Bulan: Oktober 2025

BANJARBARU – Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek), di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Jumat (3/10).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan 85 sekolah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, dengan fokus Bimtek ini pada penggabungan aplikasi E-Ijamkes dan E-Performance, sekaligus penambahan fitur pajak dalam aplikasi E-Performance.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy, menjelaskan, bahwa sesuai amanat Perpres, Diskominfo memiliki tugas untuk mengintegrasikan sejumlah aplikasi ke dalam satu platform.

“Integrasi ini bertujuan meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Melalui bimtek ini, kami ingin para admin sekolah dapat memahami proses penggabungan aplikasi E-Performance dan E-Ijamkes dengan baik,” ujar Hasnan.

Ia menambahkan, pelatihan seperti Bimtek ini perlu terus dikembangkan karena pada tahun depan akan ada perubahan dari SPBE menuju sistem Pemerintahan Digital. Dengan perubahan tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih inovatif dalam memberikan pelayanan.

“Harapannya, pelayanan publik ke depan semakin mudah, cepat, dan inovatif, sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, dengan jaringan intranet yang terintegrasi, keamanan data juga lebih terjamin,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menyesuaikan arah kebijakan fiskal, seiring terbatasnya alokasi Dana Transfer 2026 dari pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong pelaksanaan program strategis melalui skema multi years.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026”, baru – baru ini.

Muhidin menegaskan, kondisi keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menjalankan program. Ia meminta para bupati, walikota, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, agar mengurangi kegiatan yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas maupun hibah.

Menurutnya, penghematan di pos-pos tersebut dapat memberi ruang bagi daerah untuk lebih memfokuskan anggaran pada program pelayanan masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan mengurangi belanja yang kurang penting, kita bisa memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” ungkap Muhidin.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga menyarankan agar kegiatan strategis yang membutuhkan alokasi anggaran besar dapat dilaksanakan melalui pola multi years atau tahun jamak. Dengan skema ini, pembangunan tetap dapat berjalan berkesinambungan meskipun terjadi keterbatasan anggaran dalam satu tahun tertentu.

“Program pembangunan yang bersifat strategis harus tetap dilanjutkan. Pelaksanaan secara multi years adalah solusi agar pembangunan tetap terarah, meskipun kita menghadapi keterbatasan fiskal,” lanjut Muhidin.

Ia berharap, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama SKPD lingkup Pemprov Kalsel dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi fiskal yang ada. Dengan demikian, program pembangunan tetap berkesinambungan tanpa mengurangi prioritas utama yaitu pelayanan kepada masyarakat. (MRF/RIW/RH)

TANAH LAUT – Untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan sesuai standar, termasuk ketersediaan tenaga medis, obat, peralatan, dan sarana pendukung, Komisi IV DPRD Kalsel memantau infrastruktur Puskesmas Tambang Ulang, melalui kunjungan kerja baru-baru tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha, menyampaikan apresiasinya terhadap kondisi infrastruktur Puskesmas Tambang Ulang, yang dinilai sudah baik. Namun, Ia menyoroti adanya sejumlah kebutuhan tambahan dari pihak puskesmas, terutama alat kesehatan yang belum tersedia.

“Dari segi infrastruktur sudah bagus, tetapi ada beberapa permintaan dari rekan-rekan di sini terkait alat-alatnya. Salah satunya inkubator yang memang belum ada di puskesmas ini. Mudah – mudahan bisa kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dibantu pengadaannya,” jelas Jihan

Jihan menambahkan, beberapa kebutuhan yang diajukan pihak puskesmas sebenarnya berada di bawah kewenangan kabupaten, seperti penambahan ruangan. Pihaknya akan mengarahkan ke pemerintah kabupaten. Ia berharap mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas Tambang Ulang dapat terus meningkat.

“Kami ingin bisa lebih baik lagi dalam mutu dan pelayanannya, karena banyak juga pasien BPJS maupun non-BPJS yang datang untuk berobat di sini,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Tambang Ulang, Insanul Kamilah, menyampaikan rasa bangga atas kunjungan DPRD Provinsi. Sehingga, akan terus berupaya optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Ada beberapa sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala dalam pelayanan, di antaranya Safety Cabinet, Mikroskop Olympus, Oksigen tempel dinding, Inkubator, Alat Partus Set, Oximeter anak, Termometer digital dewasa dan anak, Stetoskop anak dan dewasa, Senter terapi, Optalmoskop, Stadiometer, alat Bedah Minor, serta Contra Angle low dan high speed,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Manajemen Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara Internasional Syamsudin Noor, gelar penerbangan perdana Samarinda – Banjarmasin Jumat (3/10).

Bertempat di Terminal Kedatangan Domestik, rangkaian prosesi untuk menyambut rute penerbangan baru dilakukan. Dimulainya prosesi inaugural flight ditandai dengan water salute untuk penerbangan pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW1480 tujuan Samarinda (AAP) – Banjarmasin (BDJ) pada pukul 13.45 WITA.

Penerbangan menggunakan jenis pesawat ATR72 ini membawa 38 penumpang yang disambut dengan pengalungan kain sasirangan General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Hadirnya rute baru Samarinda (AAP) – Banjarmasin (BDJ) merupakan salah satu upaya sinergi kami dengan maskapai untuk meningkatkan konektivitas udara intra Kalimantan. Melalui rute ini diharapkan menjadi jembatan penghubung dari peningkatan perekonomian antar daerah di Kalimantan”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasiona Syamsudin Noor.

Mulai Jumat (3/10), penerbangan rute Samarinda – Banjarmasin dijadwalkan akan terbang setiap hari melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor. Adapun untuk rute keberangkatan Banjarmasin – Samarinda dilakukan pukul 06.50 WITA dan rute sebaliknya pukul 11.15 WITA.

“Kami optimis dengan terhubungnya dua ibukota daerah, yaitu Samarinda dan Banjarbaru, akan memfasilitasi kemudahan pertukaran informasi maupun perjalanan bisnis untuk kemajuan kedua daerah. Harapan kami rute ini dapat senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan”, tutup Millyas. (AP-RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menjadi tuan rumah Konferensi Kerja Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) Tahun 2025, di Aula Gedung Mawar RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (2/10). Konferensi dibuka Plt Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Ary Wibowo.

Agung menyampaikan, RSUD Ulin memberikan apresiasi, atas dilaksanakannya Konferensi Kerja Pertemuan Ilmiah Neurologi ini. Karena pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah di Banjarmasin, cukup tinggi.

“RSUD Ulin Banjarmasin mendukung serta mendorong terhadap kegiatan PERNEFRI ini,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Agung, dengan adanya pertemuan ilmiah ini, dapat memberikan kontribusi untuk penanganan cuci darah yang dilakukan secara mandiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah CAPD.

“Dengan penggunaan CAPD tersebut, maka beban RSUD Ulin Banjarmasin berkurang,” ucapnya.

Karena, tambah Agung, pasien cuci darah akibat gagal ginjal di RSUD Ulin Banjarmasin mencapai 400 pasien setiap bulannya.

“Tentu jumlah tersebut merupakan beban bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Maka, RSUD Ulin Banjarmasin mendorong penggunaan metode CAPD tersebut.

“Sebenarnya RSUD Ulin Banjarmasin, sudah lama melaksanakan metode CAPD pada pasien cuci darah gagal ginjal,” ungkapnya lagi.

Namun, kurang diminati oleh pasien, karena itu, RSUD Ulin memberikan dukungan untuk penggunaan metode CAPD.

“CAPD ini cukup sederhana penggunaan serta mudah dilakukan oleh pasien, hanya diperlukan kebersihan dalam pelaksanaannya, agar tidak terkontaminasi, hingga menyebabkan infeksi,” jelasnya.

Sebelum menggunakan metode CAPD ini, lanjut Agung, pasien serta keluarganya diberikan pelatihan terlebih dahulu, bagaimana melaksanakan CAPD tersebut.

“Dengan menggunakan CAPD ini, maka pasien bisa bepergian kemana saja, tanpa terganggu dengan jadwal cuci darah, serta untuk pasien yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari layanan cuci darah,” jelas Agung.

Sementara itu Perwakilan Instruktur Pelatihan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia 2025 Rudi Supriyadi mengatakan, jumlah kasus hipertensi pemicu kerusakan ginjal di Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi.

“Kasus gagal ginjal di Indonesia tertinggi berada di Jawa Barat, kemudian di Kalsel,” ungkapnya.

Tingginya angka gagal ginjal di daerah ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri, untuk bersama sama mengatasi permasalahan tersebut.

“Salah satu penyebabnya, adalah makanan yang mengandung pengawet menjadi faktor pemicu hipertensi,” ucapnya.

Apabila, lanjut Rudi, pasien hipertensi terlanjur mengalami gagal ginjal, maka pemberian pelayanan pengobatan haruslah yang terbaik.

“Pada kasus gagal ginjal ini, kami terus mengembangkan untuk penggunaan sistem cuci darah gagal ginjal mandiri atau metode CAPD, Karena metode ini sangat sederhana serta mudah dilakukan pasien,” jelas Rudi.

Karena itu, pihaknya mendorong pengembangan Metode CAPD ini, di daerah daerah yang ada di Indonesia, termasuk di Kalsel, serta dapat digunakan di daerah terpencil.

“Kami berharap dengan adanya pertemuan ilmiah ini, cakupan penggunaan metode CAPD, semakin tinggi, kedepannya,” ujar Rudi.

Sedangkan, Ketua Panitia PIT PERNEFRI 2025 Mohammad Rudiansyah mengatakan, pada Konferensi Kerja PERNEFRI 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan, diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan Neftologi di Indonesia termasuk Kalsel. Diantaranya, kegiatan didahului dengan workshop, serta simposium yang dilaksanakan selama dua hari.

“Kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mengupas permasalahan ginjal serta hipertensi,” ungkap Rudi.

Untuk diketahui, metode CAPD ini merupakan, Dialisis Peritoneal Rawat Jalan berkelanjutan, yaitu metode terapi pengganti fungsi ginjal untuk pasien gagal ginjal yang tidak menggunakan mesin, melainkan memanfaatkan selaput peritoneum di dalam rongga perut sebagai filter alami.

Pasien melakukan sendiri proses penggantian cairan dialisis secara manual beberapa kali sehari, sehingga memberikan fleksibilitas dan memungkinkan aktivitas sehari-hari tanpa harus pergi ke rumah sakit secara rutin. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik, Kamis (2/10), sebagai upaya memperkuat kualitas layanan perizinan sekaligus menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan”, forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memastikan setiap layanan perizinan berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri menegaskan, bahwa penerapan SPM merupakan tonggak penting bagi kepastian pelayanan publik.

‘Dengan adanya standar ini, diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing investasi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Endri menambahkan, perbaikan kualitas pelayanan publik tidak hanya dilakukan pemerintah. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, menurutnya, menjadi kunci agar standar pelayanan benar-benar efektif.

“Masukan dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi berharga dalam penyusunan kebijakan maupun langkah perbaikan ke depan,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan kembali komitmen DPMPTSP Kalsel untuk menghadirkan layanan perizinan yang konsisten, jelas, dan berorientasi pada kepuasan publik.

“Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha menjadi prioritas utama melalui penerapan standar pelayanan yang tegas, serta komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (2/10).

Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai Diskominfo Kalsel ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, serta menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muslimin, sebagai penceramah.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini mengangkat tema Meneladani Sifat Rasulullah Dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Aparatur.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan kegiatan ini penuh makna karena sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel yang menginginkan agar kegiatan di lingkup Pemprov Kalsel tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga sentuhan rohani.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk selalu melaksanakan kegiatan rohani setiap hari besar Islam,” ujarnya.

Muslim menambahkan, kegiatan keagamaan ini juga menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual bagi para pegawai agar semakin berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pegawai semakin berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas, dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW,” harapnya.

Ia menekankan, keteladanan Rasulullah SAW bisa menjadi contoh dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, hingga hubungan sosial masyarakat.

“Mudahan-mudahan dengan kegiatan ini, kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkannya dalam tugas di kantor,” ucapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muslimin, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah panutan umat manusia, sehingga sifat-sifat beliau dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas.

“Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita, maka segala sifat beliau harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Muslimin juga memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kalsel yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap pembinaan rohani pegawai.

“Saya sangat mengapresiasi Diskominfo Kalsel, karena melalui kegiatan seperti ini para pegawai tidak hanya fokus pada urusan duniawi, tetapi juga mendapatkan bekal rohani yang sangat penting,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gedung DPRD Kalimantan Selatan kembali menjadi ruang belajar demokrasi bagi generasi muda, Kamis (2/10).

Sekitar 150 mahasiswa yang tergabung dalam Legislator Senat Mahasiswa UIN Antasari dan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Antasari mengikuti simulasi sidang dan dialog di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kalsel, M. Andri Yuzhar, yang menerima langsung rombongan mahasiswa, menyampaikan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memahami proses legislasi. Keterlibatan generasi muda dalam memahami proses politik di lembaga legislatif sangat penting

“Forum seperti ini tidak hanya sebatas memperkenalkan tata cara persidangan, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melatih pola pikir kritis, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memahami mekanisme demokrasi dijalankan secara nyata,” jelasnya.

Andri menegaskan, pengalaman mengikuti simulasi sidang bukan sekadar pembelajaran teknis, melainkan juga sarana membentuk karakter kritis, rasa tanggung jawab, serta kesiapan untuk berperan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk menyiapkan diri sebagai calon pemimpin di masa depan.

“Sekretariat DPRD Kalsel akan selalu terbuka dalam memberikan ruang edukasi politik, sehingga generasi muda memiliki pengalaman praktis yang dapat mereka bawa dan kembangkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, apresiasi datang dari Reza, perwakilan Senat Mahasiswa FEBI UIN Antasari. Ia menyebut kesempatan ini menjadi pengalaman berharga yang mampu membantah anggapan bahwa mahasiswa FEBI tidak peduli politik.

“Kami ingin menepis anggapan bahwa mahasiswa FEBI tidak peduli politik. Justru hari ini terlihat jelas bahwa rekan-rekan kami begitu bersemangat untuk belajar dan terlibat dalam isu-isu kebangsaan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat rutin dilakukan, sehingga mahasiswa dapat terus memperkaya wawasan politik sekaligus menguatkan peran mereka dalam menjaga nilai demokrasi di Banua.
(ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencabut status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setelah hampir dua bulan penuh seluruh jajaran bekerja keras melakukan pengendalian titik api di berbagai wilayah.

Berakhirnya status darurat ini menjadi tanda bahwa kondisi cuaca mulai membaik, curah hujan perlahan turun, serta potensi kebakaran dapat ditekan secara signifikan.

Namun, tantangan baru kini menanti, sebab Kalimantan Selatan akan segera memasuki musim penghujan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, hingga angin kencang.

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan musim ini dengan langkah – langkah pencegahan yang lebih terarah.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa status siaga darurat karhutla yang diberlakukan sejak 4 Agustus hingga 30 September 2025 telah resmi dicabut.

“Kondisi cuaca di Kalsel sudah mulai membaik dan titik api yang sebelumnya muncul sudah bisa dikendalikan dengan baik. Apalagi curah hujan sudah turun sejak akhir September, sehingga potensi kebakaran bisa ditekan,” ucap Bambang, saat ditemui dikantornya pada Rabu (1/10) sore.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, meskipun status darurat telah dicabut, kewaspadaan masyarakat tetap dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, meski saat ini sudah memasuki musim hujan,” panjut Bambang.

Di sisi lain, BPBD juga mulai mengalihkan fokus ke antisipasi bencana di musim penghujan. Menurut Bambang, pihaknya telah menyiapkan personel siaga, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menyiagakan posko darurat dan logistik kebutuhan dasar.

“Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang menjadi perhatian utama kami. Untuk itu, berbagai langkah pencegahan sudah mulai dipersiapkan,” tutup Bambang.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kalimantan Selatan mampu melalui pergantian musim dengan dampak bencana yang bisa diminimalisir. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, Seksi Penelitian dan Pengembangan, melakukan aksi perubahan mengusung judul “Optimalisasi Pendaftaran Penelitian melalui Penggunaan Platform Google Drive (ForPEDig)”, yang menjadi bagian dari agenda Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/9) Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Rusmiani menjelaskan, penggunaan teknologi digital saat ini merupakan kebutuhan mendesak. Khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan.

Optimalisasi pendaftaran penelitian melalui platform digital seperti Google Drive dinilai dapat memangkas birokrasi, mempercepat proses administrasi, sekaligus menjaga keteraturan arsip penelitian di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman.

“Upaya ini bukan hanya sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital, tetapi juga mendukung pengembangan penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut.,” ucapnya

Rusmiani mengatakan, Inovasi ini dapat berjalan efektif, konsisten, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia akademik. Dengan sistem berbasis digital, proses pendaftaran penelitian yang sebelumnya manual, dapat dilakukan secara lebih transparan, terukur, dan mudah diakses pihak terkait.

“Dukungan dari pimpinan daerah, khususnya Gubernur Kalsel, Sekdaprov dan Direktur RSGM, menjadi motivasi kuat dalam menyukseskan implementasi ForPEDig,” ungkapnya

Lebih jauh Rusmiani menambahkan, aksi perubahan ini juga selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam memajukan kualitas layanan kesehatan berbasis riset. Dengan adanya sistem pendaftaran digital, penelitian di bidang kedokteran gigi akan lebih terdokumentasi dengan baik, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, baik dari akademisi, tenaga medis, maupun lembaga riset lainnya.

“Transformasi digital di sektor kesehatan merupakan langkah penting menuju pelayanan yang cepat, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)