Jawa Barat – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2).
Kehadiran Ketua DPRD Kalsel Supian HK, bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan jajaran Forkopimda Kalsel, menegaskan komitmen daerah, dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rakornas dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan diikuti sekitar 4.487 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda seluruh Indonesia.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menilai, Rakornas menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.
“Sinergi tidak cukup hanya di tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.
Menurut Supian HK, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat, melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, serta pengawasan yang ketat.
“Pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya
Lebih lanjut Supian HK menambahkan,
Rakornas harus mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sebagai kunci keberhasilan program prioritas Presiden.
Partisipasi aktif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rakornas ini menegaskan komitmen kuat, untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan yang merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah pusat, bukan sekadar pelaksana. Kebijakan nasional harus selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)