Perkuat Kolaborasi Informasi Kamtibmas, Polda Kalsel bersama 4 Lembaga Penyiaran Tandatangani MoU

BANJARBARU – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) memperkuat sinergi dengan media elektronik radio, dalam penyebaran informasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat pimpinan radio, termasuk LPPL Abdi Persada FM yang diwakili Redaktur Rahmi Indah Wati, di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (26/11).

Foto Kasubbid Multimedia Bidang Humas Polda Kalsel usai penandatanganan MoU bersama LPPL Abdi Persada FM

Kesepakatan tersebut ditandatangani Kabid Humas Polda Kalsel, diwakili Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kalsel Kompol Muhammad Irfan, bersama pimpinan radio yang hadir.

Kompol Irfan menyampaikan, bahwa kolaborasi ini merupakan upaya memperluas jangkauan penyampaian informasi kinerja kepolisian secara cepat, akurat, dan dekat dengan masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap informasi mengenai kepolisian dapat diterima masyarakat secara lebih luas, khususnya terkait keamanan dan ketertiban wilayah,” ujarnya.

Radio dinilai memiliki kedekatan emosional dengan pendengar serta menjadi media efektif untuk interaksi dua arah.

“Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan masukan langsung melalui program siaran yang ada. Dengan begitu, upaya menjaga kondusivitas Banua bisa dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya.

Terpisah, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyambut baik kerja sama ini, dan menyatakan siap mendukung penyebaran informasi kamtibmas.

“Sebagai radio publik, kami berkewajiban menyediakan ruang informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami siap memperkuat komunikasi publik bersama Polda Kalsel,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sinergi ini akan dioptimalkan melalui berbagai format siaran seperti news update, dialog interaktif, hingga laporan lapangan.

“Kami berharap kerjasama dengan Polda Kalsel ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

Lepas Purna Tugas ASN Kalsel, Ini Pesan Gubernur Muhidin

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat menghadiri kegiatan Pelepasan Purna Tugas Anggota KORPRI Provinsi Kalsel yang digelar di Ruang H Maksid Setdaprov Kalsel, Rabu (26/11).

Dalam kesempatan itu, Syarifuddin mengatakan, bahwa pelepasan ASN purna tugas bukan hanya sebagai seremoni rutin, tetapi merupakan bentuk penghormatan resmi pemerintah kepada para abdi negara yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pemikiran terbaiknya demi pembangunan Banua.

Menurutnya, kontribusi para ASN selama menjalankan tugas telah menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan di Kalimantan Selatan,. Mulai dari sektor pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hingga berbagai program prioritas daerah yang terus berkembang.

Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin

“Pengabdian dan loyalitas para ASN yang purna tugas hari ini adalah fondasi keberlanjutan pelayanan pemerintah. Mereka telah memberikan kontribusi nyata selama bertahun-tahun sehingga berbagai program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin menegaskan bahwa kinerja para ASN purna tugas harus menjadi contoh bagi ASN yang masih aktif, terutama dalam hal integritas, komitmen, serta etika pengabdian. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik hari ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi para ASN yang pernah bertugas di masa lalu.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat kualitas aparatur pemerintahan, sehingga regenerasi ASN dapat berjalan lebih baik dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

“ASN hari ini dituntut profesional, adaptif, dan kompeten. Teladan dari para senior yang kini purna tugas menjadi modal penting bagi generasi ASN berikutnya,” lanjut Syarifuddin.

Meski secara resmi telah mengakhiri masa tugas, Syarifuddin memastikan, bahwa para ASN purna tugas tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengalaman panjang mereka dinilai sangat berharga dan masih dibutuhkan sebagai masukan dalam berbagai program pembangunan.

Ia berharap, para pensiunan ASN tetap aktif memberikan ide, saran, maupun pandangan konstruktif bagi kemajuan daerah, baik melalui organisasi masyarakat, lembaga sosial, maupun ruang-ruang diskusi yang terbuka bagi masyarakat luas.

“Purna tugas bukan berarti berhenti mengabdi. Pemerintah tetap membuka diri bagi masukan dan pikiran-pikiran dari para senior ini. Mereka punya pengalaman panjang yang sangat berharga,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RH)

Buka Rakor Pendidikan se Kalsel, Pemerataan Pendidikan Hingga Pelosok Jadi Sorotan Gubenur Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kembali fokus kebijakan pendidikan tahun 2025 pada pengentasan anak tidak sekolah, peningkatan sarana prasarana, serta percepatan digitalisasi sekolah di seluruh daerah, termasuk wilayah pelosok.

Gubernur Kalsel Muhidin menekankan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi teknologi, perubahan kurikulum, hingga kondisi sosial ekonomi yang mendorong guru dan satuan pendidikan beradaptasi lebih cepat.

Gubernur Kalsel saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Rakor Pendidikan di Banjarmasin

“Semangat dan komitmen para guru untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi kunci agar pendidikan kita tetap relevan dan mampu menjawab kemajuan zaman,” ujar Gubernur, dalam kegiatan Rakor Pendidikan Kalsel Tahun 2025, di Banjarmasin, Selasa (25/11) malam.

Muhidin menambahkan, koordinasi lintas kabupaten/kota dibutuhkan agar seluruh program pendidikan berjalan konsisten dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pemerintah provinsi.

Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui percepatan realisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK. Langkah ini disebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat tata kelola SDM pendidikan.

Gubernur Muhidin menyebut, beberapa pekerjaan rumah utama pemerintah daerah antara lain menurunkan angka putus sekolah, memperkuat digitalisasi pendidikan, serta eningkatkan sarana prasarana sekolah, terutama di pelosok.

“Saya minta Disdikbud Kalsel mendata seluruh kondisi sekolah agar kita mengetahui apa yang sangat diperlukan. Pendidikan ini penting, terutama di daerah yang jauh dari kota. Sarpras sekolah di pelosok harus jadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan tambahan tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.

“Jika jumlah tunjangannya sama dengan guru di perkotaan, saya rasa tidak adil,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Tenis Meja, Kalsel Incar Kejuaraan Olahraga Internasional

BANJARMASIN – Even olahraga menjadi salah satu cara mengenalkan Provinsi Kalimantan Selatan di kancah Internasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan, adanya kejuaraan internasional yang diselenggarakan di Banua.

Harapan itu disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor, saat mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, membuka Kejurnas Tenis Meja, belum lama tadi di Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan olahraga,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Ariadi, Gubernur Kalsel Muhidin memberikan perhatian terhadap peningkatan olahraga di Banua. Sehingga, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah maupun nasional.

Asisten 2 Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor

“Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, memiliki minat yang besar untuk peningkatan olahraga,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengharapkan, adanya kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diselenggarakan di Kalsel.

“Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, maka Kalsel semakin dikenal tidak hanya secara nasional tetapi juga Internasional,” ucapnya.

Karena itu, tambahnya, Pemprov Kalsel meminta dukungan hal tersebut, kepada seluruh cabor yang ada di Banua.

“Kami juga meminta dukungan kepada PB PTMSI agar dapat menyelenggarakan Kejuaraan Internasional Tenis Meja di Kalsel, tidak hanya Kejurnas,” ujarnya.

Begitu juga untuk cabor cabor lainnya, agar dapat melaksanakan kejuaraan internasional tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ariadi juga mengingatkan para cabor untuk regenerasi atlet terus berjalan.

“Regenerasi atlet penting dilakukan oleh cabang olahraga termasuk Tenis Meja, dengan adanya regenerasi atlet tersebut, maka pembinaan olahraga dapat terus berlangsung,” ungkapnya.

Karena itulah, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya mengingatkan kepada cabor, untuk dapat melakukan pembinaan berkelanjutan, kepada atlet atletnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlet,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

APBD 2026 Disetujui, Gubernur Muhidin Tegaskan Prioritas Daerah

BANJARMASIN – DPRD Kalsel menetapkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 yang dilaksanakan pada Selasa, (25/11) sore.

Penetapan ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun mendatang.

Sebelum penetapan dilakukan, pimpinan Rapat, ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mempersilakan Badan Anggaran DPRD Kalsel menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD 2026, melalui Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhman.

Dalam laporannya, Alpiya menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara mendalam dan terstruktur. Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk memastikan RAPBD 2026, tersusun secara komprehensif dan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhman

“Saat ini kondisi fiskal daerah yang harus siap dihadapi,” ucapnya

Disampaikan Alpiya, tahun anggaran 2026 memerlukan penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer pusat. Penyesuaian ini harus dilakukan, agar APBD tetap realistis dan dapat menjangkau program prioritas.
Banggar menyampaikan beberapa rekomendasi teknis.

“Perlu dilakukan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan penguatan sektor pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama yang harus dijalankan,” ungkapnya

Gubernur Kalsel, Muhidin, memberikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026 yang telah disetujui bersama tersebut.

Gubernur Kalsel, Muhidin

Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan arah pembangunan tahun 2026. Pemerintah provinsi menempatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemantapan ekonomi, dan konektivitas wilayah sebagai prioritas pembangunan daerah.

“Penguatan sektor-sektor strategis seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Kalsel dalam menghadapi tantangan pembangunan,” tambahnya.

Gubernur menutup pendapat akhirnya dengan ajakan sinergi. Bahwa APBD 2026 harus dijalankan dengan komitmen bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Banua.

“Dengan ditetapkannya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai Peraturan Daerah, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BSI Siap Cetak SDM Profesional Lewat Program Magang Nasional

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap mencetak sumber daya manusia (SDM) muda yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja. Hal ini diimplementasikan melalui dukungan terhadap program magang yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BSI menilai program magang Kemenaker merupakan langkah strategis pemerintah, untuk menjembatani kebutuhan industri dengan calon-calon pekerja fresh graduate.

Untuk itu, BSI siap ambil bagian memberikan kesempatan bagi para pemagang untuk belajar dan berkarya guna meningkatkan keterampilan teknis maupun nonteknis, sekaligus memahami budaya kerja di sektor perbankan syariah yang terus berkembang. Tahun ini, BSI ambil bagian dalam keikutsertaan Program Magang Kemenaker.

Sejak program ini diluncurkan, BSI telah merekrut 524 peserta magang yang ditempatkan di berbagai cabang BSI seluruh Indonesia.

“Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, khususnya BSI yang tumbuh retata di atas industri perbankan nasional. Capaian ini tentu membutuhkan peran kuat SDM yang kompeten di bidangnya sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi industri perbankan syariah,”ujar Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, saat melakukan kick off Onboarding Program Magang pemerintah, Senin (24/11).

Wisnu menambahkan, generasi muda berperang penting membawa perubahan melalui “think freshly, act ethically, impact meaningfully”. Mulai dari ide-ide segar, yang diimplementasikan melalui inovasi yang dapat diterapkan di BSI.

“Hal ini kami implementasikan di mana sekitar 50% pegawai BSI adalah gen Z dan gen milenial,” ujarnya.

BSI juga membekali peserta magang melalui transformasi dan integritas, transformasi digital dan juga melayani sepenuh hati sebagai bentuk komitmen menjalankan layanan jasa perbankan syariah yang inklusif.

Harapannya dengan layanan yang tulus akan semakin meningkatkan customer based BSI yang saat ini jumlahnya lebih dari 22 juta.

BSI menegaskan akan terus memperluas program pengembangan talenta, termasuk melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan ekosistem pembelajaran berbasis digital yang relevan dengan tren industri.

BSI secara konsisten membuka akses kesempatan kerja bagi para lulusan fresh graduate melalui program BiBit BSI. Yakni program pemagangan terstruktur dari BSI yang ditujukan untuk lulusan SMA/SMK,D1,D3 dan S1.

Program pemagangan terstruktur ini telah dilakukan perseroan sejak awal berdiri, dan saat ini sudah memberikan kesempatan kepada lebih dari 1.600 pekerja magang usia 20-24 tahun.

Posisi ini ditempatkan untuk menempati level staf/pelaksana baik di frontliners maupun back office sesuai bidang keahlian.

BiBiT BSI menjadi salah satu komitmen perseroan untuk mendorong peningkatan jumlah kerja bagi para fresh graduate yang berprestasi dan sesuai kualifikasi di perbankan syariah.

Hal ini menjadi keseriusan BSI untuk mendukung satu dari 17 paket kebijakan ekonomi 2025 yakni stimulus ekonomi untuk peningkatan tenaga kerja yang siap kerja dan kompeten di bidangnya. Kesempatan BiBit BSI dapat diakses melalui platform melalui https://jobs.talentics.id/pt-bank-syariah-indonesia-tbk/bibit-bsi.

Seluruh proses rekruitmen pegawai BSI tidak mengeluarkan biaya apapun sampai proses akhir. BSI menghimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BSI dan selalu mengecek kebenaran informasi rekruitmen melalui kanal informasi resmi BSI melalui www.bankbsi.co.id maupun official media sosial BSI Call 14040, WhatsApp : 081584114040, Media social: Facebook:Bank Syariah Indonesia|Instagram:@banksyariahindonesia; @lifewithbsi|Twitter : @bankbsi_id |@bsihelp| Youtube: Bank Syariah Indonesia. (BSI-RIW/RH)

Exit mobile version