6 April 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tegaskan Posisi sebagai Pembayar Zakat Terbesar di Indonesia, BSI Salurkan Rp289 Miliar melalui BAZNAS RI

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat, dengan menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai sebesar Rp289 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Dengan penyerahan dana zakat tersebut, BSI kembali menegaskan posisinya sebagai pembayar zakat korporasi terbesar di Indonesia.

Total dana zakat yang disetorkan BSI pada tahun 2025 naik 7,77% (YoY), memperkuat tren peningkatan kontribusi zakat BSI yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan kinerja bisnis perseroan. Secara kumulatif, sejak berdiri pada 2021 hingga 2025, total zakat yang telah disalurkan BSI mencapai Rp1,07 triliun.

Zakat BSI sejak berdirinya telah menjadi katalisator penggerak ekonomi umat terutama dari sisi penerima manfaat. Pada tahun 2025, dari dana zakat Perseroan tahun 2024 sebesar Rp268,6 miliar, BSI dapat menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 40 program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Penyerahan secara resmi zakat yang terdiri atas Rp250,3 Miliar zakat Perseroan dan Rp39,5 miliar zakat pegawai, dilakukan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid di Jakarta, Rabu (1/4 disaksikan pimpinan BAZNAS dan jajaran BSI.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa zakat merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan kepada rakyat Indonesia.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Zakat kami posisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Peran strategis ini semakin relevan mengingat potensi zakat nasional yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif berbasis syariah.

Untuk distribusi penguatan ekonomi, BSI berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BSI Maslahat melalui program pemberdayaan mustahik, menyalurkan diantaranya dalam bentuk program ekonomi (77 Desa BSI termasuk Sentra UMKM BSI di seluruh Indonesia) dan progam pendidikan (BSI Scholarship untuk pelajar dan mahasiswa dengan total penerima lebih dari 10 ribu pelajar dan mahasiwa), Progran Rumah Qur’an dan lainnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi kontributor terbesar pembayar zakat.

“Kami siap mengembangkan dan mendistribusikan untuk program-program yang berdampak terhadap ekonomi umat dan BAZNAS siap melanjutkan pada program-program strategis lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut, Anggoro juga mengungkap, bahwa sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, BSI menyediakan kemudahan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline (cabang BSI yang berjumlah 1.130) serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, BSI Mobile dan Fitur Transaksi Terjadwal, maupun yang dilakukan melalui jalur pindah buku dari bank lain.

Terdapat juga program khusus seperti wakaf untuk rumah sakit, sekolah yang dapat diakses nasabah BSI melalui aplikasi BYOND by BSI di mana program tersebut kerjasama dengan nazhir terpercaya.

Jumlah penghimpunan donasi melalui berbagai channel pembayaran BSI tahun 2025 menembus Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta transaksi.

“Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga”, tambahnya.

Selain kontribusi sosial, BSI juga terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembiayaan sektor riil dan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif.

Kinerja bisnis yang solid turut menopang kontribusi tersebut, dengan laba perusahaan mencapai Rp7,57 triliun pada 2025 (tumbuh 8,02% YoY) dan basis nasabah yang telah mencapai 23 juta.

Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI. Melalui fitur “Berbagi”, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan donasi yang saat ini telah terintegrasi dengan 49 Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi di Indonesia. (RIW/EPS)

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Bangun Jembatan Garuda

Banjarmasin – Sinergi antara TNI Kodim 1007 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin, kembali diwujudkan melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur. Yaitu berupa pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Basirih, Senin (6/4). Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama Jembatan Garuda, yang menjadi bagian dari program pembangunan serentak di wilayah Kodam Tambun Bungai.

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.

“Dimana kendala geografis, selama ini menjadi penghambat utama mobilitas warga di wilayah terpencil,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

“TNI memastikan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan distribusi logistik menjadi lebih efisien demi meningkatkan taraf hidup warga secara signifikan, dengan adanya jembatan Garuda,” ujar Yunus.

Secara keseluruhan, di wilayah Korem 101/Antasari, pembangunan ini dilakukan serentak di 16 titik, yang tersebar di berbagai Kodim di Banua, salah satunya di Kota Banjarmasin.

“Proyek tersebut terdiri dari 8 jembatan gantung dan 8 jembatan beton, yang difokuskan pada daerah daerah sulit terjangkau,” jelas Danrem.

Untuk wilayah Banjarmasin, lokasi pembangunan dipilih di kawasan Basirih berdasarkan aspirasi masyarakat, melalui perangkat RT dan Kelurahan setempat.

“Kondisi jembatan lama yang sudah sangat memprihatinkan menjadi alasan utama urgensi pembangunan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel CZI Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa jembatan ini merupakan akses vital bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.

Mengingat kondisi tanah di lokasi merupakan area rawa, pihaknya memberikan perhatian khusus pada konstruksi jembatan.

Dirinya menargetkan, waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 bulan, diusahakan lebih cepat. Jika di tanah darat ditargetkan 45 hari, namun karena kondisi rawa, waktu pengerjaan disesuaikan agar hasil lebih maksimal dan kokoh.

“Kondisi sebelumnya memang sangat memprihatinkan dan ini akses yang sangat diperlukan. Kami menargetkan dalam 3 bulan selesai, mudah – mudahan bisa lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Kolonel CZI Slamet Riyadi.

Dengan dimulainya pembangunan jembatan dengan panjang 74 meter dan lebar 2 meter ini, diharapkan keterbatasan akses yang selama ini dirasakan warga Basirih segera berakhir, membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (SRI/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Jembatani Aspirasi Mahasiswa ke Senayan, Dorong Isu Strategis Jadi Agenda Nasional

Jakarta – Tidak sekadar menjadi penyalur aspirasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah progresif, dengan mengantarkan langsung suara mahasiswa ke tingkat pusat.

Dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, rombongan legislatif daerah bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi III di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), Kamis (2/4).

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel, untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan naik menjadi perhatian nasional.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan, mencerminkan keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Aspirasi yang disuarakan meliputi, evaluasi menyeluruh sistem penegakan hukum agar lebih adil dan merata, penguatan peran Kompolnas dalam mengawasi kinerja kepolisian,
perbaikan regulasi perizinan pelaut di wilayah pesisir seperti Kotabaru dan
penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan mafia tanah.

“Dorongan lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, pihaknya di Senayan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya strategis memperjuangkan aspirasi daerah,” katanya.

Foto : suasana pertemuan sumber Humas DPRD Kalsel

Supian HK berharap, DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat bersama mitra kerja terkait, terutama menyangkut isu-isu krusial seperti penegakan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan langkah ini, DPRD Kalsel menegaskan perannya bukan hanya sebagai lembaga representatif.

Sinergi antara mahasiswa, legislatif daerah, dan legislatif pusat ini dapat menjadi momentum penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat luas.

“Kami juga sebagai penggerak perubahan yang menjembatani suara rakyat hingga ke pusat pengambilan kebijakan,” tutupnya.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR RI, di antaranya Rikwanto, Mahfud Arifin, dan Endang Agustina. Mereka menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke pembahasan tingkat nasional.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Tinjau TKA di Banjarmasin, Ini Pesan Wali Kota Yamin

Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademi (TKA) untuk tingkat SMP, serta Try Out TKA untuk tingkat SD. Sekolah yang ditinjau yaitu SMP Negeri 20 Banjarmasin, serta SD Negeri Basirih 1 Banjarmasin, Senin (6/4).

“Hari ini kami meninjau pelaksanaan TKA di SMPN 20 Banjarmasin,” ungkap Wali Kota Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Yamin mengatakan, pelaksanaan TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan mendatang, tetapi untuk evaluasi kemampuan para siswa.

“Meski TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan, tetapi nilainya menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Dimana, kedatangan dirinya melakukan peninjauan ini, menurut Yamin, adalah untuk memberikan motivasi dan semangat belajar kepada para siswa yang sedang mengikuti TKA.

“Kami berharap para siswa yang mengikuti TKA, dapat terus semangat belajar,” tutur Yamin.

Pelaksanaan TKA ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaannya di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama mengatakan, sebanyak 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Banjarmasin, mengikuti Tes Kemampuan Akademi (TKA).

“Seluruh SMP di Kota Banjarmasin melaksanakan Tes Kemampuan Akademi, meskipun Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan,” ungkap Rian.

Tetapi, lanjutnya, Kota Banjarmasin tetap mengikuti program ini, karena hasil TKA, akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

“Selain itu, hasil TKA ini juga dapat menjadi komponen nilai tambahan untuk jalur Akademi ke jenjang sekolah selanjutnya. Sehingga pelaksanaan TKA ini diwajibkan di Kota Banjarmasin,” ucap Rian.

Pada pelaksanaan TKA ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membagi menjadi 3 gelombang.

“Untuk gelombang pertama ini diikuti sebanyak 25 sekolah, sedangkan sisanya pada gelombang kedua serta ketiga,” jelas Rian.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai, pada pelaksanaan TKA di gelombang pertama ini, tidak menemukan adanya kendala yang berarti.

“Secara keseluruhan pelaksanaan TKA di hari pertama ini lancar, hanya ditemukan adanya sedikit kendala pada saat logging, yang sedikit error, terjadi pada satu, dua peserta,” ucapnya.

Sedangkan, untuk antisipasi kendala di server, pemerintah pusat telah menyiapkan segalanya. Termasuk adanya satgas.

“Sehingga apabila terjadi kendala pada server, cepat teratasi,” tutup Rian. (SRI/RIW/EPS)

Belajar dari Rorotan, Banjarbaru Siapkan Transformasi Pengelolaan Sampah dari Sumbernya

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan keseriusannya membenahi persoalan sampah, dengan menyiapkan arah baru pengelolaan yang dimulai dari sumbernya.

Komitmen ini diperkuat melalui kunjungan studi tiru ke Kelurahan Rorotan pada Sabtu (4/4), dengan meninjau langsung berbagai model pengelolaan sampah modern yang terintegrasi.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk mempelajari secara komprehensif sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang terbukti efektif, bahkan di wilayah padat penduduk.

Agenda diawali dengan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menerima pemaparan strategis terkait roadmap pengelolaan sampah yang dirancang secara sistematis, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di fasilitas antara, hingga proses akhir yang memiliki nilai ekonomi.

Paparan tersebut menegaskan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Selanjutnya, rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota, Erna Lisa Halaby ini, mengunjungi Pusat Edukasi KIE RBU (Recycle Business Unit), yang berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan sekaligus fasilitas pengolahan sampah kering dan daur ulang terintegrasi.

Di lokasi ini, para camat dan lurah se-Kota Banjarbaru bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari gerakan edukasi masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.

Perjalanan berlanjut ke kawasan ProKlim RW 01 Tugu Utara, sebuah kampung iklim yang menjadi contoh nyata upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Di kawasan tersebut, rombongan mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti produksi pellet dari SOD, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai pengurai sampah organik, hingga penggunaan sistem drop point bambu untuk fermentasi sampah.

Pembelajaran semakin lengkap saat rombongan meninjau fasilitas pengolahan sampah modern RDF Plant Rorotan. Fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mampu mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF).

Teknologi yang digunakan melibatkan proses mekanis, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan sampah non-organik untuk menghasilkan bahan bakar berukuran 2 hingga 10 sentimeter dengan kadar air di bawah 25 persen, serta memiliki nilai kalor setara batu bara muda.

Di lokasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby bersama rombongan, tampak serius menyimak setiap tahapan proses pengolahan sampah hingga menjadi energi alternatif.

“Ini menjadi pengalaman, wawasan, dan ilmu yang sangat berharga bagi kami. Harapannya, hasil kunjungan ini dapat segera diimplementasikan di Banjarbaru dengan menyesuaikan karakteristik wilayah serta terus berinovasi dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru harus dimulai dari sumbernya, melalui kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

“Ini harus kita dorong bersama. Tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi membutuhkan peran aktif lurah dan camat untuk memberdayakan masyarakat. Kita harus mengubah perilaku agar pemilahan sampah bisa diselesaikan dari sumbernya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menyusun strategi konkret pengelolaan sampah di tingkat kelurahan setelah kembali ke Banjarbaru.

“Setiap kelurahan akan memetakan jumlah penduduk hingga tingkat RW, termasuk estimasi sampah organik dan anorganik. Kami akan memulai dari beberapa rumah terlebih dahulu untuk penerapan pemilahan sampah, dengan target setiap bulan minimal bertambah 10 rumah yang menerapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola pengelolaan sampah di Banjarbaru saat ini masih didominasi sistem kumpul – angkut – buang, sehingga perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama ke depan.

“Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat mengubah pola tersebut. Sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, tetapi harus diselesaikan dari sumbernya,” katanya.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke RPTRA Rorotan Indah I. Di lokasi ini, rombongan melihat berbagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti rumah pilah, bioreaktor kompos untuk sampah taman, serta sistem pengolahan sampah yang mampu menangani berbagai jenis material seperti plastik, kaca, dan kaleng.

Selain itu, rombongan juga meninjau aktivitas di TPS 3R Rorotan yang mengedepankan pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik.

Fasilitas tersebut terbukti mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sejak dari sumbernya, sekaligus menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan berbagai pembelajaran dari Rorotan, rombongan Pemkot Banjarbaru tidak hanya membawa catatan teknis, tetapi juga semangat baru untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Studi tiru ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar, di mana pengelolaan sampah di Banjarbaru tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan dimulai dari kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. (PEMKOBJB-BDR/RIW/EPS)

Rakor April, Banjarbaru Perkuat Layanan Publik dan Dorong Kemandirian Fiskal

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).

Ket : Penyerahan penilaian maladministrasi dan opini Ombudsman oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni

Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.

Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).

Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.

Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.

“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.

Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.

“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

Jakarta — Setelah sukses menyelenggarakan batch I, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2, dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026.

Program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 tidak lagi dapat dipandang sekadar pelengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/4).

Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Karena itu, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023.

Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Kemnaker mengimbau pekerja yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar melalui tautan https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2.

Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui media sosial resmi Kemnaker. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Menaker: Hubungan Industrial Naik Kelas, Pekerja Tak Tertinggal AI

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengingatkan pekerja/buruh dan pengusaha, agar tidak berhenti pada hubungan industrial yang sekadar harmonis. Di tengah laju teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengubah dunia kerja, hubungan industrial, kata dia, harus naik kelas menjadi transformatif agar pekerja tidak tertinggal dan perusahaan tetap mampu tumbuh.

Pesan itu disampaikan Yassierli saat membuka Musyawarah Nasional Tahun 2026, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) KSPSI di Jakarta, Kamis (2/4/).

Menurutnya, hubungan industrial ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi kolaborasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

“Hubungan industrial harus naik kelas. Tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama,” ujar Yassierli.

Ia menilai perubahan itu mendesak, karena struktur pekerjaan terus bergeser seiring digitalisasi. Di sektor kesehatan dan farmasi sekalipun, perkembangan teknologi menuntut cara kerja yang lebih adaptif. Karena itu, inovasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan bagi pekerja.

“Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja,” katanya.

Yassierli menjelaskan, hubungan industrial yang matang tidak lahir secara instan. Tahap awal dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, lalu berkembang melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam menyelesaikan persoalan, hingga akhirnya mencapai kolaborasi dan kemitraan strategis.

Pada tahap tertinggi itu, pekerja tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi, melainkan aset strategis perusahaan. Dengan cara pandang tersebut, hubungan industrial tidak hanya berguna untuk mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan pekerja.

“Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama, mereka juga concern peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menurut Yassierli, peningkatan kesejahteraan pekerja juga tidak bisa dilepaskan dari produktivitas. Karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya, saling mendengar, dan saling mencari solusi, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Ia pun mendorong agar aspirasi pekerja disampaikan secara konstruktif melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Dengan pendekatan itu, persoalan hubungan industrial diharapkan tidak berlarut-larut, tetapi bisa diselesaikan bersama secara adil dan berkelanjutan.

“Kita punya kekuatan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan semangat itu, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan bersama,” ujar Yassierli.

Melalui momentum musyawarah nasional tersebut, Yassierli berharap serikat pekerja terus memperjuangkan pekerjaan yang adil dan layak, sekaligus ikut mendorong inovasi, produktivitas, dan cara kerja modern yang lebih adaptif dan efisien.

Menurut dia, hubungan industrial yang transformatif menjadi salah satu kunci untuk membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Donor Darah HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas Kalsel Targetkan 100 Kantong

Banjarbaru – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran, dan ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi sosial donor darah di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rutin, yang dilaksanakan setiap tahun, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Damkar, Maulana Fatahillah, saat memberikan keterangan kepada wartawan

Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah mengatakan, aksi donor darah ini menargetkan pengumpulan sekitar 90 hingga 100 kantong darah.

“Seperti tahun sebelumnya, kita menargetkan di angka 90 sampai 100 kantong. Ini diharapkan bisa membantu mengatasi kekurangan stok darah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan menjadi agenda rutin yang digelar hingga tiga kali dalam setahun.

“Donor darah ini merupakan bagian dari upaya kami membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Kegiatan ini rutin kami laksanakan tiga kali dalam setahun,” jelasnya.

Partisipasi dalam kegiatan ini tidak hanya datang dari jajaran Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas, tetapi juga melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Maulana, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam menjaga ketersediaan stok darah yang selama ini kerap mengalami kekurangan.

“Kami bersyukur antusiasme anggota dan karyawan cukup tinggi. Ini menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga di lingkungan pemerintah,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Musrenbangtan, Dinas PKP Susun Arah Pembangunan Pertanian

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) se- Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya menyusun arah kebijakan pembangunan sektor pertanian ke depan. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (6/4).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan, Dinansyah, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi kalsel syamsir rahman

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis, menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Ia menambahkan, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci, menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan infrastruktur pertanian.

“Oleh karena itu, melalui Musrenbangtan ini diharapkan lahir program-program prioritas yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” sahut Dinansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa Musrenbangtan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi dan daerah.

Ia menekankan, bahwa perencanaan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

“Melalui forum ini berbagai usulan dan permasalahan dari daerah dapat dibahas secara bersama, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya air, hingga tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks,” sahut Syamsir.

Dengan demikian, program yang dirumuskan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Syamsir Rahman juga mengimbau para petani di Kalimantan Selatan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, khususnya saat memasuki musim kemarau.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca kering.

“Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, praktik pembakaran lahan untuk membuka area persawahan saat ini sudah mulai berkurang,” lanjut Syamsir.

Lebih lanjut, Syamsir menyebut, perubahan perilaku petani ini juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta aparat terkait yang terus melakukan pendampingan di lapangan.

“Kesadaran petani kini semakin meningkat, terutama terkait dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta risiko kebakaran yang dapat meluas dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Ia berharap, tren positif ini dapat terus dipertahankan, sehingga praktik pembukaan lahan tanpa bakar dapat menjadi kebiasaan baru di kalangan petani.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan aman, serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Musrenbangtan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, Kepala BPS Provinsi Kalsel, serta Kepala SKPD Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sinergi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan semakin kuat dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)