Juni 2026 – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bappeda Kotabaru Konsultasi ke Diskominfo Kalsel, Perkuat Kesiapan Hadapi Penilaian Indeks SDI

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima konsultasi dan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotabaru, terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme, tahapan, serta pemenuhan indikator dalam penilaian Indeks SDI yang menjadi salah satu tolok ukur tata kelola data pemerintah.

Ket : Suasana Koordinasi dan konsultasi Bappeda Kota Banjarbaru dan Diskominfo Kalsel

Melalui konsultasi ini, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pendampingan mengenai tata cara pembuatan akun INDAH milik Badan Pusat Statistik (BPS), dan akun Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai 27 indikator penilaian Indeks SDI beserta bukti dukung yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar mampu memperoleh nilai optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, bahwa penerapan Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui konsultasi ini kami ingin memastikan pemerintah daerah memahami setiap tahapan pemenuhan Indeks Satu Data Indonesia sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara.

“Sinergi antara Bappeda, Diskominfo, dan BPS di daerah menjadi kunci agar proses pengelolaan data berjalan lebih terintegrasi dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Kabupaten Kotabaru menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya belum mengikuti penilaian Indeks SDI.

Kondisi itu berdampak pada proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpengaruh terhadap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Hidayatullah juga mendorong agar Bappeda Kabupaten Kotabaru melibatkan Diskominfo dan BPS Kotabaru dalam setiap tahapan pemenuhan indikator Indeks SDI sehingga tercipta pemahaman yang sama dan tindak lanjut yang lebih efektif.

“Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka ruang konsultasi lanjutan bagi pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Pemprov Kalsel Upayakan Program Paket A, B, dan C

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Kalsel, Muhidin untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, masih terdapat masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, putus sekolah, hingga harus bekerja atau membantu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah jemput bola melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Program Paket A, Paket B, dan Paket C bukan sekadar penyetaraan ijazah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Abdul Rahim menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memberikan dukungan melalui koordinasi kebijakan, sinkronisasi program, penguatan data pendidikan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya ijazah yang diterbitkan, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan pendidikan yang berkelanjutan dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” katanya.

Menurut Abdul Rahim, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bukan hanya persoalan akses, tetapi juga membangun kembali motivasi masyarakat untuk kembali belajar.

Banyak warga yang enggan melanjutkan pendidikan karena faktor usia, pekerjaan, kondisi keluarga, maupun sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah.

Karena itu, Disdikbud Kalsel terus memperkuat pendataan anak tidak sekolah secara akurat serta mendorong strategi jemput bola agar sasaran program lebih tepat dan efektif.

Selain itu, Ia menilai lulusan Paket A, B, dan C perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Ijazah pendidikan kesetaraan diakui dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor ketenagakerjaan agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar mendapatkan manfaat nyata,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal.

“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah. Jangan sampai ada warga Kalimantan Selatan kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Jelang Puncak Musim Kemarau, BPTPH Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Lahan

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Kegiatan ini melibatkan para penyuluh pertanian di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman para petani mengenai pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini.

Menurutnya, kebakaran lahan hortikultura tidak hanya menyebabkan kerugian bagi petani, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian serta mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Lestari menjelaskan, memasuki musim kemarau risiko terjadinya kebakaran lahan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, BPTPH Kalsel terus mengintensifkan kegiatan edukasi kepada petani melalui penyuluh pertanian agar masyarakat semakin memahami langkah – langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lapangan,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menegaskan, bahwa pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama petani sebagai pengelola lahan.

“Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi faktor penting menekan kejadian kebakaran lahan hortikultura di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Selain edukasi mengenai langkah pencegahan, selama sosialisasi peserta juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan awal apabila terjadi kebakaran lahan.

“Petani diharapkan memahami prosedur penanggulangan awal serta pentingnya segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebakaran dapat dikendalikan secepat mungkin dan tidak meluas ke lahan lainnya,” sahutnya.

sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura

Menurut Lestari, penerapan budidaya pertanian tanpa pembakaran lahan juga terus didorong sebagai salah satu solusi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi tanaman hortikultura dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dinilai mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian serta menjaga produktivitas hasil pertanian di Kalimantan Selatan.

“Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan kesadaran petani terhadap pentingnya pencegahan kebakaran semakin meningkat. Dengan demikian, risiko kebakaran lahan hortikultura dapat ditekan sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan optimal, produktivitas tanaman terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)

Seleksi Piala Bela Negara, Dispora – FORSGI Kalsel Gelar Festival Sepakbola Usia Dini

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi bekerjasama dengan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (FORSGI) Kalsel, menggelar Festival Sepakbola Usia Dini 10 dan 12 tahun, di Lapangan Mini Soccer Mabrur, Banjarbaru, Jumat (26/6).

Festival dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah, serta Ketua FORSGI Kalsel Budiono.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz (Tengah)

Pebriadin menyampaikan, Dispora Kalsel mengapresiasi FORSGI yang berinisiatif melaksanakan festival ini, yang merupakan kegiatan pembinaan atlet usia dini sepakbola di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini, yang dilaksanakan pada waktu libur sekolah anak anak,” ungkap Pebriadin.

Sehingga, lanjutnya, festival ini diharapkan dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas fisik berolahraga.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi aktivitas anak anak bermain gadget,” ujarnya lagi.

Pihaknya memandang kegiatan yang dilaksanakan ini, adalah sebagian dari pembinaan sepakbola usia dini.

“Kami sampaikan tadi, bahwa festival ini tidak mengejar siapa yang menjadi pemenang, sehingga anak anak dapat menunjukkan karakter mereka bermain bola, serta progres hasil mereka latihan selama ini, ” ucapnya.

Selain itu, festival ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pada bidang pembudayaan olahraga Dispora Kalsel tidak hanya pada pengiriman atlet-atlet saja, tetapi turut melakukan pembinaan.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, festival diikuti 12 tim untuk Kelompok Usia 10, serta 12 tim untuk Kelompok Usia 12 tahun.

Sehingga total peserta 24 tim, dari perwakilan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Festival berlangsung dari 25 hingga 27 Juni 2026.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencetak atlet – atlet sepakbola usia dini, yang nantinya menjadi atlet senior sepakbola Banua,” ucap Anugrah.

Sedangkan, Ketua FORSGI Kalsel Budiono mengatakan, peserta pada ajang festival ini, sebagian akan diseleksi mengikuti kejuaraan sepak bola usia dini piala Bela Negara, yang akan dilaksanakan Juli 2026 di Jakarta.

“Diharapkan para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, agar terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan nasional tersebut,” ungkap Budiono.

Dari hasil seleksi festival ini akan diambil 14 pemain untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Piala Bela Negara pada kategori Usia 12 tahun. (SRI/RIW/EPS)

Tim Sepak Bola Putri Banjarmasin Gugur, Delapan Tim Siap Berebut Tiket Semifinal MLSC All-Stars 2026

Kudus – Delapan tim memastikan diri melaju ke babak perempat final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 setelah menyelesaikan fase grup yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 23–25 Juni 2026.

Tim yang berhak tampil di babak delapan besar ialah All-Stars Kudus, Semarang, Jakarta, Solo, Tangerang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Mereka terdiri atas juara dan runner-up dari masing-masing grup serta dua tim peringkat ketiga terbaik berdasarkan perolehan poin dan selisih gol.

Pada Grup A, All-Stars Jakarta keluar sebagai juara grup dengan koleksi enam poin setelah unggul head to head atas All-Stars Surabaya yang juga mengumpulkan enam poin.

Di Grup B, All-Stars Semarang memuncaki klasemen dengan tujuh poin, disusul All-Stars Solo sebagai runner-up dengan enam poin.

Sementara itu, All-Stars Kudus tampil sempurna di Grup C dengan mengoleksi sembilan poin tanpa kebobolan satu gol pun.

Posisi runner-up ditempati All-Stars Tangerang dengan enam poin. Adapun dua tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak perempat final adalah All-Stars Yogyakarta dan All-Stars Malang.

Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F. Tiago menilai, hasil undian babak delapan besar akan menghadirkan pertandingan yang menarik.

Menurutnya, tim-tim yang lolos memang menunjukkan konsistensi permainan sejak hari pertama kompetisi.

“Di sini kita akan melihat bagaimana kecerdasan pelatih yang pernah mengalahkan rivalnya di fase grup untuk tetap menjaga konsistensi timnya. Sebaliknya, tim yang sebelumnya kalah tentu memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan bangkit. Beberapa pertandingan bisa menjadi ajang pembalasan,” ujar Jacksen.

Ia menegaskan, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah pencarian bibit pesepak bola putri Indonesia.

Sejumlah pemain dari tim yang gagal lolos ke perempat final tetap masuk dalam pantauan tim talent scouting untuk dipersiapkan menuju SingaCup 2026.

“Yang kami cari bukan hanya juara, tetapi pemain-pemain yang berpotensi menjadi masa depan tim nasional. Karena itu, pemain yang belum lolos tetap memiliki peluang untuk terpilih,” katanya.

Memasuki babak gugur, sejumlah pelatih mengaku telah menyiapkan strategi terbaik menghadapi lawan masing-masing. Asisten Pelatih All-Stars Kudus, Adhitya Edwin Prastyo, meminta anak asuhnya tetap waspada saat kembali menghadapi All-Stars Tangerang.

“Kami harus tetap hati-hati karena pertandingan semakin ketat. Yang terpenting menjaga kekompakan, kerja keras, dan kepercayaan diri agar bisa meraih kemenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih All-Stars Tangerang, Leonardo Sedubun, optimis timnya mampu memberikan perlawanan lebih baik setelah melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya.

“Pertemuan pertama pemain masih sedikit gugup. Sekarang kami lebih siap dan akan bermain lepas tanpa beban,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan pelatih All-Stars Surabaya dan All-Stars Solo yang akan saling berhadapan di babak delapan besar.

Kedua tim mengaku telah mempersiapkan strategi sekaligus memulihkan kondisi fisik pemain untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat.

Babak perempat final MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6) di Supersoccer Arena, Kudus, untuk memperebutkan tiket menuju semifinal.

Sementata itu, Tim Sepak Bola Putri MLSC Regional Banjarmasin U – 12, gagal melaju ke baba.selanjutnya, setelah menelan kekalahan pada pertandingan Milklife Soccer Challenge All-Star 2026. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Banggar DPRD Kalsel Dorong Aset Daerah Lebih Produktif Demi Perkuat Pendapatan Daerah

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai langkah strategis memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Rabu (24/6) sore.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman mengatakan, pembahasan tidak hanya difokuskan pada realisasi anggaran dan capaian program pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan serta aset milik pemerintah.

Banggar DPRD Kalsel menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“DPRD memandang aset pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi bagian dari administrasi keuangan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya.

Disampaikan Alpiya, persoalan pengelolaan aset masih menjadi perhatian serius Banggar DPRD, karena salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah masih besarnya potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara umum fundamental keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cukup baik, namun pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi.

DPRD Kalsel optimistis, dengan pengelolaan aset yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah tidak hanya mampu menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Dalam rapat ini banyak kawan-kawan anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aset daerah yang dikelola secara profesional akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola keuangan maupun aset daerah pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kemnaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026–2030

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), resmi mengumumkan tiga besar calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) masa jabatan 2026–2030.

Direktur terpilih nantinya akan memimpin pengembangan perguruan tinggi vokasi milik Kemnaker, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta pasar kerja yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan integritas untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Polteknaker.

“Kami mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan. Tiga nama yang terpilih merupakan hasil penyaringan yang objektif melalui tahapan asesmen yang komprehensif oleh Panitia Seleksi,” ujar Cris Kuntadi, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/6).

Cris menjelaskan, penetapan tiga besar calon Direktur Polteknaker mengacu pada Pengumuman Nomor 1.10/1734/SV.34.02/VI/2026 yang diterbitkan setelah melalui serangkaian Sidang Senat Tertutup.

Adapun tiga kandidat yang dinyatakan lolos (berdasarkan urutan abjad), yaitu:

Dr. Ir. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si., IPU.
Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.
Dr. Hj. Nur Khasanah, S.Pd., M.Kes.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa keterbukaan proses seleksi merupakan bagian dari komitmen Kemnaker untuk memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan institusi pendidikan vokasi.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kami menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah ditetapkan agar terpilih sosok terbaik yang mampu membawa Polteknaker menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan,” katanya.

Ia menambahkan, peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

“Saat ini, ketiga nama tersebut telah diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengikuti tahapan pemilihan akhir berupa fit and proper test sebelum ditetapkan sebagai Direktur Polteknaker definitif,” pungkas Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan Berdampak bagi Masyarakat

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban.

Menurutnya akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis ( 25/6).

Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta.

Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, Ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Langkah itu lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas.

Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition).

Di balik berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor informal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.

Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja I ndonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibanding rata – rata negara kawasan ASEAN.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building.

Sementara itu, aspek sosial difokuskan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan.

Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akunt abel,” ujar Budi. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Lulus Program Rehabilitasi Sosial Fajar Harapan, 9 Penyandang Disabilitas Didorong Mandiri dan Berwirausaha

Banjarbaru – Program Rehabilitasi Sosial Klien Angkatan VII Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan Tahun 2026 resmi ditutup di Aula Persada PRSPDNF Fajar Harapan, Kamis (26/6).

Penutupan program tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pembinaan bagi para peserta yang selama ini mengikuti pelatihan keterampilan, baik di bidang tata boga maupun komputer, sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat secara mandiri.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran panti, instruktur, dan pendamping yang telah menjalankan program rehabilitasi sosial tersebut.

Menurutnya, program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup penyandang disabilitas.

“Program ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan layanan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya dalam sambutan penutupan.

Pada angkatan tahun ini, sebanyak sembilan penyandang disabilitas fisik dinyatakan lulus program rehabilitasi. Mereka terdiri dari lima peserta pelatihan tata boga dan empat peserta pelatihan komputer.

Selain itu, para peserta juga menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai modal awal untuk memulai usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Bantuan tersebut, kata dia, bukan sekadar bentuk seremonial kelulusan, tetapi menjadi dorongan nyata agar para lulusan mampu berwirausaha dan berdaya secara ekonomi.

“Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan terus dikembangkan sebagai bekal untuk bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Setiap individu, menurutnya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat dukungan terhadap layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pendampingan dan penguatan akses ekonomi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan Kalsel, Andrie Iswandi menyebut, penutupan program ini menjadi momentum penting bagi para peserta sekaligus evaluasi terhadap layanan rehabilitasi yang telah diberikan.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah penerima manfaat di panti tersebut mencapai 70 orang, dengan berbagai latar belakang layanan, mulai dari pendidikan, vokasional, hingga perkuliahan.

Di antaranya terdapat 6 penyandang disabilitas fisik yang masih bersekolah, 23 penyandang disabilitas netra di jenjang pendidikan formal, 25 peserta dalam program bimbingan vokasional, serta 7 orang yang tengah menempuh pendidikan tinggi.

Untuk angkatan VII ini, sebanyak sembilan lulusan disabilitas fisik telah menyelesaikan program, termasuk hasil pelatihan tata boga dan keterampilan lainnya yang telah dipraktikkan melalui kegiatan magang di sejumlah instansi.

Melalui program rehabilitasi ini, pemerintah berharap para lulusan dapat lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi diri di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Tampilkan Karya dan Capaian Siswa Selama Setahun

Banjarbaru – Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru menggelar Open House Tahun 2026, di Balai BPPKS Banjarbaru, Kamis (25/6). Kegiatan yang mengusung tema “Satu Tahun Merajut Asa, Berbagai Karya” tersebut, menjadi ajang menampilkan hasil pembelajaran, keterampilan, dan capaian peserta didik selama satu tahun terakhir.

Open House ini juga menjadi sarana memperkenalkan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan perkembangan para siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

Kegiatan dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, perwakilan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kegiatan Open House merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial agar setiap Sekolah Rakyat membuka ruang bagi peserta didik menunjukkan hasil belajar dan kreativitas yang telah dikembangkan selama setahun.

“Open House ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan hasil karya, keterampilan, dan perkembangan mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kami juga ingin masyarakat lebih mengenal program ini,” ujarnya.

Menurut Rifki, selama proses pembelajaran pihak sekolah menghadapi berbagai tantangan, terutama karena peserta didik berasal dari latar belakang dan karakter yang beragam.

“Banyak problematika yang kami hadapi karena anak-anak datang dari berbagai kalangan dengan karakter berbeda-beda. Tantangan terbesar kami adalah menyamakan frekuensi dan membangun semangat belajar mereka agar dapat mengikuti pendidikan dengan sungguh – sungguh dan meraih keberhasilan di masa depan,” katanya.

Meski demikian, Ia menilai perkembangan yang ditunjukkan para siswa cukup menggembirakan. Berbagai karya dan kemampuan yang ditampilkan pada Open House menjadi bukti bahwa peserta didik mampu berkembang ketika mendapatkan kesempatan dan pendampingan yang tepat.

Rifki berharap masyarakat memberikan dukungan keberlangsungan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kami berharap masyarakat semakin mengenal Sekolah Rakyat dan bersama – sama mendukung program ini agar semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak,” tuturnya.

Ket : Suasana Open House SRT Terintegrasi 9 Banjarbaru

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Kartika, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berperan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu, program seperti Sekolah Rakyat perlu terus diperkuat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” katanya.

Ia berharap program tersebut dapat terus berkembang sehingga manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.

“Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kami optimistis Sekolah Rakyat akan semakin maju dan mampu mencetak generasi yang unggul di masa mendatang,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)