7 Juli 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2027, DPRD Banjarbaru Umumkan Perubahan AKD

Banjarbaru – DPRD Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta pengumuman perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (7/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, beserta jajaran pemerintah kota dan anggota DPRD Banjarbaru.

Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga harus dilakukan secara cermat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“DPRD akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru,” ujarnya

*Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru*

Syahrial mengatakan DPRD akan mengawal proses pembahasan bersama pemerintah daerah agar setiap program dan alokasi anggaran yang disusun selaras dengan kebutuhan pembangunan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami juga akan mengoptimalkan pembahasan bersama pemerintah kota agar seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan tepat waktu, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas,” katanya.

Ia juga berharap seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS berjalan lancar melalui sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif sehingga penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru atas dukungan serta kerja sama yang selama ini terjalin dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Menurutnya, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus mengacu pada kebijakan perencanaan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen tersebut juga disusun dengan memerhatikan belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program prioritas kepala daerah.

“KUA dan PPAS menjadi pedoman penting dalam penyusunan APBD, sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Erna Lisa.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2027 difokuskan pada pelaksanaan prioritas pembangunan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029.

Sejumlah indikator makro pembangunan juga ditargetkan mengalami peningkatan pada 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,24 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,73 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,71, serta Gini Rasio sebesar 0,25.

“Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Melalui sinergi yang terus terjalin antara pemerintah kota dan DPRD Kota Banjarbaru, arah kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan yang terukur, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (BDR/RIW/APR)

Bunda PAUD Banjar Pastikan MPLS Ramah PAUD Berlangsung Aman dan Menyenangkan

Banjar – Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Nurgita Tiyas, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah PAUD Tahun Ajaran 2026/2027 di TK Negeri Jawa, Kelurahan Jawa, Martapura, Senin (6/7).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai prinsip pendidikan anak usia dini yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, serta suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara optimal.

Dalam kesempatan itu, Nurgita menyapa para peserta didik, berdialog dengan guru dan orang tua yang mendampingi anak-anak pada hari pertama masuk sekolah.

Ia juga meninjau sarana pembelajaran, kebersihan lingkungan sekolah, serta berbagai aktivitas pengenalan yang dirancang untuk membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan kegembiraan anak selama mengikuti masa adaptasi.

Menurut Nurgita, pengalaman pertama anak di sekolah akan menjadi fondasi penting membangun semangat belajar. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus memberikan kesan positif bagi setiap peserta didik.

Foto bersama Bunda Paud beserta siswa dan para tenaga pendidik.(foto : MC Banjar)

“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen kami dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. MPLS harus menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan bagi anak melalui pengenalan lingkungan sekolah, guru, teman – teman baru, serta kegiatan bermain sambil belajar yang mampu menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan percaya diri,” ujarnya.

Ia juga mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak dengan penuh kasih sayang, menjadi teladan dalam kehidupan sehari – hari, serta menghindari pemberian tekanan maupun tuntutan yang berlebihan kepada anak.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru menjadi salah satu kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak agar berkembang menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Tisno Hadimurti menjelaskan, bahwa konsep MPLS Ramah PAUD dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, maupun tekanan psikologis.

Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dikenalkan dengan lingkungan sekolah secara positif sehingga mampu beradaptasi lebih cepat dengan guru, tenaga kependidikan, maupun teman-teman baru.

“Melalui MPLS, peserta didik dikenalkan dengan lingkungan sekolah secara positif dan menyenangkan sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan guru, tenaga kependidikan, maupun teman-teman baru. Inilah langkah awal untuk menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama,” jelasnya. (SYA/RIW/APR)

Soroti Pemadaman Bergilir, Wali Kota Yamin Minta Penjelasan PLN dan Imbau Warga Siaga Korsleting Listrik

Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin turut menyoroti fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, telah terjadi gangguan teknis pada unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di sejumlah daerah regional Kalimantan.

Hal ini kemudian memengaruhi sistem daya pasok sehingga interkoneksi kelistrikan di Kalimantan menjadi terbatas dan perlu dilakukan upaya pemadaman listrik bergilir.

Pemerintah Kota Banjarmasin pun sangat menyayangkan terjadinya pemadaman bergilir, sebab menurut Yamin, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan primer seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, termasuk bagi para pelaku usaha di kota Banjarmasin.

Kendati begitu, Ia mengaku hingga saat ini belum mendapat penjelasan langsung dari PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin terkait peristiwa tersebut.

“Listrik ini kan sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Apalagi jika listrik mati tanpa pemberitahuan sebelumnya, ini tentu sangat berisiko dan merusak daripada barang-barang elektronik milik warga,” ungkapnya di sela kegiatan Rapat Paripurna, Senin (6/7).

Dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan koordinasi intensif dengan pihak PLN dan stakeholder terkait pemicu utama terjadinya pemadaman bergilir.

Ini penting untuk memastikan aktivitas warga tidak terhambat dan hak-hak pelayanan publik bagi warga kota tetap berjalan optimal.

“Masih belum dapat informasi pastinya. Nanti akan kita coba koordinasikan dengan lembaga terkait,” ucapnya.

Dengan kondisi padam listrik yang tidak menentu, Wali Kota pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan siaga terhadap potensi korsleting listrik saat arus kembali menyala. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Cegah Karhutla, Kalsel Petakan Lahan Gambut dan Percepat Pembersihan Saluran Air

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 melalui berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain mulai memetakan kondisi lahan gambut sebagai dasar pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pemerintah juga mempercepat pembersihan saluran air untuk menjaga ketersediaan air di kawasan prioritas, khususnya Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, pemetaan lahan gambut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.

“Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar menentukan waktu maupun lokasi pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca agar upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ucap Muhidin, usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait untuk menyiapkan langkah – langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

“Melalui pemetaan lahan gambut dan dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas ekonomi dapat diminimalkan,” lanjutnya.

Selain mempersiapkan TMC, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan sumber air, terutama untuk mendukung pengamanan kawasan prioritas atau Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru yang menjadi salah satu wilayah strategis saat menghadapi ancaman karhutla.

Muhidin menjelaskan, pembersihan saluran air menuju kawasan tersebut harus segera dilakukan sebelum debit air terus menurun akibat musim kemarau.

Menurutnya, apabila normalisasi saluran ditunda hingga Agustus saat kondisi sudah semakin kering, volume air akan semakin berkurang sehingga menyulitkan upaya pembasahan lahan di kawasan rawan kebakaran.

“Karena itu, pemprov akan mempercepat normalisasi saluran air agar pasokan air tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan lahan di sekitar Ring 1 Banjarbaru dan Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkapnya.

Muhidin menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diprioritaskan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan, pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca, serta optimalisasi sumber daya air, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. (MRF/RIW/APR)

Gatriwara DPRD Kalsel Padukan Silaturahmi dan Beauty Class, Bangun Percaya Diri Anggota

Banjarmasin – Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar pertemuan rutin yang dikemas dengan konsep berbeda. Selain menjadi ajang silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan kali ini juga menghadirkan Demo Class Make Up, sebagai upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan para anggota.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berlangsung hangat dan penuh keakraban, pada Senin (6/7) sore.

Pertemuan diawali dengan pembahasan agenda organisasi serta evaluasi program kerja bulanan, sebelum dilanjutkan dengan sesi pengembangan diri melalui pelatihan tata rias.

Dalam sesi beauty class, Beauty Advisor La Tulipe memberikan edukasi mengenai teknik merias wajah yang sesuai untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga acara resmi.

Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pemilihan produk kosmetik berdasarkan jenis kulit, teknik aplikasi yang tepat, hingga tips menciptakan tampilan yang elegan namun tetap natural.

*Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo, (kanan)*

Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo mengatakan, pertemuan rutin tidak hanya menjadi forum koordinasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas diri.

Kegiatan seperti ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggota, baik untuk meningkatkan rasa percaya diri maupun menunjang peran mereka mendampingi suami sebagai anggota DPRD, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Kegiatan seperti demo make up ini, anggota Gatriwara dapat terus mengembangkan keterampilan dan menambah rasa percaya diri, agar semakin optimal mendukung tugas suami sebagai anggota DPRD maupun berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Rubyati menilai, antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para anggota aktif berdiskusi dengan narasumber, mengajukan berbagai pertanyaan seputar teknik tata rias, hingga mencoba langsung metode yang diperagakan dalam sesi praktik.

“Melalui perpaduan kegiatan organisasi, silaturahmi, dan pengembangan keterampilan, Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan program – program bermanfaat bagi anggota,” jelasnya.

Rubyaty berharap, kebersamaan yang terjalin semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya organisasi yang solid, inspiratif, serta berkontribusi positif dalam mendukung berbagai kegiatan DPRD dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pertemuan rutin ini tidak hanya menjadi wadah untuk membahas program organisasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kebersamaan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Wamenaker: Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan Cepat dan Transparan

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7).

“Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus melakukan transformasi. Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengapresiasi Warta Kota yang memberikan ruang apresiasi kepada berbagai institusi yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap penghargaan yang diberikan tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin baik.

Selain itu, Wamenaker turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

“Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Warta Kota Awards 2026 diselenggarakan Warta Kota sebagai ajang pemberian apresiasi kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, Wamenaker turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker dan Komisi IX DPR RI Sepakat Perkuat Kualitas MagangHub 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi, kualitas mentor, perlindungan peserta, serta perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP, Syamsi Hari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Rapat dipimpin Wakil Ke tua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, Kemnaker berkomitmen membangun ekosistem MagangHub yang transparan dan efektif melalui penguatan tata kelola serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga DUDI.

“Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara,” ujar Menaker.

Selain memperkuat tata kelola, Kemnaker juga akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan seluruh penyelenggara mematuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak peserta sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan MagangHub.

Dalam rapat tersebut, Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga sepakat memperluas sebaran lokasi penyelenggaraan serta diversifikasi sektor industri agar manfaat MagangHub dapat dirasakan merata oleh generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari penguatan kualitas program, MagangHub ke depan akan diintegrasikan dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

“Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)