21 November 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Sinkronisasi Program Sosial, Dinsos Kalsel Tegaskan Komitmen Layanan Tepat Sasaran

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, terus mematangkan sinkronisasi program perlindungan dan jaminan sosial agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan layanan dasar, khususnya bagi ibu, anak, dan lansia.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalsel,Rahmady Abasmay.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Rahmady Abasmay menjelaskan, bahwa sejumlah program strategis yang dijalankan tahun ini perlu dihubungkan secara lebih erat, dengan layanan posyandu.

Menurutnya, posyandu merupakan titik pelayanan yang strategis karena menjadi pusat berkumpulnya kelompok sasaran utama program Dinsos.

“Program kita tahun ini banyak yang menyasar ibu dan anak. Itu sangat relevan jika disinergikan dengan posyandu, karena posyandu menjadi tempat berkumpulnya seluruh kelompok sasaran tersebut. Kami siap terlibat dalam penguatan layanan itu,” ujarnya, Jumat (20/11).

Rahmady menambahkan, tahun ini Dinas Sosial mengusulkan penyediaan sekitar 32 ribu paket bantuan, termasuk kursi dan perlengkapan belajar untuk anak yang akan didistribusikan ke kelompok PAUD.

Ia menyebut alokasi bantuan sebelumnya sebesar Rp3,75 miliar sudah terealisasi, tetapi masih ada sejumlah usulan program yang belum disetujui pemerintah pusat.

“Ada beberapa program yang seharusnya masuk, tapi tidak muncul dalam daftar final. Ini menjadi evaluasi bagi kita untuk pengusulan berikutnya agar lebih tepat dan mengacu pada mekanisme yang benar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rahmady juga menyoroti adanya perbedaan kebijakan antarinstansi terkait penanganan sasaran sosial. Seperti program bedah rumah yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, hal itu bukan hambatan, melainkan tantangan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.

“Setiap dinas punya istilah dan mekanisme sendiri. Sama-sama menyasar masyarakat, tapi aturannya berbeda. Maka koordinasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih, dan bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Rahmady menegaskan, bahwa Dinas Sosial Kalsel siap berkolaborasi dengan berbagai instansi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat layanan perlindungan dan jaminan sosial di daerah.

“Intinya, kami siap. Sepanjang program itu untuk penguatan layanan masyarakat, terutama ibu, anak, dan lansia, kita akan dukung sepenuhnya,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

DPKP Perketat Pengawasan Pangan, Program Makan Bergizi Gratis di Kalsel

BANJARBARU – Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjamin keamanan pangan bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terus diperkuat.

Melalui Bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dilakukan secara intensif terhadap kualitas bahan pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan (PSAT), yang digunakan dapur pengolahan MBG di berbagai daerah.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono mengungkapkan, bahwa meski belum terdapat regulasi resmi yang mengatur kewenangan teknis pemerintah daerah dalam pengawasan MBG, namun DPKP Kalsel mendapatkan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk memastikan keamanan pangan program tersebut.

“Walaupun belum ada kewenangan secara regulasi, kami mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan keamanan pangan, khususnya PSAT di beberapa SPPG atau dapur MBG di wilayah Kalimantan Selatan, seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar,” ucap Saptono, baru – baru ini.

Pengawasan pangan program MBG dari DPKP Kalsel.

Pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke dapur pengolahan MBG. Dalam setiap kunjungan, petugas tidak hanya melakukan pengecekan bahan pangan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai sanitasi, higienitas, serta pemenuhan syarat teknis lainnya seperti sertifikat halal dan standar keamanan pangan.

Selain itu, DPKP Kalsel melalui Bidang Ketahanan Pangan secara rutin mengambil sampel bahan pangan untuk dilakukan uji cepat (rapid test).

Sampel yang diuji meliputi sayuran, bawang-bawangan, dan komoditas segar lainnya guna mendeteksi residu kimia atau pestisida.

“Sejauh ini, meskipun terdapat kandungan pestisida, hasilnya masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi. Untuk memastikan akurasi, kami juga mengirim sampel ke laboratorium Angler di Surabaya yang bertaraf internasional,” lanjut Saptono.

Ia memastikan, bahwa seluruh bahan pangan yang telah diperiksa masih aman digunakan dalam pengolahan makanan MBG dan layak dikonsumsi anak-anak penerima manfaat program tersebut.

“Harapan kami, apa yang kami lakukan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG yang digagas Bapak Presiden dalam membantu pelajar memperoleh makanan bergizi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Saptono. (MRF/RIW/EYN)

Standar Baru MBG Kalsel, SPPG Wajib Selesai Memasak Pukul 04.00 WITA

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinamika Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11) siang.

Gubernur Kalsel (tengah) saat memimpin rakor, didampingi Danrem 101 Antasari (kiri) dan Kapolda Kalsel (kanan)

Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Danrem 101/Antasari, serta Kapolda Kalsel, dan dihadiri seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta seluruh SPPG, menyesuaikan jadwal proses memasak agar risiko kontaminasi makanan dapat ditekan seminimal mungkin.

“Selama ini SPPG selesai memasak pada pukul 02.00 WITA. Mulai sekarang kita minta proses memasak selesai pada pukul 04.00 WITA, dan penyajiannya dimulai pukul 05.00 WITA,” tegasnya.

Ia menekankan, perubahan jadwal ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dibagikan kepada siswa.

“Langkah ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan. Kita ingin memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat makanan dibagikan,” tambahnya.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari lintas instansi, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kita sudah membentuk satgas yang melibatkan TNI-Polri untuk mengawasi seluruh proses, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan,” ujarnya.

Koordinator MBG Kalsel, Siti Fatimah memastikan, seluruh jajaran SPPG siap menindaklanjuti arahan tersebut.

“Karena rapat ini dihadiri seluruh korwil SPPG, maka instruksi Gubernur akan langsung kita sesuaikan di lapangan. Penyesuaian jadwal memasak akan segera diterapkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penataan ulang waktu operasional ini juga akan diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke siswa.

Selain soal waktu memasak, rakor juga membahas kesiapan logistik, kelengkapan sarana dapur, mekanisme distribusi, hingga pelaporan harian oleh setiap SPPG. (SYA/RIW/EYN)

Serapan Anggaran Masih Rendah, Gubernur Kalsel Instruksikan Percepatan

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (21/11).

Rakor tersebut mengungkap serapan anggaran di sebagian besar SKPD, masih berada di bawah 60 persen. Kondisi ini mendapat perhatian serius Gubernur Kalsel, Muhidin, yang memimpin langsung jalannya rapat.

Gubernur Kalsel (kanan) didampingi Sekda Kalsel (kiri) saat memberikan keterangan kepada media.

Gubernur menegaskan, agar setiap Kepala SKPD segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran.

“Kami mengharapkan seluruh SKPD menyiapkan rencana belanja dan penggunaan anggaran Tahun 2026 secara lebih matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan evaluasi yang akan dilakukan secara ketat di tahun mendatang.

“Pada Januari 2026 nanti seluruh Kepala SKPD akan menandatangani pakta integritas. Jika di tahun berikutnya serapan masih rendah dan penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan, maka yang bersangkutan harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, serapan anggaran tidak hanya soal membelanjakan dana, tetapi memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Menurutnya, visi dan misi daerah yang termuat dalam RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan program.

“Renstra SKPD tidak boleh berjalan sendiri tanpa merujuk arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya perhatian terhadap seluruh indikator kinerja, mulai dari input, output, hingga outcome, agar serapan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan.

“Penyusunan Renstra yang baru harus dilakukan lebih cermat sehingga tidak ada lagi program yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain evaluasi serapan anggaran, rakor juga membahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Antara lain persiapan penyambutan tamu dari seluruh provinsi dalam kegiatan Rakornas Bappeda, persiapan pelaksanaan momen 5 Rajab, rencana High Level Meeting TPID serta Pembahasan Regional Investment Relations Unit (RIRU). (SYA/RIW/EYN)

BSI Dukung Kolaborasi Digitalisasi Layanan Haji Bersama Kementerian Haji

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj), untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi jamaah haji Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Jakarta Jumat (21/11), sebagai bagian dari komitmen kedua pihak dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan modern, melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan dalam penyelenggaraan haji.

MoU ditandatangani Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Melalui kesepakatan tersebut, BSI bersama Kementerian Haji Umrah menyepakati beberapa aspek. Antara lain operasional dan kebutuhan transaksi keuangan kelembagaan dan dalam penyelengaraan haji umrah, kemudahan akses layanan haji bagi para calon jamaah haji Indonesia, dan juga penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di BSI.

Penandatanganan MOU ini juga merupakan tonggak awal layanan haji tahun 2026. Pemerintah telah mengumumkan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 2026 adalah sebesar Rp87.409.365,45 per jamaah, dimana rata-rata jamaah membayar Rp54.193.806,58 dan sisanya ditanggung nilai manfaat dana haji. Bipih tahun ini lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan Bipih 2025.

Saat ini, penyelenggaraan memasuki persiapan pelunasan Bipih yang diperkirakan pada pekan keempat November 2025.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi kerjasama yang menjadi babak penting dalam mendukung penyelenggaraan haji Indonesia yang setiap menjadi salah satu negara dengan jamaah terbesar di dunia.

“Kami berkomitmen menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, aman, dan terkoneksi dengan sistem di Arab Saudi sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat melakukan transaksi keuangan di Arab Saudi secara aman,” ujarnya.

BSI juga telah menyiapkan berbagai layanan pelunasan biaya haji melalui berbagai channel baik offlline, online atau melaluli BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia.

“Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga peningkatan pelayanan haji dan umrah menjadi prioritas utama kami setiap tahun,” ujarnya.

Dia menegaskan kolaborasi dan sinergi dengan bank syariah terutama BSI, sebagai bank syariah terbesar diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kemudahan layanan bagi calon jamaah haji Indonesia.

“Kami berharap BSI juga dapat mempermudah jamaah baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci”, harapnya.

BSI adalah market leader bank yang melayani jamaah dari di Indonesia. Rerata setiap tahunnya, sebanyak 83% calon Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui layanan BSI. Dari sisi Tabungan haji, BSI saat ini mengelola lebih dari 6,7 juta rekening dengan sekitar 51% di antaranya sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) untuk berangkat haji.

Anggoro juga mengungkap BSI terus mengedukasi masyarakat untuk menyiapkan keuangan haji secara terencana sehingga dana nasabah sudah siap saat pelunasan.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan penyediaan layanan keuangan syariah yang mudah diakses bagi calon jamaah haji, melalui digitalisasi layanan haji melalui BSI e-channel.

Diantaranya, 1.130 kantor cabang BSI, 5.969 ATM, Lebih dari 100 ribu BSI Agen, mobile banking BYOND by BSI maupun BSI Net.

“Digitalisasi layanan haji merupakan bagian dari strategi BSI dalam mendukung percepatan transformasi layanan haji. Kami ingin memastikan calon jamaah dapat mengakses layanan haji dengan mudah, aman dan realtime dan sesuai prinsip syariah,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

Dia juga menambahkan dengan proses yang semakin praktis dan mudah, calon jamaah dapat melakukan seluruh aktivitas perbankan terkait haji kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang. (RIW/EYN)

Rawan Kecelakaan Saat Melaut, Nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin di Jamin BPJS Ketenagakerjaan

Batulicin – Dalam rangka menjamin keselamatan para nelayan pada saat bekerja di laut, UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan, dua bulan lalu di tempat mereka telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang dialami nelayan, saat menyiapkan bahan bakar.

“Di tempat kami dalam dua bulan terakhir ini telah terjadi musibah yang tidak diinginkan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Korban yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, menurut Syarwani, telah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik korban selamat maupun meninggal dunia.

“Untuk proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut, telah selesai semuanya,” ucapnya.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini, sangat bermanfaat bagi para nelayan di Pelabuhan Perikanan Batulicin.

“Atas kejadian tersebut, maka saat ini nelayan di Batulicin telah dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarwani juga mengingatkan kepada para nelayan, agar sebelum melaut, untuk melengkapi surat persetujuan berlayar, sebelum pergi melaut.

“Sebelum pergi melaut kami meminta kepada nelayan, untuk mendapatkan surat operasi serta surat persetujuan berlayar,” ungkapnya.

Sebab apabila terjadi gelombang besar, lanjut Syarwani, pihak Kesyahbandaran tidak akan mengeluarkan surat persetujuan ini.

“Nelayan yang tetap melaut tanpa adanya surat persetujuan, harus menanggung sendiri risiko saat berada di perairan, maka kami tidak menyarankan tindakan tersebut,” ucap Syarwani.

Selain itu, tambahnya, pada saat hendak melaut, hendaknya para nelayan membawa perlengkapan yang lengkap.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), adalah dokumen negara yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran untuk kapal yang akan berlayar. Surat ini memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan laut, serta kewajiban lainnya.

Dokumen ini wajib dimiliki setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. SPB adalah legalitas hukum bagi kapal untuk berlayar, termasuk untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. (SRI/RIW/APR)

Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal DPRD Kalsel, Masuk Tahap Finalisasi

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, memasuki tahap finalisasi.

Hal itu diungkapkan, Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian, baru-baru tadi.

Jahrian menjelaskan, raperda yang disusun secara komprehensif ini, dapat memperkuat iklim investasi di Banua, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Saat ini drafnya telah disusun rapi dan telah ditandatangani anggota Pansus.

*Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian, saat memimpin rapat*

“Semoga mendapat sambutan positif serta dukungan dari Gubernur Kalsel,” ujarnya.

Disampaikan Jahrian, dalam waktu dekat, Pansus II akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, untuk mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis sebelum memasuki tahapan penetapan.

Raperda ini tidak hanya mengatur tata kelola penanaman modal, tetapi juga memuat ketentuan strategis yang dirancang untuk mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian layanan, serta menawarkan insentif bagi pelaku usaha.

“Poin utama yang menjadi fokus antara lain, kemudahan dan percepatan prosedur perizinan investasi, dan kepastian layanan publik, insentif yang selektif untuk sektor-sektor prioritas, mekanisme pengawasan serta akuntabilitas pelaksanaan kebijakan investasi,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II, Adrizal, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga—baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal—sebagai kunci keberhasilan implementasi Raperda. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci, agar implementasi Raperda berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Hadirnya Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, akan membuka peluang lebih luas bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kalsel, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Sebulan Beroperasi, Performa Penerbangan Internasional BDJ-KUL Tumbuh Positif

Banjarbaru – Sebulan setelah resmi beroperasi, penerbangan rute internasional pertama dari Bandara Internasional Syamsudin Noor tuai hasil positif.

Penerbangan dengan rute Banjarmasin – Kuala Lumpur yang beroperasi dalam kurun waktu 20 Oktober – 20 November 2025, mencatatkan sebanyak 4.800 total penumpang dengan 2.643 penumpang berangkat dan 2.157 penumpang tiba. Jumlah ini mengisi rata-rata 79% dari total tiap penerbangan.

“Kami berterima kasih atas antusiasme para pengguna jasa atas hadirnya rute penerbangan internasional pertama dari Bandara Internasional Syamsudin Noor. Load factor rata-rata sebesar 79% merupakan kondisi yang sangat baik untuk sebuah penerbangan. Semoga hal ini dapat terus meningkat seiring dengan momentum liburan akhir tahun”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Sementara itu dari sisi kargo, total sejumlah 29.169 kg telah dilayani melalui penerbangan yang beroperasi sebanyak empat kali dalam sepekan ini.

Penerbangan rute Banjarmasin (BDJ) – Kuala Lumpur (KUL) dengan maskapai Air Asia ini terbang setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jadwal keberangkatan pukul 10.15 WITA dari Banjarmasin.

“Sebulan setelah operasional rute internasional pertama dari Bandara Internasional Syamsudin Noor, Manajemen InJourney Airports akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk para pengguna jasa dengan menghadirkan pengalaman terbang yang nyaman, aman, dan berkesan”, pungkas Millyas. (BANDARA SYAMSUDIN NOOR-RIW/APR)

Pertama di Kalsel, Ribuan Siswa Banjarmasin Terima Vaksin DBD Gratis

Banjarmasin – Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi momok mematikan di Indonesia, sejak pertama kali teridentifikasi di Surabaya pada 1968 hingga tahun 2025 ini. Di Kalimantan Selatan, sampai tahun 2024 lalu, tercatat 3.236 kasus Demam Berdarah Dengue, dengan 16 kematian. Angka ini menggambarkan DBD masih menjadi ancaman serius yang harus terus diwaspadai.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi dunia kedokteran, langkah pencegahan DBD dimulai pada 2015 lalu, dengan dikembangkannya vaksin demam berdarah. Dimana 10 tahun kemudian, Provinsi Kalimantan Selatan berkesempatan mendapatkan hibah 7.500 dosis vaksin DBD dari perusahaan farmasi Jepang, dan Kota Banjarmasin menjadi daerah pertama yang mendapatkan vaksin gratis ini.

“Vaksin ini telah melalui tahap uji klinis, dan memiliki izin edar resmi dari BPOM. Jadi saya mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria, untuk mendapatkan vaksin DBD ini,” jelas dr. Diauddin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, saat ditemui wartawan dikantornya kawasan Belitung Banjarmasin, Kamis (20/11) siang.

*Tim Ketua Dokter Anak dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel*

Kriteria penerima vaksin ini, adalah mereka yang berusia 6-45 tahun. Sedangkan untuk pemberian vaksin di Banjarmasin, menyasar siswa Sekolah Dasar kelas 3 sampai 4.

Banjarmasin dipilih sebagai kota pertama di Kalsel, yang mendapatkan vaksin DBD ini mulai Januari 2026, karena temuan jumlah kasusnya yang selalu berada di posisi teratas.

“Program Kemenkes yang menargetkan nol kematian akibat dengue pada tahun 2030 ini, akan diberikan dalam dua tahap. Dosis pertama pada Januari 2026, dan dosis kedua diberikan tiga bulan setelahnya, pada April 2026”, ujar Prof. dr. Edi Hartoyo, Ketua Tim Dokter Anak Kalsel untuk Vaksin Dengue, di ruang kerja Kadinkes Kalsel.

Dokter Edi Hartoyo menambahkan, efektivitas vaksin diperkirakan mencapai 80 persen dalam mencegah infeksi, dan 85 persen mencegah gejala berat bahkan kematian. Dimana proses pemantauan terhadap penerima vaksin, dilakukan hingga tiga tahun.

“Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemberian vaksin, tetapi juga pemantauan kesehatan anak selama lebih kurang tiga tahun. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk memberikan kesempatan ini kepada anaknya, karena manfaatnya yang akan dirasakan jangka panjang serta di pastikan vaksin tersebut sudah bersertifikat Halal”, tutupnya.

Data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel menyebutkan, hingga 10 November 2025, tercatat 460 kasus DBD dengan 1 kematian di Kalimantan Selatan. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 80 persen kasus dan lebih dari 90 persen kematian dibandingkan tahun 2024. (RIW/APR)