12 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gandeng Perguruan Tinggi, Kemenkum Kembangkan Bantuan Hukum dan Kekayaan Intelektual di Kalsel

Banjarbaru – Penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi secara serentak, yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kekayaan intelektual digelar di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, bersama unsur perguruan tinggi, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Foto bersama usai penyerahan penghargaan kekayaan intelektual kepada pemerintah kabupaten dan provinsi

Pada kesempatan itu, Galuh Tantri menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian Hukum, yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu gagasan yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kemenkum, adalah penempatan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa.

“Pak Gubernur punya ide kerja sama antara Kemenkum dengan perguruan tinggi dan Pemprov Kalsel, salah satunya menempatkan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa. Menurut saya ini luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aset budaya Banua turut menerima pengakuan kekayaan intelektual, di antaranya Kuriding, Kintung, Panting, dan Gamelan Banjar.

Galuh Tantri berharap, berbagai potensi budaya dan kreativitas daerah dapat terus didaftarkan serta memperoleh kepastian hukum sebagai kekayaan intelektual milik Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan semua potensi yang ada di Kalimantan Selatan memiliki kepastian hukum dan tercatat sebagai kekayaan intelektual daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang bantuan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Mahasiswa dan sivitas akademika diharapkan mampu melahirkan inovasi dan kreativitas yang nantinya dapat menjadi kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Alex menambahkan, pihaknya juga mendorong pembentukan sentra – sentra kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi agar hasil penelitian dan inovasi dapat dikembangkan secara lebih optimal.

“Kita berharap dari Kalimantan Selatan lahir inovasi-inovasi baru dan pengembangan teknologi baru yang memiliki nilai manfaat dan perlindungan hukum,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Ikuti Latihan Manajemen Kepemimpinan, 45 Pemuda Siap Jadi Penerus Bangsa

Tabalong – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan bagi Pemuda Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara, Senin (11/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz mengatakan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda tersebut merupakan langkah strategis untuk mencetak kader pemimpin muda yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

Ket foto : Pengalungan tanda peserta pelatihan oleh Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Pemuda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

“Melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga dibekali kemampuan disiplin, komunikasi, kerja sama tim, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan organisasi kepemudaan,” ujar Pebriadin.

Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 45 peserta dari tiga kabupaten.

“Peserta berasal dari Kabupaten Tabalong sebanyak 15 orang, Kabupaten Balangan 15 orang, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 orang,” jelasnya.

Ia menuturkan para peserta merupakan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kalangan mahasiswa.

Menurut Rika, pelatihan kepemimpinan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai calon penerus bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan sukses sehingga hasil dari pelatihan kepemimpinan ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kabupaten, kota, maupun organisasi kemasyarakatan, khususnya untuk kemajuan Kalimantan Selatan,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah, Ini Harapan Wali Kota Yamin

Banjarmasin – Suasana penuh senyum dan antusias tampak sejak pagi, ketika para siswa menerima bingkisan perlengkapan sekolah dari program Pegadaian Peduli melalui Gold Generation, pada Selasa (12/5).

Bantuan tersebut tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi bukti sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT Pegadaian, mendukung pendidikan serta meringankan kebutuhan sekolah masyarakat.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyerahkan bantuan

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran PT Pegadaian, kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin.

Di tengah tantangan ekonomi masyarakat dan persoalan pendidikan yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kekuatan besar untuk membantu menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan.

Dalam sambutannya Yamin menyampaikan, bahwa pembangunan kualitas generasi muda harus dimulai dari perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Pendidikan tidak hanya soal nilai akademik. Anak-anak harus dibentuk menjadi generasi yang disiplin, tangguh, kreatif, dan peduli lingkungan. Persoalan sampah hari ini harus menjadi edukasi bersama, mulai dari memilah sampah, membuat kompos, hingga memanfaatkan ecobrick menjadi karya kreatif yang bernilai,” ungkap Yamin.

Ia menilai, program sosial seperti ini menjadi kekuatan penting, untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia.

Kepedulian perusahaan terhadap sekolah membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, terutama membantu siswa yang membutuhkan perlengkapan belajar.

Namun di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran lingkungan sejak usia dini dan belum meratanya dukungan sosial terhadap sekolah – sekolah di Kota Banjarmasin.

“Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada kegiatan simbolis semata, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu mengubah perilaku masyarakat,” ujar Yamin.

Salah satu solusi yang disampaikan, adalah memperkuat edukasi lingkungan di sekolah melalui praktik langsung, seperti pemilahan sampah, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan ecobrick dari botol plastik menjadi prakarya kreatif bernilai ekonomi.

Yamin berharap, langkah PT Pegadaian menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut membantu dunia pendidikan di Kota Banjarmasin.

Menurutnya, ketika pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha bergerak bersama, maka peluang menciptakan generasi emas yang cerdas, tangguh, dan peduli lingkungan akan semakin besar.

“Kalau kepedulian seperti ini terus bergerak bersama, maka sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan dan mampu membawa perubahan bagi Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Kebahagiaan para siswa terlihat jelas usai menerima bantuan tersebut. Salah satunya disampaikan Dafa, siswa SD Negeri Kuin Cerucuk 1, yang mengaku senang mendapatkan perlengkapan sekolah baru dari program Pegadaian Peduli.

“Saya senang sekali dapat hadiah ini. Jadi tambah semangat dan mau lebih rajin lagi belajar serta sekolah supaya bisa membanggakan orang tua,” ucap Dafa dengan wajah penuh senyum. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BRIDA Kalsel Perkuat Budaya Riset dan Inovasi, Dukung Pembangunan Daerah

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai langkah strategis mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menyampaikan, bahwa penguatan riset dan inovasi menjadi salah satu fondasi penting menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang di era modern saat ini.

Menurut Thaufik, inovasi tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor unggulan serta memperkuat efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, penerapan inovasi berbasis riset dan teknologi akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perkembangan global.

“Riset dan inovasi harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan dukungan data, kajian, dan teknologi yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terukur dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif,” ujarnya.

Thaufik menambahkan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks saat ini membutuhkan dukungan riset yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, BRIDA Kalsel terus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga dunia usaha untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” lanjutnya.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga terus mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tidak hanya fokus pada sektor pemerintahan, inovasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, pertanian, lingkungan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Budaya riset dan inovasi harus dibangun secara berkelanjutan agar mampu menciptakan pola kerja yang kreatif, responsif, dan berbasis solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Komisi IV Terima Aspirasi BEM ULM, Soroti Pendidikan dan Persoalan Sosial

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Tahun 2026, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, baru-baru tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa mengapresiasi kehadiran puluhan mahasiswa, yang aktif menyuarakan kondisi riil di masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan sosial.

Menurutnya, berbagai masukan dari mahasiswa menjadi bahan penting bagi DPRD, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah.

“Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian yakni tingginya angka Anak Putus Sekolah atau APS serta Anak Tidak Sekolah atau ATS di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Jihan menilai, kondisi di Kalsel memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain.

Banyak anak yang tercatat tidak sekolah, namun sebenarnya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, karena belum terdata dalam sistem EMIS atau Education Management Information System milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel menilai diperlukan sinkronisasi data.

“Koordinasi lintas sektor dimaksudkan agar kondisi pendidikan di daerah dapat tergambar secara lebih akurat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo berharap, DPRD Kalsel terus memerhatikan aspirasi masyarakat kecil, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ia menilai kolaborasi antara mahasiswa dan DPRD penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Melalui audiensi ini, kami berharap sinergi dengan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Jihan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kawal Kesiapan Bank Kalsel Menuju Bank Devisa, Komisi II Bidik Potensi DHE SDA untuk Tingkatkan PAD

Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.

Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.

Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.

“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.

Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.

Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.

“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.

Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.

“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD, Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan, memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.

Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD, Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5), yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana.

Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.

Melalui kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.

Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Yassierli menekankan, bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama menjalankan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Menaker, Hendri Satrio menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi tersebut. Ia memperkenalkan tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai semangat bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Gelar Seleksi Kerja Penyandang Disabilitas Tuli bersama Dunia Usaha

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli, melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja.

Kegiatan bertajuk “Interview dan Seleksi Penempatan Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuli pada PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan)” ini, dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (11/5).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah konkret, mempertemukan pencari kerja disabilitas Tuli dengan dunia usaha secara langsung.

“Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja,” ujar Estiarty.

Ia menjelaskan, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai.

Karena itu, Kemnaker memperkuat peran Pengantar Kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counselling, dan job intermediaries.

“Pengantar Kerja memastikan proses penempatan tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan, tetapi juga menjembatani kebutuhan komunikasi dan kompetensi secara tepat,” katanya.

Saat ini terdapat 1.859 Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemnaker, Balai Pelatihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, dan Unit Layanan Disabilitas daerah.

Dalam kegiatan ini, Parakerja turut mendukung proses komunikasi dan interview agar lebih inklusif, khususnya bagi peserta penyandang disabilitas Tuli melalui penggunaan BISINDO.

Estiarty menegaskan, penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan direplikasi lebih banyak perusahaan, sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)