8 Mei 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Lantik Pejabat Pemprov Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Loyalitas dan Profesionalisme

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (8/5).

Selain melantik pejabat struktural dan fungsional, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, para pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mengedepankan profesionalisme dalam bekerja.

“Jabatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Muhidin.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pejabat harus dibuktikan melalui kinerja nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat akan terus dilakukan secara berkala agar penempatan jabatan sesuai kemampuan dan kompetensi.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang telah dilantik pada dasarnya baru dapat dilakukan rotasi atau perombakan jabatan setelah dua tahun.

Meski demikian, penilaian kinerja tetap dilakukan secara berkala oleh pimpinan masing-masing.

“Saya minta kepada Sekda dan kepala dinas untuk memberikan penilaian objektif terhadap bawahannya, mana yang sangat baik dan mana yang masih kurang,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

“Kalau memang pekerjaannya kurang bagus tentu akan dievaluasi kembali. Semua harus bekerja profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Selain profesionalisme, Muhidin juga menekankan pentingnya loyalitas seluruh pejabat terhadap pimpinan daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris daerah.

“Pejabat harus loyal kepada pimpinan daerah agar pemerintahan berjalan solid dan program pembangunan bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menyampaikan, pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 pejabat administrator, serta 125 pejabat pengawas.

Selain itu, turut dilantik sebanyak 25 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Alhamdulillah, hari ini terlaksana pelantikan dan pengukuhan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 administrator, 125 pengawas, dan 25 pejabat fungsional,” jelas Noryadi.

Ia mengatakan, sesuai arahan gubernur, seluruh pejabat nantinya akan dievaluasi setiap enam bulan berdasarkan capaian kinerja masing-masing.

“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Noryadi juga mengungkapkan saat ini masih terdapat tiga jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kosong, yakni pada Dinas ESDM, Staf Ahli Gubernur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk pengisian jabatan tersebut, Pemprov Kalsel nantinya akan melaksanakan proses lelang jabatan sesuai arahan gubernur.

“Pengisiannya nanti melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan dan arahan gubernur,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wamenaker: Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menjawab tantangan masifnya perkembangan digitalisasi global, termasuk Artificial Intelligence (AI)

Wamenaker menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan (skill mismatch). Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan,” ujar Afriansyah, saat menjadi narasumber Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Wamenaker menegaskan, bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja.

Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Dalam paparannya, Wamenaker menyampaikan, bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

“Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik,” ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan komitmen pemerintah, membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global

Cianjur — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa kekuatan Indonesia menghadapi tantangan global tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Yassierli, saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, serta 80 peserta dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Dalam sambutannya, Yassierli menyebut, nilai
kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” ujar Yassierli.

Menurutnya, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” katanya.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan forum silaturahmi tersebut.

Menurut Jumhur, forum itu menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan

Malang — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025, Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

Direktorat ini memiliki mandat memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial,” katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

“Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutup Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jelang Idul Adha, RPH Banjarmasin Vaksinasi Sapi Kurban

BANJARMASIN – Dalam rangka menjaga kesehatan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha mendatang, petugas Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin memeriksa kesehatan sapi kurban, yang mulai berdatangan, pada Kamis (7/5).

Kepala RPH Basirih Kota Banjarmasin, drh Anang Dwijatmiko mengatakan, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah sapi kurban mulai berdatangan ke tempatnya.

Ket foto : Kepala RPH Kota Banjarmasin drh Anang Dwijatmiko

“Setibanya, setiap sapi langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi oleh petugas terkait untuk memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak dikurbankan,” ungkap Anang, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Anang, vaksinasi diberikan untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga saat kurban nanti.

“Kita pastikan sapi-sapi tersebut juga sudah di vaksinasi di daerah daerah asal hingga sampai tempat tujuan untuk mencegah terjadi wabah penyakit mulut dan kaki,” ucap Anang.

Stok sapi kurban yang baru datang ini, lanjut Anang, sekitar 330 ekor berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sapi kurban dari luar daerah ini akan terus berdatangan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang.

“Kedatangan sapi masih akan terus berlangsung sampai mendekati hari H. Kami terus memastikan hewan kurban yang beredar di Banjarmasin benar benar aman dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, bahwa kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi.

“Kebutuhan kurban kurang lebih masih sama seperti tahun lalu, sekitar 2.500 ekor. Tapi memang ada kenaikan harga di tingkat pengusaha karena faktor biaya operasional, terutama BBM,” ucapnya.

Kenaikan harga itu juga diakui salah seorang pengusaha sapi kurban, Rasidi Ahmad yang menyebutkan harga sapi tahun ini rata rata mengalami kenaikan.

“Ada kenaikan sekitar 1 juta rupiah per ekor dibanding tahun sebelumnya. Itu tergantung berat badan dan jenis sapinya,” tutup Rasidi. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Kinerja dan Pelayanan, Komisi I Gali Inovasi Kedewanan ke NTB

Mataram – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan melalui penguatan koordinasi serta pertukaran gagasan bersama DPRD di daerah lain.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/5), di Kota Mataram.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, disambut langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat, mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk meluaskan wawasan serta menguatkan sinergi antar lembaga legislatif daerah.

Menurutnya, banyak masukan positif yang diperoleh dari DPRD Provinsi NTB yang dapat dijadikan referensi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas anggota DPRD di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini membahas berbagai strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kinerja legislatif, hingga optimalisasi program – program kedewanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Rais menjelaskan, sejumlah program yang dijalankan DPRD NTB dinilai mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan, terutama untuk pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan atau dapil.

Suasana pertemuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Salah satunya terkait pola kunjungan dapil yang dinilai efektif, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

“Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman tersebut, DPRD Kalsel memperoleh berbagai ide baru yang nantinya bisa diadaptasi dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Rais menambahkan, kinerja legislatif diharapkan semakin responsif terhadap persoalan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Selain membahas program kedewanan, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan antarlembaga legislatif daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

DPRD Kalsel menilai sinergi seperti ini penting untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Hari ini kami sangat berterima kasih karena langsung disambut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB. Banyak hal yang kami diskusikan bersama terkait program-program kedewanan yang sangat baik dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami di Kalimantan Selatan,” ujar Rais.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antar DPRD provinsi dapat terus terjalin sebagai ruang berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan strategi yang berbeda dalam menjalankan fungsi kedewanan. Karena itu, forum diskusi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan antara DPRD Kalsel dan DPRD NTB tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru dalam mendukung terciptanya lembaga legislatif yang lebih profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.

“Dengan sinergi yang terus dibangun, DPRD diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus representasi aspirasi rakyat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DPKP Kalsel Perketat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menguatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kepada para petani seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk, Indah Puteri Suciati mengatakan, pengawasan dimotori Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat provinsi.

“Peran kami di provinsi adalah pengawasan. Di provinsi ada Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pembina dan diketuai langsung Kepala Dinas DPKP,” ujar Puteri, baru baru ini.

Ia menjelaskan, tim tersebut bertugas memonitor seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan.

Total alokasi pupuk bersubsidi yang diawasi penyalurannya di Kalsel mencapai sekitar 91.000 ton untuk berbagai kebutuhan pertanian masyarakat.

Puteri menerangkan, alur distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari PT. Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuknya melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD).

Selanjutnya PUD mendistribusikan pupuk ke Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang telah ditunjuk dan ditetapkan PT. Pupuk Indonesia untuk menjadi Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi.

“Dari PPTS itulah petani bisa langsung mengambil pupuk bersubsidi,” katanya.

Dalam proses pengambilan pupuk, petani diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing – masing daerah.

Namun demikian, apabila lokasi kios cukup jauh, pengambilan pupuk dapat diwakilkan ketua kelompok tani dengan membawa surat kuasa serta identitas petani yang bersangkutan.

“Yang pasti petani harus terdaftar di RDKK masing-masing kabupaten atau kota dan membawa KTP. Kalau jaraknya jauh bisa diwakilkan dengan surat kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, saat ini terdapat 7 PUD yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke PPTS di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“DPKP Kalsel berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Jajaki Terobosan Baru Pelayanan Pajak Kendaraan

Bali – Dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan Kepala UPPD Samsat se Kalsel, mengunjungi Bapenda Provinsi Bali untuk mempelajari inovasi – inovasi, khususnya di sektor pelayanan samsat.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi dan diterima Sekretaris Bapenda Bali I Gusti Putu Widiantara dan jajarannya, di ruang rapat Bapenda Bali, Kamis, (7/5).

Suasana pertemuan di Bapenda Provinsi Bali

Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, selama ini kontribusi terbesar PAD masih didominasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sehingga, menjadikan samsat sebagai salah satu unit strategis yang menjadi ujung tombak penerimaan pajak daerah.

Dimana, ada banyak hal yang menarik di cermati seperti persoalan bagaimana membayar, kemudahan wajib pajak membayar pajak melalui lembaga adat.

“Lembaga adat ini kalau dibandingkan dengan aturan hukum yang ada di negara kita lebih kuat. Ada punisment yang mengikat sehingga kewajiban masyarakat membayar pajak melalui lembaga adat semakin meningkat,” tuturnya.

Yani Helmi menjelaskan, ada beberapa hal menarik yang menjadi topik diskusi, seperti upaya mendukung langkah pemerintah pusat dalam rangka mendorong masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke arah kendaraan listrik.

“Ini sudah mendapat sorotan kami di raperda kami juga ingin memuat nanti tarif pajaknya yang tidak terlalu besar, tetapi ada kontribusi untuk daerah kita,” ucapnya.

Selain itu tambahnya, Komisi II juga mencoba mengusulkan langkah inovasi penerapan stiker pada plat kendaraan bermotor, sebagai bukti telah membayar pajak, baik pajak per tahun maupun pajak per lima tahun.

Yakni, tidak mesti harus perlu ganti plat kalau mau efisiensi, tetapi
hanya diberikan stiker stiker aja ini bayar pajak 2026 terus 2027 dan seterusnya.

“Nanti akan diskusikan di internal itu di Komisi II untuk memudahkan masyarakat membayar pajak,” jelasnya.

Sekretaris Bapenda Bali I Gusti Putu Widiantara, pihaknya sangat bangga dan terhormat atas kedatangan Komisi II DPRD Kalsel dan rombongan.

Dirinya berharap, pertemuan ini dapat memberi manfaat dalam upaya bersama – sama meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengoptimalkan peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

“Mudah-mudahan diskusi kita hari ini terkait dengan optimalisasi pendapatan ini bisa diterapkan di Provinsi Bali dan bisa bermanfaat juga di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)