Hari: 16 September 2025

BANJARMASIN – Ahli waris jemaah haji wafat atas nama Lutfi Inani, kloter BDJ 10 asal Kabupaten Banjar, menerima santunan ekstra cover dari pihak penerbangan PT. Lion Mentari, Selasa (16/9) di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel.

Santunan diterima anak almarhum Muhammad Sahar, dengan besaran Rp. 135.000.000. Santunan dan diserahkan Direktur Produksi Lion Air Capten Rachmat Diansyah Putra, disaksikan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalsel.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah selama operasional haji. Mulai dari berangkat, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke tanah air.

“Perlindungan dimaksud antara lain diwujudkan dalam bentuk asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap jemaah yang wafat dan mengalami cacat tetap karena kecelakaan,” ujarnya.

Santunan ekstra cover tersebut, kata Tambrin, menjadi tanggung jawab pihak penerbangan sebagai bukti bahwa hak-hak jemaah haji telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap santunan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban keluarga,” harapnya.

Tambrin juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak maskapai penerbangan atas santunan ekstra cover jemaah.

“Dan bagi jamaah haji yang wafat kita do’akan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan hati,” ujarnya.

Almarhum Lutfi Inani, meninggal dunia di pesawat saat penerbangan dari Madinah menuju ke Padang atau Bandara Internasional Minang Kabau pada 2 Juli 2025 lalu, pada fase pemulangan jemaah haji Tahun 1446 H/ 2025 M.

Sesuai Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia antara Kementerian Agama dan PT. Lion Mentari, bahwa perusahaan penerbangan memberikan ekstra cover bagi penumpang yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan selama dalam tanggung jawab pihak penerbangan sebesar Rp. 135.000.000. (KanwilkemenagKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan pada pertengahan September 2025, tercatat mengalami deflasi bulanan (month to month) sebesar minus 0,16 persen. Sementara inflasi tahunan (year to year) berada pada angka 2,68 persen, lebih tinggi dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,31 persen.

Hal ini disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (16/9).

Sutikno menjelaskan, meski secara bulanan terjadi deflasi, namun angka inflasi tahunan yang masih di atas target nasional menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu, rapat kali ini secara khusus menekankan pada aspek penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Beberapa waktu lalu harga beras di pasaran sempat terus mengalami kenaikan. Padahal jika kita lihat, produksi gabah di Kalsel cukup banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekaligus perhatian, kenapa harga beras tetap naik. Maka dari itu, penguatan distribusi dan penyaluran beras SPHP sangat ditekankan pada rapat inflasi hari ini,” jelas Sutikno.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Bulog dan pihak terkait lainnya harus memastikan stok beras SPHP dapat segera disalurkan ke pasar dan masyarakat secara merata. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras agar tidak kembali melonjak, sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Selain beras, koordinasi pengendalian inflasi juga tetap mencakup komoditas pangan strategis lainnya seperti cabai, bawang, dan minyak goreng. Namun, karena tren kenaikan harga beras yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, fokus utama diarahkan pada komoditas tersebut.

“Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota akan terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Sutikno

Dengan langkah pengendalian ini, diharapkan inflasi Kalsel dapat lebih terkendali pada bulan-bulan berikutnya, bahkan dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali mengundang salah satu mitranya yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel untuk melaksanakan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, (15/9).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, menegaskan pentingnya sinergi yang baik bersama mitra kerja. Hal ini menjadi kunci agar program pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, tentunya kami ingin tahu rincian anggarannya apa saja, sehingga dapat dipastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” tegas Mustaqimah.

Pada kesempatan tersebut, Dinas ESDM Kalsel memaparkan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada APBD 2026. Termasuk pengelolaan sumber daya energi berkelanjutan, peningkatan pengawasan aktivitas pertambangan, hingga upaya mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Komisi III menyambut baik pemaparan tersebut, dan memberikan sejumlah catatan penting.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel ini pun berjalan dalam suasana konstruktif. Kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi demi tercapainya program kerja yang efektif, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan APBD Kalsel tahun anggaran 2026. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Good Corporate Governance (GCG) dan Whistleblowing System (WBS) Tahun 2025, yang diikuti seluruh pejabat struktural, mitra kerja, serta pemangku kepentingan di lingkungan Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan. Kegiatan yang digelar di Banjarmasin pada Selasa (16/9) ini, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kehadiran para pejabat dari berbagai instansi seperti KSOP, TNI AL, Kejaksaan Negeri, Polairud, Bea Cukai, serta jajaran mitra usaha turut memperlihatkan besarnya dukungan terhadap komitmen Pelindo. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjaga reputasi perusahaan sebagai pengelola pelabuhan nasional yang terpercaya.

Acara dibuka secara resmi Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Nilai-nilai dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran harus menjadi pedoman dalam setiap langkah dan aktivitas kita,” tegasnya.

Selain GCG, acara ini juga mengangkat peran Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman dan terpercaya bagi seluruh insan Pelindo. Sistem ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, kode etik, maupun benturan kepentingan di lingkungan perusahaan. Dengan WBS, setiap insan Pelindo diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas perusahaan.

Dalam sesi paparan, Manager Regional SDM dan Umum, Nugroho Christianto menegaskan bahwa penerapan WBS di Pelindo Group telah menggunakan single channel pelaporan yang dikelola pihak ketiga secara objektif, profesional, dan independen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara transparan, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nugroho.

Ia juga menjelaskan, bahwa implementasi WBS ini selaras dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Dengan kebijakan yang telah diatur melalui Peraturan Direksi, Pelindo menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan maupun gratifikasi.

“Tidak ada toleransi terhadap praktik suap. Semua insan perusahaan wajib memahami dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tambah. Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan harapannya agar seluruh insan Pelindo, termasuk mitra, vendor, pengguna jasa, asosiasi, serta instansi pelabuhan terkait, menjadikan penerapan GCG sebagai standar etika dalam bekerja. Dengan cara ini, Pelindo dapat terus membangun kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, maupun mitra usaha.

Menutup rangkaian acara, Sugiono kembali menegaskan pesan penting, untuk bersama – sama berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bekerja, sehingga perusahaan kita semakin kokoh, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Pelindo-RIW/RH)