Hari: 5 Februari 2026

Banjarmasin – Pelantikan dan pengambilan sumpah 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamis (5/2), di Aula Kayuh Baimbai, menjadi sinyal kuat penataan birokrasi yang lebih tegas dan terukur.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menekankan, bahwa pergeseran jabatan administrator, pengawas, dan fungsional termasuk pengukuhan pejabat pengawas di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bukan sekadar seremonial, melainkan strategi mempercepat kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau formalitas administratif. Ini adalah langkah strategis agar setiap jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan benar-benar berkomitmen melayani masyarakat,” tegas Yamin dalam sambutannya.

Ia menyebut dari total 124 pejabat yang dilantik, 95 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, 11 pejabat pengawas di BPKPAD, serta 18 pejabat fungsional, yang seluruhnya diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program konkret dan berdampak langsung bagi warga Banjarmasin.

Sejumlah pejabat yang dilantik mencerminkan upaya penyegaran sekaligus penguatan struktur kerja lintas sektor. Apriana Amalia, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, kini dipercaya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin. Herman Hidayatullah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dilantik sebagai Camat Banjarmasin Tengah. Sementara itu, Arif Agung Saptoto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfotik, kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Menurut Yamin, perubahan posisi tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja hampir satu tahun kepemimpinannya.

“Kurang lebih 11 bulan kami melihat, menilai, dan mengevaluasi. Pergeseran ini tentu ada yang nyaman dan ada yang kurang nyaman, tetapi inilah birokrasi pemerintahan daerah. Kami ingin ini menjadi motivasi untuk menunjukkan kinerja nyata,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, tantangan birokrasi ke depan menuntut aparatur yang adaptif terhadap teknologi, transparan dalam bekerja, serta berani dievaluasi secara terbuka oleh pimpinan dan publik.

Khusus bagi pejabat di BPKPAD, Wali Kota menegaskan bahwa akuntabilitas dan integritas bukan sekadar slogan. Pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.

Di akhir arahan, Yamin kembali menekankan bahwa sumpah jabatan adalah ikatan moral yang disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas kepada negara, dan pengabdian tulus kepada masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin membutuhkan ASN yang siap bekerja, siap dievaluasi, dan siap bertanggung jawab atas hasil kinerjanya,” ucapnya.

Melalui langkah ini, Pemko Banjarmasin menegaskan arah birokrasi yang tidak hanya rapi secara struktur, tetapi juga kuat secara etika dan kinerja demi terwujudnya Banjarmasin Maju Sejahtera. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Menjelang penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah, persiapan pemantauan hilal di Kalimantan Selatan terus dimatangkan. Kegiatan rukyatul hilal dijadwalkan 17 Februari 2026 mendatang di sejumlah titik strategis yang telah ditentukan.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menyampaikan, bahwa seluruh tahapan persiapan telah dilakukan sejak dini untuk memastikan proses pemantauan hilal berjalan optimal.

Lokasi pemantauan dipilih di area-area dengan ketinggian tertentu agar posisi hilal dapat diamati dengan lebih jelas.

“Persiapan sudah kami lakukan sejak awal. Untuk lokasi, tetap dipilih di tempat-tempat yang tinggi agar pengamatan hilal bisa dilakukan secara maksimal,” ujar Tambrin.

Ia menjelaskan, sejumlah titik rukyatul hilal di wilayah Kalimantan Selatan telah disiapkan lengkap dengan peralatan observasi yang memadai. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan para ahli falak, unsur pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan proses pemantauan berjalan akurat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Nantinya pemantauan hilal akan dilakukan di salah satu gedung tinggi, seperti hotel maupun rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Tambrin menambahkan, proses rukyatul hilal akan dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan berbagai lembaga terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan awal Ramadan.

“Kegiatan ini juga akan dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama, serta rekan – rekan media,” katanya.

Hasil pemantauan hilal tersebut nantinya akan langsung dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai salah satu rujukan dalam Sidang Isbat penetapan awal Ramadan yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Pada malam harinya, hasil rukyat akan dikirimkan kepada Menteri Agama RI untuk menjadi bahan pertimbangan, apakah hilal terlihat atau belum,” ucap Tambrin.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan rukyatul hilal ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap provinsi melaksanakan pemantauan sebagai upaya memastikan keseragaman awal pelaksanaan ibadah Ramadan.

“Seluruh hasil pemantauan dari daerah akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk membahas persoalan keselamatan lalu lintas di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (5/2).

Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut, atas aspirasi para ketua RT dan masyarakat setempat, yang menilai kondisi lalu lintas di wilayah tersebut semakin padat dan rawan kecelakaan.

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustakimah, serta dihadiri anggota Komisi III DPRD Kalsel. Hadir pula sebagai mitra kerja dan pihak terkait, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Polres Barito Kuala, Lurah Handil Bakti, serta perwakilan ketua RT di wilayah terdampak.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan, RDP ini membahas berbagai permasalahan disampaikan perwakilan masyarakat, mulai dari tingginya volume kendaraan, kurangnya rambu dan marka jalan, hingga perilaku pengguna jalan dinilai membahayakan keselamatan, khususnya pada jam-jam sibuk.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi langkah awal menuju penataan lalu lintas lebih aman dan berkelanjutan di kawasan Handil Bakti.

“Rapat ini kita laksanakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat Handil Bakti,” ucap Supian HK kepada sejumlah wartawan.

Supian HK menegaskan, DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan instansi teknis yang berwenang. Oleh karena itu persoalan keselamatan lalu lintas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut langsung keselamatan warga.

“DPRD berkomitmen menjadi jembatan, agar aspirasi warga bisa ditindaklanjuti secara konkret oleh instansi terkait,” ujarnya.

Supian HK menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan, disepakati sejumlah langkah awal sebagai upaya penanganan, diantaranya uji coba pengaturan lalu lintas di kawasan Handil Bakti.

Uji coba tersebut diharapkan dapat mengurai kepadatan serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian sangat penting ditekankan sinergi lintas sektor dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Keberhasilan penanganan persoalan ini tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap seluruh pihak bisa berbagi tanggung jawab dan bersinergi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat, keamanan, ketertiban, serta kenyamanan warga Handil Bakti dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)