KOTABARU – Dalam rangka kembali turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalsel menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10)
Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman menjelaskan, reses ini sangat penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat, di mana warga dapat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi, terutama di kawasan yang berbatasan langsung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
“Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah isu strategis muncul. Salah satunya mengenai kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras, akibat minimnya saluran pembuangan air di sekitar lokasi, ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya
Disampaikan Alpiya, masyarakat juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur jalan, karena jalur penghubung antarwilayah sering rusak dan sulit dilalui kendaraan berat, terutama saat musim hujan. Kondisi ini disebut sangat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.
“Kami juga menerima banyak usulan dari petani dan peternak terkait kebutuhan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput, serta ketersediaan pupuk bersubsidi,” ungkapnya
Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aspirasi warga juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik rawan kecelakaan di Desa Bungkukan, serta usulan pembuatan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat aktivitas pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga meminta adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, penyediaan peralatan olahraga seperti bola voli, serta peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.
“Warga juga mengharapkan pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, yang sudah lama diperjuangkan. Namun, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kami akan terus mengupayakan terealisasinya aspirasi tersebut,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)