Hari: 6 April 2026

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memastikan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, tidak akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal tersebut disampaikannya, menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Muhidin menegaskan, kondisi di Kalimantan Selatan dinilai masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Tidak ada WFH, karena di sini tidak ada kendala. Semua masih terkendali, baik itu mobilitas maupun hal lainnya,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin (6/4).

Selain itu, Ia juga menyoroti potensi dampak negatif jika kebijakan tersebut diterapkan, terutama terkait disiplin kerja ASN.

Menurutnya, penerapan WFH berisiko disalahartikan sebagai hari libur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan.

“Saya khawatir nanti dianggap seperti libur. Bisa saja ASN memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah, apalagi kalau pekerjaannya bisa dilakukan lewat ponsel atau perangkat lain,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa anggaran kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai perencanaan. Jika WFH diterapkan, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

“Kalau memang ingin WFH, berarti anggaran kita harus dikurangi, karena anggaran sudah berjalan,” tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap akan mengoptimalkan kegiatan produktif bagi ASN, khususnya pada Jumat. Salah satunya melalui pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita akan isi dengan kegiatan seperti pelatihan manajemen risiko bersama BPKP, misalnya. Jadi tetap bekerja, sambil kita kontrol juga,” tutupnya.
(SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat tren inflasi yang mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4).

Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Eddy Elminysah Jaya mengatakan, secara month-to-month inflasi di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Kalau kita lihat dari sisi month-to-month, inflasi Kalsel sudah lebih terkendali. Dari sebelumnya 0,86 persen, kini turun menjadi sekitar 0,5 persen. Posisi kita juga membaik dari lima besar menjadi peringkat 13 secara nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menjelaskan, secara year-on-year inflasi masih dipengaruhi beberapa faktor, terutama tarif dasar listrik dan harga emas perhiasan.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena adanya perbandingan dengan periode awal tahun 2025, dimana saat itu pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen.

“Ketika dibandingkan dengan tahun lalu yang ada diskon, tentu terlihat ada kenaikan. Tapi untuk April ini tarif listrik sudah normal, sehingga kita harapkan tekanan inflasi bisa berkurang,” jelasnya.

Selain itu, harga emas perhiasan juga mulai menunjukkan tren penurunan secara bulanan, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi faktor dominan pendorong inflasi ke depan.

Fokus pengendalian inflasi saat ini, lanjut Eddy, diarahkan pada sektor pangan yang dinilai masih berpotensi memicu kenaikan harga.

Untuk itu, Pemprov Kalsel bersama Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait, akan mengintensifkan langkah intervensi melalui operasi pasar dan pasar murah.

“Kami bersama Satgas Pangan sudah berdiskusi untuk melakukan operasi pasar. Dinas Perdagangan juga akan menggelar pasar murah secara masif agar harga pangan tetap terkendali,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel gabungan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, di halaman Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (6/4). Apel dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam arahannya, Sekdaprov menekankan pentingnya penegakan disiplin bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi kehadiran maupun kinerja secara menyeluruh.

Ia bahkan menyoroti masih adanya laporan rendahnya tingkat kehadiran pegawai di sejumlah instansi saat apel pagi.

“Apel hari ini harus menjadi tonggak untuk memulai disiplin 100 persen, bukan hanya kehadiran, tetapi juga dalam seluruh aktivitas pemerintahan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila tingkat kedisiplinan masih rendah, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap SKPD terkait dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.

“Kalau masih rendah, saya minta BKD, Inspektorat, dan kepala SKPD melakukan evaluasi. Disiplin ini sangat menentukan kualitas birokrasi dan daya saing daerah,” ujarnya.

Selain soal disiplin, Sekda juga menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh ASN. Diantaranya terkait penghematan energi, mengingat kondisi global yang menuntut efisiensi penggunaan energi.

Ia mengimbau pegawai untuk bijak menggunakan fasilitas, termasuk kendaraan dinas, serta memaksimalkan penggunaan angkutan bersama bagi karyawan.

“Kalau tidak terlalu penting, tidak usah menggunakan kendaraan. Maksimalkan angkutan karyawan agar lebih efisien,” katanya.

Selanjutnya, Syarifuddin juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diprakirakan BMKG, khususnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak hanya itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor sebagai bagian dari budaya kerja yang baik.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Sekda Syarifuddin meminta seluruh kepala SKPD, aktif memantau realisasi fisik dan serapan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.

Menutup arahannya, Syarifuddin mengingatkan bahwa setiap amanah sebagai aparatur pemerintah tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat.

“Kita bisa saja menyembunyikan dari pimpinan, tapi tidak dari catatan amal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)