4 September 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Daftarkan Badan Hukum BUMDesa se Kalsel, Dinas PMD Akan Gelar Webinar

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar webinar khusus terkait pendaftaran badan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 2025, dan akan diikuti pengurus BUMDesa dari seluruh kabupaten/kota di Banua.

Salah satu Bimtek BUMDesa yang diselenggarakan Dinas PMD Kalsel

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, pada Kamis (4/9), menyampaikan, bahwa tujuan utama webinar ini adalah meningkatkan pemahaman para pengelola BUMDesa mengenai proses pendaftaran badan hukum.

Dengan begitu, BUMDesa dapat menjalankan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh BUMDesa di Kalsel segera memiliki status badan hukum. Dengan demikian, mereka bisa memperluas akses permodalan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa,” ungkap Novi.

Ia menambahkan, pihaknya akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang akan memberikan arahan teknis sekaligus menjawab berbagai kendala yang dihadapi BUMDesa selama proses pendaftaran badan hukum. Kehadiran narasumber pusat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah administratif maupun teknis yang kerap dihadapi di lapangan.

“Selain penyampaian materi, webinar ini juga akan menghadirkan sesi diskusi interaktif agar para pengurus BUMDesa dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Dinas PMD Kalsel menargetkan seluruh BUMDesa di provinsi ini sudah terdaftar dan memiliki legalitas resmi sebelum akhir tahun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan BUMDesa yang sehat dan berkelanjutan,” lanjut Novi.

Dengan status badan hukum yang jelas, BUMDesa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan ekonomi desa dan berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (MRF/RIW/RH)

Tingkatkan Akses Kesehatan, RSUD Ansari Saleh Hadirkan Layanan Dialisis

BANJARMASIN – Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Selatan kembali ditunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

Rumah sakit ini resmi menghadirkan layanan dialisis cuci darah atau hemodialisa sebagai salah satu inovasi pelayanan terbaru, yang sudah dimulai sejak 1 Juli 2025.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, Among Wibowo mengatakan, hadirnya layanan dialisis ini merupakan wujud komitmen rumah sakit, dalam memberikan akses kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi penderita gagal ginjal kronis.

“Layanan dialisis ini sudah kami persiapkan sejak lama dan telah dilakukan visitasi oleh Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah, hasilnya menyatakan bahwa RSUD Ansari Saleh memenuhi syarat untuk menyelenggarakan layanan ini,” ujarnya, Rabu (3/9).

Untuk saat ini, layanan dialisis sudah dapat digunakan pasien umum. Namun pihak rumah sakit juga telah menjalin koordinasi dengan BPJS Kesehatan, agar layanan ini dapat segera diakses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Visitasi dari tim BPJS sendiri telah dilakukan pada Agustus 2025 lalu.

“Kami sudah menerima kunjungan langsung dari BPJS ke ruang dialisis, dan saat ini sedang menunggu hasil resminya. Mudah – mudahan dalam waktu dekat layanan untuk pasien BPJS bisa segera dilaksanakan,” tambah Among.

Dengan beroperasinya layanan ini, pasien di Kalimantan Selatan tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh atau antre panjang untuk mendapatkan tindakan cuci darah.

RSUD Ansari Saleh memastikan seluruh sarana pendukung telah siap, mulai dari ruang layanan, peralatan medis, hingga tenaga kesehatan profesional, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang aman dan berkualitas.

“Insya Allah kami sudah sangat siap. Kami ingin masyarakat Kalimantan Selatan merasa lebih tenang karena kini mereka bisa mendapatkan layanan dialisis yang lengkap dan mudah dijangkau,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Musnahkan 900 Telur Penyu Ilegal, Dislutkan Kalsel Komitmen Lindungi Satwa Laut

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) bersama aparat penegak hukum, memusnahkan 900 butir telur penyu hasil sitaan di Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan (PBKL) Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (3/9).

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, pemusnahan telur penyu ilegal tersebut, merupakan langkah tegas serta komitmen pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk melindungi satwa laut dilindungi, sekaligus memutus mata rantai perdagangan ilegal telur penyu.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi telur penyu demi menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut,” ucap Rusdi.

Pemusnahan barang bukti telur penyu ilegal

Penyu, lanjutnya, merupakan satwa laut yang dilindungi secara hukum dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keberadaannya kian terancam akibat perdagangan ilegal, perburuan, dan kerusakan habitat.

Pemusnahan 900 butir telur penyu ini telah melalui kajian teknis yang memastikan kondisinya tidak memungkinkan untuk ditetaskan kembali.

“Tindakan ini bukan hanya sebatas pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan, tetapi juga komitmen bersama dalam upaya konservasi sumber daya kelautan. Langkah ini tepat, sesuai aturan, dan menjadi peringatan keras bagi pelaku perdagangan ilegal satwa dilindungi,” tegas Rusdi.

Dikatakan Rusdi, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dislutkan Kalsel terus berkomitmen memperkuat kebijakan konservasi laut dengan langkah-langkah berikut. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi, memperluas program edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut, memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat pesisir.

“Keberhasilan menjaga sumber daya kelautan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak memperjualbelikan atau mengonsumsi satwa dilindungi, termasuk telur penyu,” tutur Rusdi lebih lanjut.

Karenanya, Dislutkan Kalsel mengajak seluruh pihak menjadikan pemusnahan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi, melestarikan, dan mewariskan kekayaan laut kepada generasi mendatang.

“Semoga upaya ini mendapat keberkahan dan menjadi bagian dari langkah besar menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia,” ucap Rusdi.

Telur-telur tersebut dimusnahkan dengan cara dikubur, setelah hasil pemeriksaan teknis dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak menyatakan tidak layak untuk ditetaskan kembali.

Pemusnahan ini disaksikan jajaran Polairud Polri, Polda Kalsel, BPSPL Pontianak, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Diketahui telur yang dimusnahkan ini hasil tangkapan Korpolairud Mabes Polri yang dilimpahkan ke Dislutkan Kalsel. (DISLUTKANKALSEL/SRI/RIW/RH)

Kunker Ke Kalsel, Kemenpora RI Pantau Fisik dan Sosialisasi Pembinaan Atlet Pelajar

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan prestasi atlet pelajar di daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, melakukan kunjungan serta pemantauan, terhadap kondisi fisik para atlet pelajar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, kunjungan Kemenpora ini untuk melakukan monitoring kepada atlet, yang selama ini tergabung dalam program Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Nasional (SPOPNAS) dan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah (SPOBDA).

“Kunjungan tersebut bertujuan memonitor kondisi fisik atlet sekaligus menyosialisasikan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2024, terkait pembinaan sentra olahraga prestasi di daerah,” ungkap Asfia kepada sejumlah wartawan, Rabu (4/9).

Pemantauan Kemenpora ini, lanjutnya, dilaksanakan sebagai upaya penguatan pembinaan atlet pelajar di Kalimantan Selatan, di bawah pembinaa Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel.

“Alhamdulillah hasil monitoring menunjukkan kondisi fisik atlet di program SPOPNAS cukup bagus. Selain itu, kami juga mendapatkan arahan langsung terkait penerapan regulasi baru dari Kemenpora,” ucapnya.

Selain melakukan pemantauan, Kemenpora RI juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2024, tentang Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi di Daerah.

Dijelaskan Aspia, Permenpora Nomor 11 Tahun 2024, mengatur mekanisme pembinaan atlet pelajar melalui beberapa skema. Yakni SPOPNAS, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar), KKO (Kelas Khusus Olahraga) serta SKO (Sekolah Khusus Olahraga).

“SPOPNAS menjadi kewenangan provinsi untuk pembinaan atlet usia 15 sampai 18 tahun, dengan kualifikasi fisik minimal 70 persen standar atlet dunia,” ungkapnya.

Sedangkan, PPLP berada di kewenangan kabupaten dan kota untuk pembinaan atlet usia 15 tahun ke bawah. Sementara KKO menjadi kewenangan Dinas Pendidikan atau Dispora, dengan segmen usia 17 tahun ke bawah, berbentuk pelatihan pagi dan sore tanpa menginap.

“Dengan adanya Permenpora tersebut, kedepannya pemerintah daerah wajib ikut membina atlet pelajarnya,” ucapnya.

Dari hasil sosialisasi tersebut, beberapa daerah seperti Tanah Laut, Tapin, dan Kabupaten Banjar, sudah menyatakan kesiapan memulai pembinaan, meski cabang olahraga (cabor) yang dikelola masih terbatas. Di antaranya gulat serta panjat tebing.

“Dispora Kalsel tahun depan akan fokus pada program KKO pada pembinaan atlet jenjang SMP. Hal ini dilakukan karena masih banyak daerah yang belum siap menjalankan PPLP maupun SPOBDA,” ungkap Asfia.

Seperti diketahui, SPOPNAS Kalsel saat ini membina tiga cabang olahraga unggulan, angkat besi, pencak silat, serta dayung.

Namun mulai tahun depan, cabor SPOPNAS akan dipersempit menjadi hanya dua cabang olahraga, yakni, dayung dan angkat besi, dengan fokus pada kelas-kelas yang mendukung persiapan Olimpiade. (SRI/RIW/RH)

Penuhi Janji Aliansi Rakyat Kalsel, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel ke DPR RI

JAKARTA – Menindaklanjuti aksi demo Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Kalsel, bersama Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Anggota DPRD Kalsel didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, berangkat menuju Gedung MPR/DPR Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk menyampaikan 7 tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, Kamis (4/9)

Tiba di Senayan, rombongan diterima Ketua Komisi II DPR RI , Rifkynizami Karsayuda, bersama-sama Anggota DPR DI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2, di ruang kerja Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas penerimaan Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI. Ia juga langsung menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel berskala nasional maupun menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat lokal di Banua.

Adapun 7 tuntutan berskala nasional yang disampaikan adalah efisiensi gaji dan tunjangan DPR, agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya, reformasi POLRI, revisi undang undang tentang POLRI, komitmen POLRI dalam penyelesaian kasus tindakan represif aparat, pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan penyelesaian konflik agraria, mengevaluasi program strategis yang menggunakan anggaran besar mengingat rakyat dibebani pajak yang besar, seperti program makan gizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, dan pengesahan RUU perampasan aset dan RUU perlindungan masyarakat adat.

Terkait isu lokal, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi masyarakat Banua, antara lain penolakan hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru.

Sebelum menanggapi berbagai tuntutan dan aspirasi yang disiarkan secara live di salah satu media sosial, Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh elemen masyarakat Kalsel, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel yang sudah melakukan aksi damai pada Senin (1/9) lalu.

Selanjutnya, menjawab tuntutan reformasi institusi DPR RI, Rifky menyatakan bahwa semua tuntutan akan ditindaklanjuti seluruh Anggota DPR RI Dapil Kalsel.

“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji tadi akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban”, jelas Rifky.

Dikesempatan itu, Rifky bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel lainnya menyampaikan permohonan maaf bila kinerja mereka belum memenuhi harapan masyarakat Banua.

“Kami memohon maaf kalau kemudian perkataan, perilaku, perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya

Usai pertemuan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mngungkapkan rasa syukur yang mendalam karena sudah menunaikan janji untuk menyampaikan dan menyuarakan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada Anggota DPR RI di Senayan.

“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel. Pada intinya aspirasi yang dituntut elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkasnya

Turut serta hadir dalam penyampaian tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman dan Kartoyo, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan (BK) Rosehan NB dan Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini. (ADV-NHF/RIW/RH)

HARPELNAS 2025, BSI RO IX Kalimantan Makin Dekat dengan Nasabah

BANJARMASIN – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Office (RO) IX Kalimantan, menggelar rangkaian Hari Pelanggan Nasional (HARPELNAS) 2025 di seluruh jaringan kantor cabang pada Kamis (4/9).

Mengusung tema “Terima Kasih Telah Setia”, perayaan di Kalimantan diwarnai sapaan langsung manajemen kepada nasabah di banking hall, penyerahan suvenir apresiasi, serta program promo yang berlangsung sepanjang September.

Sefudin Suria Hidayat, Regional CEO BSI RO IX Kalimantan mengungkapkan, BSI ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah di RO IX Kalimantan.

“Melalui HARPELNAS, manajemen hadir langsung menyapa agar silaturahmi terjaga dan layanan kami makin relevan dengan kebutuhan nasabah,” ungkapnya.

HARPELNAS bagi BSI dimaknai sebagai momentum untuk semakin dekat dengan masyarakat. Selain menyapa langsung di cabang, jajaran manajemen memastikan kualitas layanan di garda depan tetap prima, cepat, dan ramah. Komitmen tersebut sejalan dengan nilai BSI yang hadir sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual—memberi manfaat tidak hanya saat bertransaksi, tetapi juga dalam keseharian.

BSI membagikan suvenir yang bermanfaat dan ramah lingkungan sebagai bentuk terima kasih atas kepercayaan yang terus diberikan. Di antaranya, mesh bag yang dapat digunakan kembali dan terrarium sebagai simbol ekosistem kecil yang hidup. Pilihan suvenir ini diharapkan mendorong kebiasaan baik dalam penggunaan produk yang berkelanjutan, seraya membawa pesan sederhana, kedekatan dengan nasabah juga berarti kepedulian pada lingkungan.

“Kami pilih suvenir yang fungsional dan punya makna. Semoga menjadi pengingat bahwa hubungan baik yang kita jaga hari ini akan tumbuh sehat—seperti ekosistem kecil dalam terrarium—dan memberi manfaat lebih luas,” ujarnya.

Kemudian untuk memberikan pengalaman yang lebih hemat dan berkesan, sepanjang 1–30 September 2025 BSI menghadirkan program BYOND by BSI (QRIS) di sejumlah merchant—antara lain Transmart dan AZKO—dengan benefit Tabungan E Mas sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode tertentu, tersedia penawaran khusus yang dapat dimanfaatkan nasabah saat berbelanja dengan QRIS BYOND.

Selain itu, BSI juga menyiapkan promo Visa Debit dan Hasanah Card untuk dine in di berbagai restoran mitra. Kehadiran program ini menjadi upaya BSI untuk mendukung gaya hidup hemat, cashless, dan tetap sesuai prinsip syariah.

“Program promo kami rancang untuk kebutuhan harian—belanja keluarga, makan bersama, hingga gaya hidup cashless. Harapannya, nasabah merasakan efisiensi biaya sekaligus kemudahan ekosistem digital syariah,” ujar Sefudin.

BSI RO IX Kalimantan menempatkan umpan balik nasabah sebagai bahan bakar inovasi layanan. Masukan yang diterima dari interaksi langsung di cabang akan ditindaklanjuti pada aspek kecepatan transaksi, kenyamanan ruang layanan, hingga perluasan akses kanal digital. Dengan demikian, pengalaman nasabah ke depan diharapkan semakin ringkas, aman, dan menyenangkan—baik di cabang maupun melalui aplikasi dan kanal pembayaran digital.

Sefudin juga mengajak masyarakat terutama di Banjarmasin untuk memanfaatkan rangkaian program selama kampanye HARPELNAS 2025 dan mengikuti informasi resmi BSI untuk detail lebih lanjut mengenai ketentuan dan periode promo. (RIW/RH)

Berhasil Ditemukan, DPRD Kalsel Sampaikan Duka Mendalam Bagi Keluarga Korban Jatuhnya Helikopter di Mantewe

BANJARBARU – Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menyampaikan rasa duka mendalam, kepada seluruh korban jiwa pada insiden jatuhnya Helikopter H-145 PK-RGH, pada Senin (1/9). Duka ini disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, usai mengikuti konferensi pers Tim SAR gabungan di Lanud Syamsuddin Noor, Rabu (3/9) malam.

“Kami sangat berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban insiden jatuhnya Helikopter H-145 PK-RGH. Saya berharap seluruh keluarga korban dapat tegar dan tabah menghadapi cobaan ini,” ucap Supian HK.

Reruntuhan helikopter milik Estindo Air tersebut, berhasil ditemukan tim darat pada Rabu (3/9) siang, sekitar pukul 14.45 WITA, atau hari ketiga pencarian. Seluruh penumpang dan kru helikopter berjumlah 8 orang, diperkirakan meninggal dunia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Helikopter milik Estindo Air tersebut hilang kontak dan diduga terjatuh di Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, pada Senin (1/9). Diduga, seluruh penumpang helikopter sebanyak delapan orang, tewas dalam insiden tersebut.

“Hari ini pada pukul 14.45 WITA, tim darat yang melaksanakan operasi SAR dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut,” ungkap Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Bramantyo, pada saat konferensi pers.

Reruntuhan helikopter ditemukan pada titik koordinat 3°5’6” BS dan 115°37’15” BT. Atau sekitar 700 meter dari titik koordinat sebelumnya dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Selanjutnya pada pukul 15.53 Wiyta, tim menemukan satu korban yang berjarak 100 meter dari badan pesawat.

Body packing sudah dilakukan kepada korban pertama, dan dievakuasi ke posko lapangan. Berdasarkan pengamatan, terdapat korban lain yang ditemukan di badan helikopter. Hanya saja jumlahnya belum dapat dipastikan.

“Karena kondisi cuaca dan waktu sudah gelap,” tutup Bramantyo. (ADV-NHF/RIW/RH)