2025 – Laman 70 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Diikuti Puluhan Peserta, Wamenbud RI Apresiasi Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Kalsel 2025

BANJARMASIN – Sebanyak 52 peserta dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, mengikuti Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Audisi yang dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha, didampingi Gubernur Kalsel diwakili Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan ini, dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (9/7).

Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha

Audisi tahun ini menjadi istimewa karena menghadirkan musisi nasional kenamaan, Purwacaraka, sebagai salah satu dewan juri.

Penilaian ajang vokal tersebut dilakukan, berdasarkan warna suara peserta yang terbagi dalam empat kategori, yaitu Sopran, Alto, Tenor dan Bas.

Para peserta akan diseleksi menjadi empat terbaik yang nantinya mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara, yang akan tampil pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan audisi ini. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan seni dan budaya, khususnya di kalangan generasi muda.

“Audisi ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan talenta muda dalam seni vokal yang membawa semangat kebangsaan,” ujar Giring.

Ia berharap, melalui ajang ini akan lahir bakat-bakat terbaik dari Kalimantan Selatan, yang mampu bersaing dan tampil membanggakan di kancah nasional.

“Saya percaya, anak muda Kalimantan Selatan memiliki potensi luar biasa yang dapat mengharumkan nama daerah hingga ke kancah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyampaikan harapan agar peserta yang terpilih tidak hanya menampilkan kemampuan vokal terbaik, tetapi juga membawa semangat persatuan dan menjunjung tinggi etika selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional.

“Kami berharap peserta yang mewakili Kalsel mampu menjaga etika dan sopan santun saat bergabung dengan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia,” ungkap Bagiawan.

Ia juga menambahkan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi tempat unjuk kemampuan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air melalui seni.

“Hari ini, dengan bangga saya dapat menjumpai putra-putri terbaik Banua di bidang tarik suara, dalam ajang Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Kalimantan Selatan. Putra-putri terbaik Banua akan berkompetisi secara positif, dalam memperebutkan posisi paduan suara yang luar biasa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Tetapkan Status Karhutla, Pemprov Kalsel Segara Gelar Rakor

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan status siaga bencana karhutla, dalam menghadapi kemarau 2025 .

Penetapan status siaga bencana karhutla, merupakan salah syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Puncak musim kemarau di Kalsel, diprediksi terjadi di awal Agustus 2025 mendatang.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa penetapan status siaga didasarkan pada data dan analisis cuaca dari BMKG. Jika Kalsel berstatus siaga, maka seluruh upaya penanggulangan akan lebih maksimal dan ekstra, termasuk penempatan helikopter yang akan menyesuaikan dengan status tersebut.

“Dalam waktu dekat, BPBD Kalimantan Selatan akan menggelar rapat koordinasi, untuk menetapkan status siaga darurat karhutla di tingkat provinsi, yang sepenuhnya akan didasarkan pada data dan analisis cuaca dari BMKG,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Bambang menambahkan, saat ini, Kota Banjarbaru menjadi daerah pertama di Kalsel, yang telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan.

BPBD Kalsel mengimbau seluruh elemen masyarakat, terutama di wilayah rawan karhutla, untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“BPBD Kalsel sendiri sudah mengajukan usulan bantuan 5 helikopter water bombing dan 2 heli patroli ke BNPB. Termasuk operasi modifikasi cuaca ke BMKG,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

Dislutkan Kalsel Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kotabaru

KOTABARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, melakukan kegiatan sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Desa Teluk Tamiang, Kotabaru, pada Selasa (8/7).

Kegiatan sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, Sonny Tua Halomoan.

Rusdi mengatakan, kegiatan ini berkolaborasi dengan Satker PSDKP Tarakan serta Akademisi ULM.

“Tujuan dari sosialisasi untuk memastikan, bahwa aturan dan ketentuan dalam Kepmen KKP No 69 Tahun 2020, telah diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Kotabaru,” ungkap Rusdi.

Hal ini, lanjutnya, meliputi pengaturan penggunaan kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut.

“Kemudian untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal, nelayan, dan pihak swasta dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi laut, secara berkelanjutan,” jelas Rusdi.

Dengan harapan ke depan, kehidupan masyarakat pesisir dapat semakin sejahtera.

Kegiatan ini, diikuti para pelaku usaha, dari berbagai segmen masyarakat, yaitu kelompok masyarakat pesisir, kelompok nelayan, akademisi, serta aparat desa. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

Tingkatkan Minat Wirausaha, Dispora Kalsel Gelar Pelatihan Pemuda di HST dan HSU

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan, melaksanakan pelatihan wirausaha bagi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (9/7). Kegiatan dibuka Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernadi, diwakili Sekretaris Dispora Fathul Bari.

Fathul menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan, untuk meningkatkan minat para pemuda di kedua daerah tersebut, dalam berwirausaha.

“Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Hulu Sungai Utara,” ucapnya.

Dispora Kalsel berharap, para peserta usai mengikuti pelatihan ini, dapat meningkatkan usahanya, dari segi pemasaran serta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, memberikan dukungan terhadap wirausaha petani muda, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Hulu Sungai Utara.

Kasi Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra mengatakan, dukungan tersebut diberikan, mengingat kedua daerah tersebut, masih banyak lahan pertanian dan perkebunan.

“Sehingga pengembangan produk pertanian dan perkebunan, perlu mendapatkan dukungan dari pemuda setempat,” ujarnya.

Pihaknya berharap pemuda yang menjalankan usaha pada bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat kedepannya. (SRI/RIW/RH)

Tujuh Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2025

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7)

Suasana rapat paripurna, sumber (HumasDPRDKalsel)

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Rapat yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan perubahan APBD ini, juga dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta awak media yang turut meliput jalannya persidangan.

Mengawali penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda Perubahan APBD yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal.

Fraksi ini mendorong agar program yang didanai benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah”.

Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Hariyatie, yang menilai bahwa arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah. Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang lebih terukur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf, menyoroti perlunya transparansi dalam penganggaran. Gerindra juga mendorong penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Agus Mulia Husin menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat. PAN berharap alokasi perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Banua.

Anggota DPRD Kalsel Fraksi Partai PAN yang diwakili Agus Mulia Husin, saat menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Firman Yusi, menyampaikan dukungan atas peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur. Namun, PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.

Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal. PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini.

Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.

Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran sebagai bahan penyempurnaan substansi anggaran.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, dari tujuh fraksi, masing masing memberikan pandangan umum, terkait APBD Perubahan 2025.

Diantaranya memastikan kebijakan anggaran dirancang dengan benar, memperkuat efektivitas pelayanan publik, dan mendukung capaian strategis pembangunan daerah.

“Setelah penyampaian pandangan umum ini, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel, yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ucapnya

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas masukan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut bersama SKPD terkait dalam forum pembahasan teknis lanjutan.

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.

“Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” tutupnya

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda. Pertama yakni pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, kedua tanggapan dan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel, dan ketiga Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalsel tahun anggaran 2026. (ADV-NHF/RIW/RH)

Masa Pemulangan Berakhir, Dua Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Masih di Tanah Suci

BANJARBARU – Kedatangan kloter 13, menjadi akhir dari fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin tahun 1446 Hijriah. Kloter 13 tiba di Bandara Syamsuddin Noor pada Selasa (8/7) malam pukul 19.50 WITA.

Suasana kepulangan jemaah haji kloter 13 Debarkasi Banjarmasin

Meski demikian, masih menyisakan dua jemaah haji Kalsel yang belum dapat dipulangkan dan masih berada di Arab Saudi. Yakni Hasbullah Ihsan (73 th) kloter 7 dari Kota Banjarbaru, karena dinyatakan hilang, dan kedua Kapsariah Salim (58 th) juga dari kloter 7, masih sakit dan dirawat di RS Arab Saudi.

Hasbullah Ihsan yang beralamat di Jalam Sidodadi 2 RT 6 Loktabat Selatan Banjarbaru, diketahui memiliki riwayat demensia atau gangguan ingatan, dinyatakan hilang sejak meninggalkan hotel 709 di Mekah, pada Selasa (17/6) pukul 03.00 Waktu Arab Saudi.

Semenjak dilaporkan hilang sampai dengan saat ini, pencarian Hasbullah masih terus dilakukan Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, bekerjasama dengan KKHI, KJRI, Konsultan Haji di Jeddah, Otoritas Keamanan Arab Saudi, Imigrasi Syumaisy serta pihak Syarikah dan pihak terkait lainnya.

Selain Hasbullah, sebelumnya ada dua jemaah haji Indonesia yang juga dinyatakan hilang. Yaitu Nurimah (80 th) kloter 19 dari Embarkasi Palembang, hilang sejak 28 Mei dan Sukardi (67 th) kloter 79 dari Embarkasi Surabaya hilang sejak 29 Mei. Keduanya juga memiliki riwayat demensia dan masih belum ditemukan sampai sekarang.

PPIH Arab Saudi menyatakan, proses pencarian tidak memiliki batas waktu. Dengan demikian, ketiga orang itu akan terus dicari hingga ditemukan keberadaannya, walaupun musim haji 1446 H/2025 M usai. Proses pencarian akan diwakilkan melalui Konsulat Jenderal (Konjen) RI.

Selanjutnya Kapsariah Salim saat ini masih dirawat di RS Arab Saudi King Fahad Madinah. Beliau dirawat sejak 20 Juni 2025 / akibat sakit pneumonia efusi pleura dekstra (penumpukan cairan di rongga pleura kanan) dengan desaturasi (penurunan kadar oksigen dalam darah) plus low intake.

‘Mohon doakan bersama, semoga bapak Hasbullah bersama dengan dua orang jemaah haji Indonesia yang hilang lainnya senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan cepat ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat,” ujar Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, Muhammad Tambrin, dalam siaran persnya Selasa (8/7).

Begitu juga dengan Kapsariah Salim yang masih dirawat di RS Arab Saudi, Tambrin meminta doa dari seluruh masyarakat Banua, untuk mendoakan agar beliau disembuhkan dari penyakitnya, dan segera dipulangkan ke tanah air.

“Dan kepada para petugas semoga Allah berikan kesehatan serta petunjuk dan kemudahan dalam melakukan pencarian jemaah yang hilang serta dimudahkan dalam pengobatan atau perawatan untuk jemaah haji yang masih sakit di Arab Saudi,” tutupnya.

Untuk diketahui, dengan kedatangan jemaah haji kloter 13 maka jumlah jemaah haji ditambah dengan petugas yang telah berada di tanah air sebanyak 5.487, sedangkan untuk yang wafat di tanah air (saat perjalanan pulang) 1 orang, dan yang wafat di Arab Saudi 12 orang serta yang masih di Arab Saudi 2 orang. (PPIH DebarkasiBanjarmasin-RIW/RH)

Pastikan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Kalsel, BSSN RI Lakukan Penilaian di Diskominfo

Banjarbaru – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) tengah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak 8 hingga 10 Juli di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Banjarbaru.

Penilaian ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketahanan siber nasional, khususnya di lingkup pemerintah daerah.

Pj. Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proses penilaian.

Menurutnya, penilaian ini sangat penting untuk memastikan sistem digital pemerintahan terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber.

“Penilaian ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujar Suci, Selasa (8/7).

Ia menambahkan, bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Tahun ini, penilaian menggunakan versi terbaru, yaitu Indeks KAMI 5.0, yang menghadirkan sejumlah penambahan aspek penilaian seperti perlindungan data pribadi dan pemanfaatan layanan cloud.

“Dengan adanya penambahan poin penilaian, tentunya akan ada selisih, namun kita tetap berharap nilai indeks kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Asesor BSSN RI, Raden Muhammad Ival Tirtakusumah, menjelaskan, bahwa tim akan memverifikasi dua instrumen utama. Yakni Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan instrumen keamanan siber yang bersifat lebih komprehensif.

*Suasana pembukaan penilaian tingkat kematangan siber dan sandi Provinsi Kalsel*

“Hasil dari instrumen keamanan siber ini nantinya digunakan Presiden sebagai referensi dalam melihat tingkat kematangan keamanan siber nasional,” terang Ival.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh jawaban dari pihak Diskominfo Kalsel dalam penilaian melalui sesi wawancara dan diskusi harus dibuktikan dengan dokumen atau bukti fisik yang valid.

Dengan penambahan kontrol dalam Indeks KAMI 5.0 seperti threat intelligence, cloud service, dan lainnya, Raden memprediksi adanya kemungkinan penurunan nilai indeks.

“Namun, harapan kami hal tersebut tidak signifikan dan pihak Diskominfo Kalsel dapat segera melengkapi kekurangan yang ada,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Elpiji Tabung Melon Langka, Ini Langkah Pemprov Kalsel Mengatasi Lonjakan Harga

Banjarbaru – Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah, menghadapi langkanya gas elpiji bersubsidi di Kalimantan Selatan saat ini. Langkah ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/7), Didin Maulidinsyah mengakui, pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan pasokan gas elpiji 3 kilogram, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami sudah menerima laporan adanya kelangkaan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi narasumber pada program Topik Kita Hari Ini.

*Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah*

Penurunan pasokan ini, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga elpiji, hingga kisaran 35 sampai 50 ribu rupiah per tabung di tingkat pengecer.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar terus melakukan pengawasan,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram ini, dengan melaksanakan operasi pasar.

*Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar*

Sementara itu, Hiswana Migas Kalsel mengklaim, kelangkaan gas elpiji bersubsidi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat ini, akibat banyaknya hari libur pada Juni lalu. Seperti yang disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar.

“Berdasarkan aturan yang telah berlaku sejak dua tahun lalu, bahwa setiap tanggal merah tidak ada penyaluran elpiji oleh Pertamina,” jelasnya.

Karena pada Juni lalu terdapat banyak tanggal merah dan hari libur, maka berimbas pada berkurangnya pasokan sampai awal Juli ini.

Namun begitu, Muliana memastikan, stok gas elpiji tabung 3 kilogram, saat ini mencukupi hingga 7 hari ke depan.

“Kami menyarankan agar masyarakat membeli gas elpiji bersubsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai dengan HET yang berlaku, yakni 18 ribu 500 rupiah per tabung,” ucap Muliana. (SRI/RIW/APR)

Dewan Kalsel, Dorong Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Modern

Banjarmasin – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pemurus Dalam, Senin sore (7/7)

Kepada sejumlah wartawan, usai sosper, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Noor mengatakan, administrasi kependudukan yang modern, menjadi prioritas untuk mendukung kemudahan layanan publik dan perencanaan pembangunan. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi identitas digital, dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara lebih efisien.

*Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, saat diwancara*

“Kesadaran masyarakat sangat penting untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat,” ucapnya

Disampaikan Ilham, berdasarkan laporan LKPj sebelumnya, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Selatan masih rendah. Yakni baru sekitar 5 persen secara keseluruhan. Sehingga, pihaknya terus mendorong dan memberikan sosialisasi, agar masyarakat minimal mengetahui IKD atau KTP digital, dengan target akhir tahun sekitar 15 persen.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya IKD yang telah disiapkan pemerintah pusat,” ungkapnya

*Suasana sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalsel, Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pemurus Dalam*

Sementara itu, Lurah Pemurus Dalam Shelleya Dessesta, mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertata dengan baik, agar terbangun sistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“IKD ini merupakan hal baru bagi masyarakat umum, yaitu bisa diunduh dan digunakan langsung di handphone (HP)/gawai, maka sangat tepat diberikan sosialisasi,” tutupnya

Untuk diketahui, sosialisasi peraturan perundang-undangan atau Sosper Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di pusatkan halaman Masjid Jami, Kecamatan Banjarmasin Selatan. (NHF/RIW/APR)

Gelar Rakor SKPD, Pemprov Kalsel Bahas Persiapan Hari Jadi dan Program 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal bersama tenaga ahli, para asisten, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (7/7).

Rakor ini dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, dan membahas sejumlah agenda penting. Diantaranya adalah persiapan peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta evaluasi dan perencanaan program kerja SKPD untuk tahun anggaran 2026.

Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan seluruh program kerja SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program masing – masing SKPD benar – benar mengacu pada kualitas, selaras dengan RPJMD, dan tentunya sejalan dengan janji politik kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. Dengan dinamika fiskal yang terus bergerak, setiap SKPD diminta melakukan penyesuaian dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang ada di lapangan.

“Anggaran terus bergerak secara dinamis, jadi kita perlu adaptif. Setiap SKPD diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi masing-masing,” tegasnya.

Rakor yang turut dihadiri pejabat Eselon III se-Kalsel ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memastikan program strategis daerah tetap berada di jalur prioritas pembangunan.

“Harapan kita, rakor ini bisa memperkuat sinergi lintas SKPD agar langkah kita ke depan semakin solid dan terarah,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)