17 Juli 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Transformasi Operasional Perkuat Kinerja, TPK Banjarmasin Layani 282.265 TEUs pada Semester I 2026

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) terus menunjukkan kinerja operasional yang solid sepanjang Semester I Tahun 2026.

Hingga akhir Juni 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus petikemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs, mencerminkan terjaganya keandalan layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik di Kalimantan Selatan.

Dibandingkan realisasi kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 232.856 TEUs, capaian tersebut bertambah 49.409 TEUs, seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat dan distribusi barang pada Juni 2026.

Peningkatan ini didukung kesiapan operasional terminal dalam mengakomodasi pertumbuhan arus kapal dan petikemas melalui penguatan kapasitas layanan, optimalisasi proses operasional, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi perusahaan menjalankan transformasi operasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Capaian Semester I 2026 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan TPK Banjarmasin dalam menjalankan transformasi operasional secara berkelanjutan.

“Kami terus memastikan kesiapan SDM, fasilitas, peralatan, dan sistem pendukung agar setiap peningkatan arus petikemas dapat diantisipasi dengan baik. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga menghadirkan layanan yang aman, andal, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pengguna,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi operasional, TPK Banjarmasin terus memperkuat implementasi Terminal Operating System (TOS) Nusantara untuk mendukung perencanaan kapal, pengelolaan lapangan penumpukan, hingga monitoring kegiatan bongkar muat secara terintegrasi.

Di sisi infrastruktur, perusahaan juga meningkatkan kapasitas pelayanan melalui pengoperasian empat unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) yang mendukung peningkatan produktivitas sekaligus operasional terminal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi fungsi Planning and Control, pelaksanaan daily operational meeting, serta evaluasi kinerja berbasis indikator operasional terus diperkuat guna memastikan setiap proses berjalan secara efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika operasional.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari implementasi budaya Operational Excellence yang terus dikembangkan di lingkungan TPK Banjarmasin.

Kepala Cabang PT Tanto Intim Line Cabang Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra menilai, transformasi yang dilakukan TPK Banjarmasin telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada perusahaan pelayaran.

“Konsistensi peningkatan kualitas pelayanan, terlihat dari pengelolaan operasional kapal, kelancaran arus petikemas, hingga koordinasi yang semakin efektif dengan pengguna jasa. Kondisi tersebut memberikan kepastian layanan dan mendukung efisiensi operasional pelayaran.

“Kami optimis TPK Banjarmasin akan terus menjadi mitra strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di Kalimantan Selatan,” ungkap Rifqi.

Ke depan, TPK Banjarmasin akan terus memperkuat transformasi melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi digitalisasi layanan, modernisasi fasilitas dan peralatan, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin andal, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan berbagai langkah tersebut, TPK Banjarmasin optimis, dapat terus memperkuat perannya sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung kelancaran rantai pasok nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Pelindo-RIW/EYN)

Gelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pemko Banjarmasin, Bapenda Target Peningkatan Layanan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, di Kota Banjarmasin, Jumat (17/7).

Gebyar dihadiri Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah, serta Plt UPPD Samsat Banjarmasin 2, Andi Irawan.

Andi menyampaikan, Gebyar Panutan Pajak Tahun 2026 digelar Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan BPKPAD Kota Banjarmasin, dan berjalan lancar.

“Hari ini Pemprov Kalsel bersinergi dengan Pemko Banjarmasin menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Andi, kepada sejumlah wartawan.

Andi berharap, dengan adanya kerjasama ini dua pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kedua pemerintah dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi, lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran, wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya,” ucap Andi.

Pada kesempatan tersebut, UPPD Samsat Banjarmasin 1 juga memberikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah mengatakan, layanan pembayaran pajak tahunan yang menjadi fokus, yaitu pajak kendaraan dinas pada SKPD serta kendaraan pribadi karyawan yang ada di Pemko Banjarmasin.

“Kami mengutamakan layanan untuk pajak kendaraan dinas serta kendaraan pribadi karyawan di Pemko Banjarmasin,” jelas Mirza.

Diharapkan, lanjutnya, pada pelaksanaan Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini, UPPD Samsat Banjarmasin 1 mendapatkan pemasukan sebesar 20 juta.

“Di hari pelaksanaan ini kami menargetkan dapat menghasilkan 20 juta,” ucap Mirza.

Mirza berharap, kesadaran wajib pajak membayar pajak semakin meningkat, dengan dilaksanakannya Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, SKPD menjadi contoh pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotornya, serta kendaraan pribadi karyawan juga dapat dibayarkan,” tutur Mirza.

*Suasana Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pemko Banjarmasin*

Mengingat, setiap hari ada Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan dan BPNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang ditransfer hari itu juga, ke Pemerintah Kota Banjarmasin, yang tentunya dimanfaatkan untuk pembangunan kota.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Yandi Gunawan mengatakan, dengan adanya aturan baru mengenai Opsen PKB dan BPNKB, dari Pemko Banjarmasin melalui BPKPAD menyediakan dana kosering, yang digunakan untuk penyediaan hadiah hadiah pada setiap kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya pada giat Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, hadiah berupa sembako untuk pembayar pajak.

“Hal tersebut lah yang menjadi bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, agar menarik masyarakat untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraan bermotornya,” ucap Yandi.

BPKPAD Kota Banjarmasin berharap, dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, pendapatan pajak Banjarmasin semakin meningkat. (SRI/RIW/APR)

Lelang Serentak Harat Banar 2026, Hadirkan Ragam Objek Lelang, Dorong Penerimaan Negara dan Pemberdayaan Masyarakat

Banjarbaru – Dalam rangka memeringati Hari Pajak Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, serta unit Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan menyelenggarakan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ragam Objek, Satu Semangat untuk Negeri”.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarunit Kementerian Keuangan, mengoptimalkan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lelang yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pelaksanaan puncak LSHB 2026 berlangsung secara hybrid di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarbaru, serta disiarkan daring melalui Portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams.

Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti lelang tanpa harus hadir secara langsung sehingga partisipasi publik diharapkan semakin luas.

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Lelang Serentak Harat Banar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas, baik bagi optimalisasi penerimaan negara maupun bagi masyarakat.

“Melalui semangat kolaborasi, kami berharap Lelang Serentak Harat Banar dapat terus berkembang menjadi sarana yang tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Tetik.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, LSHB 2026 menghadirkan beragam objek lelang yang tidak hanya mencakup lelang eksekusi, tetapi juga inovasi yang memiliki nilai sosial.

Salah satunya adalah Lelang Batik Sasirangan hasil karya anak-anak spesial (down syndrome) Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas melalui apresiasi atas karya kreatif bernilai budaya.

Lelang Batik Sasirangan dilaksanakan secara langsung di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan dipimpin Tati Yulianti, Pejabat Lelang Kelas II Banjarmasin.

Sementara itu, berbagai objek lelang lainnya, seperti lelang eksekusi benda sitaan pajak, barang eks kepabeanan dan cukai, barang rampasan negara, objek hak tanggungan, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), serta lelang sukarela produk UMKM dilaksanakan secara daring melalui Portal Lelang Indonesia.

Selain pelaksanaan lelang, kegiatan turut diisi penyerahan penghargaan kepada berbagai mitra strategis DJKN yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan lelang, di antaranya KPKNL, perbankan, Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II, serta balai lelang.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan para mitra meningkatkan kualitas layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Melalui Lelang Serentak Harat Banar 2026, Kementerian Keuangan berharap masyarakat semakin mengenal lelang sebagai mekanisme yang modern, transparan, dan terpercaya.

Lebih dari sekadar sarana transaksi, lelang diharapkan mampu menjadi instrumen yang mendukung penerimaan negara, mengoptimalkan pemanfaatan aset, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (KemenkeuSatuKalsel-RIW/A{R_

Terapkan Sistem Merit Berbasis Manajemen Talenta, Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi

Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (17/7).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit berbasis Manajemen Talenta atau Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DKISP.

Kemudian Noripansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, Akhmad Jarkawi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

Sementara Yuana Karta Abidin yang sebelumnya menjabat Camat Sambung Makmur kini mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pengisian jabatan kali ini kembali menggunakan Manajemen Talenta sebagai implementasi sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banjar.

“Jika sebelumnya kita terbiasa dengan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan konvensional, hari ini Pemkab Banjar kembali mengimplementasikan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi,” ujarnya.

Proses pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar.(foto : MC Banjar)

Menurut Saidi, penerapan sistem tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja yang diukur secara objektif melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ingin memastikan bahwa penempatan pejabat tidak lagi hanya berdasarkan proses administratif semata, namun benar-benar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur secara digital dan objektif melalui data dari BKN,” katanya.

Dalam arahannya, Saidi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satpol PP diminta memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, Kepala DKISP didorong mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan masukan strategis dan inovatif dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.

“Percepat digitalisasi birokrasi melalui SPBE dan berikan masukan yang strategis serta inovatif untuk mendukung kebijakan pimpinan,” pesannya. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Dinsos Siapkan Posko, Logistik hingga Safe House untuk Kelompok Rentan

Banjarbaru – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga September 2026, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dipersiapkan, mulai dari personel, logistik, hingga sarana pendukung lainnya sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana karhutla.

Menurut Achmadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah mendirikan Posko Siaga Bencana di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Selain itu, kami memastikan ketersediaan logistik melalui kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota, yang diperkuat dengan lumbung sosial di 50 kecamatan serta tiga Kawasan Siaga Bencana (KSB) agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat saat dibutuhkan,” ujar Achmadi, Jumat (17/7).

*Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi*

Ia menjelaskan, Dinas Sosial juga menyiapkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir personel Tagana bersama BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait telah terlibat dalam upaya pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Selain penanganan di lapangan, Dinas Sosial juga mengikuti survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung serta sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung.

Berdasarkan hasil pemantauan, debit air di sejumlah titik mengalami penurunan sekitar satu hingga satu setengah meter. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai munculnya rekahan pada lahan gambut yang menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat apabila bencana asap semakin meluas, Dinas Sosial juga menyiapkan safe house atau rumah aman di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma.

Di lokasi tersebut nantinya juga akan disediakan dapur umum lapangan, layanan dukungan psikososial, serta ruang ramah anak sehingga kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian.

“Kami tentu berharap kondisi karhutla tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada 2015 maupun 2019. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh lengah. Seluruh personel Tagana bersama Pelopor Perdamaian kami siagakan selama 24 jam agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi bencana, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” kata Achmadi.

Ia juga mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk membentuk posko siaga dengan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta relawan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Sinergi seluruh unsur sangat penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan personel, logistik, dan koordinasi yang baik, kami berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Koreksi Usulan Program 2027, Komisi III Minta Dishub dan Disperkim Selaraskan RPJMD

Banjarmasin– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh usulan program dan anggaran tahun 2027 dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja evaluasi program tahun 2026 dan pembahasan rencana kerja 2027 yang digelar di Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana, serta dihadiri Kepala Dishub Kalsel M. Fitri Hernadi, Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Zanoezir, beserta jajaran masing – masing SKPD, baru-baru tadi.

Achmad Maulana menjelaskan, dalam pembahasan bersama Disperkim, Komisi III mencermati realisasi anggaran hingga semester pertama tahun 2026 yang telah mencapai 45,45 persen.

Disperkim memaparkan target pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 2.700 unit rumah layak huni yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun ini.

Namun demikian, Komisi III menilai besaran bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami mengusulkan nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp25 juta, agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih optimal,” katanya

Disampaikan Maulana, selain besaran bantuan, DPRD menyoroti rencana penerapan tiga kategori rehabilitasi rumah, yakni ringan, sedang, dan berat.

*Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana*

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan regulasi yang jelas sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Ia menegaskan, jangan sampai sebuah program sudah dianggarkan sementara dasar hukumnya masih dalam proses penyusunan.

Kepastian regulasi dinilai menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Komisi III mengingatkan setiap perangkat daerah tidak boleh menyusun program berdasarkan visi masing-masing, melainkan harus berpedoman pada RPJMD sebagai arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” harapnya.

Maulana menyampaikan, pada pembahasan bersama Dishub Kalsel, Komisi III menerima laporan bahwa realisasi fisik program tahun 2026 telah mencapai 54 persen dengan realisasi keuangan sebesar 50 persen.

Selain mengevaluasi capaian tersebut, DPRD turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi, mulai dari penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), pemasangan rambu – rambu lalu lintas, hingga pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kabupaten dan kota.

“Target PAD Dishub tahun 2026 justru lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Padahal pada 2025 target pendapatan sekitar Rp3 miliar mampu direalisasikan hingga lebih dari Rp7 miliar,” ungkapnya.

Ia meminta agar penyusunan target PAD dilakukan lebih realistis dan mencerminkan potensi riil yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Athailah Hasby meminta, distribusi bantuan PJU dilakukan secara lebih adil.

Ia mencontohkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menurutnya belum pernah memperoleh alokasi bantuan PJU dari pemerintah provinsi.

Komisi III menegaskan bahwa pembahasan rencana kerja tahun 2027 masih akan berlanjut pada tahap pendalaman bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Seluruh usulan program dan anggaran akan dikaji kembali agar lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target pembangunan daerah.

“Evaluasi ini, DPRD ingin program yang disusun Dishub dan Disperkim tidak hanya memenuhi aspek administrasi perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Lelang Serentak Barang Milik Daerah, BPKAD Kalsel Raup Rp434 Juta

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengantongi realisasi lelang senilai Rp434.825.000 dari pelepasan 14 lot Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat, hampir setengah miliar rupiah dan nyaris 2,5 kali lipat dari total nilai limit barang yang ditetapkan sebesar Rp205.673.000.

Lelang digelar secara terbuka (Open bidding) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, bertepatan dengan gelaran Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penawaran dibuka sejak 8 Juli 2026 dan ditutup Kamis (16/7) pukul 09.00 WITA.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel, Muhammad Haris Arsyad mengatakan, tingginya realisasi ini mencerminkan animo masyarakat yang besar terhadap lelang BMD.

*Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel Muhammad Haris Arsyad*

“Kami menyambut baik ajakan Kanwil DJKN untuk berpartisipasi dalam Lelang Serentak Harat Banar ini. Melalui lelang terbuka bersama KPKNL Banjarmasin, proses penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat berjalan transparan, kompetitif, dan memberikan nilai optimal bagi penerimaan daerah. Hasil hari ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi, dengan sebagian besar lot terjual jauh di atas nilai limit yang ditetapkan,” ujar Haris.

Dari 16 lot yang ditawarkan, terdiri atas 12 unit kendaraan dinas rusak berat (10 roda empat dan 2 roda dua) serta 4 paket peralatan mesin dan sisa kendaraan roda dua (Scrap), sebanyak 14 lot laku terjual.

Dua lot, yaitu Toyota Kijang KF60 tahun 2001 dan KIA K2700 Microbus tahun 2006, belum mendapat penawar dan akan diajukan kembali pada lelang berikutnya.

Lot dengan realisasi tertinggi adalah sebuah Toyota All New Kijang Innova 2.0 A/T tahun 2017, yang terjual Rp122.624.000, jauh melampaui nilai limitnya yang hanya Rp45.424.000.

“Seluruh hasil penjualan akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan proses pelunasan pemenang lelang ditindaklanjuti sesuai jadwal KPKNL Banjarmasin,” jelas Haris.

Lelang ini menjadi bagian dari tahapan pemanfaatan dan penghapusan aset tidak produktif di lingkungan Pemprov Kalsel, sekaligus mendukung suksesnya LSHB 2026. (Rilis-SRI/RIW/APR)

Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM, Kemnaker Tingkatkan Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan.

Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.

“Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7)

Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia.

Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.

“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.

Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.

Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat.

Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.

“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, M Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.

Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan

“Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata H
M Nasir. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan pada Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Partisipasi perusahaan menjadi modal penting memperluas kesempatan pemagangan berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, perusahaan yang belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 menerima dua jenis notifikasi pada sistem berdasarkan hasil verifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/7).

Darmawansyah menjelaskan, perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” berarti belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Meski demikian, perusahaan tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses verifikasi dan seleksi PPN batch berikutnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berbeda dengan perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Ditolak” juga belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Untuk dapat mengikuti seleksi pada batch berikutnya, perusahaan perlu mendaftarkan kembali sebagai calon mitra penyelenggara.

Agar peluang lolos pada batch berikutnya semakin besar, Darmawansyah mengimbau perusahaan memerhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), meliputi profil perusahaan, jumlah pegawai, dan data pegawai telah dilengkapi serta diperbarui melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Operator dan mentor perusahaan juga harus sudah tercantum dalam data WLKP.

Kedua, lowongan magang yang diajukan harus relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

Lowongan yang bersifat operator atau tidak sesuai dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta berpotensi ditolak dalam proses verifikasi.

Ketiga, kurikulum magang harus selaras dengan posisi yang diajukan.

“Kurikulum yang jelas dan sesuai dengan posisi magang akan mempermudah proses verifikasi,” kata Darmawansyah.

Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan bahwa mulai Kamis (16/7), calon peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 sudah dapat mendaftar dan memilih lowongan magang pada perusahaan yang telah dinyatakan lolos sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Indonesia-Iran Bahas Penguatan Pelatihan Vokasi, Jaminan Sosial dan Akses Kerja Penyandang Disabilitas

Hyderabad, India – Indonesia dan Iran membahas peluang kerja sama penguatan pelatihan vokasi, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran, Ahmad Meydari, di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker Yassierli mengatakan, Indonesia menyambut baik peluang memperluas kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami meyakini terdapat potensi besar bagi Indonesia dan Iran untuk memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik – praktik terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Menaker Yassierli.

Kedua negara secara khusus menyoroti perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Indonesia dan Iran saling bertukar pandangan mengenai kebijakan yang mendukung peningkatan akses terhadap pelatihan, pengembangan keterampilan, serta penciptaan kesempatan kerja yang setara.

Selain itu, kerja sama ini diarahkan pada penguatan pelatihan vokasi. Melalui agenda studi banding dan pertukaran pengetahuan yang disepakati, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam meningkatkan mutu pelatihan kerja agar dapat melahirkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Indonesia mendorong adanya saling berbagi pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memperluas cakupan pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Menaker Yassierli menyampaikan kesiapan Indonesia berbagi pengalaman reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan tenaga kerja, pelatihan vokasi, dan tata kelola pasar kerja.

“Kami berharap kementerian di kedua negara dapat menjajaki tindak lanjut konkret melalui pertukaran teknis, dialog antarpakar, serta program-program peningkatan kapasitas,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker berharap pertemuan bilateral tersebut menjadi langkah awal memperkuat kemitraan Indonesia dan Iran melalui kerja sama konkret dalam penguatan pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan sumber daya manusia. (KemenakerRI-RIW/APR)