Hari: 14 November 2025

Perkuat Kualitas Data SKPD, Diskominfo Kalsel Gelar Pendampingan Statistik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Kelembagaan serta Sistem Statistik Nasional, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (14/11).

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah ini, diikuti perwakilan dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan intensif kepada SKPD agar pengisian metadata statistik dapat dilakukan secara lebih optimal, terstandar, dan sesuai ketentuan Sistem Statistik Nasional.

“Pendampingan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat menjadi kontribusi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekurangan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan data statistik pada beberapa SKPD.

Namun kondisi tersebut bukan menjadi hambatan berarti, sebab Diskominfo Kalsel hadir untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta penguatan kapasitas kepada seluruh perangkat daerah.

“Dengan tersedianya data yang akurat, terukur, dan akuntabel, maka setiap kegiatan SKPD ke depan akan lebih terarah, efisien, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Suasana pendampingan rekomendasi kegiatan statistik dan kelembagaan yang digelar Diskominfo Kalsel

Sebagai Wali Data di tingkat provinsi, Diskominfo Kalsel memiliki tugas untuk mengumpulkan, memeriksa, memvalidasi, memverifikasi, serta menyebarluaskan data kepada publik. Peran ini menjadi penting sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik dan penyediaan data pembangunan yang terpercaya.

Hidayatullah berharap seluruh SKPD dapat semakin aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan data statistik, melakukan pengumpulan data secara benar dan akurat, serta menjaga konsistensinya. Dengan demikian, data yang tersaji dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami seluruh SKPD bisa lebih berperan aktif dan memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat agar proses pembangunan di Kalimantan Selatan semakin terukur dan berdampak,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Mantuil, Jadi Pilot Project Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kalsel

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, di Mantuil, Kota Banjarmasin, Jumat (14/11).

Kegiatan ini dipimpin Plt Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy, diwakili Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel Isma Agrianti, serta Kepala Bidang Insfratruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Anisa Murni.

Dalam sambutannya yang dibacakan Isma Agrianti, Mursyidah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap pembangunan di daerah.

“Pembangunan yang dilakukan POKJA PKP ini berada dikawasan kumuh suatu wilayah di Kalsel,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan ini untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah setempat.

Peninjauan Jalan Titian

“Di Kota Banjarmasin telah ditetapkan Kelurahan Mantuil sebagai salah satu pilot project, untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan pada tahun 2025, oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Dengan tujuan utama, tambahnya, mempercepat penanganan kawasan kumuh dan merumuskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman secara kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan.

“Kelompok kerja ini melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Kegiatan ini, tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai instansi untuk mendukung program penanganan kawasan kumuh secara terpadu.

“Diharapkan melalui penetapan Mantuil sebagai contoh penanganan kawasan kumuh di Kalsel, maka pembangunan menjadi lebih cepat dan efektif, menuju permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program nyata untuk memperbaiki kondisi permukiman di Kelurahan Mantuil.

Peninjauan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Sementara itu, Lurah Mantuil, Normansyah mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Keluhan Mantuil, sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua lintas sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Gubernur Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Norman, Kelurahan Mantuil ini sudah tepat untuk dijadikan pilot project penanganan kawasan kumuh.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan untuk warga Mantuil, seperti rehab rumah tidak layak huni, WC atau sanitasi, serta perbaikan jalan titian,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya berharap bantuan ini dapat terus berlanjut di Kelurahan Mantuil.

Ucapan terimakasih juga disampaikan para penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti yang disampaikan, salah satu penerima bantuan Faridah.

“Terimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah, sehingga saat ini tidak tergenang air lagi, begitu juga WC sudah ada di rumah,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

Exit mobile version