Banjar – Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan menggelar kegiatan Coffee Morning dan Media Gathering bersama insan pers Kalimantan Selatan, Rabu (15/4).
Kegiatan ini menjadi ajang mempererat sinergi, sekaligus membuka ruang publikasi terhadap berbagai program pembinaan yang dijalankan di dalam lapas.
Suasana Coffee Morning dan Media Gathering Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan
Kepala Lapas Narkotika Karang Intan, Yugo Indra Wicaksi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aktivitas positif warga binaan kepada masyarakat luas.
“Tujuannya untuk mempublikasikan kegiatan positif yang ada di Lapas Narkotika Karang Intan, sekaligus kami memohon dukungan dari rekan – rekan media dalam membantu pembinaan warga binaan,” ujarnya.
Menurut Yugo, peran media sangat penting dalam membangun citra positif serta memberikan motivasi bagi warga binaan agar terus berkembang selama menjalani masa pembinaan.
Ia menambahkan, kegiatan serupa direncanakan menjadi agenda rutin, baik setiap bulan maupun dua bulan sekali, sebagai bentuk penguatan hubungan antara lapas dan media.
Melalui kegiatan ini, Yugo berharap sinergi antara Lapas Narkotika Karang Intan dan media dapat terus terjalin, sekaligus mendorong transparansi serta penyebarluasan informasi positif kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, hubungan kekeluargaan dengan teman-teman media di Kalimantan Selatan sangat luar biasa,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, secara daring dari ruang rapat Kepala Dinas Kominfo di Banjarbaru, Rabu (15/4).
Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.
Ket : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar saat membuka kegiatan
Sosialisasi diikuti seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Kominfo kabupaten/kota, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar mengatakan, penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di era digital.
“Meskipun sistem keamanan informasi saat ini sudah cukup baik, namun identifikasi dan pengelolaan risiko tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, baik di tingkat SKPD maupun di lingkungan Diskominfo.
Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem keamanan informasi ke depannya.
“Data itu sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi, sehingga perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal sebelum implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sucilianita menambahkan, pendekatan manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.
Dengan begitu, setiap instansi dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko serta langkah penanganannya.
Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat lebih memahami potensi risiko yang ada, sehingga mampu melakukan langkah – langkah pencegahan secara optimal.
“Tantangan dalam menjaga keamanan informasi memang semakin besar, namun hal ini bukan menjadi hambatan, melainkan upaya berkelanjutan yang harus terus dilakukan demi menjaga keamanan data dan informasi,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, menghadapi potensi bencana iklim, khususnya El Nino dan ancaman banjir, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Pembahasan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, pada Selasa, (14/4).
Fokus utama rapat adalah kesiapan daerah, menghadapi dampak kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta stabilitas pasokan pangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menegaskan, bahwa langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.
“Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting. Selain itu, pola tanam juga harus disesuaikan, termasuk dengan sistem tanam kombinasi yang lebih adaptif,” katanya.
Menurutnya, komoditas seperti jagung dapat menjadi alternatif strategis, karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi kekeringan.
Pola diversifikasi tanaman ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meminimalisir risiko gagal panen.
Salah satu Anggota DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia, saat bertanya, sumber humas DPRD Kalsel
Tak hanya berfokus pada tanaman pangan, DPRD Kalsel juga mendorong pendekatan ekologis melalui penanaman vegetasi penahan air.
Pohon seperti gayam dan aren dinilai efektif dalam menjaga cadangan air tanah, serta mendukung keseimbangan ekosistem pertanian.
“Inisiatif ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian kita,” tambah Jahrian.
Jahrian menegaskan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Dinas Pertanian diminta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian daerah.
Laboratorium ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari penelitian bibit padi unggul, pengembangan pestisida ramah lingkungan, hingga produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.
Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas petani juga dinilai penting untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan inovasi di lapangan.
“Tantangan El Nino dan perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi aktif petani untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan penyusunan rekomendasi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja strategis yang digelar di Rumah Banjar, Selasa (14/4).
Tiga instansi yang hadir pada rapat tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhamad Muslim, saat rapat LKPj 2025
Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah.
Sekretaris Ketua Pansus I, Ilham Noor menjelaskan, bahwa pertemuan ini bertujuan menggali data dan informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.
“Kami mengharapkan laporan dan informasi dari SKPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang relevan,” ujarnya usai rapat.
Ilham menjelaskan, dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari peningkatan kinerja, optimalisasi program, hingga dukungan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas tugas masing-masing instansi.
Menurut Ilham, hasil dari rapat ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluatif, tetapi juga mengedepankan solusi konkret bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Foto : suasana rapat di ruang Komisi I, sumber humas DPRD Kalsel
“Harapannya, rekomendasi yang kami susun benar-benar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut Ilham menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif ini, Pansus I optimis, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjadi pijakan strategis, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
“Dengan ini nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
Ia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana.
Namun, Wali Kota tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan.
Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.
“Kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Ia pun menargetkan, April hingga Mei 2026, menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar – benar berjalan di lapangan.
Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menambahkan, bahwa peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.
“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.
Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.
Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.
Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap optimis, target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September – Oktober 2026.
“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.
Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemko Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting, untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di daerah berjalan secara optimal.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor
“Rapat ini menjadi titik awal untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan tahun ini berjalan baik, terarah, dan terukur keberhasilannya,” ujar Ariadi Noor, usai menghadiri rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula BPN Provinsi Kalsel, Selasa (14/4) siang.
Ia menegaskan, reforma agraria merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks daerah, lanjutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
Adapun tema yang diangkat dalam rapat koordinasi kali ini, adalah Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Reforma Agraria Melalui Mekanisme Pemberian Hak Berjangka Waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Atas Nama Badan Bank Tanah, Bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan.
Menurut Ariadi, tema tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama antara bidang pertanahan, kehutanan, dan sektor pertanian.
“Oleh sebab itu, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan sinkronisasi kebijakan dan integrasi lintas sektor agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga menekankan beberapa hal penting kepada seluruh pihak terkait. Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan langkah kerja antarinstansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kedua, pelaksanaan reforma agraria harus memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, memastikan bahwa lahan yang tersedia benar-benar produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.
Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, pihaknya memandang forum ini harus mampu menghasilkan arah kerja yang jelas, termasuk penetapan lokasi prioritas, pembagian peran antarinstansi, serta rencana tindak lanjut yang terukur.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk terus diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
“Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kami yakin program reforma agraria ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya menghadirkan inovasi di sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan metode hidroponik untuk pembenihan cabai rawit dan tomat.
Kepala BBTPH Kalsel, Sigid Sarsanto mengungkapkan, bahwa inovasi ini merupakan langkah perdana yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembibitan tanaman hortikultura.
bibit cabai hidroponik
“Ini merupakan inovasi perdana kami dalam pembenihan cabai rawit menggunakan sistem hidroponik. Kami mencoba varietas Vanita Rawita F1 untuk melihat potensi pertumbuhannya tanpa menggunakan media tanah,” ujar Sigid, baru baru ini.
Menurutnya, penggunaan metode hidroponik menjadi alternatif di tengah keterbatasan dan penurunan kualitas lahan tanah. Dengan sistem ini, tanaman diharapkan dapat tumbuh lebih optimal karena nutrisi yang diberikan dapat terkontrol dengan baik.
Saat ini, tanaman cabai yang dikembangkan melalui metode hidroponik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan, dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, diperkirakan sudah mulai memasuki fase berbunga.
“Kalau sesuai perkiraan, sebulan ke depan tanaman ini sudah mulai berbunga. Nanti akan kami evaluasi kembali untuk pengembangan tahap selanjutnya,” lanjut Sigid.
Selain cabai rawit, BBTPH Kalsel juga mulai mengembangkan pembenihan tomat dengan metode serupa. Namun, untuk tanaman tomat masih berada pada tahap persemaian sehingga belum dapat dipindahkan ke tahap berikutnya.
“Untuk tomat, saat ini masih dalam tahap persemaian. Pertumbuhannya masih awal, jadi belum bisa dipindahkan. Namun, ini menjadi bagian dari pengembangan ke depan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/EPS)
