21 Oktober 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Percepatan SPBE, Diskominfo Kalsel Gelar Sosialisasi Aplikasi Srikandi

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkup Pemprov Kalsel, yang berlangsung disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (21/10).

Sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy.

Dalam sambutannya, Hasnan menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE khususnya di bidang kearsipan, serta bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mensosialisasikan langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemprov Kalsel.

*Kabid Aplikasi Informatik Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat membuka kegiatan sosialisasi*

“Aplikasi ini bukan hanya sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan langkah konkret untuk memodernisasi sistem tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di era digital seperti saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi kearsipan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Melalui penerapan Aplikasi Srikandi, berbagai kendala dalam manajemen persuratan berbasis kertas dapat diatasi, seperti potensi kehilangan arsip, keterlambatan disposisi, hingga kurangnya transparansi proses administrasi.

“Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari potensi kehilangan arsip, meningkatkan transparansi proses disposisi, serta memastikan otentikasi arsip digital secara hukum melalui tanda tangan elektronik (TTE),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasnan menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE. Penggunaan sistem persuratan manual dinilai sudah tidak relevan dan sering menghambat efisiensi birokrasi.

“Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Srikandi ditetapkan sebagai aplikasi wajib bagi seluruh instansi pemerintah dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip elektronik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong menuturkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam menjalankan aplikasi ini. Implementasi Srikandi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Kalsel Dukung Akad Massal KUR dan Peluncuran KPP Serentak Nasional

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

*Plh Sekdaprov Kalsel (kanan) bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel (Kiri)*

Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.

Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.

Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)

Kalsel Sukses Bina Atlet Pelajar, Prestasi Meningkat

Banjarmasin – Sepanjang tahun 2025, prestasi atlet pelajar pencak silat yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengalami peningkatan.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Dispora Kalsel Asfia Urrahman mengatakan, peningkatan prestasi atlet pelajar pencak silat ini, merupakan hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama antara Dispora Kalsel, pelatih, serta atlet.

“Hasil prestasi pencak silat cukup baik, ini menandakan atlet pelajar kita sudah siap baik secara mental maupun fisik,” ungkap Asfia, kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/10).

Prestasi tersebut, lanjutnya, dibuktikan dengan raihan lima medali emas pada ajang Kejuaraan Internasional Moslem Pencak Silat Tahun 2025, serta dua medali lainnya.

“Pada tingkat internasional atlet pelajar pencak silat berhasil meraih total tujuh medali,” ucapnya.

Raihan prestasi ini, tambah Asfia, diluar dugaan Dispora Kalsel.

“Mengingat, pada saat keberangkatan kami tidak menargetkan untuk mendapatkan medali,” ujarnya.

Prestasi yang berhasil dicapai ini, merupakan program latihan dari pembinaan fisik, mental, serta pendampingan dari konsultan.

“Alhamdulillah menghasilkan prestasi yang luar biasa,” ucap Asfia.

Dispora Kalsel berharap, prestasi atlet pelajar pencak silat ini, dapat diikuti cabang olahraga lainnya yang tergabung pada SPOBNAS dan SPOBDA Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Asfia juga menyampaikan kesiapan atlet pelajar, untuk turut meramaikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Atlet pelajar yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional dan Daerah, siap untuk mengikuti Porprov mendatang,” ungkapnya.

Asfia menjelaskan, secara fisik dan mental para atlet pelajar ini siap untuk turut menyukseskan, pelaksanaan Porprov Tahun 2025 di Tala, yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

“Dimana ditargetkan para atlet pelajar ini, mampu meraih medali pada ajang Porprov tersebut,” ucapnya.

Para atlet pelajar ini, lanjutnya, dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kegiatan kejuaraan tingkat nasional di Tanah Air.

“Selain Porprov, atlet pelajar Kalsel ini dipersiapkan untuk event nasional lainnya,” ujar Asfia. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Komitmen ESG, BSI Gandeng GGGI Akselerasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), mengambil langkah strategis memperkuat posisinya sebagai pelopor ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. BSI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang didedikasikan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upaya mendorong inovasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, dan menjadi langkah strategis mendukung peningkatan akses dan mobilisasi investasi hijau serta keberlanjutan.

Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance) BSI untuk secara proaktif menjembatani kesenjangan pembiayaan iklim di Indonesia dan mendukung pencapaian target nasional terkait perubahan iklim.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, yang turut menyaksikan penandatanganan, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial untuk inovasi produk perbankan syariah yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.

“Melalui kolaborasi ini, BSI akan mengembangkan produk-produk keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan guna mendukung target nasional terkait perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bersama GGGI, kami berupaya memperkuat kerangka dan kapasitas penerbitan sustainability sukuk serta memperluas akses terhadap pembiayaan iklim dari sumber internasional,” ujar Bob.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menyadari perannya dalam mendukung komitmen iklim Indonesia, termasuk target penurunan emisi gas rumah kaca (NDC) pada tahun 2030, dan pencapaian net-zero emissions pada tahun 2060.

Dengan estimasi kesenjangan pembiayaan iklim yang mencapai Rp3.990 triliun pada tahun 2030, BSI memandang keterlibatan sektor swasta, khususnya perbankan syariah, sebagai sebuah keharusan.

Penandatanganan MoU dilakukan SVP Environmental, Social, and Governance (ESG) BSI, Rima Dwi Permatasari, dengan Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser. Tujuan dari adanya kerjasama ini untuk memperkuat ekosistem pendukung penerbitan sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional dan kredibel.

Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser menyambut baik inisiatif BSI.

“Melalui kemitraan dengan BSI, GGGI akan memperkuat kerangka produk keuangan syariah hijau dan mendukung penerbitan sukuk tematik di pasar domestik maupun internasional. Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dalam pembiayaan berkelanjutan dan mempercepat penghijauan sektor perbankan syariah sejalan dengan target iklim Indonesia,” ucap Rowan.

BSI bersama GGGI ke depan akan fokus pada tiga hal utama, yaitu mengembangkan kerangka sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional, memperkuat kapasitas kelembagaan BSI dalam keuangan berkelanjutan, dan membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen BSI untuk tidak hanya menjadi pemimpin di industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. (ADV-RIW/APR)