Hari: 2 Juli 2026

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada Rabu (1/7) di kediaman Gubernur di Banjarmasin.

Audiensi ini menjadi wadah memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.

Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkhan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, beserta jajaran.

Kegiatan diawali dengan penyampaian profil, tugas dan fungsi, serta peran strategis masingmasing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyampaian tersebut menjadi pengantar bagi diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, meliputi perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, serta penguatan koordinasi pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian, adalah kebijakan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Anton Budhi Setiawan menyampaikan bahwa sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting, mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.

“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.

Audiensi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaborasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berbagai masukan danpandangan yang disampaikan diharapkan semakin memperkuat sinergi, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan aset yang efektif, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan daerah.

Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di Auditorium RSUD Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, Kamis (2/7).

Forum yang diikuti berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wadah dialog antara rumah sakit dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Penunjang Medik, dr. Taufik Rahman mengatakan, pelayanan publik merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan yang cepat, tepat, berkualitas, transparan, mudah diakses, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan masyarakat.

“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen rumah sakit kepada masyarakat mengenai kualitas layanan yang diberikan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan harapan masyarakat,” ujar Taufik.

Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen RSUD Moch. Ansari Saleh, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Moch. Ansari Saleh,” ujarnya.

Taufik menjelaskan, evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, mekanisme pengaduan, hingga jaminan pelayanan.

“Hasil forum ini akan kami tindak lanjuti melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyusunan kebijakan yang diperlukan, serta evaluasi implementasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Moch. Ansari Saleh,” katanya.

Dalam kesempatan itu, RSUD Moch. Ansari Saleh juga memaparkan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan, di antaranya penguatan digitalisasi layanan kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan layanan unggulan, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan budaya keselamatan pasien, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang baik.

Meski demikian, Taufik menegaskan peningkatan mutu pelayanan tidak dapat dilakukan rumah sakit sendiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan, organisasi profesi, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan standar pelayanan, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai dasar perbaikan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda dengan tema “Redesign Ecocreative: Melalui Kreativitas dan Inovasi Digital, Pemuda Kawa Melestarikan Lingkungan”, bertempat di Aula Khatib Dayan Kota Banjarmasin, Kamis (2/7).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Turut hadir Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rickval Fachruri selaku narasumber, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, Gusti Ikromi, para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, serta jajaran terkait.

Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah kota, meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan melalui pendekatan kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital.

Sebanyak 100 peserta dari berbagai kalangan, organisasi kepemudaan (OKP) hingga komunitas ikut dalam kegiatan tersebut.

Usai membuka kegiatan, Wawali Ananda menegaskan, bahwa pemuda memiliki peran strategisbmembantu pemerintah mencari solusi terhadap berbagai persoalan daerah, khususnya permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi perhatian bersama.

“Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Bapak Rickval Fachruri, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian pemuda terhadap lingkungan. Pemuda Kota Banjarmasin kami tantang untuk ikut menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi bersama, yaitu masalah sampah,” ujarnya.

Menurut Ananda, kritik terhadap pemerintah harus diiringi dengan partisipasi aktif dan kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi.

“Jangan hanya bisa menyampaikan kritik bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Pemuda adalah bagian dari masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga kami berharap mereka juga memberikan sumbangsih pemikiran, inovasi, dan kreativitas untuk membantu menyelesaikan persoalan lingkungan ini,” tegasnya.

Ia berharap berbagai ide kreatif yang lahir dari generasi muda mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir.

“Apa yang bisa mereka upayakan dan inovasikan untuk menyelesaikan persoalan sampah, mulai dari proses pengurangan, pengelolaan hingga pemanfaatannya kembali. Kami menilai ini sangat penting karena pemuda merupakan salah satu sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Yamin-Ananda,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, Gusti Ikromi menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk workshop yang bertujuan membekali pemuda agar berwawasan dan mampu mengembangkan inovasi berbasis lingkungan.

“Hari ini kami kembali melaksanakan workshop bertajuk Redesign Ecocreative. Melalui kegiatan ini kami memberikan pelatihan kepada para pemuda agar mampu berkolaborasi bersama pemerintah dalam menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah,” jelasnya.

Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan keikutsertaan 100 pemuda dari berbagai latar belakang organisasi maupun masyarakat umum.

“Pesertanya berjumlah 100 orang yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, hingga pemuda umum yang mendaftar melalui media sosial. Kegiatan ini juga merupakan inisiatif Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan Perspektif sehingga dapat terlaksana pada hari ini,” ungkapnya.

Ikrom menambahkan, fokus utama kegiatan untuk mendorong pemuda agar dapat mengubah cara pandang terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

“Fokus kita hari ini adalah bagaimana pengelolaan sampah yang sebelumnya dianggap tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bernilai dan memiliki nilai ekonomi. Kami tidak membatasi peserta harus sudah memiliki usaha atau belum. Yang terpenting adalah mereka memiliki kemauan untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah,” bebernya.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan berbagai gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan sebagai solusi nyata mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen untuk terus melibatkan generasi muda sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadirkan inovasi pengelolaan lingkungan yang kreatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi digital menuju Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak, di Aula Banjarmasin Creative Hub, Kamis (2/7). Kegiatan dibuka Kepala DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan.

“Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen, mewujudkan Kota Layak Anak melalui berbagai program pemenuhan hak anak, salah satunya melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak,” ungkap Ramadhan.

Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan motivasi dalam penguatan dan manajemen organisasi bagi Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin dari tingkat Kota hingga Kecamatan.

“Melalui kegiatan ini salah satunya dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki,” ucap Ramadhan.

Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta, mengembangkan diri dan manajemen organisasi, terbentuknya sikap yang disiplin dan bertumbuh.

Harapan lainnya, juga menyadarkan peserta mengenai pentingnya
kepercayaan diri dan pengembangan diri, terwujudnya lingkungan organisasi yang solid, dan mendukung pelaksanaan program pemenuhan hak anak
dan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin

Pada kesempatan tersebut, Ramadhan juga berharap, memasuki usia 500 tahun ini, Kota Banjarmasin semakin ramah anak.

“Angka kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan, sebagai bentuk kesadaran masyarakat yang juga mengalami peningkatan untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan terhadap anak,” tutur Ramadhan.

Memasuki usia 500 tahun, anak – anak di Kota Banjarmasin juga semakin memahami, bahwa mereka dapat menjadi pelopor dan pelapor.

“Dalam rangka untuk pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi di sekitar mereka, baik dilingkungan sekolah, tempat tinggal, serta lainnya,” ucap Ramadhan.

Dikatakan Ramadhan, salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah, yaitu bullying.

“Apabila anak anak ini mengetahui adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka hendaknya segera melaporkan ke DP3A Banjarmasin,” pesan Ramadhan. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dukungan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel di Banjarmasin, Rabu (1/7).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, yang menilai penerapan SPBE menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Digitalisasi pemerintahan tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.

“Komisi I sangat mendukung upaya Diskominfo dalam memperkuat implementasi SPBE. Kami berharap sistem pemerintahan berbasis elektronik terus dikembangkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan,” kata Rais.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim. Selain membahas penguatan SPBE, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program kerja lembaga mitra Diskominfo, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan.

Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis menjaga kualitas penyiaran, keterbukaan informasi publik, serta edukasi masyarakat di era digital.

“Kami ingin seluruh program yang telah dirancang mampu berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPRD Kalsel terhadap berbagai program yang dijalankan.

Diskominfo Kalsel, akan terus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta mempererat koordinasi lintas perangkat daerah, agar transformasi digital di Kalimantan Selatan berjalan terintegrasi.

“Dukungan DPRD menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan mudah diakses,” tutup Muslim.

Melalui sinergi yang terus diperkuat antara legislatif dan pemerintah daerah, DPRD Kalimantan Selatan berharap implementasi SPBE dan pengembangan ekosistem digital mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (1/7), DPRD menegaskan komitmennya, memastikan setiap aset milik pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembahasan raperda tidak hanya berfokus pada penyesuaian tarif retribusi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai titik rawan yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara menyeluruh, agar setiap potensi penerimaan dapat masuk ke kas daerah secara maksimal.

“Dalam rapat Pansus I menghadirkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pendalaman, DPRD menemukan sejumlah persoalan pada pengelolaan aset daerah yang dinilai perlu segera dibenahi,” katanya.

Yani Helmi menjelaskan, salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Lapangan Golf Swargaloka di Banjarbaru. Pansus menilai aset tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Selain itu, pengelolaan GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, juga menjadi perhatian, terutama terkait tarif sewa lahan parkir serta sistem pembayaran kolam renang yang masih manual.

“Kondisi ini membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan, apabila tidak segera dibenahi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, DPRD tidak ingin potensi pendapatan daerah terus hilang akibat lemahnya tata kelola aset. Ia menyebut, jika dikelola secara optimal, beberapa aset tersebut mampu menyumbang pendapatan hingga miliaran rupiah bagi daerah.

Di sektor pendidikan, Pansus I juga mencermati penerapan tarif penggunaan fasilitas di SMA dan SMK negeri, khususnya penggunaan ruang berpendingin udara (AC).

DPRD meminta agar setiap kebijakan retribusi memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak menimbulkan kesenjangan antara peserta didik.

Menurutnya, seluruh kebijakan retribusi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

“Pembahasan perubahan perda ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin efektif, agar seluruh potensi pendapatan dari aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal, untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)