13 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Pastikan Pendidikan Jadi Prioritas, Aspirasi Mahasiswa Jadi Penguat Evaluasi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mendukung kemajuan dunia pendidikan di Banua, mulai dari pemenuhan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, pada aksi penyampaian pendapat memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kantor DPRD Kalsel, Selasa (12/5) sore.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti lskandar Sukma Alamsyah

Menurutnya, DPRD Kalsel selama ini terus menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.

Anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.

“Di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kita terus menjaga mandatory spending pendidikan 20 persen tetap terpenuhi,” ujarnya.

Selain penguatan anggaran, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga terus dilakukan melalui penyesuaian honor guru sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Gusti Iskandar menjelaskan, pemerintah provinsi secara bertahap juga terus memenuhi fasilitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal, terutama pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Saat ini terdapat lebih dari 200 SMA dan SMK di Kalimantan Selatan, ditambah puluhan SLB yang membutuhkan perhatian pemenuhan sarana pendidikan maupun kebutuhan tenaga pendidik.

“Kami terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan dukungan tambahan bagi sektor pendidikan di Banua, khususnya terkait kekurangan tenaga guru yang masih terjadi di sejumlah sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gusti Iskandar menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel saat ini juga tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan tambahan formasi guru, serta dukungan fasilitas pendidikan lainnya bagi Kalimantan Selatan.

“Aspirasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penguatan kebijakan pendidikan daerah, agar kualitas pendidikan di Banua terus meningkat dan semakin merata,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Bantu Penuhi Kebutuhan Bapok, Pasmur Banjarmasin Sasar Pemukiman

Banjarmasin – Antrean panjang terlihat sejak pagi di halaman Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh, Rabu (13/5). Ratusan warga datang membawa tas belanja dan harapan yang sama, yakni mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, di tengah naiknya harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Kegiatan Bazar Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota Banjarmasin ini, menjadi langkah konkret pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang mulai tertekan, akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Terutama cabai, beras, minyak goreng, dan gula pasir.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat melakukan pemantauan

Terlebih, di tengah inflasi daerah yang mencapai 3,62% pada April 2026.

Wali Kota, Muhammad Yamin mengatakan, pasar murah sengaja diperluas hingga menjangkau lima kecamatan dan 52 kelurahan bekerja sama dengan Perum Bulog, agar masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya lewat rapat dan data statistik, tetapi harus diwujudkan melalui intervensi nyata di lapangan.

“Ketika harga mulai naik menjelang hari besar keagamaan, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Karena itu pemerintah harus hadir melalui pasar murah bersubsidi agar kebutuhan pokok tetap bisa dijangkau,” ujar Yamin, saat membuka kegiatan.

Di sela kegiatan, Ia juga menghampiri warga yang rela mengantre sejak pagi. Ia bertanya satu per satu mengenai manfaat pasar murah.

Sejumlah warga mengaku terbantu dan berharap kegiatan serupa lebih sering dilaksanakan. Respons masyarakat itu dinilai menjadi gambaran bahwa program pemerintah menyentuh kebutuhan riil warga.

Karena itu, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah terkait agar memperkuat pengawasan distribusi pangan, pemantauan harga pasar, hingga koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha agar pasokan tetap aman.

Tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, Pemkot juga mulai mendorong langkah pencegahan jangka panjang.

Yamin, mengungkapkan pemerintah berencana membagikan bibit cabai kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap harga pasar yang fluktuatif.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga punya solusi jangka panjang. Karena cabai sering mengalami kenaikan harga, nanti akan kami bagikan bibit cabai agar warga bisa menanam sendiri di rumah,” katanya lagi.

Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, distributor bahan pangan, pelaku usaha, pihak Perum Bulog, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Jadi Tuan Rumah POPDA 2026, Banjarmasin Targetkan Juara Umum

Banjarmasin – Kontingen Kota Banjarmasin menargetkan juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Target tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, saat melepas kontingen atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut.

Pelepasan ini menjadi momentum krusial bagi para atlet muda kota seribu sungai, sebelum bertolak menuju arena pertandingan yang direncanakan berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026, di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera kontingen secara simbolis oleh Wali Kota kepada perwakilan atlet.

Dalam arahannya, Yamin menaruh harapan besar kepada para atlet yang terpilih, agar dapat membawa harum nama kota Banjarmasin di pentas tersebut.

Yamin menekankan, bahwa medali emas memang menjadi target, namun semangat integritas, kebanggaan dan sportivitas dalam bertanding tetap menjadi kunci utama.

Ia juga berpesan kepada para atlet agar dapat menjaga kebugaran menjelang kompetisi.

“Hari ini kita lepas kontingen yang akan berlaga di POPDA, kita harap mereka bisa menjaga kebugarannya sebelum bertanding, tetap junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, tetap hormati lawan dan wasit serta jaga nama baik kota Banjarmasin di ajang tersebut,” ungkapnya.

Yamin juga meminta para official dan pelatih agar terus memantau anak asuhnya, hingga kompetisi tiba apabila didapati di antara mereka yang kondisinya dinilai kurang prima.

“Kami yakin dan percaya mereka bisa menampilkan kemampuan terbaik. Namun saya harap apabila sedang tidak fit kondisinya janganlah dipaksakan untuk tanding,” pesan Wali Kota.

Di sisi lain, Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Ibnu Sabil menjelaskan lebih rinci, kontingen Kota Banjarmasin yang akan turun dan mematangkan kesiapan di ajang POPDA tahun ini.

“Total ada 77 atlet dan 22 pelatih hingga official di empat cabang olahraga yang dipertandingkan. Bola basket sebanyak 24 atlet dan 5 pelatih. Lalu bola voli 23 atlet dan 5 pelatih, sepakbola ada 18 atlet putra dan 7 pelatih serta sepak takraw 12 atlet dan 5 pelatih,” jelasnya.

Pihaknya pun memasang target minimal kontingen atlet membawa pulang empat medali emas dan mempertahankan tradisi juara.

Senada, Ia juga mengajak para atlet agar mampu membawa harum nama daerah di ajang tersebut.

“Kita berharap besar Banjarmasin bisa menjadi juara umum,” lugasnya.

Dengan persiapan matang selama berbulan-bulan, target Banjarmasin untuk meraih prestasi terbaik di ajang POPDA Kalsel 2026 diharapkan dapat terwujud. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Kalsel Percepat Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa, pada tahun 2026.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan, penyelesaian batas desa masih menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya pada triwulan kedua tahun 2026.

Menurut Wahyu, proses penetapan dan penegasan batas desa memiliki tiga tahapan utama, yakni kesepakatan teknis, verifikasi teknis, dan penetapan dalam bentuk peraturan bupati.

“Untuk tahap pertama, yakni kesepakatan teknis, Alhamdulillah seluruh desa di Kalimantan Selatan sudah mencapai kesepakatan teknis 100 persen,” ujar Wahyu, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi langkah penting, untuk mempercepat legalitas batas wilayah desa di Kalsel. Setelah seluruh desa menyelesaikan kesepakatan teknis, tahapan selanjutnya adalah verifikasi teknis yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Verifikasi tersebut diperlukan, karena seluruh produk hukum terkait batas wilayah, baik batas desa maupun batas daerah, wajib memperoleh validasi teknis dari BIG sebelum ditetapkan secara resmi.

Namun demikian, Wahyu mengakui proses verifikasi teknis memerlukan waktu cukup panjang, karena banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan proses serupa ke BIG.

“Kita tahu semua desa di Indonesia juga melakukan permohonan verifikasi ke BIG, sehingga harus antre. Karena itu kita akan mencoba memfasilitasi teman-teman di kabupaten agar prosesnya bisa lebih cepat,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, PMD Kalsel berencana mendatangkan tim BIG langsung ke Kalimantan Selatan untuk memudahkan proses verifikasi teknis batas desa yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Nanti akan kita upayakan menghadirkan tim BIG ke Kalimantan Selatan sehingga diharapkan proses verifikasi teknis dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tahapan terakhir adalah penetapan dan penegasan batas desa melalui peraturan bupati. Tahapan ini juga membutuhkan proses evaluasi dan harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

Wahyu menyebutkan, proses tersebut cukup besar karena Kalimantan Selatan memiliki sebanyak 1.871 desa yang seluruhnya memerlukan produk hukum terkait batas wilayah.

“Kita terus berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena untuk menjadi produk hukum berupa peraturan bupati tentu harus melalui proses harmonisasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian administrasi wilayah bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

“Ini akan terus kita dorong dalam waktu dekat agar penyelesaian batas desa di Kalimantan Selatan bisa segera tuntas,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/EPS)

RSJ Sambang Lihum, Menuju Pusat Literasi dan Edukasi Kesehatan Mental

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengharapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pengobatan kesehatan jiwa, tetapi juga berkembang menjadi pusat literasi dan edukasi kesehatan mental bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, saat mewakili Gubernur Muhidin, membuka Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Trias Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rabu (13/5).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin

Dalam sambutannya, Diauddin menjelaskan, bahwa peran rumah sakit saat ini tidak hanya sebatas pelayanan medis dan pengobatan pasien, namun juga tanggung jawab sosial meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan jiwa, sekaligus mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan.

“Rumah sakit saat ini harus mampu menjadi pusat edukasi dan literasi kesehatan. Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan literasi kesehatan jiwa sangat diperlukan agar masyarakat lebih terbuka memahami persoalan kesehatan mental, serta tidak lagi memandang negatif individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Diauddin, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari kemampuan fasilitas kesehatan membangun komunikasi, edukasi, dan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, hingga konsultasi publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan psikologis.

“RSJ Sambang Lihum diharapkan menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat terkait kesehatan jiwa. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di RSJ Sambang Lihum.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi lebih profesional, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan penguatan fungsi edukasi dan literasi tersebut, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran kesehatan mental bagi masyarakat di Banua,” tutup Diauddin. (MRF/RIW/EPS)

Kemnaker Gandeng Prefektur Miyazaki, Perluas Peluang Penempatan Magang Teknis ke Jepang

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Jepang melalui kerja sama dengan Pemerintah Prefektur Miyazaki.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama tentang pengembangan, pengiriman, dan penerimaan peserta Technical Intern Training Program (TITP) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Gubernur Prefektur Miyazaki Shunji Kono di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Selasa (12/5).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat hubungan Indonesia –Jepang di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan perluasan peluang penempatan peserta magang teknis.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prefektur Miyazaki atas komitmennya dalam memperluas kerja sama ini, terutama dalam pengembangan SDM dan peningkatan kesempatan penempatan magang teknis Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama mencakup pelatihan, pengiriman, dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia di Prefektur Miyazaki.

Selain itu, kedua pihak akan memperkuat pertukaran data dan informasi secara berkala untuk mendukung keberlanjutan program.

Kemnaker juga menyiapkan pengembangan sistem berbagi informasi untuk mendukung pengembangan karier peserta setelah menyelesaikan program magang di Jepang.

Langkah ini dilakukan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, termasuk di Prefektur Miyazaki yang tengah menghadapi penurunan jumlah penduduk.

Cris menambahkan, salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan job matching untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi calon peserta dengan kebutuhan mitra industri di Jepang.

Kemnaker juga menyiapkan pelatihan prapenempatan melalui balai pelatihan milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data Kemnaker, penempatan peserta magang teknis Indonesia ke Jepang pada 2025 mencapai 19.332 orang. Sementara itu, hingga Mei 2026, jumlah peserta yang telah diberangkatkan tercatat sebanyak 18.316 orang, yang menunjukkan capaian penempatan yang tetap tinggi pada periode awal tahun berjalan.

Khusus di Prefektur Miyazaki, jumlah peserta magang Indonesia juga mengalami peningkatan dari 243 orang pada 2025, menjadi 285 orang pada 2026.

Sementara itu, Gubernur Prefektur Miyazaki, Shunji Kono menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan, bahwa Prefektur Miyazaki saat ini menghadapi tantangan depopulasi sehingga membutuhkan peserta magang asing untuk mendukung berbagai sektor industri.

“Keberadaan warga Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian di Prefektur Miyazaki. Kami melihat peluang bagi peserta magang Indonesia untuk berkiprah di lebih banyak sektor ke depannya,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2, yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini, menjadi langkah strategis Kemnaker memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting untuk mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi.

Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

“Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya mengatakan, evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing – masing,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Puluhan Ribu Penonton Telah Mendengar Loncengnya, Kini The Bell: Panggilan untuk Mati Hadir di Banjarmasin!

Banjarmasin – Setelah sukses menggelar rangkaian special screening hingga roadshow di beberapa kota, film horor The Bell: Panggilan untuk Mati, melanjutkan perjalanannya melalui cinema visit di Banjarmasin pada Selasa (12/5).

Kehadiran para cast dan filmmaker menjadi kesempatan spesial bagi penonton untuk bertemu langsung, sekaligus merasakan lebih dekat dengan atmosfer film yang tengah ramai diperbincangkan ini.

Sejak resmi tayang di bioskop, The Bell: Panggilan untuk Mati telah berhasil menarik lebih dari 84.000 penonton, dan menjadi salah satu film horor Indonesia yang ramai diperbincangkan.

Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya respons publik selama rangkaian special screening, roadshow, hingga penayangan reguler di seluruh bioskop Indonesia.

Cinema visit The Bell: Panggilan untuk Mati di Banjarmasin, dihadiri Bhisma Mulia, Sita Permatasari, serta Executive Producer Avesina Soebli.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari perjalanan film ini untuk menyapa penonton di Banjarmasin, sekaligus mengenalkan Penebok, sosok horor baru yang lahir dari folklore lokal Indonesia, dan mulai menarik perhatian banyak penonton sejak penayangannya di bioskop.

Sejak resmi tayang, The Bell: Panggilan untuk Mati menjadi salah satu film horor yang banyak dibicarakan, karena menghadirkan pengalaman yang berbeda.

Tidak hanya menawarkan ketegangan, film ini juga membawa nuansa budaya lokal yang kuat dan terasa dekat dengan kehidupan generasi saat ini.

Ceritanya berangkat dari rasa penasaran dan obsesi terhadap viralitas, sesuatu yang akrab dengan kehidupan digital anak muda masa kini, lalu berkembang menjadi pengalaman yang perlahan membangun rasa tidak nyaman dan membuat penonton terus tenggelam dalam atmosfer filmnya.

Selain ceritanya yang relevan, pendekatan visual yang digunakan juga menjadi daya tarik tersendiri.

Sutradara Jay Sukmo menghadirkan tiga aspek rasio gambar yang berbeda untuk membedakan tiap periode waktu dalam cerita, menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dan jarang ditemui di film horor Indonesia.

Pendekatan ini membuat The Bell tidak hanya menghadirkan rasa takut, tetapi juga pengalaman sinematik yang terasa lebih intens dilayar lebar.

Bhisma Mulia mengungkapkan, bahwa respons penonton selama rangkaian promosi menjadi salah satu hal yang paling berkesan baginya.

“Banyak yang bilang mereka datang karena penasaran, tapi setelah nonton justru kebawa sama atmosfer filmnya. Itu yang menurut saya menarik dari The Bell, karena rasa takutnya bukan cuma dari apa yang muncul di layar, tapi juga dari situasi yang terasa dekat dengan kehidupan sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Sita Permatasari mengaku antusias dapat hadir langsung menyapa penonton di Banjarmasin.

Menurutnya, pengalaman menonton The Bell: Panggilan untuk Mati akan terasa berbeda ketika disaksikan langsung di bioskop.

“Film ini punya atmosfer yang kuat dan perlahan bikin penonton masuk ke dalam ceritanya. Menurut saya, sensasi itu akan lebih terasa kalau ditonton langsung di layar lebar bersama teman, sodara dan orang yang kalian sayang,” ungkapnya.

Executive Producer Avesina Soebli berharap, rangkaian cinema visit ini dapat membuat semakin banyak penonton semakin tertarik untuk menyaksikan The Bell: Panggilan untuk Mati di bioskop.

“Kami ingin penonton merasakan pengalaman horor yang bukan hanya menegangkan, tetapi juga memiliki cerita dan atmosfer yang kuat. The Bell menghadirkan folklore lokal yang dekat dengan budaya kita sendiri, sehingga pengalaman menontonnya terasa lebih dekat, intens, dan berbeda,” pungkasnya. (TheBell-RIW/EPS)

Tingkatkan Awreness K3, Pelindo Regional 3 Sosialisasikan Risiko Blind Spot dan Mobilisasi Kendaraan

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan, terus memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan operasional pelabuhan melalui kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Implementasi K3 Berkenaan dengan Risiko Blind-Spot dan Pergerakan Alat/Kendaraan”.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif, meningkatkan kesadaran seluruh pekerja, cleaning service, dan vendor terhadap potensi bahaya yang muncul dari aktivitas pergerakan alat berat dan kendaraan operasional.

Sosialisasi disampaikan Yoga Arya Kuswanto, selaku Junior Manager HSSE PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan kepada cleaning service dan vendor yang beraktivitas di area pelabuhan.

Dalam pemaparannya, disampaikan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat blind-spot, interaksi manusia dengan alat berat, serta pergerakan kendaraan operasional di area kerja.

Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya penerapan budaya keselamatan melalui prinsip “Patuhi – Peduli – Intervensi” sebagai bagian dari komitmen perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas fatality.

Materi yang diberikan mencakup penerapan Stop Work Authority (SWA), penentuan zona aman (safe zone), penggunaan alat peringatan dini pada alat berat, hingga penguatan disiplin penggunaan sabuk keselamatan (seat belt).

Dalam paparannya, Yoga Arya Kuswanto menegaskan, bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara disiplin seluruh pihak tanpa terkecuali.

“Risiko blind-spot dan pergerakan alat berat merupakan salah satu potensi bahaya terbesar di area operasional pelabuhan. Oleh karena itu, seluruh pekerja, cleaning service, dan vendor wajib meningkatkan kepedulian dan disiplin terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan,” ujar Yoga Arya Kuswanto.

Ia juga menambahkan, bahwa penerapan K3 bukan hanya sekadar memenuhi aturan perusahaan, namun merupakan langkah nyata dalam melindungi keselamatan jiwa pekerja dan menjaga kelancaran operasional pelabuhan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk berani melakukan intervensi apabila menemukan kondisi tidak aman serta selalu memastikan berada di zona aman saat alat bergerak,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan berharap seluruh cleaning service dan vendor dapat semakin memahami pentingnya pengendalian risiko di area operasional, khususnya terkait blind-spot dan mobilisasi alat/kendaraan.

Penguatan implementasi K3 secara konsisten diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja serta mendukung terciptanya budaya keselamatan yang berkelanjutan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan berusaha untuk terus meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi HSSE guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan kerja yang berlaku.

Semangat “Stop Fatality” dan “Zero Tolerance for Equipment/Vehicle Movement Risk” menjadi landasan utama perusahaan, menjaga keselamatan seluruh insan pelabuhan. (Pelindo-RIW/EPS)