Hari: 29 September 2025

BANJARBARU – Di tengah era digital yang kian berkembang, setiap daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta merata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam, dengan terus mendorong percepatan transformasi digital sebagai wujud pemerintahan modern yang berpihak pada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus Komdiphoria Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan tahun 2025, yang digelar di mal terbesar di Banjarbaru, Sabtu (27/9) malam.

Acara ini ditutup secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim.

Gubernur Dalam sambutannya yang dibacakan Muhamad Muslim, menekankan bahwa percepatan transformasi digital tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat luas.

“Transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di era digital,” kata Muslim.

Rakerda dan Komdiphoria 2025 sendiri menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Mulai dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, hingga penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber daerah.

“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga menaruh perhatian serius terhadap masih adanya titik blank spot jaringan internet yang tersisa sekitar 7 hingga 8 persen di wilayah pegunungan, aliran sungai, hingga pesisir laut.

“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut agar menjadi prioritas usulan, sehingga dapat disediakan fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan akses digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, turut diumumkan para pemenang sejumlah lomba Komdiphoria 2025, di antaranya lomba fotografi, desain banner Lapor, Stand Up Comedy, seleksi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), serta turnamen game online Mobile Legends. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Keseriusan itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama perwakilan Diskominfo dan BAPPEDA dari 13 kabupaten/kota yang mencakup tiga urusan utama. Yaitu komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian dan keamanan informasi.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa transformasi digital menjadi keniscayaan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik.

“Salah satunya kita akan melakukan pengawalan pelayanan publik digital melalui semua platform. Ini menjadi tantangan berat bagi kita semua di Dinas Komunikasi dan Informatika,” ujar Muslim usai penandatanganan komitmen bersama, Sabtu (27/9).

Ia menambahkan, dalam mengawal tiga urusan tersebut, Diskominfo baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan SDM yang berkompeten, infrastruktur jaringan dasar, serta ancaman keamanan informasi.

“Meskipun begitu kita masih perlu dukungan terhadap akselerasi ketersediaan dan penguatan SDM, sarana prasarana dasar, serta kolaborasi baik itu dengan TNI/Polri maupun BIN agar sistem keamanan informasi kita bisa dikelola dengan baik. Karena tidak semua serangan siber bisa diatasi oleh Diskominfo sendiri,” jelas Muslim.

Ia berharap, komitmen yang telah ditandatangani ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi bisa menjadi rencana aksi nyata bagi Diskominfo di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kesepakatan ini kita harapkan menjadi pijakan bersama dalam mengawal tiga urusan Diskominfo, sekaligus mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang aman, cepat, dan efisien bagi masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel), menggelar pertemuan bersama awak media yang tergabung dalam Press Room Pemprov Kalsel, di salah satu rumah makan di Banjarbaru, Senin (29/9).

Pertemuan ini membahas berbagai rencana strategis, mulai dari penguatan tata kelola pendidikan hingga peluang beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya tengah menyusun sejumlah program prioritas, di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Guru dan pengembangan aplikasi digitalisasi layanan pendidikan.

“Aplikasi yang sedang dikembangkan ini untuk memperkuat sistem dan integritas layanan digital yang terintegrasi. Saat ini layanan kepegawaian berbasis digital sedang dibangun, termasuk rencana aplikasi keuangan sekolah untuk mendukung sistem penganggaran,” ujarnya.

Disdikbud juga menyoroti masalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi di Kalsel. Menurutnya, penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, pernikahan anak, hingga bullying.

“Strateginya tidak bisa sama. Ada yang harus dibantu beasiswa, hingga advokasi program Paket A, B, atau C,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Galuh Tantri juga menyinggung peluang siswa Kalsel untuk menempuh pendidikan di luar negeri, seperti beasiswa di singapura dan finlandia. Untuk tahap awal, tersedia kuota 100 siswa yang akan diseleksi melalui tes kemampuan akademik, TOEFL/IELTS, hingga wawancara.

“Minimal TOEFL 550. Kami akan dampingi anak-anak mulai dari persiapan ujian hingga wawancara. Namun, tentu semua kembali pada kemampuan siswa, serta kesiapan orang tua untuk melepas anaknya belajar di luar negeri,” katanya.

Selain beasiswa luar negeri, Disdikbud juga menyiapkan skema beasiswa lokal bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kalsel dan perusahaan swasta melalui program CSR berbasis spasial.

“Rencana awal ada 500 siswa, tapi kami akan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan keuangan tiap siswa,” bebernya.

Ia juga menyinggung permasalahan pemerataan pendidikan di daerah. Beberapa sekolah masih kekurangan siswa, sementara yang lain kelebihan. Solusinya, pemerintah mempertimbangkan opsi pembelajaran jarak jauh atau penggabungan sekolah agar lebih efisien.

“Targetnya jelas, lulusan SMA diarahkan ke perguruan tinggi, sementara lulusan SMK disiapkan untuk langsung bekerja,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Korem 101/Antasari kini resmi berada di bawah komando Kodam XXII/Tambun Bungai. Peresmian alih komando dan kendali (Kodal) itu ditandai dengan Apel Penyerahan Pasukan yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarbaru, Senin (29/9).

Sebelumnya, Korem 101/Antasari berada di bawah kendali Kodam VI/Mulawarman. Namun, seiring reorganisasi TNI AD dan pembentukan enam Kodam baru oleh Presiden RI, satuan yang membawahi wilayah Kalsel tersebut, kini resmi bergabung dengan Kodam XXII/Tambun Bungai yang bermarkas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menyebut, alih kodal ini merupakan bagian dari rencana strategis TNI AD untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengendalian pasukan.

“Dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan yang luas dan penuh tantangan, langkah ini sangat tepat. Alih Kodal akan membuat pengendalian satuan lebih efektif dan efisien ke depannya,” ujarnya.

Senada, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menegaskan kesiapannya menerima Korem 101/Antasari sebagai bagian dari wilayah komandonya.

Setelah resmi menjadikan Kalsel sebagai bagian dari teritorial, Kodam XXII/Tambun Bungai akan langsung fokus pada sejumlah agenda strategis. Salah satunya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Untuk karhutla, meski tren sudah menurun, kita tetap melakukan pemantauan bersama instansi terkait agar tidak berkembang lagi,” jelas Zainul.

Gubernur Kalsel, Muhidin, menyambut baik alih kodal tersebut, meskipun saat ini Makodam masih berlokasi di Palangkaraya.

“Mudah-mudahan tahun 2027 nanti Kalsel punya Kodam sendiri, sesuai rencana pemerintah membangun Kodam di setiap provinsi,” ungkap Muhidin. (SYA/RIW/RH)

BANJAR – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan (Dispar Kalsel), melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar rapat pemantapan internal terkait pelaksanaan Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kalimantan Selatan 2025. Rapat berlangsung di Aula Dispar Kalsel, Senin (29/9) siang.

Rapat dipimpin Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya, didampingi jajaran pejabat dan staf Dispar Kalsel. Selain itu, pertemuan juga dihadiri langsung pihak penyelenggara kegiatan, untuk memastikan kesiapan acara berjalan lancar dan sukses.

Kepada wartawan, usai rapat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya, mengatakan, Jambore Pokdarwis se-Kalsel merupakan agenda tahunan yang diikuti perwakilan kelompok sadar wisata, seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tahun ini, kegiatan tersebut mengusung tema “Bekerja Bersama, Merangkul Semua Menuju Transformasi Pariwisata Kalsel yang Berkelanjutan dan Mendunia.”

“Tema dipilih sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berfokus pada pengembangan destinasi, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata,” ucapnya

Disampaikan Musrefinah, kegiatan Jambore Pokdarwis se-Kalsel 2025 akan dilaksanakan selama dua hari, mulai 1 – 2 Oktober 2025, dan dipusatkan di Amanah Borneo Park, Kota Banjarbaru.

Dalam jambore ini, para peserta akan mengikuti beragam agenda, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, diskusi dan pengembangan destinasi. Dimana ini merupakan ajang silaturahmi, tukar pengalaman, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

“Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan ujung tombak dalam mendukung transformasi pariwisata,” jelas Lediya

Lebih lanjut Lediya menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat peran masyarakat, sebagai garda terdepan pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Pihaknya optimis pariwisata Kalsel dapat semakin dikenal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dunia.

“Adapun materi yang disampaikan tentang penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pola kerjasama dengan Pemerintah Desa, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan destinasi wisata, peran Pokdarwis dalam digitalisasi pembayaran destinasi wisata, dan Pokdarwis sebagai agen promotor destinasi di era digital,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, dengan meninjau langsung lokasi Padi Adaptif Lahan Rawa serta Smart Irrigation, pada lahan pertanaman hortikultura di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), BRMP Lahan Rawa Banjarbaru, Senin (29/9).

Kunjungan tersebut dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kunjungan ini juga menyoroti peran strategis Kalimantan Selatan sebagai pusat inovasi pertanian rawa sekaligus penyedia benih unggul nasional.

Rombongan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan, disambut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin. Turut hadir jajaran Balai Perakitan dan Pengujian serta sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan kekagumannya terhadap kinerja pertanian di Kalsel. Terutama sektor pertanian lahan rawa yang dinilainya sangat potensial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana inovasi pertanian rawa dikembangkan. Ini penting karena di sinilah pusat penelitian dan benih unggul yang akan disebar ke seluruh Indonesia,” ujar Sturman.

Ia juga menilai kepemimpinan dan semangat Dinas Pertanian Kalsel sangat inspiratif. Oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi pertanian di Kalimantan Selatan, baik dari Kementerian Pertanian maupun dari lembaga riset seperti BRIN.

“Walaupun Kalsel belum punya wakil di Komisi IV, tapi kami semua adalah wakil rakyat Indonesia. Kami akan perjuangkan potensi dan kebutuhan Kalsel di pusat,” lanjut Sturman.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, dalam paparannya menyampaikan, bahwa Kalimantan Selatan merupakan provinsi paling serius dalam produksi padi dan cetak sawah di regional Kalimantan. Bahkan, Kalsel secara konsisten menyuplai beras ke Kalimantan Tengah dan Timur.

“Tahun 2024 produksi padi kita tembus 1,029 juta ton. Hingga Agustus 2025, capaian sementara sudah 641 ribu ton. Kami optimistis angka ini akan menembus 1,2 juta ton tahun ini,” ucap Syamsir.

Syamsir juga mengungkapkan bahwa Kalsel mendapatkan alokasi 30.000 hektare program cetak sawah dari pemerintah pusat. Hingga kini, lebih dari 14.000 hektare telah memasuki tahap konstruksi dan sisanya dalam proses kontrak.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian Komisi IV adalah pengembangan padi apung, sebagai solusi pertanian saat banjir. Menurut Syamsir, padi apung mampu menghasilkan hingga 10 ton per hektare dan sangat cocok untuk daerah rawan genangan air.

“Satu-satunya harapan saat banjir adalah padi apung. Kami mohon Komisi IV bisa mengalokasikan dukungan anggaran untuk inovasi ini,” lanjut Syamsir.

Menariknya, dalam pelaksanaan proyek cetak sawah, Pemprov Kalsel menerapkan kebijakan tanpa uang muka. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik manipulatif dan menjamin proyek berjalan sesuai progres.

“Ini langkah kami untuk menjaga kualitas dan menghindari mafia proyek,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)