4 Juni 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar Rakor Audit TIK SPBE, Diskominfo Kalsel Susun Langkah Penguatan Tata Kelola Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (4/6).

Rapat yang dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy tersebut, turut dihadiri Tim Auditor TIK SPBE dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Kabid Aptika Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat menyampaikan sambutan

Rapat koordinasi ini, membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Audit TIK SPBE, penyusunan rencana kerja, serta persiapan pelaksanaan audit TIK SPBE.

Hasnan Ash Shiddieqy mengatakan, pertemuan perdana tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun tim yang solid dan mampu menghasilkan rekomendasi audit yang berkualitas, mendukung peningkatan penerapan SPBE di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk membentuk tim yang solid sehingga mampu menghasilkan output audit yang maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan SPBE,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Hasnan juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.

Salah satunya adalah rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, serta tata kelola teknologi informasi yang hingga kini belum dapat direalisasikan secara optimal.

Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian rekomendasi tersebut.

Meskipun usulan anggaran telah diajukan beberapa kali, namun hingga saat ini belum memperoleh persetujuan.

“Karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum mampu menyusun dokumen desain tersebut secara mandiri. Padahal usulan anggarannya sudah beberapa kali diajukan, namun belum disetujui,” jelasnya.

Akibat kendala tersebut, tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan masih tertunda selama empat tahun terakhir.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam hasil audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Hasnan menekankan pentingnya perhatian dan dukungan bersama terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait kebutuhan SDM dan pendanaan, agar proses tindak lanjut hasil audit dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekarang,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program – programnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabi litas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perlua san kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, yang digelar di Kota Banjarmasin, Kamis (4/6). Sosialisasi dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin.

“Pertama-tama, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini,” ungkap Gubernur Muhudin, dalam sambutan yang dibacakan Rusma.

Ket foto : Staf Ahli Gubernur Rusma Khaizairin saat membacakan sambutan Gubernur Muhidin

Kegiatan ini, lanjutnya, memperkuat komitmen membangun ekosistem halal yang semakin kuat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Kita ketahui bersama, pemerintah telah menetapkan kebijakan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, perlu kita pahami, bahwa kebijakan ini pada dasarnya bertujuan memberi perlindungan dan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen, untuk menggunakan produk yang terjamin kehalalannya,” tambah Gubernur.

Bagi Bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, halal tidak hanya tentang regulasi, tetapi sudah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan terjamin.

“Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak bisa kita pandang sebagai beban administratif saja, melainkan juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki ribuan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

“Salah satu langkah yang telah kita ambil adalah pelaksanaan program 1.000 sertifikat halal bagi umkm sepanjang tahun 2025. Program ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha agar semakin siap menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalsel, hingga 3 Juni 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di Kalimantan Selatan sejak tahun 2021, mencapai 26.207 sertifikat halal. Sementara dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2026 telah terbit 4.077 sertifikat halal.

“Capaian ini patut kita syukuri. namun di sisi lain, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pelaku usaha yang harus kita dampingi,” ucapnya.

Saat ini kuota program sertifikasi halal gratis atau Sehati di Kalimantan Selatan masih tersedia sebanyak 8.422 kuota. Fasilitas ini harus dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

Melalui kegiatan Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Kalsel ingin memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tertinggal informasi. tidak ada UMKM yang kesulitan mengakses layanan, dan tidak ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya jaminan produk halal.

“Untuk itu, dalam kesempatan yang berharga ini, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, serta para pendamping proses produk halal yang ada di Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi menyukseskan gerakan nasional ini,” ujarnya.

Gubernur Muhidin berharap, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di indonesia.

“Dengan semangat kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera) menuju gerbang logistik Kalimantan, kita optimis mampu mewujudkan UMKM yang semakin maju, ekonomi daerah yang semakin kuat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” ujarnya. (SRI/RIW/EPS)

Aksi Aerobatik The Jupiters, Undang Ribuan Warga Padati Lanud Syamsudin Noor

Banjarbaru – Ribuan warga Kota Banjarbaru Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, hingga daerah sekitarnya memadati kawasan sekitar Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Syamsudin Noor, untuk menyaksikan secara langsung atraksi udara yang ditampilkan Jupiter Aerobatic Team (The Jupiters), tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

Atraksi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Syamsudin Noor Open Base 2026 yang digelar di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (4/6). Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menghadirkan berbagai atraksi kedirgantaraan sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan bagi warga Banua.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat mulai berdatangan ke sejumlah titik strategis untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan pertunjukan udara.

Tidak hanya memadati area Apron Lanud Syamsudin Noor, sejumlah warga juga terlihat berjejer di sepanjang kawasan sekitar bandara untuk menyaksikan manuver pesawat yang menghiasi langit Banjarbaru.

Jupiter Aerobatic Team menampilkan berbagai formasi terbang presisi dan manuver aerobatik yang memukau para penonton. Setiap atraksi yang diperagakan para penerbang TNI AU tersebut, mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang hadir.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Jupiter Aerobatic Team di Kalimantan Selatan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banua sekaligus menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempererat kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat,” ucap Muhidin kepada wartawan.

Ia juga mengapresiasi Lanud Syamsudin Noor yang menghadirkan kegiatan terbuka bagi masyarakat, sehingga warga dapat melihat secara langsung berbagai kemampuan dan profesionalisme personel TNI Angkatan Udara.

Masyarakat memadati area bandar udara Syamsudin Noor

“Atraksi udara ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih jauh dunia penerbangan dan profesi di bidang kedirgantaraan,” lanjut Muhidin.

Sementara itu, salah satu warga Kota Banjarbaru, Ahmad Hanafi berharap, atraksi Jupiter Aerobatic Team (JAT) dapat memacu keinginan anak anak muda menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mendorong anak anak menggapai cita – cita nya setinggi langit.

“Saya ke sini sengaja membawa anak anak agar mereka dapat melihat kehebatan TNI AU, sehingga dapat menjadi contoh bagi mereka (anak – anak) agar memiliki masa depan yang cerah,” tutupnya.

Kegiatan Open Base yang menghadirkan Jupiter Aerobatic Team memang menjadi salah satu agenda yang dinantikan masyarakat.

Selain menyaksikan atraksi udara, pengunjung juga berkesempatan melihat lebih dekat pesawat – pesawat yang digunakan dalam pertunjukan aerobatik serta mengenal dunia penerbangan militer Indonesia. (MRF/RIW/EPS)

Dongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Bangun Ekosistem Budaya Inklusif

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024–2025, nilai IPK Kalimantan Selatan tercatat sebesar 29,5 poin, sementara rata-rata nasional mencapai 31 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan kebudayaan, agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto menjelaskan, bahwa terdapat tiga dimensi yang masih menjadi tantangan utama peningkatan IPK, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih kurang, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (2/6).

Eddy menilai, sebagai upaya mempercepat peningkatan indeks tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor seni dan budaya.

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan status museum daerah dari Tipe B menjadi Tipe A untuk memperkuat tata kelola, pelayanan, serta kapasitas kelembagaan museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya.

Strategi kedua adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, sekolah, komunitas seni, hingga Badan Pengelola Geopark Meratus.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui rencana pembentukan Geopark Corner sebagai ruang interaksi, diskusi, dan pengembangan gagasan bagi para pelaku budaya.

“Kita juga akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program yang kita siapkan bisa berjalan secara inklusif,” katanya.

Eddy menambahkan, langkah berikutnya adalah revitalisasi museum dan sarana pendukung kebudayaan. Program ini dinilai penting mengingat tren kunjungan masyarakat ke museum dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan, museum diharapkan kembali menjadi ruang belajar sekaligus destinasi edukasi yang menarik bagi generasi muda.

Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas budaya yang terbuka bagi seluruh kalangan.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi ruang bersama bagi seniman, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun ensiklopedia budaya berbasis data spasial yang memuat informasi mengenai pelaku seni, komunitas budaya, serta potensi budaya daerah secara lebih akurat dan terintegrasi.

Eddy menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama menciptakan ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan.

“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kita akan melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemicu perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, maka tidak akan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi fasilitas budaya, serta pembangunan ruang kreatif baru, Disdikbud Kalsel optimis, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya Banua di tengah dinamika perkembangan zaman. (NHF/RIW/EPS)

Penuhi Hak Masyarakat, Pansus DPRD Kalsel Bongkar Mata Rantai Distribusi BBM Bersubsidi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, mulai melakukan langkah konkret untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), dan perwakilan sopir truk se-Kalimantan Selatan, Rabu (3/6) petang.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menjadi titik awal pengumpulan data dan fakta dari berbagai pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, pansus dibentuk bukan sekadar untuk melakukan pengawasan administratif, melainkan memastikan bahwa subsidi yang diberikan negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kami akan mengundang lebih banyak pihak untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Semua data dan informasi yang masuk akan kami inventarisasi, kemudian dicocokkan satu sama lain untuk melihat apakah distribusi BBM subsidi sudah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Disampaikan Syaripuddin, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana tersebut menjadi bahan penting untuk memetakan persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.

Seluruh temuan akan dianalisis secara objektif sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang dapat memberikan solusi nyata.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi, tidak boleh beralih ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, saat memberikan pendapat

Karena itu, pansus akan menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

“Yang menjadi perhatian kita bagaimana subsidi ini benar-benar dirasakan oleh sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memang menjadi sasaran program pemerintah. Jangan sampai hak mereka justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin meyakini distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan biaya operasional yang lebih terjangkau, sektor transportasi, perikanan, pertanian, hingga usaha kecil dapat bergerak lebih produktif.

Karena itu, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

“Masa kerja pansus sendiri direncanakan berlangsung selama satu bulan. Namun, apabila diperlukan untuk pendalaman dan penyempurnaan hasil kerja, masa tugas tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)