28 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Matangkan Persiapan Delegasi Tripartit Indonesia Jelang ILC ke-114

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar pertemuan Persiapan Delegasi Tripartit Indonesia Menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (26/5).

Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO).

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, bahwa pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” ucap Putri.

Forum ILC ke-114 ini dijadwalkan berlangsung pada 1–12 Juni 2026 di Geneva, Swiss, dengan mengusung tema “A Moment of Choice: Harnessing Artificial Intelligence for Decent Work”.

Putri menyampaikan bahwa terdapat empat urgensi utama kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia, yaitu sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional, sarana diplomasi untuk memengaruhi standar ketenagakerjaan global, wadah menjaga stabilitas hubungan industrial dan sosial ekonomi internasional, serta momentum menghadapi transformasi dunia kerja akibat digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Keterlibatan aktif Indonesia dalam proses pembentukan standar global akan menentukan kesiapan bangsa dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian nasional di masa depan,” ucapnya.

Delegasi Republik Indonesia bersiap menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 dengan membawa representasi lengkap dari unsur tripartit. Komposisi delegasi tersebut mencakup perwakilan dari unsur Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Pengusaha, guna mengawal kepentingan ketenagakerjaan Indonesia di kancah global.

Pada perhelatan strategis ini, Delegasi Indonesia akan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Kehadiran unsur tripartit yang solid ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog sosial yang inklusif serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan internasional yang adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Adapun agenda prioritas yang akan dibahas dalam ILC tahun ini terbagi menjadi dua, yakni agenda tetap dan agenda teknis. Agenda tetap meliputi Reports of the Chairperson of the Governing Body and Director-General, Information on the Programme and Budget and Other Questions (CF), Information and Reports on the Applications of Conventions and Recommendations, serta Committee on the Application of Standards (CAN).

Terkait agenda CAN, Indonesia secara positif tidak masuk dalam daftar negara yang dievaluasi atau diperiksa, yang menandakan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan Indonesia dinilai baik dan tidak memiliki isu pelanggaran konvensi di tingkat internasional.

Sementara itu, agenda teknis meliputi Standard Setting: Platform Economy (Second Discussion), General Discussion: Gender Equality, serta Recurrent Discussion: Social Dialogue and Tripartism.

Melalui persiapan matang dan soliditas unsur tripartit yang terjaga, Delegasi Indonesia optimis dapat membawa kontribusi nyata serta mengawal kepentingan nasional dengan optimal dalam forum ILC ke-114 di Jenewa nanti. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker dan Huawei Indonesia Perkuat Kemitraan Pengembangan SDM dan Program Magang

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Huawei Indonesia memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi digital di Jakarta, Selasa (26/5).

Nota kesepahaman ditandatangani Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker R. Nurhidajat bersama Direktur SDM Huawei Indonesia Andhi Mufti, serta disaksikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa perkembangan transformasi teknologi menuntut kesiapan SDM yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai penting dalam mendukung peningkatan kompetensi masyarakat.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi,” ujar Cris.

Ia mengatakan, Kemnaker terus mendorong pelatihan vokasi dan program magang yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja.

Kerja sama dengan Huawei Indonesia diyakini dapat memperluas kesempatan peningkatan kompetensi bagi generasi muda, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi industri.

Selain memperluas kolaborasi dengan sektor industri, Kemnaker juga melakukan pembenahan tata kelola program magang melalui penguatan regulasi dan pengawasan berbasis digital.

Langkah tersebut dilakukan agar program magang berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi peserta maupun perusahaan.

“Program magang harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah hadir melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun perusahaan,” kata Cris.

Ke depan, Kemnaker akan terus membuka kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas pelaksanaan program magang serta pelatihan vokasi di berbagai daerah.

“Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya SDM yang kompeten dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri yang terus berubah,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

BSI RO IX Kalimantan Distribusikan 2.136 Hewan Kurban di Wilayah Kalimantan

Banjarmasin — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melalui Regional Office IX Kalimantan, memperkuat komitmen sosial Perseroan menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, melalui distribusi hewan kurban di wilayah Kalimantan.

Tahun 2026 ini, BSI RO IX Kalimantan mencatat total kurban sebesar Rp4.164.650.313, atau setara dengan 2.136 ekor kambing/hewan kurban. Jumlah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BSI RO IX Kalimantan terhadap program kurban BSI secara nasional, dengan porsi kontribusi sebesar 8,69 persen.

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, bahwa momentum Iduladha menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di wilayah Kalimantan.

“Iduladha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang semangat berbagi, kepedulian, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Melalui program ini, BSI RO IX Kalimantan ingin memastikan bahwa keberadaan BSI dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya saudara – saudara kita yang membutuhkan,” ujar Sefudin.

Ia menambahkan, seluruh proses penyaluran hewan kurban memerhatikan aspek kesehatan, kelayakan, serta standar penyembelihan yang berlaku.

“Seluruh hewan kurban yang disalurkan dipastikan dalam kondisi sehat dan prima, serta memenuhi standar dari Rumah Potong Hewan atau RPH dan Dinas Peternakan setempat. Hal ini penting agar ibadah kurban dapat terlaksana dengan baik, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima,” ujarnya.

Menurut Sefudin, wilayah Kalimantan memiliki karakter geografis yang luas, sehingga penyaluran hewan kurban membutuhkan koordinasi yang baik agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Melalui penyaluran hewan kurban ini, BSI RO IX Kalimantan ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan. Ini merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir tidak hanya sebagai institusi keuangan syariah, tetapi juga sebagai sahabat sosial masyarakat,” katanya.

Kegiatan kurban BSI RO IX Kalimantan menjadi bagian dari kontribusi keseluruhan nasional BSI. Berdasarkan data kurban BSI 2026, secara nasional total penghimpunan kurban mencapai Rp47.959.137.913, atau setara dengan 24.593 ekor kambing/hewan kurban.

Hingga periode pelaporan tersebut, realisasi program kurban nasional telah mencapai 87,19 persen dari target kurban 2026.

Program kurban BSI tahun ini, juga didukung akselerasi transformasi digital melalui aplikasi BYOND by BSI dan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card, serta kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi.

Melalui kanal digital tersebut, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam ibadah kurban dengan pilihan harga yang inklusif, mulai dari sekitar Rp1,9 juta untuk kambing.

Kemudahan akses digital dan variasi harga hewan kurban yang terjangkau menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkurban melalui BSI.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekosistem bisnis berkelanjutan Perseroan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa perbankan syariah harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

“Perbankan syariah hadir untuk membawa kemaslahatan yang lebih luas. Kinerja positif yang berhasil diraih BSI harus berbanding lurus dengan peningkatan volume ZISWAF, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan umat, salah satunya melalui pemerataan distribusi hewan kurban ini,” ungkap Anggoro.

Selain memberikan manfaat sosial, program kurban BSI juga menciptakan multiplier effect bagi sektor UMKM peternakan. Secara nasional, BSI melibatkan peternak lokal, termasuk UMKM dan desa binaan BSI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

BSI juga menerapkan distribusi hewan kurban yang lebih ramah lingkungan, salah satunya melalui penggunaan besek bambu sebagai bagian dari komitmen sustainability Perseroan. Daging kurban didistribusikan kepada masyarakat duafa, wilayah terdampak bencana, pesantren, serta masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah. (BSI-RIW/EPS)