Banjarmasin – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin, membongkar satu bangunan berisikan tujuh unit toko di kawasan Jalan Gatot Subroto, yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin, Rabu (17/6).
Pembongkaran dipimpin Kasatpol PP Kota Banjarmasin, Hendra didampingi Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum) Satpol PP Kota Banjarmasin, Muhammad Syarmani.
Kabid Tibum Satpol PP Kota Banjarmasin Muhammad Syarmani
“Hari ini Satpol PP Kota Banjarmasin melaksanakan agenda kerja melakukan penertiban bangunan dikawasan Gatot Subroto,” ungkap Kabid Tibum Syarmani, kepada sejumlah wartawan.
Pelanggaran yang dilakukan, yaitu, pelanggaran terhadap Perda No 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta pelanggaran terhadap Perwali No 11 Tahun 2025 terkait Batas Sepadan Jalan dan Bangunan.
Syarmani menjelaskan, pembongkaran ini sesuai prosedur yang berlaku, yaitu dengan terlebih dahulu dilayangkan surat pemberitahuan (SP) hingga tiga kali, sejak Maret 2026 lalu.
“Pembongkaran dilakukan karena adanya temuan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, bahwa bangunan tersebut telah melanggar Perda,” ucapnya.
Namun, lanjut Syarmani, setelah SP tiga dilayangkan dan selesai, ternyata pemilik tidak membongkar sendiri bangunannya, tetapi minta bantuan dari Satpol PP Kota Banjarmasin.
“Pemilik bangunan menyurati Satpol PP Kota Banjarmasin untuk meminta bantuan terkait penertiban bangunan tersebut,” ujarnya.
Setelah surat diterima Satpol PP, maka pihaknya melaksanakan SOP yang ada di Satpol PP Kota Banjarmasin.
“Pertama kami memanggil pemilik bangunan, serta melaksanakan SP 1, 2, serta 3, serta pemberitahuan surat mengenai pembongkaran,” jelas Syarmani lebih lanjut.
Dalam surat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu pembongkaran pada 17 Juni 2026 dilakukan pembongkaran bangunan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Melalui Program Pelatihan Keterampilan Praktis (Tramtis), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong ASN yang akan memasuki masa purnatugas, siap menjalani kehidupan baru yang lebih mandiri dan sejahtera.
Program yang telah berjalan sejak 2007 dan telah memiliki alumni sebanyak 2.000 lebih peserta tersebut, terbukti memberikan manfaat nyata bagi para peserta.
Sejumlah alumni Tramtis kini berhasil mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan hingga agribisnis, sehingga tetap produktif setelah tidak lagi aktif sebagai ASN.
Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Indera Malik mengatakan, Tramtis dirancang sebagai bekal bagi ASN menjelang masa pensiun agar memiliki keterampilan praktis sekaligus kesiapan mental menghadapi perubahan kehidupan setelah purnatugas.
“Melalui Tramtis, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung. Kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri sehingga ASN yang memasuki masa pensiun tetap mampu berkarya, produktif, dan memiliki sumber penghasilan yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga,” ujar Indera.
Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang potensial di daerah.
“Peserta diberikan wawasan untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian, agribisnis, perikanan maupun peternakan. Harapannya, mereka dapat melihat peluang yang ada dan mampu membangun usaha secara mandiri setelah memasuki masa purnatugas,” jelasnya.
Keberhasilan program ini terlihat dari sejumlah alumni yang kini mampu mengembangkan usaha dan menjadi pelaku ekonomi produktif di wilayahnya masing – masing.
BKD mencatat beberapa lulusan Tramtis sukses mengelola usaha pertanian hingga peternakan yang terus berkembang setelah pensiun.
“Kami bersyukur banyak alumni yang berhasil memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Ada yang mengembangkan usaha tanaman jahe dan ada pula yang berhasil mengelola usaha peternakan. Ini menunjukkan bahwa program Tramtis mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen mempersiapkan ASN menghadapi masa pensiun, BKD Kalimantan Selatan kembali melaksanakan Tramtis pada Tahun Anggaran 2026.
Pelatihan digelar dalam tiga angkatan yang diperuntukkan bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas, khususnya dari kalangan staf dan guru sesuai usulan perangkat daerah.
Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 4 hari dengan kombinasi materi teori, praktik lapangan, serta kunjungan langsung ke UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, Malang.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai akses permodalan usaha melalui kerja sama dengan Bank Kalsel.
“Melalui program ini, diharapkan para ASN yang memasuki masa pensiun tidak hanya siap menghadapi perubahan status kepegawaian, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas akses pendidikan inklusif di jenjang sekolah menengah. Hingga 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, sebagai upaya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang setara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK. Sementara itu, tercatat 304 peserta didik berkebutuhan khusus telah mengikuti layanan pendidikan di jenjang SMA/SMK.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim
“Perkembangan pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang positif. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi semua,” kata Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6).
Menurutnya, pengembangan pendidikan inklusif merupakan implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
Prinsip tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.
Untuk memperkuat layanan tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan program pada tiga aspek utama, yakni memperluas akses pendidikan inklusif, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan.
Program yang dijalankan meliputi pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pelatihan dan pendampingan bagi guru serta kepala sekolah.
“Kami ingin pendidikan inklusif tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar – benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik di sekolah – sekolah formal,” ujarnya.
Abdul Rahim menyebut salah satu capaian penting beberapa tahun terakhir ialah semakin luasnya jaringan sekolah inklusif, disertai peningkatan kapasitas guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan pendidikan inklusif.
Saat ini sekitar 500 guru telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan mengenai pendidikan inklusif. Program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga pendidik mampu memberikan layanan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.
Selain peningkatan kompetensi guru, pemerintah juga secara bertahap memenuhi sarana dan prasarana ramah disabilitas sesuai kebutuhan masing – masing sekolah.
Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa akses fisik seperti jalur mobilitas dan toilet ramah disabilitas, tetapi juga media pembelajaran dan teknologi pendukung.
Meski demikian, Abdul Rahim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik khusus, belum meratanya sarana pendukung, hingga masih adanya stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pendampingan melalui Unit Layanan Disabilitas, meningkatkan kualitas pendataan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami optimis tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui kerja sama semua pihak. Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Abdul Rahim juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk membangun lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.
“Pendidikan inklusif adalah wujud nyata kehadiran negara agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya mendorong kemajuan daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Hal itu diwujudkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal serta penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (17/6), bertempat di Gedung Mansyah Addrian Banjarmasin.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi para Wakil Ketua DPRD, Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, Plh Sekwan Andri Yuzhar. Dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil, anggota DPRD Provinsi, unsur Forkopimda, jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel, serta anggota DPRD Kalsel.
Penyerahan dokumen sumber humas DPRD Kalsel
Pada agenda pertama, DPRD Kalsel secara resmi menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah yang juga telah melalui tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Pansus, Jahrian menjelaskan, bahwa regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kalimantan Selatan.
“Perda ini diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang lebih kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Jahrian menjelaskan, Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, hak dan kewajiban investor, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha.
“DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, terhadap kebutuhan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ungkapnya.
Usai pengambilan keputusan, Pendapat Akhir Gubernur Kalimantan Selatan disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Ketua Pansus, Jahrian
Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan berlangsung.
Menurut pemerintah daerah, investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing daerah.
“Keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Banua,” tutup Subhan.
Pada agenda berikutnya, rapat paripurna juga mendengarkan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Plh. Sekdaprov Kalsel.
Penyampaian raperda tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting, memperkuat fondasi pembangunan daerah, baik melalui peningkatan investasi maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan demi kemajuan Banua. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menggelar dan mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) di ruang-ruang publik.
Selain menjadi sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
nonton bareng piala dunia di lapangan dr Murdjani Kota Banjarbaru
Imbauan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 400.2.7/4657/SJ terkait pemanfaatan momentum Piala Dunia 2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Rusma mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik arahan tersebut karena sejalan dengan upaya memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kegiatan nobar yang dilaksanakan di ruang publik, menciptakan perputaran ekonomi melalui meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar lokasi kegiatan.
“Momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan nobar tentu akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, akhir pekan tadi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan nobar yang tertib, aman, dan melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dunia sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Menurut Rusma, ruang publik seperti taman kota, lapangan terbuka, kawasan wisata, maupun fasilitas umum lainnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan nobar dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.
“Selain memberikan manfaat ekonomi, kegiatan nobar juga mampu memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan masyarakat. Momentum tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun suasana yang positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta berbagai pihak terkait, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan nobar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan nobar Piala Dunia 2026 dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha yang lebih besar, sementara masyarakat dapat menikmati suasana kebersamaan dalam mendukung dan menyaksikan pertandingan sepak bola dunia,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui inovasi pelayanan yang dikembangkan, RSGM Gusti Hasan Aman berhasil meraih Juara III Lomba Poster Presentasi Unggulan Inovasi Rumah Sakit dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Tahun 2026 yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Juni 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen RSGM Gusti Hasan Aman, menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terus berkembang, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung tata kelola rumah sakit yang modern dan berorientasi pada mutu pelayanan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda (kiri)
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang berhasil diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran rumah sakit yang selama ini konsisten melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim. Penghargaan ini menunjukkan bahwa rumah sakit daerah mampu melahirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” katanya.
drg Mashuda menjelaskan, berbagai inovasi yang dikembangkan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan medis, tetapi juga mencakup efisiensi proses pelayanan, penguatan sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut.
Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut rumah sakit untuk terus bertransformasi dan menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan responsif.
Karena itu, inovasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.
Rakernas XVI ARSADA sendiri menjadi forum strategis bagi rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan inovasi pelayanan yang telah diterapkan di masing – masing daerah.
Tahun 2026 ini, kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Daerah Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.
Lebih lanjut drg Mashuda menambahkan, tema tersebut dinilai sejalan dengan langkah transformasi yang tengah dijalankan RSGM Gusti Hasan Aman.
Melalui penguatan sumber daya manusia, tata kelola organisasi yang profesional, serta pengembangan inovasi berkelanjutan, rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Keberhasilan meraih penghargaan tingkat nasional ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan dan pegawai RSGM Gusti Hasan Aman untuk terus melahirkan inovasi baru yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.
“Dengan prestasi tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman semakin menegaskan posisinya sebagai rumah sakit rujukan kesehatan gigi dan mulut yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai rumah aspirasi masyarakat dengan menerima dan mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Kalsel, Senin (15/6) sore.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Kedatangan mahasiswa disambut langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan Alpiya Rahman, bersama unsur pimpinan komisi serta anggota dewan lainnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, mencerminkan semangat demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan harapannya kepada para wakil rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Diantaranya penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), hingga dorongan agar pemerintah lebih serius meningkatkan kesejahteraan sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD menghormati dan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang turut mengawal jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar isu yang disampaikan berada dalam ranah kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kalsel tetap memiliki tanggung jawab untuk mendengar, menampung, dan meneruskan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.
Salah satu mahasiswa saat menyampaikan aspirasi
“Mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah. DPRD Kalsel menerima aspirasi tersebut dan akan mengkaji serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Supian juga menekankan bahwa keterbukaan ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat dibahas secara objektif sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain membahas berbagai isu nasional, DPRD Kalsel juga mengajak mahasiswa untuk terus berperan aktif memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah dan bangsa.
“Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penyampai kritik, tetapi juga turut menghadirkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” harap Supian HK.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan, bahwa DPRD siap menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
“Sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ruang komunikasi dan dialog akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan,” jelasnya.
Jahrian menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa akan dicermati dan didiskusikan lebih lanjut agar dapat disampaikan kepada instansi maupun lembaga yang berwenang.
Bahkan apabila diperlukan, DPRD Kalsel siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Banua tetap mendapat ruang dan perhatian. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi bagian dari masukan yang akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” tutup Jahrian.
Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di DPRD Kalsel tersebut berjalan tertib dan kondusif. Melalui pertemuan itu, mahasiswa dapat menyampaikan pandangannya secara langsung, sementara DPRD memperoleh kesempatan untuk mendengar dan memahami berbagai persoalan yang menjadi perhatian generasi muda.
Ke depan, DPRD Kalsel berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif.
Dengan semangat kebersamaan dan dialog yang konstruktif, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan masyarakat serta memastikan suara Kalimantan Selatan dapat didengar hingga ke tingkat nasional. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari, Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi, menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Jannah Korem 101/Antasari, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Rabu (17/6).
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diikuti para prajurit, PNS, Persit KCK Korem 101/Antasari sebagai wujud rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Pada kesempatan tersebut, Kasrem 101/Ant membacakan sambutan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam tahun ini mengusung tema “Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.”
Sejalan dengan tema tersebut, Danrem menegaskan bahwa semangat hijrah harus menjadi inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk terus melakukan perubahan positif dalam setiap aspek kehidupan.
“Sebagai warga negara dan komponen bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, kuat, dan berdaulat,” ujarnya.
Danrem juga menekankan pentingnya meningkatkan disiplin, loyalitas, integritas, dan dedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Prajurit diharapkan terus berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, Danrem mengingatkan agar setiap prajurit terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis.
“Semangat Muharram harus menjadi motivasi untuk terus belajar, berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat soliditas satuan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI,” tegasnya.
Kegiatan semakin penuh berkah dengan adanya ceramah agama yang disampaikan KH. Akhmad Sufyan Al Banjari, tentang hikmah peringatan Tahun Baru Islam, bentuk refleksi diri serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Hadir dalam kegiatan ini para Kasi Korem 101/Ant, para Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcabrem 101 PD XXII/TB.
Kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini berlangsung penuh khidmat dan diharapkan mampu memberikan motivasi serta semangat baru bagi seluruh personel Korem 101/Antasari dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. (Penrem101/Ant-RIW/EPS)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau seluruh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang, segera menyelesaikan seluruh tahapan akhir Program Magang Nasional (MagangHub) Batch III Angkatan I yang akan resmi ditutup pada 18 Juni 2026.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, tahapan akhir program merupakan bagian penting yang harus diselesaikan secara tertib agar proses administrasi, penerbitan sertifikat, pencairan uang saku, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dapat berjalan lancar.
“MagangHub Batch III Angkatan I telah memasuki fase akhir. Kami mengingatkan seluruh peserta, mentor, dan operator penyelenggara magang untuk memastikan seluruh kewajiban program diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai hak peserta, termasuk sertifikat dan pencairan uang saku, terkendala karena ada tahapan administrasi yang belum dipenuhi,” kata Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (16/6).
Anwar menjelaskan, peserta diwajibkan melengkapi presensi terakhir, menyelesaikan laporan harian terakhir, serta mengisi kuesioner melalui sistem.
Pengisian kuesioner menjadi salah satu persyaratan wajib dalam proses penyelesaian program dan pencairan uang saku tahap akhir.
Selain peserta, mentor dan operator penyelenggara magang juga memiliki peran penting dalam penyelesaian program. Mentor bertugas memberikan persetujuan atas presensi dan laporan peserta, melakukan penilaian, serta mengisi kuesioner.
Sementara itu, operator penyelenggara magang bertanggung jawab menyiapkan sertifikat peserta, menyampaikan laporan penempatan maupun sertifikasi kompetensi apabila ada, serta melengkapi kuesioner operator.
Menurut Anwar, kelengkapan seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam pengajuan tagihan uang saku bulan keenam. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persetujuan presensi, rapor bulanan, nilai akhir peserta, serta kuesioner peserta, mentor, dan operator.
“Kami berharap seluruh pihak memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat. Penyelesaian administrasi yang tepat waktu akan membantu proses penutupan program berlangsung lebih cepat dan tertib,” ujarnya.
Kemnaker menjadwalkan pencairan uang saku pada 17–18 Juni dan 22–23 Juni 2026.
Adapun penutupan resmi MagangHub Batch III Angkatan I akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026.
Anwar menambahkan, peserta yang berhasil menyelesaikan program akan memperoleh sertifikat magang. Sementara itu, peserta yang tidak menyelesaikan program tetapi telah mengikuti magang sekurang – kurangnya tiga bulan akan memperoleh surat keterangan sesuai ketentuan program.
Setelah program berakhir, peserta yang lulus juga berkesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pendaftaran sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026, sedangkan pelaksanaannya pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026 di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BBPVP/BPVP Kemnaker dengan 15 skema sertifikasi yang tersedia.
Anwar berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan program hingga tuntas dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
“Magang bukan sekadar memenuhi durasi belajar di tempat kerja, tetapi menjadi sarana untuk membangun kompetensi, etos kerja, dan kesiapan memasuki pasar kerja. Karena itu, kami mengajak seluruh peserta menyelesaikan program ini dengan baik hingga tahap akhir agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik sepuluh pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Ruang Tridarma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/6).
Pelantikan ini mencakup Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, hingga Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda.
Dalam arahannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya akselerasi penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Kehadiran Pejabat Fungsional Utama yang baru dilantik diharapkan mampu membawa transformasi serius dalam pembinaan norma K3 dan norma k erja.
“Kita ingin implementasi sistem manajemen K3 dan budaya K3 hidup di Indonesia. Tandanya sederhana, berkurangnya angka kecelakaan kerja dan berkurangnya angka penyakit akibat kerja,” ujar Yassierli.
Ia juga meminta pejabat fungsional utama memperkuat tim di bawah komando Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3).
Di hadapan seluruh pejabat, Menaker memberikan peringatan tegas mengenai sumpah jabatan. Ia menyatakan tak akan segan mengambil tindakan hukum atau administratif jika ada pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran.
“Pesan saya kepada semua pejabat di Kemnaker, bukan hanya yang baru dilantik, agar memegang sumpah dan janji yang menjadi pedoman untuk terus melakukan evaluasi. Saya sekali lagi, nothing to lose, tak segan-segan kalau ada indikasi, kita akan copot,” tegas Menaker.
Langkah ini, ujar Yassierli, menjadi bagian dari transformasi Kemnaker dalam mendukung upaya besar Presiden membangun birokrasi yang sehat, bersih, dan akuntabel.
Kepada bagian Tata Usaha (TU), Menaker mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan indikator Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan predikat Zona Integritas.
Menaker juga mengajak seluruh jajarannya untuk membangun marwah instansi agar menjadi nice place to grow.
“Kita sedang berada dan tumbuh di sini, mendapatkan kemanfaatan di sini, serta dapat memberikan banyak manfaat dengan hadir di sini,” ujarnya.
Kesepuluh Pejabat Kemnaker yang dilantik yakni :
Dr. dr. Sudi Astono, M.S – Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama
Robiatul Adawiyah – Arsiparis Ahli Muda
Muhammad Fertiaz, SKM., MKKK – Kepala Balai K3 Bandung
M.A. Habibi Kadir, ST., MM – Kepala Balai K3 Kendari
Asmanidar Kuraisy, S.SI, M.Si – Kepala Balai K3 Makassar
Intan Kusuma Dewi, S.Kom., MM – Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sesditjen Binapenta
Husen Mauludin, S.HI., MM – Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Sesditjen Binalavotas
Wahyudi Eko Prasetiyo, SE – Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI Jamsos
Raffi Wahyu Kusuma, S.ST., MM – Kepala Subbagian Tata Usa ha Direktorat Bina Kelembagaan K3
Indri Widiyastuti – Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan PPSDM, Setjen. (KemenakerRI-RIW/EPS)
