Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (4/6).
Rapat yang dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy tersebut, turut dihadiri Tim Auditor TIK SPBE dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi ini, membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Audit TIK SPBE, penyusunan rencana kerja, serta persiapan pelaksanaan audit TIK SPBE.
Hasnan Ash Shiddieqy mengatakan, pertemuan perdana tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun tim yang solid dan mampu menghasilkan rekomendasi audit yang berkualitas, mendukung peningkatan penerapan SPBE di Kalimantan Selatan.
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk membentuk tim yang solid sehingga mampu menghasilkan output audit yang maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan SPBE,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Hasnan juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.
Salah satunya adalah rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, serta tata kelola teknologi informasi yang hingga kini belum dapat direalisasikan secara optimal.
Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian rekomendasi tersebut.
Meskipun usulan anggaran telah diajukan beberapa kali, namun hingga saat ini belum memperoleh persetujuan.
“Karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum mampu menyusun dokumen desain tersebut secara mandiri. Padahal usulan anggarannya sudah beberapa kali diajukan, namun belum disetujui,” jelasnya.
Akibat kendala tersebut, tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan masih tertunda selama empat tahun terakhir.
Kondisi serupa juga ditemukan dalam hasil audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Hasnan menekankan pentingnya perhatian dan dukungan bersama terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait kebutuhan SDM dan pendanaan, agar proses tindak lanjut hasil audit dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekarang,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)