BSI Hadirkan Solusi Finansial Lengkap di SYAFIF Banjarmasin

Banjarmasin – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin memperkuat kedekatannya dengan masyarakat melalui keikutsertaan dalam Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Banjarmasin yang digelar di Duta Mall Banjarmasin pada 4–5 Juli 2026.

Tak sekadar mengenalkan produk perbankan, kehadiran BSI di ajang tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai berbagai kebutuhan finansial, mulai dari tambahan modal usaha, transaksi digital, investasi emas, kepemilikan rumah, hingga kartu pembiayaan syariah.

Dalam ajang tersebut, BSI menghadirkan penawaran untuk sejumlah produk, yakni BSI KUR, BYOND by BSI, BSI Cicil Emas, BSI Emas, BSI Griya, dan BSI Hasanah Card.

Seluruh program khusus tersebut tersedia melalui Booth BSI selama berlangsungnya SYAFIF Banjarmasin.

Funding and Transaction Business Deputy BSI RO IX Kalimantan, Nugroho Agung Dewanto mengatakan, kehadiran BSI dalam SYAFIF merupakan kesempatan untuk mendekatkan layanan keuangan syariah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan yang berbeda. Karena itu, perbankan tidak cukup hanya menawarkan produk, tetapi juga perlu memahami kebutuhan nasabah dan membantu memberikan alternatif solusi yang sesuai.

“Setiap orang datang dengan kebutuhan yang berbeda. Ada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, ada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi emas, merencanakan kepemilikan rumah, ataupun membutuhkan layanan transaksi digital yang semakin mudah. BSI ingin hadir untuk mendampingi kebutuhan tersebut,” ujar Nugroho.

Ia mengatakan interaksi langsung dalam kegiatan seperti SYAFIF menjadi penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih lengkap sebelum memilih produk keuangan.

“Di sini masyarakat dapat datang langsung, bertanya dan berkonsultasi dengan tim BSI. Kami ingin mereka memahami produknya, manfaatnya, skemanya, kemudian memilih solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya,” katanya.

Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah BSI KUR yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha.

BSI menyediakan kategori KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan rentang pembiayaan sesuai kategori dan kebutuhan usaha.

Nugroho mengatakan akses pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.

“Bagi pelaku usaha, tambahan modal dapat digunakan untuk menambah stok, meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan maupun melakukan ekspansi. Karena itu, kami mendorong masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk datang dan berkonsultasi mengenai alternatif pembiayaan yang tersedia,” jelasnya.

Selain pembiayaan usaha, lanjut Nugroho, minat masyarakat terhadap produk investasi dan perencanaan keuangan juga terus berkembang.

Karena itu, BSI menghadirkan sejumlah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, termasuk kepemilikan emas melalui BSI Emas dan BSI Cicil Emas, serta pembiayaan kepemilikan rumah melalui BSI Griya.

Selama SYAFIF Banjarmasin, BSI memberikan sejumlah benefit khusus. Di antaranya hadiah Tabungan Emas senilai Rp50 ribu untuk BSI KUR, cashback Rp30 ribu untuk pembukaan rekening atau aktivasi baru BYOND by BSI, serta cashback BSI Cicil Emas hingga Rp500 ribu dan bebas biaya administrasi sesuai ketentuan program.

Pengunjung juga dapat menikmati cashback saldo BSI Emas hingga Rp50 ribu, kesempatan memperoleh BSI Emas hingga 0,1 gram untuk BSI Griya, serta welcome bonus cashback hingga Rp150 ribu untuk BSI Hasanah Card.

Nugroho menambahkan, lengkapnya ekosistem produk tersebut memungkinkan nasabah memenuhi berbagai kebutuhan finansial melalui layanan berbasis syariah.

“Perjalanan finansial seseorang tidak berhenti pada satu kebutuhan. Hari ini mungkin mulai menabung dan bertransaksi digital, kemudian mempersiapkan investasi, mengembangkan usaha, hingga memiliki rumah. BSI ingin tumbuh bersama nasabah dalam setiap tahapan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Saefudin Suria Hidayat mengatakan, keikutsertaan BSI dalam SYAFIF menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalimantan.

Menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Selain menyediakan layanan berbasis digital, BSI juga perlu hadir langsung untuk memberikan edukasi dan konsultasi.

“Literasi dan inklusi harus berjalan bersama. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses, memahami manfaat produknya, dan dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka,” kata Saefudin.

Penyelenggaraan SYAFIF sendiri merupakan bagian dari upaya memperluas literasi, inklusi, dan kolaborasi industri keuangan syariah.

Pada 2026, rangkaian SYAFIF dan EKSiS dijadwalkan berlangsung di lima kota, dengan Banjarmasin menjadi salah satu kota penyelenggara.

Saefudin berharap momentum SYAFIF Goes to Banjarmasin dapat mendorong masyarakat untuk semakin aktif menyusun perencanaan finansial dengan baik.

“Keputusan finansial yang baik dimulai dari pemahaman yang baik. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini, datang ke Booth BSI, berdiskusi dengan tim kami, dan mengenal berbagai solusi keuangan syariah yang dapat mendukung rencana masa depan mereka,” pungkasnya. (RIW/APR)

Wali Kota Lisa Terima Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Tegaskan Data Akurat Kunci Kemajuan Banjarbaru

Banjarbaru – Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menerima langsung kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya, Kamis (2/7).

Dengan mengikuti seluruh tahapan pendataan, Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama, menyukseskan sensus yang menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Petugas BPS melakukan pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden.

Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi Sensus Ekonomi 2026 di rumah Wali Kota Lisa

Bagi Wali Kota Lisa, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pembangunan di masa mendatang.

Karena itu, Ia mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk berpartisipasi aktif, menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Alhamdulillah, hari ini ulun telah menerima pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS Kota Banjarbaru. Ulun mengajak seluruh warga Banjarbaru untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Lisa, setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari potret nyata kondisi perekonomian Banjarbaru.

Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi referensi penting merancang strategi pengembangan dunia usaha, memperkuat sektor UMKM, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Momentum pelaksanaan SE2026 dinilai semakin penting mengingat kinerja ekonomi Banjarbaru terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi 6,88 persen pada Triwulan I Tahun 2026, tertinggi di Kalimantan Selatan.

Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk terus mempercepat pembangunan melalui kebijakan yang didukung data yang valid dan mutakhir.

Wali Kota Lisa berharap hasil sensus mampu memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah sehingga pemerintah dapat menyusun program yang lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap data hasil sensus menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ungkapnya.

Tak lupa, Wali Kota Lisa memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan BPS yang menjadi ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

Ia berpesan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, integritas, serta mengedepankan sikap santun dalam melayani masyarakat.

“Jadilah pejuang data yang mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga data yang berhasil dihimpun benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan Kota Banjarbaru,” pesannya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian.

Di Kota Banjarbaru, sebanyak 240 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas yang membawa identitas resmi BPS serta memberikan data secara jujur, lengkap, dan akurat.

Sebab dari setiap data yang dihimpun hari ini, akan lahir kebijakan pembangunan yang lebih presisi demi Banjarbaru yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (MedCenBJB-RIW/APR)

Menaker Perkuat Kolaborasi dengan Industri KEK Mandalika melalui MagangHub dan Pelatihan Vokasi

Lombok – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam platform Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai upaya memperluas serapan tenaga kerja sekaligus mencetak lulusan baru (fresh graduate) yang siap memasuki dunia kerja.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7).

“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun,” katanya.

Untuk memperluas manfaat MagangHub, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada tahun ini. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap 150 ribu kuota ini juga dapat dimanfaatkan dan terdistribusi oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat secara merata,” kata Menaker.

Menurutnya, MagangHub mendapat respons positif dari peserta maupun perusahaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025 yang diikuti 100 ribu peserta, tingkat kepuasan peserta mencapai 86 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan perusahaan terhadap kinerja peserta magang juga berada pada kisaran 85 hingga 86 persen.

“Berdasarkan penilaian perusahaan, terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan. Hasilnya, sekitar 30 persen peserta langsung ditawarkan untuk terus bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang,” ujarnya.

Selain membantu meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, MagangHub juga memberikan manfaat bagi dunia usaha dengan memudahkan perusahaan menjaring talenta yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah turut memberikan dukungan berupa subsidi serta fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menaker berharap kuota 150 ribu peserta MagangHub tahun ini dapat dimanfaatkan optimal oleh putra-putri NTB seiring berkembangnya potensi investasi dan pariwisata di kawasan KEK Mandalika.

“Bagi perusahaan yang ingin bergabung dalam MagangHub maupun lulusan baru yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut mengenai MagangHub, dapat langsung mengakses portal resmi MagangHub Kemnaker,” ucapnya.

Yassierli menyatakan Kemnaker juga bergerak cepat mengatasi keluhan para pengelola KEK dan pimpinan perusahaan terkait sulitnya men cari tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi khusus, sertifikasi, serta lisensi standar operasional.

Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kemnaker berkomitmen penuh melakukan intervensi total melalui jalur pelatihan vokasi yang bersifat demand-driven (berbasis kebutuhan pasar kerja).

“Kita harus mengubah paradigma pelatihan dari yang bersifat supply-driven menjadi sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan industri penanam modal di kawasan KEK,” tegas Yassierli dalam forum koordinasi tersebut.

Untuk mewujudkan target tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama seluruh Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) binaannya akan menjadi garda terdepan.

“BPVP Lombok Timur sendiri memiliki keunggulan utama di bidang kejuruan Pariwisata dan hospitality, serta kejuruan adaptif lainnya yang relevan dengan perkembangan kawasan,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: Investasi Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat peresmian fasilitas produksi baru PT Givaudan Indonesia di kawasan GIIC, Cikarang, Bekasi, Jumat (3/7).

“Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Fokus kita adalah memastikan agar pertumbuhan dunia usaha berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, fasilitas produksi baru ini menjadi salah satu titik pantau pemerintah terkait pemanfaatan investasi bagi perluasan kesempatan kerja. Pada tahap awal ekspansi (Proyek Kartini) ini, perusahaan mencatatkan penyerapan 60 tenaga kerja baru.

Pada tahap selanjutnya, fasilitas produksi baru ini ditargetkan dapat menyerap kurang lebih 400 tenaga kerja.

“Kami pemerintah menekankan agar komitmen penyerapan tenaga kerja ini terus berlanjut secara terukur pada tahap-tahap investasi berikutnya,” katanya.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga mengingatkan PT Givaudan Indonesia untuk tetap memenuhi kewajiban operasional sesuai standar ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup penerapan sistem pengupahan yang adil, jaminan hak-hak normatif, serta penguatan komunikasi bipartit dengan serikat pekerja (SPKEP SPSI PT Givaudan Indonesia) untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

“Pemerintah terus mendorong agar setiap entitas bisnis, termasuk PT Givaudan Indonesia, mengedepankan pri nsip bahwa keberhasilan investasi harus memberikan manfaat luas, terutama bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Exit mobile version