BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (18/9).
Forum tersebut membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) baik di tingkat nasional maupun daerah tahun 2025. Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian.
Rospana Sofian menyampaikan, bahwa forum ini penting sebagai ruang evaluasi dan perumusan strategi bersama dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dalam konteks hukum dan ketahanan nasional. Kami tentu mengapresiasi forum ini sebagai wadah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya sebatas diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi peningkatan kualitas kemerdekaan pers.
“Harapan kami, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan indeks kemerdekaan pers, sekaligus memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi dan stabilitas bangsa,” tambahnya.
Kalimantan Selatan sendiri, menjadi salah satu provinsi percontohan kemerdekaan pers dengan nilai indeks 80,91 poin, tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Indarto menegaskan, bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan IKP di provinsi lain.
“Rekomendasi dari forum ini akan ditujukan kepada kementerian, lembaga teknis, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informasi. Implementasinya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh insan media, masyarakat, dan semua pihak demi kestabilan politik serta keamanan negara,” jelasnya.
Eko juga berharap provinsi lain dapat mencontoh capaian Kalimantan Selatan, sehingga peningkatan kemerdekaan pers dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
“Melalui forum ini, kami ingin mendorong provinsi-provinsi lain agar terus meningkatkan indeks kemerdekaan pers, sehingga tidak hanya Kalsel yang menjadi percontohan, tetapi juga daerah lain bisa ikut menorehkan prestasi serupa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)