Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghidupkan kembali permainan tradisional melalui Lomba Bagasing Adu Pukul yang digelar di halaman museum, Kamis (2/7).
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sepekan Cinta Museum 2026 tersebut diikuti 12 tim dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Kepala Museum Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan
Para peserta menampilkan kemampuan memainkan bagasing dalam suasana kompetitif sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi komunitas pecinta olahraga tradisional.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, lomba bagasing diharapkan menjadi agenda tahunan museum sebagai salah satu upaya melestarikan warisan budaya Banua.
Menurutnya, bagasing merupakan permainan tradisional yang memiliki nilai budaya tinggi dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda.
“Kami ingin lomba bagasing ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan Kalimantan Selatan sekaligus mempertemukan komunitas-komunitas bagasing dari berbagai daerah,” ujarnya.
Ady menuturkan, ke depan museum tidak hanya melibatkan komunitas yang telah lama menggeluti olahraga tradisional tersebut, tetapi juga akan membuka lebih banyak ruang bagi anak-anak untuk ikut mengenal dan memainkan bagasing melalui kategori perlombaan khusus.
Penyerahan gasing oleh pecinta olahraga Bagasing kepada Museum Lambung Mangkurat Kalsel
Langkah tersebut dinilai penting agar regenerasi pelestari permainan tradisional dapat terus berlangsung di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Kami berharap bagasing bisa kembali dikenal anak-anak. Saat ini mereka lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi, sehingga permainan tradisional seperti bagasing perlu terus diperkenalkan agar tidak hilang ditelan zaman,” katanya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di Auditorium RSUD Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, Kamis (2/7).
Forum yang diikuti berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wadah dialog antara rumah sakit dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Penunjang Medik, dr. Taufik Rahman mengatakan, pelayanan publik merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan yang cepat, tepat, berkualitas, transparan, mudah diakses, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan masyarakat.
“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen rumah sakit kepada masyarakat mengenai kualitas layanan yang diberikan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan harapan masyarakat,” ujar Taufik.
Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen RSUD Moch. Ansari Saleh, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Moch. Ansari Saleh,” ujarnya.
Taufik menjelaskan, evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, mekanisme pengaduan, hingga jaminan pelayanan.
“Hasil forum ini akan kami tindak lanjuti melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyusunan kebijakan yang diperlukan, serta evaluasi implementasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Moch. Ansari Saleh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, RSUD Moch. Ansari Saleh juga memaparkan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan, di antaranya penguatan digitalisasi layanan kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan layanan unggulan, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan budaya keselamatan pasien, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang baik.
Meski demikian, Taufik menegaskan peningkatan mutu pelayanan tidak dapat dilakukan rumah sakit sendiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan, organisasi profesi, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan standar pelayanan, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai dasar perbaikan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda dengan tema “Redesign Ecocreative: Melalui Kreativitas dan Inovasi Digital, Pemuda Kawa Melestarikan Lingkungan”, bertempat di Aula Khatib Dayan Kota Banjarmasin, Kamis (2/7).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Turut hadir Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rickval Fachruri selaku narasumber, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, Gusti Ikromi, para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, serta jajaran terkait.
Ket foto : Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda
Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah kota, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan melalui pendekatan kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
Sebanyak 100 peserta dari berbagai kalangan, organisasi kepemudaan (OKP) hingga komunitas ikut dalam kegiatan tersebut.
Usai membuka kegiatan, Wawali Ananda menegaskan, bahwa pemuda memiliki peran strategisbmembantu pemerintah mencari solusi terhadap berbagai persoalan daerah, khususnya permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi perhatian bersama.
“Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Bapak Rickval Fachruri, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian pemuda terhadap lingkungan. Pemuda Kota Banjarmasin kami tantang untuk ikut menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi bersama, yaitu masalah sampah,” ujarnya.
Menurut Ananda, kritik terhadap pemerintah harus diiringi dengan partisipasi aktif dan kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi.
“Jangan hanya bisa menyampaikan kritik bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Pemuda adalah bagian dari masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga kami berharap mereka juga memberikan sumbangsih pemikiran, inovasi, dan kreativitas untuk membantu menyelesaikan persoalan lingkungan ini,” tegasnya.
Ia berharap berbagai ide kreatif yang lahir dari generasi muda mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir.
“Apa yang bisa mereka upayakan dan inovasikan untuk menyelesaikan persoalan sampah, mulai dari proses pengurangan, pengelolaan hingga pemanfaatannya kembali. Kami menilai ini sangat penting karena pemuda merupakan salah satu sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Yamin-Ananda,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, Gusti Ikromi menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk workshop yang bertujuan membekali pemuda agar berwawasan dan mampu mengembangkan inovasi berbasis lingkungan.
“Hari ini kami kembali melaksanakan workshop bertajuk Redesign Ecocreative. Melalui kegiatan ini kami memberikan pelatihan kepada para pemuda agar mampu berkolaborasi bersama pemerintah dalam menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah,” jelasnya.
Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan keikutsertaan 100 pemuda dari berbagai latar belakang organisasi maupun masyarakat umum.
“Pesertanya berjumlah 100 orang yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, hingga pemuda umum yang mendaftar melalui media sosial. Kegiatan ini juga merupakan inisiatif Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan Perspektif sehingga dapat terlaksana pada hari ini,” ungkapnya.
Ikrom menambahkan, fokus utama kegiatan untuk mendorong pemuda agar dapat mengubah cara pandang terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.
“Fokus kita hari ini adalah bagaimana pengelolaan sampah yang sebelumnya dianggap tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bernilai dan memiliki nilai ekonomi. Kami tidak membatasi peserta harus sudah memiliki usaha atau belum. Yang terpenting adalah mereka memiliki kemauan untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah,” bebernya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan berbagai gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan sebagai solusi nyata mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen untuk terus melibatkan generasi muda sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadirkan inovasi pengelolaan lingkungan yang kreatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi digital menuju Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak, di Aula Banjarmasin Creative Hub, Kamis (2/7). Kegiatan dibuka Kepala DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan.
“Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen, mewujudkan Kota Layak Anak melalui berbagai program pemenuhan hak anak, salah satunya melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak,” ungkap Ramadhan.
Ket foto : Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan
Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan motivasi dalam penguatan dan manajemen organisasi bagi Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin dari tingkat Kota hingga Kecamatan.
“Melalui kegiatan ini salah satunya dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki,” ucap Ramadhan.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta, mengembangkan diri dan manajemen organisasi, terbentuknya sikap yang disiplin dan bertumbuh.
Harapan lainnya, juga menyadarkan peserta mengenai pentingnya kepercayaan diri dan pengembangan diri, terwujudnya lingkungan organisasi yang solid, dan mendukung pelaksanaan program pemenuhan hak anak dan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin
Pada kesempatan tersebut, Ramadhan juga berharap, memasuki usia 500 tahun ini, Kota Banjarmasin semakin ramah anak.
“Angka kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan, sebagai bentuk kesadaran masyarakat yang juga mengalami peningkatan untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan terhadap anak,” tutur Ramadhan.
Memasuki usia 500 tahun, anak – anak di Kota Banjarmasin juga semakin memahami, bahwa mereka dapat menjadi pelopor dan pelapor.
“Dalam rangka untuk pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi di sekitar mereka, baik dilingkungan sekolah, tempat tinggal, serta lainnya,” ucap Ramadhan.
Dikatakan Ramadhan, salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah, yaitu bullying.
“Apabila anak anak ini mengetahui adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka hendaknya segera melaporkan ke DP3A Banjarmasin,” pesan Ramadhan. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dukungan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel di Banjarmasin, Rabu (1/7).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, yang menilai penerapan SPBE menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Digitalisasi pemerintahan tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.
“Komisi I sangat mendukung upaya Diskominfo dalam memperkuat implementasi SPBE. Kami berharap sistem pemerintahan berbasis elektronik terus dikembangkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan,” kata Rais.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim. Selain membahas penguatan SPBE, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program kerja lembaga mitra Diskominfo, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan.
Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis menjaga kualitas penyiaran, keterbukaan informasi publik, serta edukasi masyarakat di era digital.
“Kami ingin seluruh program yang telah dirancang mampu berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” harapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPRD Kalsel terhadap berbagai program yang dijalankan.
Diskominfo Kalsel, akan terus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta mempererat koordinasi lintas perangkat daerah, agar transformasi digital di Kalimantan Selatan berjalan terintegrasi.
“Dukungan DPRD menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan mudah diakses,” tutup Muslim.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara legislatif dan pemerintah daerah, DPRD Kalimantan Selatan berharap implementasi SPBE dan pengembangan ekosistem digital mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (1/7), DPRD menegaskan komitmennya, memastikan setiap aset milik pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembahasan raperda tidak hanya berfokus pada penyesuaian tarif retribusi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai titik rawan yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.
Ketua Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, didampingi Anggota Pansus Jahrian
Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara menyeluruh, agar setiap potensi penerimaan dapat masuk ke kas daerah secara maksimal.
“Dalam rapat Pansus I menghadirkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pendalaman, DPRD menemukan sejumlah persoalan pada pengelolaan aset daerah yang dinilai perlu segera dibenahi,” katanya.
Yani Helmi menjelaskan, salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Lapangan Golf Swargaloka di Banjarbaru. Pansus menilai aset tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Selain itu, pengelolaan GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, juga menjadi perhatian, terutama terkait tarif sewa lahan parkir serta sistem pembayaran kolam renang yang masih manual.
“Kondisi ini membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan, apabila tidak segera dibenahi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, DPRD tidak ingin potensi pendapatan daerah terus hilang akibat lemahnya tata kelola aset. Ia menyebut, jika dikelola secara optimal, beberapa aset tersebut mampu menyumbang pendapatan hingga miliaran rupiah bagi daerah.
Sumber humas DPRD Kalsel
Di sektor pendidikan, Pansus I juga mencermati penerapan tarif penggunaan fasilitas di SMA dan SMK negeri, khususnya penggunaan ruang berpendingin udara (AC).
DPRD meminta agar setiap kebijakan retribusi memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak menimbulkan kesenjangan antara peserta didik.
Menurutnya, seluruh kebijakan retribusi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
“Pembahasan perubahan perda ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin efektif, agar seluruh potensi pendapatan dari aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal, untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk memperoleh data ekonomi akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Pencanangan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (1/7) siang, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin
Pada kesempatan tersebut, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha, berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
Menurut Muhidin, data akurat menjadi fondasi utama menghasilkan informasi statistik yang berkualitas. Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus agar hasil pendataan benar – benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 3.989 petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan teknis dan dibekali surat tugas, tanda pengenal resmi, serta perlindungan asuransi kecelakaan kerja agar dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif
“Petugas juga akan memperoleh dukungan upah sekitar 10 juta selama masa penugasan kurang lebih dua setengah bulan. Kami berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sehingga proses pendataan berjalan lancar,” kata Mukhanif.
Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat memberikan data valid dan lengkap.
“Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Kloter terakhir debarkasi haji Kalimantan Selatan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Rabu (1/7).
Kloter 19 penerbangan haji tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 13.03 WITA. Membawa 344 jemaah, kedatangan pesawat ini berjalan dengan aman, lancar, dan penuh rasa haru.
“Kami bersyukur keseluruhan proses penerbangan haji mulai keberangkatan hingga kedatangan telah tuntas hari ini. Senang sekali dapat menjadi bagian dari pelayanan para jemaah haji dalam menjalani ibadah di tanah suci. Selamat kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur”, ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.
PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor telah melayani 6.758 jemaah selama periode haji tahun ini.
Melalui pelayanan prima dan spesial pada momentum haji seperti penggunaan garbarata untuk seluruh proses keberangkatan dan kedatangan jemaah, pelayanan pemeriksaan keamanan di asrama haji, hingga seamless process secara operasional.
Untuk mewujudkan pengalaman penerbangan yang mudah, nyaman, dan aman selama musim haji ini, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) juga secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak yang terlibat, antara lain Kementerian Haji dan Umrah, CIQ ( Customs, Imigration, and Quarantine ), maskapai, maupun ground handling.
“Kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah haji atas sikap kooperatif selama proses embarkasi dan debarkasi. Kami juga sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan penerbangan haji 2026 atas keikhlasan, kontribusi, dan dedikasinya. Semoga seluruh proses ini memberikan manfaat dan menjadi nilai ibadah,” tutupnya. (APSyamsudinNoor-RIW/EPS)
Banjarbaru – Muhammad Syahrial resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru sisa masa jabatan 2024 – 2029. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang digelar di Graha Paripurna Gedung DPRD Banjarbaru, Rabu (1/7).
Rapat paripurna turut dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Banjarbaru, Kanafi, jajaran Forkopimda Banjarbaru, anggota DPRD, Gubernur Kalsel 2019-2024, Sahbirin Noor, serta tamu undangan lainnya.
Ket : Penyerahan palu sidang kepada Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial
Usai resmi dilantik, Muhammad Syahrial mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin lembaga legislatif Kota Banjarbaru.
Menurutnya, jabatan tersebut bukan sekadar sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur atas amanah yang telah diberikan. Jabatan ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus saya emban sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Syahrial menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung pembangunan daerah.
“Ke depan kami akan terus membangun kolaborasi yang erat dengan jajaran eksekutif agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Banjarbaru agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Banjarbaru. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan hati nurani, penuh tanggung jawab, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Syahrial menegaskan DPRD Banjarbaru akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ke depannya kami akan menyinkronkan program-program, sehingga setiap program pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin mencintai sejarah dan budaya daerah melalui Sepekan Cinta Museum 2026 yang digelar Museum Lambung Mangkurat.
Kegiatan bertema “Melestarikan Budaya Banua, Generasi Hebat Cinta Seni dan Tradisi” itu dibuka Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Rabu (1/7).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim saat membuka kegiatan.(foto : MuslamKalsel)
Abdul Rahim menegaskan, museum memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, pelestarian warisan budaya, dan penguatan karakter bangsa.
Ia mengapresiasi Museum Lambung Mangkurat beserta seluruh pihak yang telah menyelenggarakan Sepekan Cinta Museum sebagai upaya nyata memperkuat pelestarian sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Kalimantan Selatan.
“Melalui kegiatan ini, museum diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi destinasi edukasi sekaligus rekreasi budaya yang diminati semua kalangan,” ujarnya.
Menurut Abdul Rahim, Museum Lambung Mangkurat merupakan salah satu aset budaya penting Kalimantan Selatan karena menyimpan berbagai koleksi bersejarah dan cagar budaya yang merepresentasikan perjalanan sejarah serta identitas masyarakat Banua.
Karena itu, Ia mengajak pelajar, mahasiswa, guru, hingga keluarga untuk menjadikan museum sebagai ruang belajar sepanjang hayat.
“Dengan mencintai museum, sesungguhnya kita juga sedang menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya, dan identitas daerah kita sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, Sepekan Cinta Museum merupakan program strategis untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.
“Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah, meningkatkan kunjungan masyarakat, memperkuat fungsi museum sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, serta menyediakan ruang kreativitas bagi generasi muda,” ungkapnya.
Ady menjelaskan, Rangkaian Sepekan Cinta Museum telah dimulai sejak 18 Juni 2026 melalui Pameran Temporer dan kegiatan Belajar Bersama.
Pada hari pembukaan, museum menggelar Lomba Mewarnai tingkat PAUD sebagai sarana mengenalkan museum kepada anak-anak sejak usia dini sekaligus mengembangkan kreativitas mereka melalui pengalaman belajar yang menyenangkan.
Berbagai kegiatan lain juga telah disiapkan hingga 4 Juli 2026, di antaranya Lomba Bagasing atau adu pukul yang melibatkan komunitas pecinta olahraga tradisional sebagai upaya melestarikan permainan rakyat Kalimantan Selatan.
“Selanjutnya akan digelar Lomba Menyanyi Lagu Tradisional yang terbuka untuk masyarakat umum guna memperkuat pelestarian seni musik daerah, sebelum ditutup dengan Lomba Tari Kreasi Tradisional yang diikuti sekolah, sanggar seni, dan komunitas budaya dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” bebernya.
Ady berharap seluruh rangkaian Sepekan Cinta Museum mampu memperkuat fungsi Museum Lambung Mangkurat sebagai pusat edukasi, pelestarian budaya, sekaligus ruang kreatif yang mampu mendekatkan masyarakat dengan sejarah dan tradisi Banua.
“Seluruh kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026 dilaksanakan di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Bagi yang ingin menyaksikan bisa datang langsung tanpa dipungut biaya,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/EPS)
