Hari: 18 Februari 2026

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor pajak daerah, termasuk pajak atas tanah dan sektor pendidikan, sebagai langkah strategis mendukung pembangunan berkelanjutan di Banua.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai Rapat Paripurna di Banjarmasin, Rabu (18/2). Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Supian menegaskan, selama ini realisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren positif. Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi lain yang perlu digarap lebih optimal, khususnya pajak atas tanah di kabupaten/kota serta sumber-sumber pendapatan lain yang belum tergarap maksimal.

“Optimalisasi potensi pendapatan daerah sangat penting untuk menopang pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor, tetapi juga perlu menggali potensi pajak tanah dan sektor lain secara lebih terstruktur dan terukur,” ujarnya.

Supian HK menjelaskan, selain sektor perpajakan, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan.

Investasi pada pendidikan dinilai bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program pendidikan yang inovatif dan produktif diyakini mampu melahirkan generasi unggul yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Tiga Raperda tersebut meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda ini menjadi landasan hukum penting dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selama ini, Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi instrumen utama dalam pengelolaan PAD sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan fiskal serta memperkuat efektivitas pemungutan pajak.

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Regulasi ini disusun untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Melalui payung hukum yang jelas, kontribusi dunia usaha diharapkan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Kemudian Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hak rakyat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya air, serta memperkuat pelibatan masyarakat termasuk masyarakat adat.

“Regulasi ini juga mengatur pengendalian daya rusak air guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” katanya

Hasnuryadi menegaskan, ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional, sekaligus memperkuat fondasi hukum dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan PAD.

Sehingga, ini menandai komitmen sinergis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Optimalisasi PAD dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus memperluas ruang fiskal bagi program prioritas pembangunan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (18/2).

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso. FGD ini juga dihadiri Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah.

Dalam sambutannya, Adi Santoso menyampaikan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan demokrasi, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Menurutnya, kebebasan dan praktik demokrasi yang sehat menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat sipil dan jalannya pemerintahan.

Ia memaparkan, dalam empat tahun terakhir, IDI Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang cukup positif meskipun sempat mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 80,86. Tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi 80,44, sebelum kembali naik pada tahun 2024 menjadi 81,91 dan menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat ke-11 secara nasional.

“Capaian ini juga berada di atas angka nasional sebesar 79,81. Namun peningkatan angka bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi,” ujarnya.

Adi menjelaskan, pengukuran IDI 2025 menggunakan metode triangulasi yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh melalui telaah koran dan dokumen akan divalidasi melalui diskusi serta pendalaman informasi bersama para peserta FGD.

Pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian.

FGD dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai ruang verifikasi dan eksplorasi data.

“Diharapkan, melalui kegiatan ini, hasil pengukuran dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam mendorong penyelenggaraan demokrasi yang semakin baik dan berkualitas di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), menggelar Pasar Murah Ramadan 2026 dalam rangka pengendalian inflasi di bulan Ramadan 1447 Hijriah, di halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (18/2). Pasmur dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, yang diwakili Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, jajaran forum BCSR, Kepala SKPD, Camat beserta jajaran terkait.

Ichrom Muftezar menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah konkret pemerintah mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan barang pokok masyarakat, selama bulan Ramadan.

Diketahui sebanyak 44 perusahaan turut berpartisipasi dalam program ini.

“Kegiatan ini kami kerjasamakan dengan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) sebagai donatur, sebanyak 44 perusahaan, diantaranya Bulog sebagai distributor, dan Baznas Banjarmasin sebagai mediator, apalagi menjelang bulan suci dan hari raya kita tahu selalu ada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Khusus Pasmur di Kecamatan Banjarmasin Timur, disediakan sebanyak 1.049 paket sembako murah. Terdiri dari gula pasir 2 kilogram dan minyak goreng 2 liter.

Dari sekitar 16 ribu paket yang siap dialokasikan untuk Pasar Murah Kota Banjarmasin tahun ini, ada 1.049 paket kita sediakan di sini dengan harga Rp73.000, lalu disubsidi Forum BCSR sebesar 15 ribu, sehingga masyarakat hanya perlu menebus murah dengan harga Rp58.000 per paket.

“Ini merupakan bentuk subsidi nyata yang lahir dari kepedulian para donatur,” ujar Tezar.

Tezar menyebut,pasmur ini akan diselenggarakan di 5 kecamatan dan 52 kelurahan se- kota Banjarmasin selama Ramadan.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik – baiknya.

“Kita ingin masyarakat tidak perlu melakukan aksi panic buying, belanja yang bijak, karena kita pastikan stok di Banjarmasin tetap aman hingga hari raya tiba,” ucap Tezar. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)