Tahun: 2025

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memberikan pendampingan psikologis bagi para penyintas banjir di wilayah Kalsel yang terdampak.

Pendampingan dilakukan melalui layanan Psychological First Aid (PFA) atau dukungan psikologis awal, terutama bagi anak-anak yang rentan mengalami trauma akibat bencana.

Kepala DPPPA KB Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan, tim psikolog mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, menggambar, dan bercerita. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi gejala awal gangguan psikologis yang mungkin dialami oleh penyintas banjir.

“Berdasarkan penilaian kami di lapangan, hingga saat ini belum ditemukan kasus stres berat atau depresi pada penyintas banjir,” ujarnya, Selasa (4/5).

Meskipun demikian, DPPPA KB Kalsel akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan. Jika ditemukan gejala gangguan psikologis yang lebih serius, tim akan segera merujuk korban ke layanan kesehatan yang lebih kompeten.

Sri Mawarni juga mengapresiasi para psikolog muda yang turun langsung menjadi relawan dalam penanganan dampak psikologis bencana. Menurutnya, kehadiran mereka sangat membantu pemulihan kondisi mental para penyintas, baik anak-anak maupun orang dewasa.

“Kolaborasi antara pemerintah dan relawan sangat penting agar para penyintas banjir dapat pulih, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental,” tambahnya.

Sri Mawarni juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan psikologis selama masih ada potensi dampak trauma yang dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan secara fisik, tetapi juga secara mental. Harapan kami, pendampingan ini bisa membantu mereka,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan stok beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, dalam keterangannya kepada wartawan, baru-baru ini.

Saptono menjelaskan, saat ini stok yang tersedia sekitar 390 ton beras CPP. Angka ini melebihi perhitungan stok beras CPP minimal yang dibutuhkan sekitar 166 ton.

“Atas arahan pimpinan, stok CPP diupayakan untuk ditingkatkan hingga minimal 400 ton,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir dalam enam bulan ke depan, Saptono mengungkapkan pihaknya berencana mengupayakan penambahan stok sekitar 100 ton beras CPP melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

“Kami akan mengusulkan tambahan beras CPP melalui anggaran perubahan APBD 2025,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel juga memiliki cadangan gabah yang disimpan di beberapa lumbung di kabupaten/kota dengan total sekitar 283 ton. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan 150 ton beras.

“Pada tahun 2025, juga akan dialokasikan anggaran untuk penitipan gabah sebagai cadangan beras pemerintah daerah,” jelas Saptono.

Pihaknya meminta agar setiap kabupaten/kota di Kalsel dapat memiliki cadangan beras sebagai langkah antisipasi terhadap musibah, seperti banjir.

“Untuk penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah harus mengajukan permintaan resmi, minimal melalui kepala desa setempat,” tutup Saptono. (MRF/NRH/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mendapat laporan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kalsel, mengenai kendala dalam penginputan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Masa pengisian PDSS ini telah dimulai sejak 6-31 Januari 2025. Ironisnya, sejumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di bawah naungan Kemenag Kalsel mengalami kendalam dalam penginputan PDSS, dan berimbas pada terancamnya siswa tidak bisa mengikuti UTBK SNBT.

Lantas bagaimana dengan SMA dan SMK di Kalsel ?

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Masrani menyebut, hingga Selasa (4/2), pihaknya belum mendapat laporan mengenai kendala penginputan PDSS dari sekitar 200 sekolah setara SMA di Kalsel.

“Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan terkait kendala,” katanya.

Meski terbilang aman, Masrani mengaku akan terus memastikan sekolah-sekolah memanfaatkan kuota yang disediakan, untuk mendaftarkan siswa mereka ke universitas negeri melalui jalur prestasi.

“Kita terus berkoordinasi ke pihak sekolah. Kalau memang ada kendala kami siap membantu ke pusat,” ungkapnya.

Selain PDSS, salah satu persyaratan untuk mengikuti SNPB yaitu siswa harus membuat akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang dibuka sejak 13 Januari hingga 18 Februari nanti.

“Kami berharap siswa yang memenuhi kriteria SNBP sudah membuat akun di SNPMB agar bisa mengikuti tes mulai April nanti,” harapnya. (SYA/NRH/RH)

BANJARMASIN – Warga Kelurahan Kuin Selatan RT. 14 Kecamatan Banjarmasin Barat menyambut hangat dan antusias kedatangan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat dalam kegiatan reses pada Minggu (2/2).

Kegiatan ini merupakan titik keempat dari total 14 titik yang dijadwalkan dalam rangkaian reses selama delapan hari ke depan mulai dari 1-8 Februari 2025, yang bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Rais Ruhayat menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menampung setiap masukan, saran, serta keluhan warga. Ia menjelaskan bahwa semua aspirasi akan dipilah sesuai kewenangannya, baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan kota dan mana yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk yang menjadi wewenang kota, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait, begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Rais Ruhayat mengungkapkan beragam persoalan disampaikan oleh warga dalam diskusi yang berlangsung interaktif dan penuh keakraban. Permasalahan utama yang diangkat meliputi kondisi infrastruktur jalan yang perlu perbaikan serta sistem drainase yang kurang optimal. Menurutnya, warga berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum demi kesejahteraan mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai kebutuhan warga sesuai dengan kapasitasnya di DPRD. Rais Ruhayat juga mengajak masyarakat agar terus berperan aktif dalam menyampaikan keluhan serta masukan, sehingga setiap permasalahan dapat dicarikan solusi yang tepat dan cepat.

Dengan adanya reses ini, diharapkan suara masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai titik guna memastikan seluruh aspirasi warga didengar dan diperjuangkan di tingkat legislatif. (ADV-NRH/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Peluang Potensi Ekspor Perikanan, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Senin (3/2).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk menyamakan persepsi antara pelaku usaha Unit Pengolah Ikan (UPI) dengan pemangku kepentingan terkait, tentang persyaratan standar mutu produk dan karantina ikan tujuan negara ekspor.

“Selain itu, acara ini juga bertujuan menggali masukan dan menambah wawasan tentang akses pasar ekspor, sebagai alternatif tujuan negara ekspor produk perikanan bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

Pertemuan ini, lanjut Rusdi, juga berfungsi sebagai sarana penyusunan rencana pengembangan ekspor produk kelautan dan perikanan di Kalsel.

“Kebijakan pembangunan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan melindungi laut dan sumber daya bersangkutan,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel memastikan aktivitas perikanan berkelanjutan melalui penangkapan ikan secara terukur dan berbasis kuota, serta pengembangan perikanan budi daya yang melaksanakan cara budi daya ikan yang baik dan ramah lingkungan.

“Hal ini dimaksudkan untuk memproduksi hasil perikanan yang bersertifikasi, memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Pada tiga tahun terakhir, volume dan nilai ekspor produk perikanan mengalami fluktuatif 2022 ke 2023 turun tetapi 2023 ke 2024 mengakami kenaikan. Hal ini tegas Rusdi disebabkan antara lain karena permintaan ekspor udang dan produk ikan lainnya menurun akibat resesi ekonomi global. Sehingga menurutnya, diperlukan akses pasar ekspor, sebagai alternatif peluang peningkatan ekspor produk perikanan.

“Salah satu upaya Dislautkan Kalsel untuk mendukung penguatan volume dan nilai ekspor, yakni dengan dilaksanakannya kegiatan FGD ini,” imbuh Rusdi.

Ia berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat berpartisipasi aktif.

“Sehingga dari hasil pertemuan ini dapat memberikan manfaat, dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, terutama dari Provinsi Kalimantan Selatan di pasar internasional,” ucap Rusdi. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/NRH/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan (PWI Kalsel) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel siap menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dalam hal ini dengan mematangkan SDM yang akan bertugas sebagai pendamping atau Liaison Officer (LO).

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menyebutkan, pertemuan bersama rekan-rekan LO untuk mematangkan layanan bagi peserta HPN 2025 yang akan dihadiri oleh ribuan tamu dari seluruh daerah se-Indonesia, baik itu wartawan, tokoh pers nasional, sejumlah menteri, dan direncanakan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang pertemuan wartawan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan melalui seminar-seminar serta sesi berbagi pengalaman dari tokoh-tokoh pers nasional, kami juga akan mengadakan klinik olahraga yang akan menghadirkan pemain dari tim nasional, Bambang Pamungkas dan Chiristian Gonzales,” kata Ketua PWI Kalsel di gedung PWI Kalsel, Selasa (4/2).

Ia menyampaikan bahwa berbagai kegiatan akan digelar dalam rangka HPN 2025, termasuk seminar-seminar, klinik sepak bola dan tenis, yang akan berlangsung di Banjarmasin pada 7-8 Februari, kegiatan puncak HPN sendiri akan diselenggarakan di Banjarbaru, tepatnya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, pada 9 Februari.

Untuk memastikan kelancaran acara, PWI Kalsel telah menyiapkan tim pendamping bagi delegasi dari setiap provinsi yang hadir, sebanyak 30 provinsi telah menyatakan kehadiran mereka, dan tim pendamping akan bertugas mendata kedatangan, mengatur transportasi, serta memastikan akomodasi bagi para peserta.

“Setiap provinsi akan difasilitasi untuk lima orang peserta yang mendapatkan tiga kamar hotel, transportasi, serta konsumsi, jika ada peserta tambahan, mereka dapat berkoordinasi dengan panitia untuk mencari akomodasi sendiri,” tambahnya.

Panitia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesionalisme selama kegiatan berlangsung, selain menghadiri seminar dan agenda resmi, peserta juga dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kalsel, seperti Martapura dan Sekumpul, untuk mengenal lebih jauh budaya dan keunikan daerah setempat.

“Kami juga mengingatkan kepada semua LO untuk belajar sabar dan senyum dalam mendampingi tamu, sebab rekan-rekan LO ini tidak hanya sebagai perwakilan dari PWI Kalsel, namun juga sebagai representasi Provinsi Kalsel, bahwa orang Banjar itu murah senyum, suka menolong, dan melayani dengan hati,” tutupnya. (ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan mengadakan lomba Pembuatan Maskot Kebun Raya Banua.

Lomba ini bertujuan menciptakan maskot bertema buah kasturi atau pohon kasturi, yang mampu merepresentasikan Kebun Raya Banua sebagai pusat konservasi, edukasi, dan rekreasi.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengatakan bahwa lomba digelar dari 1-22 Februari 2025 ini terbuka untuk masyarakat umum, dengan total hadiah senilai Rp8.500.000 dan bagi pemenang juara pertama karyanya akan digunakan sebagai maskot resmi Kebun Raya Banua.

“Kami ingin menghadirkan maskot yang tidak hanya mencerminkan identitas Kebun Raya Banua, tetapi juga menjadi ikon yang menarik perhatian masyarakat. Dengan maskot ini, kami berharap Kebun Raya Banua semakin dikenal luas dan dapat menarik lebih banyak kunjungan, baik dari wisatawan lokal maupun nasional,” kata Firmansyah, Senin (3/2).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa lomba ini juga menjadi bagian dari upaya Kebun Raya Banua untuk memperkenalkan buah kasturi kepada masyarakat luas, mengingat kasturi merupakan salah satu flora khas Kalimantan Selatan yang kini semakin langka.

Firmansyah menambahkan untuk persyaratan peserta secara lengkap mengenai lomba pembuatan maskot sudah diumumkan melalui kanal media sosial resmi Kebun Raya Banua, oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam lomba ini dan menunjukkan kreativitas terbaik mereka.

“Kami sangat menantikan ide-ide segar dari para peserta. Semoga lomba ini bisa menjadi ajang yang bermanfaat, tidak hanya bagi Kebun Raya Banua, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mengenalkan kekayaan flora Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)