Masuki Usia 9 Tahun, KRB Sukses Jadi Kebun Raya Terbaik di Indonesia

BANJARBARU – UPTD Kebun Raya Banua, merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun, pada Selasa (9/12). Hadir pada perayaan sederhana ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian.

Selain ditandai dengan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-9 Kebun Raya Banua, juga menjadi momen perdana, diluncurkannya film animasi pendek maskot Kastura. Dimana film animasi berdurasi 19 menit ini, memvisualisasikan upaya Kastura, sebagai maskot Kebun Raya Banua, untuk menyelamatkan Banua dari kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan pertambangan ilegal.

Mursyidah Aminy, usai pemotongan tumpeng bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, serta Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, kepada wartawan menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kebun Raya kebanggaan masyarakat Banua ini.

“Semoga Kebun Raya Banua dapat mempertahankan posisinya sebagai Kebun Raya terbaik di Indonesia, dan selalu berinovasi untuk mempertahankan prestasi ini, dan pengembangan kedepannya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah menegaskan, bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi, khususnya komitmen serius Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menjadi salah satu faktor penentu, capaian prestasi Kebun Raya Banua.

“Dari 48 Kebun Raya di seluruh Indonesia, Kebun Raya Banua berhasil mencapai peringkat Terbaik 1, setelah dua tahun sebelumnya berada di posisi 2. Semua ini tidak lepas dari support kepala daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga kebijakan,” paparnya.

Bank Kalsel menyerahkan secara simbolis dukungan pembuatan film animasi maskot Kastura

Firman memastikan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas Kebun Raya Banua, sehingga mampu mempertahankan posisi Terbaik 1 Nasional tersebut.

“Kita sudah melakukan pengaspalan, dan juga membangun jembatan, agar kendaraan yang akan mengelilingi Kebun Raya tidak perlu keluar ke jalur jalan perkantoran. Selain itu kita juga sudah memiliki taman khusus untuk disabilitas,” urainya.

Diusianya yang ke-9 tahun ini, Kebun Raya Banua diharapkan tetap menjadi tempat edukasi, wisata, penjaga lingkungan serta konservasi terbaik, yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

Pimpin Rakor, Yamin Ingatkan SKPD Pemko Banjarmasin Berikan Pelayanan Terbaik

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin melaksanakan Rapat Koordinasi, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik dan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (9/12). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.

“Saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, teriring ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada para narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan atas kesediaannya untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ungkap Yamin, dalam sambutannya.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin pada saat menyampaikan arahannya

Dengan adanya kegiatan ini, Yamin berharap, dapat semakin memperkuat komitmen Pemko Banjarmasin terhadap pelayanan publik yang lebih responsif, profesional, dan berintegritas di Kota Banjarmasin.

“Hari ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya,” ucap Yamin.

Menurutnya, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para Kepala SKPD, Direktur Perumda dan RSUD, Kepala UPTD, Lurah, dan Kepala Puskesmas.

“Penghargaan ini diberikan, karena mereka terus komitmen dan konsisten dalam mewujudkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah yang berdampak kepada masyarakat,” ujar Yamin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin ini juga menyampaikan
beberapa arahan, agar upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik dan kinerja pemerintahan dapat terus diperkuat kedepannya.

“Arahan pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai amanat, berdasarkan, undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ucap Yamin.

Arahan kedua, selain pelaksanaan PKPPP Mandiri, Pemerintah Kota Banjarmasin juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui sistem pengumpulan dan pelaporan bersama data survei masyarakat dalam pelayanan (sumber daya) dengan sembilan indikator penilaian.

Yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan.

“Serta arahan ketiga, penilaian kualitas pengelolaan kinerja skpd merupakan sebuah langkah penting dalam pelaksanaan ketentuan pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan perangkat daerah.

Penilaian kualitas kinerja tahun 2025, menggunakan formulasi dan variabel baru, termasuk pengukuran budaya kerja di setiap SKPD, ketepatan waktu, serta ketertiban pengisian aplikasi kayuh baimbai yang terintegrasi dengan TPP.

“SKPD dengan nilai terendah akan dievaluasi dan dapat dikenakan penyesuaian seperti penurunan TP yang dimaksudkan bukan sebagai hukuman negatif, tetapi sebagai pemicu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yamin berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik serta kinerja yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

“Hingga akhirnya, keberhasilan kita akan
tercermin dari meningkatnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Yamin.

Sementara untuk para pemenang, Yani. Berpesan, untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih.

“Sedangkan untuk unit kerja lain yang belum berhasil, jadikan ini sebagai perhatian dan motivasi untuk semakin meningkatkan
kinerja ke depannya,” tutupnya. (SRI/RIW/RH)

Guru TK, Garda Terdepan Pendidikan Toleransi

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menilai, para guru TK memiliki peran strategis sebagai penanam nilai toleransi pertama bagi anak.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai menggelar Sosialisasi Perda Kalsel Nomor 12 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di aula TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baru-baru tadi.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari

Desy mengatakan, dalam upaya memperkuat nilai toleransi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi Perda, lembaga ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang inklusif agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dunia pendidikan anak usia dini.

“Guru-guru adalah pintu awal pembentukan karakter. Di usia emas, anak belajar dari contoh yang mereka lihat setiap hari,” ujarnya.

Disampaikan Desy, perda tersebut merupakan panduan etis untuk menciptakan ruang sosial yang harmonis. Ia menyebutkan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi teladan. Implementasi toleransi tidak boleh berhenti pada slogan. Sekolah harus menjadi lingkungan aman bagi semua anak.

“Para peserta, yang mayoritas guru TK, diajak memahami poin-poin perda yang relevan bagi praktik pendidikan sehari-hari, seperti penghargaan terhadap keberagaman, pencegahan diskriminasi, dan pembiasaan interaksi yang sehat,” ungkapnya

Lebih lanjut Desy menambahkan, guru memegang peran kunci karena anak usia dini meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ia berharap sosialisasi ini memperkuat komitmen tenaga pendidik dalam membangun budaya sekolah yang inklusif.

Jika nilai toleransi tertanam sejak TK, maka Kalsel sedang menyiapkan masyarakat masa depan yang lebih damai.

“DPRD Kalsel akan terus mendorong implementasi perda, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutupnya.(ADV-NHF/RIW/RH)

Sosper ke Tala, Legislatif Kalsel Imbau Hidupkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial

TANAH LAUT – DPRD Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, usai menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Kabupaten Tanah Laut, Senin, (8/12).

Rais menuturkan, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan pedoman sikap dan perilaku yang harus diwujudkan dalam rutinitas sehari-hari. Menurutnya, masyarakat akan semakin kuat dan rukun apabila lima sila dalam Pancasila tidak berhenti sebatas hafalan, tetapi benar-benar diamalkan.

Sumber Humas DPRD Kalsel

Ia mencontohkan, nilai gotong royong yang tertanam dalam Pancasila telah menjadi karakter bangsa Indonesia sejak dahulu.

“Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk kembali memperkuat tradisi tersebut agar tidak tergerus oleh arus individualisme,” ucapnya

Rais mengimbau, pentingnya menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi, terutama di daerah yang memiliki keragaman suku maupun latar belakang sosial. Ia berharap nilai-nilai ini diterapkan mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang sosial yang lebih luas.

“Kalau nilai Pancasila diterapkan dengan konsisten, insyaallah kehidupan masyarakat akan jauh lebih harmonis. Kita bisa berbeda, tetapi tetap satu tujuan demi membangun daerah dan menjaga persatuan,” jelasnya

Rais mengajak peserta sosialisasi untuk menjadi agen penyebar nilai Pancasila di wilayah masing-masing. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas dan keamanan daerah, khususnya menjelang berbagai agenda pembangunan di Tanah Laut.

“Semoga sosialisasi ini mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

Exit mobile version