Tahun: 2025

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Martapura, Selasa (2/12).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi dalam upaya mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya ASN dan pekerja di Kabupaten Banjar.

Acara dibuka secara resmi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Banjar, Dian Marlina. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera, yang telah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan hunian masyarakat di daerah.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini, semoga menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, terutama dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang peluang memanfaatkan FLPP.

“Semoga informasi hari ini dapat diteruskan ke rekan-rekan ASN dan pekerja di daerah, agar semakin banyak warga Kabupaten Banjar yang bisa memiliki rumah tinggal tetap,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Pembiayaan BP Tapera, Is Aprianto menyebut, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena angka backlog rumah masih tinggi.

“Di Kalsel ada sekitar 176 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah, dan 234 ribu rumah tidak layak huni. Inilah alasan kami hadir untuk mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, tahun 2025 menjadi tahun dengan kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah.

“Secara nasional, 350 ribu unit rumah telah disiapkan, dan hingga November lebih dari 231 ribu sudah terserap,” ujarnya.

Is Aprianto memaparkan, sejumlah kemudahan bagi penerima manfaat, mulai dari suku bunga tetap 5 persen sampai lunas hingga batas penghasilan yang cukup fleksibel.

“Cicilannya bisa sekitar Rp1,1 juta per bulan, hampir sama seperti biaya sewa rumah. Jangka waktu maksimal 20 tahun dengan suku bunga tetap, ini sangat membantu masyarakat,” paparnya.

Selain itu, pembangunan rumah subsidi tetap mengedepankan standar kenyamanan dan kesehatan.

“Luas bangunan minimal 21 meter persegi hingga maksimal 36 meter persegi dan luas tanah sampai 200 meter persegi, semuanya telah diatur pemerintah,” urainya. (SYA/RIW/RH)

BANJAR – Bank Kalsel terus memperluas akses pembiayaan rumah terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja di Kalimantan Selatan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan target penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Martapura, Suwanto mengatakan, pihaknya sebagai bank penyalur siap memberikan layanan terbaik untuk mempermudah ASN dan pekerja memiliki hunian pertama.

“FLPP ini adalah kredit perumahan subsidi untuk rumah pertama dengan bunga sangat rendah dan tenor panjang. Ini untuk membantu ASN dan pekerja dapat segera memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya saat sosialisasi FLPP di Martapura, Selasa (2/12).

Menurut Suwanto, pembiayaan yang diberikan dapat mencapai kisaran Rp180 juta, menyesuaikan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Sehingga tidak memberatkan dari sisi cicilan, karena suku bunga tetap, sepanjang tenor,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan rumah sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu Bank Kalsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan BP Tapera dan pemerintah daerah dalam memperluas penyaluran pembiayaan perumahan subsidi.

Melalui program ini, Suwanto berharap semakin banyak masyarakat di daerah yang mendapatkan kesempatan memiliki rumah pertama, dengan harga terjangkau tanpa khawatir beban bunga tinggi.

“Tujuan akhirnya tentu peningkatan kesejahteraan ASN dan para pekerja agar bisa hidup lebih layak di rumah sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian Banua terhadap daerah lain, yang sedang mengalami kesulitan, serta wujud solidaritas antarwilayah dalam menghadapi situasi bencana.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, bahwa pemerintah provinsi saat ini sedang mempersiapkan sejumlah dukungan yang akan dikirimkan.

Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik dasar seperti bahan makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, hingga barang kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan para korban.

“Kalsel secara moral dan kemanusiaan memiliki kewajiban untuk turut membantu daerah lain yang sedang tertimpa bencana besar,” ungkap Syarifuddin, Senin (1/12).

Pemprov Kalsel juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini. Syarifuddin menyebut, para ASN di lingkungan pemerintah provinsi dapat menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka sebagai donasi bagi korban banjir.

Ia menekankan bahwa partisipasi ASN akan memperkuat upaya pemerintah, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak.

Donasi tersebut nantinya akan dikelola secara transparan dan disalurkan melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Kontribusi para ASN, sekecil apa pun, akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antarsesama,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, ikut berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan, di halaman Mahligai Pancasila, Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan membagikan ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kegemaran makan ikan (nilai konsumsi ikan) khusus di masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan tersebut, Dislautkan Kalsel membagikan ikan patin segar secara gratis melalui sistem kupon sebanyak 150 kupon,” ungkap Rusdi.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, disambut masyarakat dengan antusiasme tinggi, dan seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kebutuhan pangan berbasis ikan semakin terjangkau dan dapat membantu masyarakat dalam menyambut akhir tahun dengan sukacita,” ucap Rusdi.

Pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, dilakukan Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel.

Sementara itu, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti mengatakan, Pemprov Kalsel berkomitmen meningkatkan gizi masyarakat dengan membagikan ikan segar secara gratis.

“Kegiatan pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru ini, dilakukan secara sistem kupon, yang sebelumnya diserahkan kepada panitia untuk disalurkan kepada warga sekitar,” jelasnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Dislutkan Kalsel mendorong, peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) sekaligus menggalakkan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Kami berharap, kegiatan ini dapat terus digelar, untuk semakin meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi yang mudah diperoleh dan bermanfaat bagi kesehatan,” ucap Martiah. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Integrated Terminal Banjarmasin, pada Senin (1/12).

Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM jenis pertalite di sejumlah SPBU, dan kelangkaan BBM non subsidi.

Rombongan sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, dan turut didampingi pihak kepolisian serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dalam rangka memastikan penanganan masalah BBM dilakukan secara terpadu.

Mustaqimah mengatakan, selain kualitas, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa SPBU. Dimana fenomena tersebut harus segera disikapi, karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

Ia menekankan perlunya antisipasi dari Pertamina terkait meningkatnya mobilitas masyarakat pada bulan Desember.

“Terlebih kita di bulan Desember ini akan ada 4 agenda yang kemungkinan akan banyak mobilitas kendaraan. Pertama Haul Guru Sekumpul, libur sekolah, perayaan Hari Natal, dan juga Tahun Baru 2026,” ucapnya

Mustaqimah berharap, Pertamina mampu mempersiapkan hal tersebut, dengan menambah stok BBM dan memastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai.

Sementara itu, IT Manager Banjarmasin, Suryandri membantah tudingan, adanya penurunan mutu pertalite. Pertamina menegaskan, bahwa seluruh jenis BBM yang didistribusikan telah melalui proses uji kualitas yang ketat.

“Kami memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kualitas BBM. Secara kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar yang berlaku, maka dengan tegas membantah bahwa kerusakan kendaraan diakibatkan karena BBM yang didistribusikan,” jelasnya.

Suryandri menambahkan, terkait kelangkaan BBM disebabkan gangguan pasokan terjadi akibat hambatan cuaca yang memengaruhi kedatangan kapal pengangkut BBM.

“Kita akan menyiasati dengan menambah volume muatan BBM untuk menghadapi empat agenda di bulan Desember yang tadi disebutkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pansus II kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, di Ruang Komisi II DPRD Kalsel, Senin (1/12)

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari proses pendalaman materi yang telah dihimpun dari berbagai kunjungan kerja sebelumnya.

Ia menjelaskan, bahwa raperda ini disusun untuk memperkuat sistem perdagangan daerah. Salah satunya agar tidak lagi terdampak secara signifikan, seperti saat banjir besar di sejumlah wilayah Kalsel pada tahun 2020.

“Kami ingin Kalimantan Selatan tidak mengalami situasi seperti tahun 2020 ketika banjir mengganggu distribusi di banyak titik,” jelasnya.

Yani Helmi juga menekankan, bahwa zonasi pergudangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, agar disparitas antarwilayah tidak terlalu jauh dan tidak memicu inflasi di Kalsel.

Pansus II turut membahas penertiban perdagangan ilegal, seperti peredaran baju bekas dan penjualan sawit yang tidak tercatat, yang dinilai dapat merugikan ekonomi daerah dan mengganggu ketertiban pasar.

“Raperda ini bersifat lintas sektor karena mencakup urusan perdagangan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan koperasi sehingga memerlukan kolaborasi multipihak, ini memang unik karena melibatkan banyak sektor dan menjadi satu-satunya di Indonesia,” ungkapnya

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, bahwa digitalisasi masuk dalam muatan raperda untuk menyesuaikan pengaturan perdagangan online dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan regulasi yang komprehensif ini, Pansus II berharap Raperda Penyelenggaraan Perdagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan Selatan,”
tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kebutuhan hunian bagi ASN dan pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat perhatian khusus dari Bank Kalsel.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Rumah yang digelar BKD Kalsel, Senin (1/12), Kepala Bagian Konsumer Bank Kalsel, Henny Nurlianingsih, memaparkan sejumlah kemudahan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pegawai.

Henny menjelaskan, bahwa Bank Kalsel telah menyiapkan berbagai produk pembiayaan rumah dengan persyaratan yang lebih mudah, tenor panjang, serta suku bunga kompetitif.

Menurutnya, fasilitas ini dirancang untuk membantu ASN maupun pekerja memperoleh hunian yang layak dan sesuai kemampuan.

“Banyak pegawai yang sebenarnya bisa mengajukan pembiayaan, tetapi masih kurang memahami alur dan prosedurnya. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih jelas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Bank Kalsel telah merealisasikan ratusan pembiayaan rumah, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ratusan unit yang kami realisasikan. Ini menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan rumah Bank Kalsel sangat diminati dan mampu membantu pegawai untuk memiliki hunian,” jelas Henny.

Ia menambahkan bahwa Bank Kalsel juga menyediakan pendampingan dalam proses administrasi agar pengajuan pembiayaan bisa berjalan cepat dan tepat.

Dengan adanya edukasi ini, Henny berharap semakin banyak ASN dan pekerja yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah, sehingga kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai melalui layanan pembiayaan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel didukung Bank Kalsel, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Rumah, yang berlangsung di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (1/12).

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dan menghadirkan narasumber dari BP Tapera Pusat serta Kepala Bagian Konsumer Bank Kalsel, Henny Nurlianingsih.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi ASN maupun pekerja untuk memiliki hunian yang layak.

“Kolaborasi dan Sinergi antara BP Tapera dan Bank Kalsel ini kami harapkan dapat memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Program ini sangat relevan bagi ASN dan pekerja yang sedang merencanakan kepemilikan rumah pribadi,” ucap Hidayat.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman langsung mengenai berbagai skema pembiayaan yang ditawarkan, termasuk syarat, prosedur, hingga manfaat yang dapat diperoleh peserta.

“Melalui kegiatan ini, peserta bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, sehingga mereka tidak ragu lagi dalam menentukan pilihan pembiayaan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” katanya.

Hidayat berharap kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi seluruh peserta, khususnya dalam merencanakan hunian bagi ASN dan Pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala, sehingga semakin banyak ASN dan pekerja yang bisa terbantu untuk memiliki rumah sendiri dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dan terarah,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tengah menyelesaikan penyusunan database guru dan tenaga kependidikan sebagai dasar pemerataan dan peningkatan kesejahteraan pendidik di Banua.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, database tersebut menjadi bagian dari upaya analisis kebutuhan guru di seluruh kabupaten/kota untuk mengatasi ketimpangan distribusi.

“Ada daerah yang kekurangan dan ada yang bertumpuk. Ini yang kita susun agar distribusinya dapat lebih merata. Mohon dukungan semua pihak karena ini tahun pertama kita melakukan pendataan ulang,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama tadi.

Digitalisasi pendidikan juga terus digenjot. Salah satunya melalui peluncuran Sistem Informasi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan (SIM GTK) pada tahun ini.

Tantri menyebut, indikasi awal memang sudah menunjukkan adanya ketidakmerataan tenaga pendidik di beberapa wilayah. Namun pihaknya masih menunggu data final yang lebih solid.

“Tim sudah bekerja dan Insya Allah Desember terlihat nyata dan komprehensif. Jika ada penumpukan, kita akan mengambil kebijakan bersama,” katanya.

Ia menegaskan distribusi guru tidak hanya sekadar memindahkan dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan. Aspek domisili dan kondisi keluarga guru tetap menjadi faktor penting.

“Ketika guru ditempatkan dan urusan keluarga selesai, proses belajar mengajar pun tidak terganggu,” ucapnya.

Selain pemerataan, Tantri menegaskan peningkatan kesejahteraan guru masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia bahkan menyebut sekitar 60 persen guru di Kalsel, baik ASN maupun non ASN, belum tersertifikasi.

Semula Pemprov menargetkan penyelesaian sertifikasi berlangsung bertahap hingga 2029. Namun ada peluang akselerasi berkat kebijakan pemerintah pusat.

“Ada relaksasi dari Kementerian Dikdasmen RI. Semua pembiayaan ditanggung kementerian dan harus selesai tahun 2026,” tegasnya.

Dengan sertifikasi, menurutnya kesejahteraan guru akan meningkat signifikan.

“Pendapatan mereka otomatis naik dua kali lipat. Kalau kesejahteraan meningkat, dedikasi juga akan meningkat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan bakti sosial donor darah di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (1/12).

Kegiatan ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Kalsel, anggota Satpol PP dan Damkar, hingga masyarakat yang turut hadir memberikan sumbangan darah.

Sejak pagi, peserta donor sudah berdatangan, menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap aksi kemanusiaan tersebut.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kontribusi Korpri dalam membantu masyarakat. Selain menjadi rangkaian peringatan HUT Korpri, kegiatan ini bertujuan mendukung ketersediaan stok darah di wilayah Kalsel yang masih memerlukan suplai rutin untuk keperluan medis.

“Donor darah ini adalah bentuk kepedulian sosial dan solidaritas ASN kepada masyarakat. Kebutuhan darah terus meningkat, dan melalui kegiatan seperti ini kita berharap dapat membantu mereka yang membutuhkan transfusi,” ucap Ronny.

Menurut Ronny, setiap tetes darah yang disumbangkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Ia pun mengapresiasi tingginya kesadaran ASN dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain berdampak langsung terhadap ketersediaan darah, kegiatan ini juga menjadi ruang memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Ronny menilai bahwa Korpri bukan hanya organisasi kedinasan, tetapi juga wadah pengembangan karakter ASN yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Satpol PP dan Damkar Kalsel berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang bermanfaat bagi publik, tidak hanya melalui tugas pokok kedinasan seperti penegakan perda dan penanganan kedaruratan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial seperti ini,” lanjut Ronny.

Ronny berharap, momentum HUT Korpri dapat melahirkan semangat baru bagi seluruh ASN untuk mempererat solidaritas, meningkatkan pengabdian, serta lebih dekat kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kemanusiaan.

Kegiatan donor darah tersebut berlangsung lancar dan tertib, dengan dukungan tenaga medis serta fasilitas penunjang dari instansi terkait.

“Melalui kegiatan sosial ini, Korpri Kalsel menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong budaya peduli dan gotong royong di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas,” tutup Ronny. (MRF/RIW/RH)