Hari: 2 Desember 2025

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Martapura, Selasa (2/12).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi dalam upaya mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya ASN dan pekerja di Kabupaten Banjar.

Acara dibuka secara resmi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Banjar, Dian Marlina. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera, yang telah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan hunian masyarakat di daerah.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini, semoga menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, terutama dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang peluang memanfaatkan FLPP.

“Semoga informasi hari ini dapat diteruskan ke rekan-rekan ASN dan pekerja di daerah, agar semakin banyak warga Kabupaten Banjar yang bisa memiliki rumah tinggal tetap,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Pembiayaan BP Tapera, Is Aprianto menyebut, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena angka backlog rumah masih tinggi.

“Di Kalsel ada sekitar 176 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah, dan 234 ribu rumah tidak layak huni. Inilah alasan kami hadir untuk mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, tahun 2025 menjadi tahun dengan kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah.

“Secara nasional, 350 ribu unit rumah telah disiapkan, dan hingga November lebih dari 231 ribu sudah terserap,” ujarnya.

Is Aprianto memaparkan, sejumlah kemudahan bagi penerima manfaat, mulai dari suku bunga tetap 5 persen sampai lunas hingga batas penghasilan yang cukup fleksibel.

“Cicilannya bisa sekitar Rp1,1 juta per bulan, hampir sama seperti biaya sewa rumah. Jangka waktu maksimal 20 tahun dengan suku bunga tetap, ini sangat membantu masyarakat,” paparnya.

Selain itu, pembangunan rumah subsidi tetap mengedepankan standar kenyamanan dan kesehatan.

“Luas bangunan minimal 21 meter persegi hingga maksimal 36 meter persegi dan luas tanah sampai 200 meter persegi, semuanya telah diatur pemerintah,” urainya. (SYA/RIW/RH)

BANJAR – Bank Kalsel terus memperluas akses pembiayaan rumah terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja di Kalimantan Selatan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan target penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Martapura, Suwanto mengatakan, pihaknya sebagai bank penyalur siap memberikan layanan terbaik untuk mempermudah ASN dan pekerja memiliki hunian pertama.

“FLPP ini adalah kredit perumahan subsidi untuk rumah pertama dengan bunga sangat rendah dan tenor panjang. Ini untuk membantu ASN dan pekerja dapat segera memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya saat sosialisasi FLPP di Martapura, Selasa (2/12).

Menurut Suwanto, pembiayaan yang diberikan dapat mencapai kisaran Rp180 juta, menyesuaikan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Sehingga tidak memberatkan dari sisi cicilan, karena suku bunga tetap, sepanjang tenor,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan rumah sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu Bank Kalsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan BP Tapera dan pemerintah daerah dalam memperluas penyaluran pembiayaan perumahan subsidi.

Melalui program ini, Suwanto berharap semakin banyak masyarakat di daerah yang mendapatkan kesempatan memiliki rumah pertama, dengan harga terjangkau tanpa khawatir beban bunga tinggi.

“Tujuan akhirnya tentu peningkatan kesejahteraan ASN dan para pekerja agar bisa hidup lebih layak di rumah sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian Banua terhadap daerah lain, yang sedang mengalami kesulitan, serta wujud solidaritas antarwilayah dalam menghadapi situasi bencana.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, bahwa pemerintah provinsi saat ini sedang mempersiapkan sejumlah dukungan yang akan dikirimkan.

Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik dasar seperti bahan makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, hingga barang kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan para korban.

“Kalsel secara moral dan kemanusiaan memiliki kewajiban untuk turut membantu daerah lain yang sedang tertimpa bencana besar,” ungkap Syarifuddin, Senin (1/12).

Pemprov Kalsel juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini. Syarifuddin menyebut, para ASN di lingkungan pemerintah provinsi dapat menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka sebagai donasi bagi korban banjir.

Ia menekankan bahwa partisipasi ASN akan memperkuat upaya pemerintah, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak.

Donasi tersebut nantinya akan dikelola secara transparan dan disalurkan melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Kontribusi para ASN, sekecil apa pun, akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antarsesama,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, ikut berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan, di halaman Mahligai Pancasila, Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan membagikan ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kegemaran makan ikan (nilai konsumsi ikan) khusus di masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan tersebut, Dislautkan Kalsel membagikan ikan patin segar secara gratis melalui sistem kupon sebanyak 150 kupon,” ungkap Rusdi.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, disambut masyarakat dengan antusiasme tinggi, dan seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kebutuhan pangan berbasis ikan semakin terjangkau dan dapat membantu masyarakat dalam menyambut akhir tahun dengan sukacita,” ucap Rusdi.

Pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, dilakukan Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel.

Sementara itu, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti mengatakan, Pemprov Kalsel berkomitmen meningkatkan gizi masyarakat dengan membagikan ikan segar secara gratis.

“Kegiatan pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru ini, dilakukan secara sistem kupon, yang sebelumnya diserahkan kepada panitia untuk disalurkan kepada warga sekitar,” jelasnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Dislutkan Kalsel mendorong, peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) sekaligus menggalakkan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Kami berharap, kegiatan ini dapat terus digelar, untuk semakin meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi yang mudah diperoleh dan bermanfaat bagi kesehatan,” ucap Martiah. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Integrated Terminal Banjarmasin, pada Senin (1/12).

Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM jenis pertalite di sejumlah SPBU, dan kelangkaan BBM non subsidi.

Rombongan sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, dan turut didampingi pihak kepolisian serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dalam rangka memastikan penanganan masalah BBM dilakukan secara terpadu.

Mustaqimah mengatakan, selain kualitas, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa SPBU. Dimana fenomena tersebut harus segera disikapi, karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

Ia menekankan perlunya antisipasi dari Pertamina terkait meningkatnya mobilitas masyarakat pada bulan Desember.

“Terlebih kita di bulan Desember ini akan ada 4 agenda yang kemungkinan akan banyak mobilitas kendaraan. Pertama Haul Guru Sekumpul, libur sekolah, perayaan Hari Natal, dan juga Tahun Baru 2026,” ucapnya

Mustaqimah berharap, Pertamina mampu mempersiapkan hal tersebut, dengan menambah stok BBM dan memastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai.

Sementara itu, IT Manager Banjarmasin, Suryandri membantah tudingan, adanya penurunan mutu pertalite. Pertamina menegaskan, bahwa seluruh jenis BBM yang didistribusikan telah melalui proses uji kualitas yang ketat.

“Kami memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kualitas BBM. Secara kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar yang berlaku, maka dengan tegas membantah bahwa kerusakan kendaraan diakibatkan karena BBM yang didistribusikan,” jelasnya.

Suryandri menambahkan, terkait kelangkaan BBM disebabkan gangguan pasokan terjadi akibat hambatan cuaca yang memengaruhi kedatangan kapal pengangkut BBM.

“Kita akan menyiasati dengan menambah volume muatan BBM untuk menghadapi empat agenda di bulan Desember yang tadi disebutkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pansus II kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, di Ruang Komisi II DPRD Kalsel, Senin (1/12)

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari proses pendalaman materi yang telah dihimpun dari berbagai kunjungan kerja sebelumnya.

Ia menjelaskan, bahwa raperda ini disusun untuk memperkuat sistem perdagangan daerah. Salah satunya agar tidak lagi terdampak secara signifikan, seperti saat banjir besar di sejumlah wilayah Kalsel pada tahun 2020.

“Kami ingin Kalimantan Selatan tidak mengalami situasi seperti tahun 2020 ketika banjir mengganggu distribusi di banyak titik,” jelasnya.

Yani Helmi juga menekankan, bahwa zonasi pergudangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, agar disparitas antarwilayah tidak terlalu jauh dan tidak memicu inflasi di Kalsel.

Pansus II turut membahas penertiban perdagangan ilegal, seperti peredaran baju bekas dan penjualan sawit yang tidak tercatat, yang dinilai dapat merugikan ekonomi daerah dan mengganggu ketertiban pasar.

“Raperda ini bersifat lintas sektor karena mencakup urusan perdagangan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan koperasi sehingga memerlukan kolaborasi multipihak, ini memang unik karena melibatkan banyak sektor dan menjadi satu-satunya di Indonesia,” ungkapnya

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, bahwa digitalisasi masuk dalam muatan raperda untuk menyesuaikan pengaturan perdagangan online dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan regulasi yang komprehensif ini, Pansus II berharap Raperda Penyelenggaraan Perdagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan Selatan,”
tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)