi, mulai dari transaksi harian, investasi, pembiayaan, pengelolaan emas, pengelolaan haji, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu platform digital.

BSI juga terus memperluas solusi digital melalui Hasanah KKI Card Digital, sebagai kartu KKI syariah pertama di Indonesia yang sekaligus salah satu strategi memperkuat penetrasi pembiayaan ritel.

Melalui Hasanah Digital, kartu pembiayaan virtual tanpa kartu fisik, nasabah dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah, fleksibel, dan real time melalui aplikasi BYOND by BSI.

Nasabah dapat mengakses limit pembiayaan mulai dari Rp4 juta hingga Rp100 juta dengan berbagai fitur, antara lain cicilan 0%, sumber dana pembayaran QRIS, pemantauan limit, tagihan, riwayat transaksi, hingga notifikasi transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi digital nasabah.

Selain itu, BYOND by BSI juga semakin lengkap dengan adanya berbagai fitur unggulan lainnya, mulai dari Nabung Rutin Haji, Gadai dari Cicil Emas yang akan lunas, hingga pembukaan rekening tabungan yang terintegrasi dengan tabungan emas dan tabungan haji.

BYOND by BSI juga menghadirkan fitur BYOND affiliate, mekanisme referral baru yang mempermudah nasabah merekomendasikan BYOND sekaligus mendapatkan reward menarik sebagai affiliator.

Penguatan digital tersebut turut memperbesar ekosistem bisnis BSI. Hingga Juni 2026, Perseroan melayani 7,69 juta nasabah haji, 1,22 juta nasabah emas, 594,6 ribu nasabah cicil emas, 209,7 ribu nasabah gadai emas, serta lebih dari 585 ribu merchant QRIS.

Ekosistem yang terus berkembang ini semakin memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin bank syariah nasional dengan layanan yang lengkap, modern, dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat.

Penguatan fondasi teknologi berjalan seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat. Hingga Juni 2026, BSI membukukan laba bersih Rp4,16 triliun, meningkat 11%(YOY).

Pertumbuhan laba didukung ekspansi bisnis berkualitas, peningkatan kontribusi bisnis emas, serta penghimpunan dana yang semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22% menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Pertumbuhan CASA berasal dari tabungan yang mencapai Rp173 triliun dan giro sebesar Rp65,5 triliun, sehingga semakin memperkuat struktur pendanaan Perseroan.

Komposisi pendanaan yang semakin efisien berhasil menurunkan Cost of Fund (CoF) menjadi 2,19% memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga profitabilitas.

Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis. Pembiayaan wholesale mencapai Rp95 triliun, pembiayaan ritel dan UMKM sebesar Rp55,83 triliun, sedangkan pembiayaan konsumer meningkat menjadi Rp189,25 triliun.

Pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari NPF Gross sebesar 1,80% dan NPF Net sebesar 0,33%.

Diversifikasi sumber pendapatan juga semakin kuat. Fee Based Income meningkat 38,15% menjadi Rp4,1 triliun, didorong makin melesatnya ekonsistem bisnis BSI termasuk bisnis emas serta transaksi digital.

Secara keseluruhan, total aset BSI mencapai Rp464,5 triliun, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggoro menegaskan bahwa peningkatan jumlah nasabah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar.

“Dengan fondasi teknologi yang semakin kuat, kapasitas sistem yang semakin andal, dan basis nasabah yang terus bertambah, kami memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendalaman hubungan dengan nasabah melalui berbagai solusi keuangan syariah. Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah nasabah, tetapi meningkatkan nilai yang dapat kami berikan kepada setiap nasabah melalui layanan digital yang semakin relevan, mudah, dan terintegrasi,” pungkasnya. (RIW/EPS)

Kabut Asap Ganggu Aktivitas, Pemko Banjarbaru Ubah Jam Masuk Sekolah

Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 07.30 Wita menjadi pukul 09.00 Wita.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kamis (20/8). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, atas arahan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Ket : Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin rapat membahas langkah antisipasi dampak kabut asap

Perubahan jam pembelajaran berlaku bagi satuan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, serta pendidikan kesetaraan. Waktu pulang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Selama kondisi kabut asap masih terjadi, sekolah juga diminta meniadakan kegiatan di luar ruangan. Para siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, penanganan dampak karhutla tidak dapat hanya berfokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.

“Karhutla ini dampaknya bukan hanya terhadap kegiatan sekolah. Kita juga perlu mengantisipasi pengaruhnya terhadap transportasi, aktivitas ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara umum,” ujar Sirajoni.

Untuk mendukung keamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menyiagakan petugas di sejumlah jalur menuju sekolah yang terdampak kabut asap.

Penempatan petugas terutama dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan jarak pandang.

Selain kabut asap, Pemkot Banjarbaru turut mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui unsur pemadam kebakaran, disiapkan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Dari sektor kesehatan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi perhatian pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, tercatat 21.323 kasus ISPA secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026.

Pada minggu sebelumnya, Epidemiologi ke-29, tercatat 879 kasus ISPA. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1.099 kasus pada minggu berikutnya.

Sirajoni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

“Kita perlu bersiap menghadapi kondisi ini dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, baik terhadap kabut asap, kekeringan maupun potensi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Resmi Dimulai, ASN Kalsel Antusias Ikuti Turnamen Padel Antar SKPD

Banjarmasin – Turnamen Padel Antar SKPD resmi digelar, setelah dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, di Lapangan Padel Mahligai Pancasila, Jumat (21/8).

Gubernur Muhidin dalam sambutan yang disampaikan Ariadi, menyatakan, olahraga perlu menjadi kebiasaan baik yang perlu disebarluaskan. Kebugaran aparatur adalah bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Pegawai yang sehat akan lebih fokus, tahan menghadapi beban kerja, dan lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

Dalam hal ini, Gubernur Muhidin mengapresiasi jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel yang sudah menyiapkan turnamen ini, sebagai cara memperingati dua hari besar dengan kegiatan yang menyehatkan, jauh lebih bermakna daripada peringatan yang berhenti pada seremonial.

“Padel adalah cabang olahraga yang belakangan ini tumbuh cepat dan diminati banyak kalangan saya menyambut baik ketika olahraga yang sedang digemari masyarakat ini dipilih untuk mempertemukan jajaran perangkat daerah dalam suasana yang sehat dan gembira,” ujarnya.

Gubernur pun berpesan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjagakondisi tubuh, mematuhi aturan pertandingan dan hormati keputusan wasit.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah menyampaikan, pihaknya bersyukur atas tingginya antusiasme peserta mengikuti Turnamen Padel Antar SKPD ini.

“Dimana tercatat 25 SKPD turut serta dalam turnamen kali ini,” ucapnya.

Turnamen Padel Antar SKPD Pemprov Kalsel digelar 21 sampai 22 Agustus 2026, dengan mempertandingkan nomor ganda.

Salah satu SKPD yang turut meramaikan Turnamen Padel ini, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, yang menurunkan 2 pemain andalannya.

Sekretaris Diskominfo Kalsel Mashudi menyampaikan, pihaknya bersyukur Diskominfo dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Turnamen Padel antar SKPD yang digelar Dispora Kalsel.

“Kami berharap olahraga Padel dapat lebih dikenal ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam Turnamen Padel Antar SKPD ini, Diskominfo Kalsel diperkuat Mashudi berpasangan dengan Musthakim berhasil memenangkan pertandingan pada babak penyisihan melawan Pasukan Gubernur (Pasgub). (SRI/RIW/EPS)

PPRSAR Mulia Satria Waspadai ISPA Akibat Kabut Asap, Penghuni Diminta Disiplin Gunakan Masker

Banjarbaru – Ancaman gangguan pernapasan akibat kabut asap menjadi perhatian UPTD Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Kalimantan Selatan.

Pengelola meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi anak dan remaja binaan dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Panti tersebut berada tepat di seberang kawasan landasan pacu Bandara Internasional Syamsudin Noor, salah satu wilayah yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala UPTD PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati mengatakan, masker telah dibagikan kepada seluruh klien sebagai langkah awal mengurangi paparan asap.

“Untuk mitigasi, kami membagikan masker dan terus mengingatkan klien agar konsisten menggunakannya,” ujar Sacik, Jumat (21/8).

Pengawasan terutama dilakukan ketika penghuni harus keluar ruangan. Pagi hari menjadi salah satu waktu yang mendapat perhatian karena anak – anak juga harus berangkat sekolah.

“Terutama pada pagi hari saat berangkat sekolah maupun beraktivitas di panti,” lanjutnya.

Masker juga digunakan ketika klien mengikuti apel maupun kegiatan rutin lainnya di area terbuka.

Langkah tersebut diambil untuk menekan paparan langsung terhadap asap yang berpotensi memicu batuk, sesak, iritasi saluran pernapasan hingga ISPA.

Sacik mengatakan pelayanan dan pembinaan di dalam panti tetap berjalan. Namun, kesehatan anak dan remaja kini menjadi perhatian utama selama kualitas udara masih terdampak kabut asap.

Pihak panti juga memperkuat koordinasi dengan layanan kesehatan klinik dan UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sebagai antisipasi apabila muncul keluhan pernapasan pada para penghuni.

Koordinasi itu penting karena kawasan PPRSAR Mulia Satria termasuk wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi karhutla berdasarkan pemetaan risiko InaRISK.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan melalui Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan turut menyiapkan dukungan berupa edukasi kesehatan, pembagian masker, hingga oksigen konsentrat apabila diperlukan.

“Selama kondisi udara belum membaik, penghuni panti diminta tetap disiplin menggunakan masker dan mengurangi paparan langsung saat berada di luar ruangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

OJK dan Bank Kalsel, Dorong 230 Pelajar Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru Mulai Menabung

Banjarbaru — Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 dengan tema “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan”, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna SRT 2 Banjarbaru, bertempat di Jalan Guntung Harapan Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah.

Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman.

Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening Simpanan Pelajar (SimPel).

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari siswa/i dari jenjang SD, SMP dan SMA serta guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru.

Turut hadir Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki.

Kegiatan juga dihadiri unsur Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Banjarbaru, Deddy Haryadi dari Bagian Perekonomian Kota Banjarbaru beserta jajaran, Sekretaris Dinas Perdagangan, BPPRD Kota Banjarbaru, Sekretaris BPKAD Kota Banjarbaru, serta jajaran Bank Kalsel dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Banjarbaru.

Dalam Sambutannya, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah menyampaikan, bahwa pengenalan terhadap pengelolaan keuangan sejak usia sekolah merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk generasi yang semakin cakap secara finansial.

Menurutnya, menabung bukan persoalan besar atau kecilnya nominal yang disisihkan, tetapi bagaimana kebiasaan itu mulai dibangun sejak dini. Ketika anak-anak sudah terbiasa mengatur dan menyisihkan uang, mereka sedang belajar untuk merencanakan masa depannya.

“Diharapkan bersama Bank Kalsel hari ini, pelajar tidak hanya perlu dikenalkan dengan cara menabung, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan secara bijak, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan berbagai aktivitas keuangan illegal,” ungkap Armansjah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan yang mengenai disiplin keuangan, dan merencanakan sejak dini.

“Anak-anak tidak hanya perlu dibekali pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri. Salah satunya adalah kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah,” ucap Alfi.

Selanjutnya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki, menyambut baik dipilihnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bersama OJK Kalsel dan Bank Kalsel, dalam memberikan pemahaman kepada para siswa untuk mengelola keuangan dalam membangun kebiasaan finansial yang bijak di masa depan.

“Bagi kami, pengalaman belajar seperti ini sangat berarti karena anak-anak tidak hanya mendengar tentang pentingnya menabung, tetapi langsung diperkenalkan dengan bagaimana mereka bisa memulainya,” ujar Sri.

Pada kesempatan lainnya, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel mendorong agar literasi dan inklusi keuangan yang nyata.

Melalui kegiatan ini, Bank Kalsel ingin menghadirkan pengalaman awal yang positif bagi generasi muda dalam mengenal dan berinteraksi dengan layanan keuangan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.

“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, Bank Kalsel menghadirkan langkah nyata melalui pembukaan 230 rekening SimPel agar para pelajar dapat langsung memulai kebiasaan menabung dan mengenal layanan perbankan sejak dini,” pungkas Firmansyah.

Sehingga, menurut Firman, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki sarana untuk mulai mempraktikkannya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta menumbuhkan generasi Banua yang semakin cerdas, mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan.

Sebagai Informasi, literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari upaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kedepan Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta terus mengembangkan layanan keuangan di Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah. (ADV-RIW/EPS)

28 Tahun IJTI: Beyond Journalism, Jurnalis Televisi Harus Tetap Setia pada Kebenaran di Tengah Ketidakpastian

Jakarta — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memperingati hari ulang tahun ke-28 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/8).

Mengangkat tema “Beyond Journalism: Membaca Arah Jurnalisme Televisi di Tengah Ketidakpastian”, peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan tantangan sekaligus masa depan jurnalisme televisi di tengah perubahan teknologi, lanskap media, dan dinamika demokrasi.

Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan menegaskan bahwa di tengah berbagai perubahan yang terjadi dalam ekosistem media, terdapat prinsip jurnalistik yang tidak boleh berubah, yakni keberpihakan kepada kebenaran dan kepentingan publik.

“Perjalanan jurnalistik itu sangat berat. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah kita harus setia kepada kebenaran dan mendukung publik sepenuhnya. Kita harus terus melayani kepentingan informasi untuk publik. Kita berdiri di atas data, kebenaran, dan publik,” tegasnya.

Menurutnya, perubahan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, jurnalis televisi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara optimal.

“Yang harus terus berubah adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, sehingga kita tetap bisa menjalankan fungsi jurnalistik dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa independensi dan kebebasan pers bukan sesuatu yang dapat dibiarkan tumbuh dan bertahan dengan sendirinya. Kedua hal tersebut harus terus dijaga dan dirawat insan pers bersama seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu cara menjaganya, lanjutnya, adalah dengan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, positif, serta tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.

“Kita harus menjaga dan merawat independensi serta kebebasan pers bersama-sama. Caranya dengan terus mengerjakan karya jurnalistik yang positif dan berkualitas, dengan tetap mengedepankan etik dan kebijaksanaan dalam memberitakan apa pun,” katanya.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), IJTI juga memandang peningkatan kompetensi wartawan sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.

Kompetensi, menurut Herik Kurniawan, memiliki hubungan langsung dengan kualitas karya jurnalistik. Wartawan tidak cukup hanya memahami prinsip dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat.

“Kompetensi jurnalis harus terus ditingkatkan karena kompetensi itu juga akan berbanding lurus dengan peningkatan karya jurnalistik yang dibuat oleh para jurnalis,” tegasnya.

Tema “Beyond Journalism” yang diusung dalam HUT ke-28 IJTI sekaligus menjadi refleksi bahwa masa depan jurnalisme televisi tidak hanya ditentukan kemampuan menghasilkan berita, tetapi juga kemampuan profesi ini untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap mempertahankan nilai – nilai fundamental jurnalistik.

Dalam situasi penuh ketidakpastian, jurnalisme televisi dituntut untuk tidak kehilangan jati dirinya. Teknologi dapat berubah, platform distribusi dapat bergeser, dan pola konsumsi informasi masyarakat dapat berkembang, tetapi prinsip kebenaran, independensi, kepentingan publik, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi.

Herik Kurniawan juga mengingatkan bahwa pers tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi demokratisnya. Dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.

“Jurnalis juga tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak yang terkait. Kita harus sadar bahwa demokrasi dibangun juga oleh pers, di mana pers merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-28 IJTI di Hall Dewan Pers menjadi momentum untuk memperkuat komitmen insan jurnalisme televisi dalam menghadapi masa depan.

Beyond Journalism bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik, tetapi bergerak melampaui batas-batas lama dengan tetap menjadikan kebenaran, kepentingan publik, independensi, etika, dan profesionalisme sebagai pijakan utama.

Dengan semangat tersebut, IJTI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong jurnalisme televisi yang adaptif terhadap perubahan, kuat menghadapi disrupsi, serta tetap dipercaya publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi Indonesia. (IJTI-RIW/EPS)

Kebut Jalan Tembus Purnawirawan–Guntung Manggis, Langkah Wali Kota Lisa Halaby Buka Akses dan Titik Ekonomi Baru

Banjarbaru – Pembangunan Jalan Purnawirawan yang menembus kawasan Guntung Manggis terus menjadi bagian penting memperkuat konektivitas dan membuka akses baru di Kota Banjarbaru.

Proyek yang dilaksanakan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tersebut merupakan salah satu dari 14 trase jalan lingkar Kota Banjarbaru yang diinisiasi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Pembangunan jalan ini dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp35,4 miliar. Pelaksana pekerjaan adalah PT Multi Prasarana Utama, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada PT Prima Cipta Karsa Sabbapathamam (KSO)–PT Petra Penida Energi Indonesia.

Jalan yang ditangani memiliki panjang 2,175 kilometer, dengan lebar aspal 5,5 meter dan lebar badan jalan mencapai 8,5 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi akses penghubung antarkawasan, tetapi juga menjadi bagian strategis membentuk jaringan jalan alternatif di Banjarbaru.

Wali Kota Lisa didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Eka Yuliesda Akbari turun langsung meninjau dan memantau proses pengaspalan Jalan Purnawirawan–Guntung Manggis, memastikan pembangunan jalan tembus tersebut berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan.

Pembangunan trase ini menjadi langkah konkret Pemko Banjarbaru memperkuat sistem transportasi perkotaan, khususnya dengan menghadirkan jalur alternatif di tengah pertumbuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Jaringan jalan lingkar yang diinisiasi Wali Kota Erna Lisa Halaby diarahkan untuk mengurangi tekanan lalu lintas dan mengatasi potensi kemacetan melalui pembukaan akses baru yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru.

Tak hanya soal kelancaran arus kendaraan, pembangunan jalan tersebut juga membawa misi yang lebih luas.

Kehadiran akses baru diharapkan mampu membuka kawasan yang sebelumnya relatif terisolir karena keterbatasan infrastruktur jalan.

“Tentunya jalan baru ini membuka daerah terisolir yang selama ini tidak memiliki akses dan diharapkan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru di Kota Banjarbaru,” ujarnya Kamis (20/8).

Dengan terbukanya akses Purnawirawan menuju Guntung Manggis, konektivitas antarkawasan diharapkan semakin kuat. Mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, distribusi barang dan jasa semakin lancar, sekaligus membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sepanjang kawasan yang terhubung.

Pembangunan jalan lingkar ini sekaligus mempertegas arah pembangunan infrastruktur Banjarbaru yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada membuka akses, memperluas konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan pusat – pusat pertumbuhan baru.

Ke depan, pengembangan 14 trase jalan lingkar diharapkan mampu membentuk jaringan jalan yang semakin terintegrasi, sehingga Banjarbaru memiliki sistem konektivitas yang lebih kuat dalam menghadapi pertumbuhan kota dan peningkatan mobilitas masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Mahasiswa Soroti Karhutla dan Kelangkaan BBM, DPRD Kalsel Pastikan Aspirasi Dikawal

Banjarmasin – Suara mahasiswa kembali menggema di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi, terkait persoalan yang dinilai tengah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (20/8) sore.

Kedatangan mahasiswa menjadi ruang penyampaian kritik sekaligus dorongan kepada pemerintah agar lebih cepat mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.

Dalam aspirasinya, mahasiswa menyoroti kondisi karhutla yang kembali menjadi perhatian seiring cuaca panas dan kering yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat melalui munculnya kabut asap.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan, apabila ditemukan adanya kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan.

Menurut mereka, persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar, tetapi membutuhkan pengawasan dan pencegahan sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa kondisi alam yang kering dan panas memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Penanganan harus dilakukan berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan di lapangan.

“Kalau memang ada indikasi pembakaran yang disengaja, tentu akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Supian HK.

Supian HK menjelaskan, selain persoalan karhutla dan kabut asap, kelangkaan BBM bersubsidi turut menjadi sorotan mahasiswa.

Antrean panjang masyarakat di sejumlah titik pengisian BBM dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam distribusi dan pengawasan BBM subsidi.

Kondisi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut karena Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan penting, yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pekerjaan para pelaku usaha.

“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari perhatian lembaga legislatif dalam mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Supian HK menekankan, persoalan karhutla, kabut asap, maupun ketersediaan BBM subsidi bukan sekadar isu sektoral. Seluruhnya menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.

DPRD Kalsel memandang penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial.

Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai tuntutan, tetapi dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.

Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap serta persoalan distribusi BBM subsidi, sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat, dan elemen mahasiswa menjadi semakin penting.

Langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan diperlukan, agar persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat segera memperoleh solusi.

“Pengawalan aspirasi tersebut, DPRD Kalsel memastikan suara mahasiswa tetap menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong hadirnya penanganan yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)