Buka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menegaskan komitmennya, dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang masih terbatas fasilitas dan tenaga medis.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (11/11).

Gubernur Muhidin menyebutkan, forum musyawarah ini menjadi wadah penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar program kesehatan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur Kalsel, Muhidin saat membuka musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan 2025

“Saya berharap evaluasi seperti ini benar-benar menjadi momen untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama hingga ke pelosok daerah. Saya minta seluruh kepala daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, agar seluruh program kesehatan, termasuk penanganan stunting dan peningkatan pelayanan dasar, dapat dirasakan merata, masyarakat di Banua.

Suasana Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi kesehatan 2025

“Rencanakan dengan baik anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menjangkau masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Sebagai wujud keseriusan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, yang menandai tekad bersama memperkuat sistem kesehatan daerah.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Muhidin turut memberikan penghargaan kepada kabupaten kota berprestasi di bidang pelayanan kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (BDR/RIW/APR)

Guru SD dan SMP se-Banjarmasin, Dapat Pembekalan Antikorupsi dan Etika Profesi

Banjarmasin – Pemerintah kota Banjarmasin melalui Inspektorat Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi, Benturan Kepentingan, Penegakan Kode Etik, serta Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat, bagi guru SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (11/11).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda mengatakan, bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang atau materi, tetapi juga menyangkut perilaku dan budaya kerja di lingkungan institusi.

Wakil Walikota Banjarmasin Ananda

“Korupsi itu tidak selalu soal uang, tetapi juga termasuk dalam budaya kerja. Misalnya, menghabiskan waktu kerja untuk hal hal di luar pekerjaan. Hal-hal kecil seperti itu dapat merusak etika dan profesionalisme kerja. Sehingga, korupsi sekecil apa pun bentuknya, dapat menghancurkan kecerdasan kolektif dan integritas organisasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Ananda menegaskan, langkah sosialisasi seperti ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan dini terhadap perilaku koruptif, terutama di lingkungan pendidikan.

“Kita tidak ingin korupsi menjadi budaya yang menular. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal pencegahan dini agar nilai-nilai integritas terus tumbuh di dunia pendidikan,” ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para pendidik, untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan kode etik profesi guru, menghindari benturan kepentingan, serta memahami mekanisme sarana pengaduan masyarakat yang disediakan pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif, sejalan dengan visi mewujudkan Banjarmasin Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Turut hadir pada sosialisasi ini, Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, serta para guru dari berbagai sekolah dasar dan menengah di Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

Jaga Stabilitas Harga Bapok, Kalsel Masuk Jajaran Provinsi Dengan Inflasi Terendah Nasional

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam jajaran provinsi, dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Banua.

Usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (11/11), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini menjelaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, yang terus berupaya menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini

Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengawasan distribusi bahan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional yang kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga secara berkala dan merumuskan kebijakan cepat serta tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkap Mursyidah, kepada Abdi Persada FM.

Mursyidah menambahkan, capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar daya beli masyarakat tetap stabil, dan distribusi pangan berjalan lancar di seluruh wilayah,” lanjut Mursyidah.

Mursyidah melanjutkan, dengan inflasi yang terkendali, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, serta perekonomian daerah semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (MRF/RIW/APR)

Exit mobile version