Hari: 3 September 2025

BANJARBARU – SMA Negeri 2 Banjarbaru menggelar Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, Rabu (3/9).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, dalam sambutannya mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya acara seremonial, melainkan ajakan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah.

“Beliau lahir sebagai seorang anak yatim, tumbuh dalam kesederhanaan, hidup penuh kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Dari situlah kita belajar bahwa keberhasilan hidup tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan orang tua, tetapi oleh tekad, semangat, dan kepribadian yang kita bangun,” katanya.

Ia juga mengingatkan siswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar di sekolah dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu.

“Justru di tengah kemudahan fasilitas, kalian harus semakin bersungguh-sungguh agar bisa menjadi generasi berprestasi yang membanggakan orang tua, sekolah, daerah, dan bangsa,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMAN 2 Banjarbaru, Saryono, juga mengajak seluruh siswa untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam kehidupan.

“Kita semua harus meneladani sifat dan akhlak baik Rasulullah SAW. Itulah yang akan membimbing kita menjadi manusia yang berkarakter dan bermanfaat bagi sesama,” pesannya.

Momentum peringatan Maulid Nabi ini sekaligus dimanfaatkan pihak sekolah untuk mendukung pembangunan Mushola Nurul Ilmi SMAN 2 Banjarbaru.

Melalui kegiatan lelang, safrah amal, dan warung amal, sekolah berupaya menggalang dana guna memenuhi kebutuhan pembangunan mushola yang ditaksir mencapai Rp2,7 miliar.

Hingga akhir acara, dana yang terkumpul melalui lelang dan safrah amal telah mencapai Rp10 juta. Sementara dari donasi orang tua murid, sekolah berhasil menghimpun Rp150 juta.

“Ke depan kami juga akan bergerak menggalang dana kepada alumni yang sudah sukses,” ungkapnya.

Saryono memaparkan, progres pembangunan Mushola Nurul Ilmi saat ini telah berjalan sekitar 20 persen, dengan fondasi yang sudah rampung dikerjakan.

“Kami menargetkan pembangunan mushola dapat selesai dalam enam bulan ke depan, sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan pembinaan karakter siswa,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan SAR Nasional (Basarnas) Banjarmasin bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memaksimalkan upaya pencarian helikopter yang dilaporkan hilang kontak di kawasan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Upaya pencarian terhadap helikopter yang hilang kontak tersebut, masih terus berlangsung hingga Rabu pagi (3/9).

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin, I Putu Sudayana menegaskan, pihaknya bersama tim SAR gabungan terus bekerja di lapangan untuk menemukan helikopter beserta awaknya.

“Sejak kemarin sore kami telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Tim sudah bergeser ke titik hilang kontak kedua untuk memperluas area pencarian,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers di Lanud Syamsudin Noor, Selasa (3/9) sore.

Tim SAR gabungan terdiri dari personel Basarnas, TNI AU, TNI AD, Polri, BPBD, dan relawan setempat. Selain mengandalkan peralatan pencarian darat seperti kendaraan taktis dan anjing pelacak, tim juga menggunakan dukungan udara berupa helikopter dan drone, untuk memantau kondisi dari ketinggian. Tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi cuaca yang cukup ekstrem dengan hujan ringan hingga sedang, serta medan Pegunungan Meratus yang terjal.

“Situasi ini membuat kami harus bekerja ekstra hati-hati agar keselamatan tim tetap terjaga. Namun kami pastikan upaya pencarian dilakukan secara maksimal,” lanjut I Putu.

Dirinya juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar area pencarian agar segera melapor jika melihat tanda-tanda keberadaan helikopter tersebut.

Dukungan penuh juga datang dari Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang memantau langsung proses pencarian di Lanud Syamsudin Noor. Menurutnya, sejak laporan hilangnya helikopter diterima pada Senin (1/9) sore. Pemprov Kalsel langsung menyiapkan dukungan logistik dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.

“Kami semua berharap pencarian ini segera membuahkan hasil dan seluruh penumpang serta kru dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memberikan dukungan hingga proses pencarian benar-benar tuntas,” ujar Muhidin.

Muhidin juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk menghindari kepanikan.

“Koordinasi di lapangan terus berjalan, semua pihak bergerak bersama demi keselamatan para korban,” tutup Muhidin.

Dengan diperluasnya area pencarian, diharapkan titik keberadaan helikopter segera terdeteksi sehingga proses evakuasi dapat dilakukan secepat mungkin. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, bersama atasi konflik nelayan, dengan penekanan Destruktif Fishing.

Hal tersebut terungkap, pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Perairan Kalsel” di Auditorium Bhara Dhaksa Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/9). Kegiatan dibuka Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

Hadir pada FGD, Gubernur Kalsel Muhidin, Forkopimda, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, organisasi nelayan, dan tokoh masyarakat.

Kapolda Rosyanto menyampaikan, FGD ini menjadi langkah strategis dalam meredam konflik antar nelayan dan memberantas praktik destructive fishing di perairan Kalsel.

“Direktorat Polairud Polda Kalsel mencatat, pada triwulan I 2025 telah dilakukan 6.117 kegiatan patroli, pembinaan, dan sosialisasi. Dalam dua tahun terakhir, 15 tersangka destructive fishing berhasil ditangkap dengan kerugian negara mencapai Rp150 juta,” ungkapnya.

Kapolda Kalsel menegaskan, bahwa FGD ini dilatarbelakangi konflik nelayan Kalsel dengan nelayan Jawa Timur dan Jawa Tengah terkait metode penangkapan, wilayah operasi, dan persepsi batas laut.

“Forum ini diharapkan dapat menghadirkan titik temu agar pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Muhidin mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel, dalam menjaga ketertiban dan kelestarian wilayah perairan.

“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan bersama, terutama dalam menangani destructive fishing dan mencegah konflik sosial,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalsel Rusdi Hartono, yang menjadi salah satu narasumber, memaparkan kondisi, hambatan, serta strategi pembinaan dan pengawasan nelayan Kalsel.

“Penguatan pengawasan, pembinaan nelayan, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencegah praktik destructive fishing,” jelasnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan akademisi, diskusi kelompok, dan penandatanganan perjanjian bersama antar nelayan.

“Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor demi menjaga ekosistem laut Banua agar lebih lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” pungkasnya. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berupaya mendorong sektor pariwisata yang ada di Banua, untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi pariwisata Kalsel yang cukup beragam.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi dimiliki Kalsel, hanya saja belum begitu signifikan sebagai sumber PAD.

Hal itu Ia ungkapkan, seusai Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melakukan audiensi bersama pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Denpasar, baru-baru tadi, yang turut didampingi salah satu mitranya, yakni Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel.

Menurut Yani Helmi, Bali dipilih sebagai tujuan audiensi karena terbukti mampu mengelola sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama ekonomi daerah. Ia menilai banyak hal yang dapat dipelajari, baik dari sisi manajemen destinasi, strategi promosi, maupun pola kerja sama dengan pelaku usaha pariwisata.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana Bali bisa menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian. Pengalaman ini bisa menjadi rujukan dalam mengembangkan potensi yang ada di Kalsel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor pariwisata Kalsel masih membutuhkan sentuhan serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Dengan sinergi yang baik, Yani optimis, pariwisata Banua mampu berkembang dan menjadi salah satu sumber utama PAD di masa depan.

“Harapan kami, setelah kunjungan ini ada langkah nyata yang bisa dilakukan, baik berupa inovasi program, peningkatan fasilitas, maupun promosi yang lebih luas agar pariwisata Kalsel semakin dikenal dan diminati wisatawan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat layanan untuk menjangkau nasabah hingga pelosok negeri. Salah satunya melalui layanan BSI Agen. Dengan jumlah jaringan mencapai 125 ribu, BSI Agen menjadi salah satu channel resmi perseroan dalam penetrasi inklusi keuangan syariah.

BSI bersama BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama menyediakan fasilitas pendaftaran dan pembayaran kepesertaan serta iuran BPJS melalui channel BSI Agen. Melalui kolaborasi ini, BSI dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Indonesia Bukan Penerima Upah (BPU).

Program tersebut mencakup dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Diharapkan para pekerja Indonesia lebih nyaman karena terlindungi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“BSI menyambut baik kerjasama ini sebagai bentuk literasi dan inklusi kepada masyarakat, khususnya yang belum mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan jaringan lebih dari 125 ribu BSI Agen, kami berharap bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan setoran iuran BPJS ketenagakerjaan”,ujar Anton Sukarna, Direktur Sales and Distribution BSI.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menyatakan, kerjasama dengan BSI untuk layanan pendaftaran peserta dan pembayaran iuran melalui BSI Agen bertujuan memudahkan akses, dan mendekatkan layanan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja.

Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BSI terkait layanan pendaftaran peserta BPU dan pembayaran iuran melalui BSI Agen akan mulai efektif pada 19 September 2025.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan BSI meningkatkan jumlah BSI Agen. Per posisi Agustus 2025 jumlah BSI Agen mencapai 125 ribu, naik 16,82% dibanding posisi tahun sebelumnya 107.321. Volume Transaksi di BSI Agen per Agustus mencapai Rp51 Triliun transaksi atau 42 % Year on Year (YOY).

Meningkatnya jumlah BSI Agen juga dipengaruhi karena selain sebagai agen literasi, BSI Agen mampu menjadi alternatif layanan yang menjangkau daerah-daerah yang jauh dari kantor cabang. Layanan yang tersedia di BSI Agen cukup lengkap yakni setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan, top-up e-wallet, referral gadai emas, hingga pelunasan pembayaran haji. (ADV-RIW/RH)